Xcloud.id

partai: Ummat

  • Amien Rais: Prabowo Menikmati Dualisme dalam Pemerintahannya

    Amien Rais: Prabowo Menikmati Dualisme dalam Pemerintahannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali menyentil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan perubahan nyata sejak dilantik.

    Amien bahkan menuding Prabowo menikmati dualisme pemerintahan, karena hingga kini tak kunjung melakukan reshuffle kabinet warisan Presiden sebelumnya, Jokowi.

    “Dengan tidak adanya reshuffle kabinet sampai sekarang, maka tidak keliru kalau kita menyimpulkan Prabowo justru menikmati adanya dualisme dalam pemerintahannya,” ujar Amien di X @realAmienRais (27/7/2025).

    Amien mengaku kecewa karena harapan rakyat terhadap pembaruan setelah sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi tidak kunjung terwujud.

    “Setelah sepuluh tahun Jokowi melakukan politik pengkhianatan nasional, harapan rakyat Indonesia sangat tinggi. Tapi sayang sekali, kebijakan Prabowo sejauh ini tidak meyakinkan,” tegasnya.

    Ia menilai Prabowo hanya melanjutkan kebijakan Jokowi, bahkan cenderung mengawetkan warisan pemerintahan sebelumnya.

    “Kesan kuat saya, kebijakan Prabowo hampir di semua bidang adalah meneruskan kebijakan Jokowi,” tambahnya.

    Lebih jauh, Amien menyoroti kesenjangan sosial yang semakin menganga dan belum tersentuh secara serius oleh pemerintah.

    “Keadilan sosial masih sangat jauh. Ketimpangan antara the haves dan the haves not makin tajam,” jelas tokoh reformasi itu.

    Ia mengingatkan bahwa bila kondisi ini terus dibiarkan, bibit-bibit revolusi sosial bisa meledak dan rakyat kecil lagi-lagi yang menjadi korban.

    Amien juga mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menurutnya tak lagi relevan.

  • Sorotan Tajam Amien Rais ke Jokowi, Ungkap Kejahatan Ijazah Palsu dan Praktik Makar

    Sorotan Tajam Amien Rais ke Jokowi, Ungkap Kejahatan Ijazah Palsu dan Praktik Makar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais memberikan kritikan tajam ke mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Amien Rais menyebut Jokowi tengah didera stres berat akibat isu ijazah palsu dan praktik “makar,”.

    Amien Rais menyampaikan kritikan melalui unggahan di akun YouTubenya. Ia menyebut Jokowi sebagai penipu rakyat.

    Ia kemudian mengaitkan prinsip-prinsip ini dengan isu ijazah palsu Jokowi yang menurutnya akan segera terungkap melalui proses pengadilan terbuka.

    Amien menyebut pihak-pihak yang menyamakan Jokowi dengan Nabi atau Khulafaur Rasyidin.

    “Pernyataan konyol itu sudah offside,” katanya, dikutip Jumat, (18/7/2025).

    Ia menduga, pujian-pujian tersebut muncul karena orang-orang tertipu oleh Jokowi. “Sandiwara Jokowi yang berlagak membela rakyat kecil,” tuturnya.

    Mantan Ketua MPR itu, secara terang-terangan menuduh Jokowi sebagai kejahatan makar. Bahkan, ia menyinggung beberapa ayat di Al-Quran terkait tindakan dugaan yang dilakukannya itu.

    “Tipu-tipu, pengelabuan, pembohongan seperti yang tertulis di Surah Ali Imran ayat 54, Al-Anfal ayat 30, dan Ibrahim ayat 46,” ujarnya.

    “Bangunan politik Jokowi yang didasarkan pada pilar-pilar kebohongan, ketakaburan, kemunafikan, dan lain-lain kini mulai runtuh secara meyakinkan,” jelasnya.

    Amien juga menilai bahwa tekanan psikologis akibat isu-isu ini membuat Jokowi sulit tidur dan tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjadi “problem solver” disebutnya tidak akan berani mengambil risiko.

  • Buni Yani Anggap Dedi Mulyadi Alergi Berbau Islam, Selain RSUD Al Ihsan, Ada Kasus Kereta Kencana

    Buni Yani Anggap Dedi Mulyadi Alergi Berbau Islam, Selain RSUD Al Ihsan, Ada Kasus Kereta Kencana

    GELORA.CO – Politikus Partai Ummat Buni Yani menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alergi dengan hal-hal berbau Islam.

    Dia menilai tidak aneh dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih.

    Selain itu, Buni Yani juga mengunggah video lawas Dedi Mulyadi yang sedang sembah sungkem kepada Kereta Kencana Ki Jaga Rasa.

    “Kalau Dedi Mulyadi alergi dengan hal-hal yang berbau Islam ya memang begitulah adanya. Fakta berbicara sendiri,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu (9/7/2025).

    Buni Yani turut mengunggah video lawas Dedi Mulyadi yang sedang sembah sungkem kepada Kereta Kencana Ki Jaga Rasa.

    Kereta Ki Jaga rasa merupakan kereta kencana milik Dedi Mulyadi yang biasa disimpan di kediamannya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

    Diketahui video tersebut adalah kejadian pada Agustus 2023, ketika hendak melepas Kereta Ki Jaga Rasa untuk membawa bendera pusaka saat Upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Jakarta.

    Diketahui, publik dihebohkan dengan langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih.

    Perubahan nama rumah sakit itu berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No: 445 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 19 Juni 2025.

    RSUD milik Pemprov Jabar ini berada di Kabupaten Bandung.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyebut pengubahan nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih, karena fasilitas kesehatan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal ini untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai sumber pembiayaan rumah sakit ini yang disebut menggunakan dana umat.

    “Pernyataan itu saya luruskan,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Senin lalu (7/7).

    Dedi mengatakan RSUD Al Ihsan mengalami peralihan kepemilikan ke Pemprov Jabar sejak 2004, menyusul kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Yayasan Al Ihsan sebagai pendiri rumah sakit tersebut.

    Gugatan hukum terhadap kasus korupsi ini berujung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 372/Pid/2003 yang menyatakan bahwa seluruh bangunan dan aset RS Al-Ihsan dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemprov Jabar.***

  • Kekuatan Keuangan Umat di Bank Syariah Muhammadiyah

    Kekuatan Keuangan Umat di Bank Syariah Muhammadiyah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Muhammadiyah untuk mendirikan bank syariah Muhammadiyah kini memasuki tahap realisasi.

    Muhammadiyah sedang memproses pendirian Bank Syariah Muhammadiyah setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendapat ‘lampu hijau’ pendirian bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Langkah tersebut dengan mengonversi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari Artha Daya, sebuah unit usaha milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) yang berkedudukan di Ciputat, Tangerang Selatan.

    PP Muhammadiyah melaporkan bahwa memiliki sebanyak 17 BPRS sehingga lang-kah yang ditempuh dengan menyatukannya atau merger memiliki tantangan yang tidak mudah. Oleh karena-nya, dipilih satu BPRS untuk menjadi cangkang untuk mendirikan bank umum syariah (BUS) atau bank syariah Muhammadiyah.

    Strategi ini memberikan keleluasaan bagi Muhammadiyah dalam mengarahkan pengembangan perbankan yang selaras dengan identitas organisasinya yang khas dan bero-rientasi komunitas.

    Hal ini sejalan dengan dukungan OJK kepada Muhammadiyah untuk membangun ekosistem perbankan syariah yang tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga responsif terhadap tantangan ekonomi masyarakat umat.Inisiatif Muhammadiyah ini mendapatkan respons positif dan dukungan yang luas, karena dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat kemandiri-an ekonomi umat dengan prinsip syariah.

    Selain itu, kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah juga dinilai dapat menambah pilihan layanan keuangan syariah yang inklusif di Indonesia.Kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah bukan hanya sekadar penambahan jumlah institusi keuangan syariah, tetapi merupakan representasi nyata dari sema-ngat kemandirian ekonomi umat.

    Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi, dominasi sistem keuangan konvensional, dan maraknya praktik riba yang menjerat masyarakat bawah, sebagaimana Muhammadiyah secara organisatoris telah bersikap bahwa bunga (interest) adalah riba yang hukumnya ada-lah haram dalam Islam.

    Pendirian bank syariah merupakan amanat dari Muktamar ke-47 Muham-madiyah di Makassar tahun 2015 dan masih diamanat-kan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah, tahun 2022. Muhammadiyah telah mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu keti-ka pernah memiliki bank, yaitu PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) pada 2003.

    Kala itu, akibat krisis dan lemahnya tata kelola, BPI secara bertahap diambil alih oleh PT Bank Bukopin Tbk. antara tahun 2005 hingga 2008, dan kemudian bertransformasi menjadi Bank Bukopin Syariah.Kegagalan tersebut sempat meninggalkan trauma bagi banyak kalangan di Muhammadiyah. Namun, seiring perkembangan saat ini, Muhammadiyah dinilai lebih siap karena telah memiliki dukungan yang lebih kuat, baik dari segi sumber daya manusia, keahlian, maupun jumlah penyertaan modal yang cukup signifikan.

    Muhammadiyah selama ini dikenal luas lewat ribu-an amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, kekuatan besar ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sebu-ah sistem keuangan yang so lid. Melalui Bank Syariah Muhammadiyah, ekosis-tem amal usaha dan umat Muhammadiyah dapat terhubung dalam satu jaringan ekonomi yang inklusif dan berbasis syariah.

    Bank Syariah Muhammadiyah berpotensi menjadi pusat pengelolaan dana umat yang sehat, trans-paran, dan produktif. Dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga simpanan masyara-kat Muhammadiyah dapat dioptimalkan untuk pembia-yaan sektor riil, khususnya UMKM berbasis jemaah, koperasi masjid, pesantren, serta usaha milik warga Muhammadiyah.

    MAQASID SYARIAH

    Bank Syariah Muham-madiyah ke depan harus mendorong dan menjunjung tinggi orientasi nilai dan etika sebagai pembeda dari bank lainnya, sebagaimana banyak bank mengejar keuntungan bank dengan produk-produk yang kurang ramah dalam pelayanan dan membebani nasabah.

    Tujuan utama bank syariah tetap profit tetapi mendorong dan menjunjung keadilan dalam transaksi, transparansi dalam akad, dan maslahat dalam pembiayaan serta mencapai tujuan Maqasid Syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.Bank Syariah Muhammadiyah harus mendorong pemberdayakan eko-nomi umat.

    Melalui produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha. Dengan sistem pembiayaan yang adil, sehingga dapat membantu para pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh riba, yang sering kali menjadi ken-dala di lembaga keuangan konvensional.

    Dengan kekuatan keuang-an Umat model ini sangat relevan di tengah krisis kepercayaan masyarakat ter-hadap lembaga keuangan. Bank syariah yang dikelola Muhammadiyah dapat men-jadi alternatif utama bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan berkontribusi terhadap pembangunan umat. Selain itu Bank Syariah Muhammadiyah harus berperan dalam mening-katkan kesadaran finansial di kalangan umat.

    Melalui program edukasi dan inklusi, yang mengajarkan masya-rakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan investasi yang ber-tanggung jawab yang sesuai dengan syariah. Tantangan Bank Syariah Muhammadiyah tidak kecil, di tengah tantangan ekonomi global yang makin kom-pleks, mulai dari peningkat-an modal secara bertahap, infrastruktur teknologi, persaingan pasar, hingga SDM yang perlu terus diperkuat.

    Namun, dengan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, bank tersebut harus membangun jangkauan layanan dan inovasi produk, sehingga mampu menjawab kebutuhan finan-sial yang beragam.

    Selain itu, dengan kekuatan Muhammadiyah pada jaringan sosial dan dukungan kader, simpatisan, serta amal usaha Muhammadiyah, bank tersebut memiliki potensi menjadi ikon kekuatan keuangan ummat dan ekonomi Islam modern di Indonesia.

    Dengan komitmen untuk menerapkan prinsip syariah dan fokus pada pemberda-yaan ekonomi, Bank Syariah Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya umat bersatu untuk mendukung dan memanfaatkan lembaga keuangan syariah ini demi ekonomi yang lebih baik

  • Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebanyak empat
    pasangan calon
    mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    ) untuk
    Pilkada Ulang
    Kota
    Pangkalpinang
    2025.
    Komisioner KPU Pangkalpinang M. Maarif mengatakan, pendaftaran resmi ditutup pada Sabtu (28/6/2025) pukul 23.59 WIB setelah dibuka selama tiga hari.
    “Sampai penutupan pendaftaran, ada empat pasangan calon yang mendaftar, terdiri dari satu pasang dari jalur perseorangan dan tiga pasang dari parpol,” kata Maarif saat dikonfirmasi, Minggu (29/6/2025).
    Maarif menjelaskan, pasangan bakal calon yang telah mendaftar ialah Eka Mulya – Ratmida Dawam (perseorangan/independen) dan Maulan Aklil – Zeki Yamani (Gerindra).
    Kemudian pasangan Saparudin – Dessy Ayutrisna (PDI-P, PPP, PAN, Demokrat, PKB, PKN) dan Basit Cinda – Dede Purnama (Golkar, NasDem, PKS, Ummat, Buruh).
    “Selanjutnya paslon melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Hari ini sudah berada di Jakarta karena besok pagi sudah dimulai, diperkirakan dua hari di RSPAD,” ujar Maarif.
    Bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai pasangan calon resmi pada 22 Juli 2025, kemudian pada 23 Juli 2025 akan dilakukan pengundian nomor urut, dilanjutkan dengan tahapan kampanye selama 30 hari.
    Pemda mengalokasikan anggaran Rp 24,8 miliar untuk membiayai seluruh tahapan
    pilkada ulang
    yang digelar imbas kotak kosong menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Sakit Kulit Serius, Amien Rais Serukan Jokowi Bertobat: Jangan ke Dukun!

    Diduga Sakit Kulit Serius, Amien Rais Serukan Jokowi Bertobat: Jangan ke Dukun!

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diduga mengidap penyakit kulit serius.

    Hal ini terpantau dari penampilan teranyarnya saat merayakan ulang tahun ke-64 di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Juni 2025.

    Menanggapi sakit kulit Jokowi, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais berharap ayah dari Wapres Gibran Rakabuming  Raka itu segera bertobat.

    “Allah mempunyai sifat ghofur dan ghofar, maha pemaaf dan maha pengampun yang tidak pernah menutup pintu tobat bagi seluruh hambanya,” kata Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Senin 23 Juni 2025.

    Amien Rais mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat.

    “Perbanyak istigfar, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya, dan bertawakalah kepada Allah semata-mata,” saran Amien Rais. 

    “Jangan bertawakal kepada dukun yang kadang-kadang untuk menyelamatan diri sendiri saja tidak bisa,” sambungnya.

    Dari foto yang beredar di media sosial, kulit wajah Jokowi terlihat lebih gelap dari biasanya. Selain itu, terlihat bercak-bercak putih di mukanya.

    Beberapa waktu lalu Jokowi mengaku menderita sakit alergi atau sakit kulit. 

    Jokowi menjelaskan, alergi tersebut didapatnya setelah melakukan kunjungan ke Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus.

    “Alergi biasa. Alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. (Kondisi dan penyembuhannya) ya seperti ini,” kata Jokowi kepada Jumat 6 Juni 2025.

    Jokowi memastikan masih bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak mengalami masalah pada tubuhnya. 

    “Ya biasa saja. Beraktivitas bisa, biasa saja. Ke mana-mana. Badan masih fit, nggak ada masalah. Alergi biasa,” kata Jokowi.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    2 Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat Nasional

    Politik Amien Rais: Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat Ummat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Amien Rais
    kembali menghiasi perpolitikan Tanah Air usai namanya disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura
    Partai Ummat
    .
    Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.
    Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).
    Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Jika somasi yang diajukan 24 DPW Partai Ummat tak direspon oleh Kementerian Hukum, pihaknya akan menggugat AD/ART yang disahkan Amien Rais itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    Tegasnya, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais telah menyimpang dari nilai dan prinsip keadilan yang menjadi dasar pembentukan partai.
    “Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” ujar Herman.
    “Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” sambungnya.
    Ketidakpuasan kader Partai Ummat kepada Amien Rais seakan menambah asam garam dalam karier politiknya. Bagaimana kiprah politik Amien Rais hingga diprotes kadernya sendiri sat ini? Berikut perjalanannya:
    Amien Rais pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004 maju sebagai calon presiden (capres) dengan didukung oleh delapan partai politik. Ke-8 partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional (
    PAN
    ), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
    Selanjutnya ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Buruh Sosial Demokrat.
    Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo dan mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2004. Mereka bersaing dengan Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Namun mereka gagal pada kontestasi tersebut, setelah hanya meraih 17,39 juta suara atau 14,66 persen, meski sudah didukung oleh delapan partai.
    Lompat ke 2020, hubungan Amien Rais dan PAN memanas jelang Kongres V PAN yang akan memilih ketua umum untuk periode 2020-2025.
    Jelang Kongres V yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 itu, ketokohan Amien Rais mulai memudar. Padahal, nama Amien Rais Amien adalah sosok yang membidani lahirnya PAN bersama Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Alvin Lie, Emil Salim hingga Faisal Basri pada 1998.
    Adapun dalam Kongres V, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk memimpin PAN. Janji Mulfachri jika terpilih, maka Hanafi Rais yang merupakan anak dari Amien Rais, akan didapuk sebagai sekretaris jenderal partai itu.
    Kubu Amien Rais akan melawan Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah petahana ketua umum PAN. Kongres V juga diketahui sempat ricuh, hingga akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN periode 2020-2025.
    Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Amien Rais tak lagi didaulat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Kursi itu diberikan Zulkifli kepada Soetrisno Bachir.
    Internal PAN pun bergejolak, hingga sejumlah loyalis Amien Rais seperti Agung Mozin, Asri Anas, dan Hanafi Rais memilih hengkang dari partai tersebut.
    Singkat cerita, Amien Rais secara resmi mengumumkan nama partai barunya, Partai Ummat pada Kamis (1/10/2020). Ia menyatakan partai bentukannya akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan sesuai prinsip demokrasi.
    Amien Rais menjelaskan, Partai Ummat memiliki slogan “Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan”. Sementara itu, asas dari partai tersebut adalah rahmatan lil alamin.
    Akhirnya, Partai Ummat dinyatakan sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 20 Agustus 2021. Adapun Ketua Umum Partai Ummat adalah Ridho Rahmadi, yang merupakan suami dari putri ke-4 Amien Rais yang bernama Tasniem Fauzia Rais.
    Mereka juga menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dalam kontestasi pertamanya itu, mereka duduk di posisi buncit dengan perolehan 642.545 suara atau 0,42 persen.
    Sementara itu pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Partai Ummat dan Amien Rais tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Pengarusutamaan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian Indonesia pada kuartal I/2025 tumbuh 4,87% (YoY) atau lebih rendah dari pertumbuhan kuartal I/2024 yang mencapai 5,11%. Upaya mencapai Indonesia Platinum 2045 terlihat cukup berat karena tantangan internal dan eksternal juga berubah cepat dan tidak mudah untuk diprediksi akurat.

    Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03%, lebih rendah dari 5,31% tahun 2022 dan 5,05% tahun 2023. Kinerja seperti itu merupakan tantangan serius untuk menggapai target pertumbuhan 8%, untuk siap menjadi negara maju.

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi Pemerintah pada kuartal I/2025 mengalami kontraksi 1,38%, karena penghematan anggaran. Pada kuartal I/2024, belanja Pemerintah cukup besar karena penyelenggaraan Pemilihan Umum.

    Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal I/2025 tumbuh rendah 2,12% atau melambat di tengah ketidakpastian global. Salah satu strategi yang perlu memperoleh perhatian serius adalah pengarusutamaan ekonomi syariah, sesuai dengan Asta Cita Nomor 2 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2024—2029.

    Artikel ini membahas upaya pengarusutamaan ekonomi syariah Indonesia yang sebenarnya mengalami perkembangan sangat cepat pasca-Covid-19. Penutup artikel ini adalah beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan.

    Perkembangan Ekonomi Syariah

    Sebenarnya ekonomi syariah Indonesia berkembang cukup pesat selama dua dekade terakhir. Laporan ekonomi syariah yang sering menjadi referensi global, yaitu State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024 yang dikeluarkan oleh Salaam Gateway menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga, menggeser Uni Emirat Arab (UEA) ke tempat keempat.

    Peringkat pertama dan kedua ditempati Malaysia dan Saudi Arabia selama dua tahun berturut-turut, dan Turki melompat ke peringkat kelima. Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 menempatkan Indonesia bersama Malaysia sebagai negara muslim tujuan wisata paling ramah (muslim-friendly destination) selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat ke-3, 4 dan 5 ditempati Turki, UEA, dan Qatar, tepatnya setelah Turki naik dari peringkat 4 tahun 2023.

    Laporan khusus Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 yang dikeluarkan Bank Indonesia menyebutkan bahwa industri pangan (food and beverage) dan pakaian jadi (muslim fashion) mengalami pertumbuhan ekspor yang positif.

    Ekspor industri pangan tercatat US$20 mililar pada 2024, sedangkan ekspor pakaian jadi meningkat hingga melampaui US$ 1.000 miliar pada 2025. Pada 2025 ini, kinerja ekspor dari dua sektor penting ini mungkin agak terganggu setelah pemberlakukan Kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli 2025.

    Laporan KEKSI 2024 tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan yang ditunjukkan dari peningkatan dana zakat melalui perbankan syariah yang naik 71,80% pada 2024.

    Data yang bersumber dari Lembaga resmi BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) tersebut juga mencatat pertumbuhan dana infaq sebesar 28%, dan dana bantuan kemanusiaan naik 0,20% pada 2024.

    Tingkat literasi ekonomi, keuangan dan inklusi syariah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Tingkat literasi ekonomi syariah naik dari 28% pada 2022 menjadi 42% pada 2024. Tingkat literasi keuangan syariah naik dari 9,14% pada 2022 menjadi 39,11% pada 2024. 

    Sementara itu, tingkat literasi inklusi syariah naik tipis dari 12,12% pada 2022 menjadi 12,88% pada 2024. Bahkan pembicaraan ekonomi syariah di media sosial juga meningkat pesat sepanjang tahun 2024, baik melalui Instagram, YouTube dan Tiktok.

    Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah tercatat sangat tinggi, yaitu dari Rp 2.582 triliun pada 2023 menjadi Rp 2.742 triliun pada 2024.

    Laporan OJK tersebut juga melaporkan pembiayaan syariah naik sebesar 9,87% pada 2024, suatu pertumbuhan sangat tinggi di tengah lesunya daya beli masyarakat atau kinerja pembiayaan konvensional, karena kondisi internal dan eksternal yang masih diliputi ketidakpastian.

    Strategi Percepatan Pengarusutamaan

    Berikut beberapa strategi percepatan pengarusutamaan ekonomi syariah dalam jangka pendek dan menengah ke depan. Pertama, pengembangan industri halal, terutama industri pangan, muslim fashion, dan wisata halal dan keagamaan.

    Penguatan ekosistem industri halal, mulai dari hulu peternakan, rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong umum (RPU), hingga pengembangan sumberdaya manusia (SDM) juru sembelih halal (juliha), pendamping proses produk halal (PPH), lembaga pemeriksa halal (LPH), serta simplifikasi proses sertifikasi halal, baik melalui self-declare untuk usaha mikro dan kecil (UMK), maupun pada pengujian sampel produk untuk skala industri.

    Kedua, peningkatan kualitas produk muslim fashion, model branding, modest fashion, selera cita-rasa dan tailor-made sesuai karaktertistik permintaan konsumen dengan klasifikasi tertentu.

    Strategi produksi fashion scara masal tidak harus diadopsi saat ini, karena industri garmen Indonesia masih harus berjuang meningkatkan efisiensi industri dan perbaikan iklim usaha. Fasilitasi ekspor dan pameran muslim fashion sangat dibutuhkan oleh pelaku industri, baik secara masal seperti Osaka Expo di Jepang saat ini

    Ketiga, sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih aktif “menjemput bola” pengarusutamaan ekonomi syariah. Saat ini instrumen keuangan Sukuk Terikat Wakaf Uang (STWU) atau Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS) berkembang pesat.

    STWU ini adalah bentuk investasi syariah yang berasal dari dana wakaf uang diinvestasikan ke dalam sukuk yang diterbitkan Pemerintah (Sukuk Negara). Hasil investasi ini kemudian disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi ummat atau usaha mikro dan kecil (UMK) melalui pengelola dana dan kegiatan wakaf (disebut Nazhir).

    Sektor perbankan, para nazhir dan lembaga pembiayaan lain perlu lebih spartan dalam memetakan dan mencari wirausaha baru atau social entrepreneur dalam sektor riil industri halal atau ekonomi umat lainnya.

    Keempat, pengembangan pasar uang syariah seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SukBI dapat digunakan sebagai instrumen operasi moneter untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan.

    SukBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan digunakan sebagai agunan untuk fasilitas likuiditas jangka pendek (FLJP). SVBI berfungsi sebagai instrumen investasi dengan jangka waktu pendek. Penerbitan SVBI dilakukan tanpa warkat, serta dapat diperdagangkan dalam pasar primer dan sekunder.

  • Rektor UGM Bareng Pratikno Utak-atik Selamatkan Jokowi

    Rektor UGM Bareng Pratikno Utak-atik Selamatkan Jokowi

    GELORA.CO -Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dicurigai sedang mengatur strategi untuk menyelamatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Demikian dikatakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais dikutip dari channel Amien Rais Official berjudul “Jokowi Pengkhianat Terbesar Sepanjang Sejarah”, Sabtu 7 Juni 2025.

    “Rektor UGM bersama Pratikno mengutak-atik bagaimana menyelamatkan Jokowi dari terkaman para pakar (soal dugaan ijazah palsu Fakultas Kehutanan UGM),” kata Amien Rais.

    Sejumlah pakar yang dimaksud Amien Rais di antaranya ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar, ahli telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial dokter Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

    Roy Suryo dkk itu diketahui makin gencar menyuarakan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meski gelombang serangan balik terus mencecar mereka.

    “Mereka sudah siap siaga untuk membongkar ijazah Fakultas Kehutanan UGM dan skripsinya Jokowi,” kata Amien Rais. 

    Di sisi lain, Amien Rais melihat citra Jokowi mulai memudar dengan cepat dan ambisinya untuk terus mengatur negara juga makin sulit.