Xcloud.id

partai: PSI

  • Perseteruan Fahira Idris dan Ade Armando, Soal Meme ‘Joker Anies’

    Perseteruan Fahira Idris dan Ade Armando, Soal Meme ‘Joker Anies’

    JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Fahira Idris, terlibat perseteruan dengan Akademisi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando. Hal itu dipicu soal foto Anies Baswedan diubah sedemikian rupa sehingga menyerupai tokoh fiksi ‘Joker’ yang tersebar di media sosial.

    Perseteruan yang berlanjut keranah hukum itu setelah Fahira memilih melaporkan perkara itu ke Polda Metro Jaya. Sehingga, Ade Armando terancam Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tentang larangan mengubah terhadap bentuk dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik.

    Laporan itu beralasan unggahan Ade Armando dinilai sebagai pencemaran nama baik. Terlebih, terdapat narasi-narasi yang mengandung ujaran kebencian pada postingan tersebut.

    “Ini bisa dilihat ada di FB Ade Armando, ini adalah Gubernur DKI Jakarta yang sedang memakai busana resminya dia, pelantikannya dia dan ini milik Pemprov, milik publik, diubah seperti ‘Joker’ dengan kata-kata atau narasi yang mengarah pada pencemaran nama baik,” kata Fahira.

    “Di sini disebutkan ‘Gubernur jahat berawal dari menteri yang dipecat’. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Saudara Ade Armando harus diusut oleh pihak berwenang,” tambahnya.

    Berdasarkan laporan itu, pihak kepolisian kemudian melayangkan surat panggilan pemeriksaan tehadap Fahira. Agendanya, mengklarifikasi terkiat pelaporan pada Jumat (8/11/2019), sekitar pukul 10.00 WIB.

    Bismillah Otw Polda Metro Jaya.. Mohon doanya sahabat2ku..

    Terima kasih kepada Kepolisian RI atas respon cepatnya, Lapor tgl 1 Nov, Direspon tgl 6 Nov, saya diperika tgl 8 Nov 2019.. pic.twitter.com/Fcnkg8oYnZ

    — Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) November 8, 2019

    Memenuhi panggilan polisi, Fahira pun datang ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro sekitar pukul 10.20 WIB. Namun, dia tak datang seorang diri, tiga kuasa hukumnya terlihat ikut mendampingi.

    Selain itu, sebelum menjalani pemeriksaan Fahira sempat mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dirinya juga membawa bukti-bukti tambahan. Alat bukti itu berupa postingan terlapor Ade Armando dan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

    “Saya jam 10.00 WIB ini kan baru melakukan klarifikasi pertama. Saya tidak tahu apa yang ditanyakan tetapi saya bawa semua bukti yang dibutuhkan,” singkatnya.

    Pengakuan Ade Armando

    Dalam wawancaranya kepada CNN Indonesia, Ade Armando mengaku memperoleh meme ‘joker’ Anies Baswedan secara tidak sengaja dari ruang penyimpanan telepon selulernya yang terhubung dengan salah satu obrolan grup di aplikasi WhatsApp. Ade menuturkan meme yang diunggahnya murni untuk menyinggung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan bukan menyerang secara personal.

    Apalagi aksi itu tidak terlepas dari kabar mencuatnya anggaran pengadaan ganjil yang disoroti politikus PSI, William Aditya. Di mana materi pengadaan seperti lem aibon Rp82,8 miliar, serta pulpen yang mencapai Rp124 miliar dalam draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020, ramai diperbincangkan.

    “Nah, pada saat itulah (kabar melonjaknya anggaran Pemda DKI mencuat), kemudian saya unggah sebuah gambar, saya repost sebuah gambar yang saya peroleh di galeri gambar saya,” kata Ade saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/11).

  • Ray Rangkuti Sarankan Jokowi Masuk PSI Jika Mau Langsung Jadi Ketua Umum – Halaman all

    Ray Rangkuti Sarankan Jokowi Masuk PSI Jika Mau Langsung Jadi Ketua Umum – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai kendala Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka masuk partai politik lagi setelah dipecat dari PDIP yakni soal jabatan.

    Ray menilai keduanya akan menolak masuk parpol jika tidak memiliki posisi yang strategis di partai barunya.

    “Semua parpol terbuka kepada mereka. Tapi masalahnya mereka mendapatkan posisi yang strategis apa tidak. Kalau dilihat dari polanya Pak Jokowi sama Gibran mereka itu targetnya harus tinggi. Sementara partai berhitung juga belum apa-apa udah dikasih jabatan bagus,” kata Ray dihubungi Selasa (17/12/2024).

    Atas hal itu ia menegaskan persoalannya bukan partai mana yang akan jadi rumah bagi Jokowi dan Gibran.

    “Tapi persoalannya pada Pak Jokowi sendiri mau ditempatkan semestinya di dalam partai apa tidak. Kalau belum apa-apa sudah minta jatah wakil atau ketua misalnya itu kan repot lagi partainya,” terangnya.

    Ray juga meyakini keduanya jika ada kesempatan ingin segera masuk partai politik kembali. Tapi soal jabatan di parpol tersebut memang jadi kendala.

    “Mereka bisa turunkan targetnya tidak? Jadi ini, jadi itu. Kalau targetnya mereka diturunkan mungkin banyak partai yang lebih terbuka kepada mereka. Artinya menerima mereka dengan cepat. Tapi kalau targetnya sudah langsung jadi ketua umum repot juga partai,” jelasnya.

    Jika ingin langsung memiliki jabatan strategis di parpol setelah didepak dari PDIP. Ray Rangkuti sarankan keduanya bisa masuk PSI.

    “Cocok lah kalau itu (PSI) kan memang sudah dikuasai anaknya. Sudah benar ke PSI saja dari pada repot-repot,” tandasnya.

    Diketahui Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) sejak Senin 16 Desember 2024.

    Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Khomarudin Watubun melalui video yang di terima Tribunnews, pada Senin (16/12/2024).

    Dalam video itu, Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.

    “Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” kata Komarudin.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut,” sambung dia.

    Dalam hal ini Komar juga mengumumkan jika menantu Jokowi, yanki Bobby Nasution juga telah dipecat.

    Dia mengatakan bahwa jika pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.

    Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.

    “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” katanya.

    “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani,” jelasnya.

    Berikut isi surat keputusan pemecatan secara lengkap:

    Satu, surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Joko Widodo dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang, dan seterusnya. Mengingat, dan seterusnya. Memperhatikan, memutuskan. Satu, menetapkan.

    Satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, melarang saudara tersebut di atas, pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Tiga, terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo.

    Empat, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang.

    Lima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mesti.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani.

    Dua, surat keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Gibran Rakabuming Rak dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dua, melarang saudara tersebut pada diktum satu di atas, melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Tiga, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan keputusan ini pada Kongres yang akan datang.

    Empat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana sendiri.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024.

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani. 

    Surat keputusan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
     
    Tiga, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dua, melarang saudara tersebut pada diktum satu di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tiga, DPP-PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres yang akan datang.

    Empat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani.

  • Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).
    Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
    Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
    Melalui surat pemecatan ini, PDI-P menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar partai banteng. Jokowi juga dilarang mengatasnamakan PDI-P untuk berkegiatan atau menduduki jabatan tertentu.
    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” kata Komarudin.
    Jokowi bukanlah orang baru di PDI-P. Perjalan panjang karier politiknya hingga menjadi presiden 2 periode tidak terlepas dari peran PDI-P sebagai partai yang menaunginya.
    Lantas bagaimana rekam jejak Gibran bersama PDI-P sampai akhirnya dipecat? Berikut rangkumannya.
    Diketahui, debut pertama kebersamaan Jokowi dan PDI-P dimulai saat Pilkada Solo 2005. Ketika itu, Jokowi yang berstatus kader PDI-P maju menjadi calon wali kota bersama FX Hadi Rudyatmo.
    Pasangan itu pun sukses memenangkan kontestasi, walaupun hanya didukung oleh PDI-P, menumbangkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang berlaga.
    Dua kader PDI-P ini pun akhirnya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta untuk masa jabatan 2005-2010. Dari sini, Jokowi mulai dikenal oleh khalayak luas, popularitas pun melesat tajam karena kegemarannya blusukan.
    Tak jarang warga bisa menjumpai Jokowi sedang berada pasar, jalanan dan perkampungan. Popularitas ini pun kemudian dimanfaatkan Jokowi dan PDI-P untuk kembali berlaga pada Pilkada Solo 2010.
    Jokowi yang kembali disandingkan dengan FX Rudy kembali menang. Mereka pun dilantik lagi sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2010-2015.
    Belum tuntas masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi ditugaskan PDI-P untuk menjadi kandidat di Pilkada Jakarta 2012. Jokowi pun mundur dari jabatannya demi menjadi calon gubernur Jakarta.
    Saat itu, PDI-P yang berkoalisi dengan Gerindra menduetkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk bersaing melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
    Duet kader PDI-P dan Gerindra itu pun keluar sebagai pemenang. Jokowi dan Ahok kemudian dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2017.
    Sosok Jokowi pun semakin menjadi tenar karena posisinya sebagai gubernur di Ibu Kota Negara. Banyaknya pemberitaan soal Jokowi berkunjung ke pasar dan pemukiman warga, bahkan masuk ke gorong-gorong Ibu Kota, membuatnya semakin banyak dikenal publik.
    Melihat semakin tingginya elektabilitas Jokowi, PDI-P mengutusnya untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Jokowi pun siap untuk menjalankan perintah partai dan mundur dari posisi “DKI 1”, meski baru 2 tahun menjabat.
    “Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan,” kata Jokowi saat blusukan ke kawasan Marunda, Jakarta Utara, 14 Maret 2014.
    PDI-P pun membentuk koalisi bersama PKB, Nasdem dan Hanura untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2014. Jokowi dipasangkan dengan politisi senior Golkar sekaligus Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK).
    Jokowi-JK pun berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP dan PBB. Gabungan partai ini menamakan diri Koalisi Merah Putih.
    Kebersamaan PDI-P dan Jokowi dalam Pemilu lagi-lagi membuah hasil yang memuaskan. Jokowi-JK menang atas Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.
    Jokowi pun kemudian menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 5 tahun penuh untuk periode 2014-2019. Namun, melejitnya karier politik Jokowi tak hanya berhenti sampai sini.
    Menjelang Pilpres 2019, PDI-P lagi-lagi memutuskan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres. Kali ini, Jokowi disandingkan dengan Ma’ruf Amin, seorang kiai yang saat itu dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Sedangkan lawannya adalah Prabowo yang berpasangan dengan anaknya buahnya di Gerindra, yakni Sandiaga Uno.
    Tetapi, kemenangan rupanya masih berpihak kepada Jokowi dan PDI-P. Jokowi-Ma’ruf yang diusung PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB, mendapatkan 55,5 persen suara.
    Sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya, hanya memperoleh perolehan 44,5 persen suara.
    Menjelang Pilpres 2024, keretakan hubungan Jokowi dan PDI-P muncul, seiring dengan kabar Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) dari Prabowo.
    Tak lama kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Aturan yang diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman -adik ipar Jokowi- ini membuka jalan untuk Gibran mencalonkan diri.
    Setelahnya, Prabowo kemudian mengumumkan bahwa Gibran akan menjadi Cawapresnya. Pendaftaran pun dilaksanakan pada Rabu (25/10/2023).
    Sejalan dengan itu, Jokowi pun memberi restu kepada putra sulungnya untuk berlaga bersama Prabowo di Pilpres 2024. Menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution bahkan secara terbuka menyatakan dukungan buat kakak iparnya itu.
    Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Jokowi telah meninggal partai yang selama ini membersamainya.
    “Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” tutur Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2023).
    Meski begitu, PDI-P tak langsung mengambil sikap terhadap Jokowi, Gibran dan Bobby, walaupun dianggap tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    PDI-P baru memutuskan untuk memecat Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai dan Gibran telah resmi menduduki posisi Wapres RI, Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dharma Pongrekun Buka-Bukaan Biaya Kampanyenya di Pilkada Jakarta, Miliaran Rupiah hinga Patungan

    Dharma Pongrekun Buka-Bukaan Biaya Kampanyenya di Pilkada Jakarta, Miliaran Rupiah hinga Patungan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Dharma Pongrekun buka-bukaan soal uang yang dikeluarkan untuk biaya kampanyenya di Pilkada Jakarta 2024.

    Seperti diketahui, Dharma maju Pilkada Jakarta 2024 dari jalur independen bermodalkan 677.468 dukungan KTP.

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu didampingi akademikus Kun Wardana Abyoto.

    Tanpa bantuan partai, nyatanya, Dharma-Kun berhasil mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Padahal survei sejumlah lembaga beberapa pekan sebelum pemungutan suara, menyebut elektabilitas Dharma-Kun hanya antara 3-5 persen.

    Mengarungi sengitnya Pilkada Jakarta 2024, Dharma harus mengeluarkan kocek pribadinya untuk segala kebutuhan sosialisasi.

    Ia mengaku keluar uang sebesar Rp 5 miliar. Namun hal itu belum termasuk sumbangan dari pendukung untuk alat peraga kampanye.

    “Not more than 5 billion. Not more than that (Tidak lebih dari 5 miliar, tidak lebih dari itu). Yakin,” kata Dharma di program Youtube Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    “Eh ini anunya ya, karena kalau kayak banner apa segala macam mereka pasang sendiri ya itu kalau misalnya dihitung itu saya juga enggak tahu tapi mereka pasang sendiri gitu,” lanjutnya.

    Dharma mengaku membangun sistem desentralisasi untuk partisipasi kampanyenya.

    Maksudnya, para pendukung bebas mengampanyekan dirinya dengan berbagai alat peraga.

    Dharma dan tim hanya menyediakan template fotonya agar seragam satu sama lain.

    “Strategi saya adalah desentralisasi, jadi bagi warga atau rakyat yang ingin membuat menjadi relawan silakan bentuk sendiri.”

    “Ada, justru karena itu ada saya bisa berjalan, kalau itu tidak ada yasudah saya berjalan sendiri,” paparnya.

    Untuk saksi, kubu Dharma mengaku menyiapkan hanya di 9.000 TPS. Itupun, Dharma tidak yakin lengkap.

    Seperti diketahui, jumlah TPS di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 14.835 TPS.

    “Jadi kami punya saksi kalau ada semua itu 9.000 TPS,” kata Dharma.

    Dana untuk saksi pun bukan dari Dharma atau Kun, melainkana ada pihak lain yang menyumbang.

    “Dari kawan yang patungan saja untuk itu. Kalau ari saya enggak ada. Justru karena itu ada saya bisa berjalan, Kalau itu tidak ada ya sudah saya jalan sendiri, karena enggak mungkin enggak mungkin mampu,” kata dia.

    Akui Kemenangan Pram-Rano

    Dharma sendiri sudah mengakui kemenangan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    “Yang terpenting disini kami ingin juga mengucapkan selamat kepada Bapak Pramono Anung dan Bang Doel, yang telah memenangkan kontestasi ini,” kata Dharma saat pembubaran timsesnya di posko pemenangan Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Dharma mengatakan, dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024.

    Ia menegaskan, hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapatkan 459.230 suara atau di angka 10,53 persen. Tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta.

    “Kami ikhlas dan kami juga happy, karena selama 10 bulan yang menjadi tujuan utama kami adalah bagaimana kami menyampaikan selama dua bulan penuh, masalah bahaya pandemi dan yang menjadi agenda asing. Yang akan mengancam kedaulatan bangsa serta mengancam jiwa keluarga kita,” ujar Dharma.

    Seperti diketahui, Pram-Rano yang diusung partai parlemen PDIP menang dengan raihan 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara, paslon lainnya, nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon nomor 1 ini sendiri diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sikap berbeda ditunjukkan dua calon gubernur yang sama-sama kalah di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun.

    Ridwan Kamil mengaku ingin istirahat sejenak, pulang ke kampung halaman di Bandung bersama keluarga.

    Sementara, Dharma Pongrekun ingin tetap menjaga warga Jakarta yang telah memilihnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 dimenangkan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Paslon yang diusung partai parlemen PDIP itu meraih 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara Ridwan Kamil yang bersanding dengan Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon yang disingkat menjadi RIDO itu diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Sedangkan, paslon jalur independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Ridwan Kamil Mau Istirahat

    Ridwan Kamil sudah mengakui kemenangan Pram-Rano.

    Ia tidak lagi bicara Jakarta setelah kalah di Pilkada Jakarta 2024.

    Suami Atalia Prararatya itu mengatakan, akan kembali ke Bandung, tempat tinggalnya dan keluarga untuk beristirahat.

    Menurutnya kontestasi politik di daerah khusus itu melelahkan karena tensi tingginya.

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing.”

    “Dan bagi kami berdua tidak ada kata akhir dalam pengadian kepada bangsa dan negara,” kata Ridwan Kamil, pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Gubernur Jawa Barat 2018-2023 itu pun menanggapi kabar soal dirinya yang akan dijadikan meniteri atau wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah kalah di Pilkada Jakarta.

    Ia meminta masyarakat melihat sepak terjangnya di dunia politik.

    Menurutnya, politik adalah jalan untuk menggapai cita-cita bermanfaat buat masyarakat.

    “Tolong lihat sejarah saya masuk politik ya. Saya dulu adalah warga yang banyak kekecewaan lah ya terhadap apa yang banyak kami lihat dan kami dengar, akhirnya saya masuk ke politik.”

    “Politik itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita, bisa berpolitik tanpa harus namanya berpolitik praktis.”

    “Jadi ada tidak ada takdir di politik praktis, yang namanya memperbaiki, mengurusi, mencintai itu akan menjadi warna pengabdian saya ke masyarakat,” kata pria yang karib disapa Kang Emil itu.

    Kang Emil mengaku tidak pernah mengharapkan jabatan tertentu ketika berpolitik.

    “Tidak ada sedikit pun di benak saya, ‘uh nanti ada jabatan tertentu’, saya masuk ke politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk pengabdian.”

    “Sebelum orang yang masuk politik, saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada sekarang mungkin pintu itu, saya tetap sosok yang akan sibuk memberikan kebermanaatan untuk masyarakat,” kata dia.

    Pria bergelar Master of Urban Design dari Universitas California, Berkeley itu juga memastikan dirinya tidak akan menganggur.

    Setidaknya, Kang Emil memiliki tiga pekerjaan yang bisa dan sedang dilakoninya.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih Kurator IKN, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak. Tidak harus disederhanakan ke yang sifatnya politik praktis,” pungkasnya.

    Dharma Jaga 10 Persen Pemilihnya

    Di sisi lain, Dharma Pongrekun ingin tetap setia kepada pemilihnya.

    “Yang 10 persen ini mereka harus bangga karena mereka adalah orang yang sudah tersadarkan tidak tunduk kepada sembako dan tidak tunduk kepada amplop dan itu besar dan mereka ingin Jakarta ku aman karena Indah adabnya.”

    “Mereka adalah pemenang karena mereka sudah menunjukkan bahwa adab itu adalah hal yang terpenting untuk bangsa,” kata Dharma di program Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu bertekad tetap menyuarakan keyakinannya yang ia suarakan sebagai visi misi saat mengarungi Pilkada Jakarta 2024.

    Salah satunya, yakni soal kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elite global.

    Menurutnya, isu pandemi penting disuarakan, karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial dan politik seperti pada Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Saya akan tetap menyampaikan dan menyuarakan apa yang sudah kami bangun. Karena saya hadir saat ini itu mulai dari 2019 sejak saya membuat buku. Buku saya launching kemudian terjadi 2020 pandemi dan ternyata ini berkelanjutan.”

    “Tuhan sedang menggiring saya sampai kepada titik ini dan Tuhan akan terus menggiring saya sampai kepada titik yang sudah ditentukan oleh Dia. Saya sudah punya destiny, kita masing-masing.”

    “Apa yang saya mau saya lakukan adalah tetap menjaga 10 persen ini supaya mereka aman dari pandemi,” jelasnya.

    Dharma ingin para pemilihnya bergantung pada Tuhan tidak takut kepada manusia yang melakukan manipulasi.

    “Saya akan menyiapkan bagaimana mereka jangan lagi penuh dengan ketakutan. Saya akan bukakan hal-hal yang perlu mereka tahu sehingga hidup mereka kembali hanya mengandalkan Allah SWT tidak perlu takut dengan manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan, yang otaknya di belakang ingin menghasilkan uang-uang besar, yang akan mereka taruh di bank-bank luar negeri,” kata dia.

    Diketahui, Baik Dharma maupun Ridwan Kamil sama-sama tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi KPU yang menunjukkan kemenangan Pram-Rano satu putaran.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Cek Rumah Pompa di Jakbar, Kevin Wu Ingatkan Sampah Lingkungan

    Cek Rumah Pompa di Jakbar, Kevin Wu Ingatkan Sampah Lingkungan

    loading…

    Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu mengecek persiapan rumah pompa di Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024). Foto: Ist

    JAKARTA – Antisipasi musim penghujan dan banjir, anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu mengecek persiapan rumah pompa di Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024).

    Dalam pengecekan di dua lokasi yakni Jelambar dan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kevin memastikan personel dan rumah pompa siap digunakan untuk menghadapi musim penghujan.

    “Saya melihat semuanya tidak ada kendala. Artinya secara hitungan matematika, kami bisa mengatasinya,” ujar Kevin.

    Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga mengingatkan agar instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak terlena dengan kondisi yang ada.

    Sebab, permasalahan banjir di Jakarta diketahui ada beberapa faktor, mulai intensitas hujan yang tinggi, debit air laut hingga sampah lingkungan yang merusak rumah pompa. “Karena itu, saya mengingatkan agar masyarakat lebih aware terhadap lingkungan,” ucapnya.

    Wakil Camat Grogol Petamburan Raditian Ramajaya menegaskan sejauh ini pihaknya telah mengantisipasi wilayahnya. Normalisasi drainase, pembersihan lingkungan, hingga simulasi terjadi banjir sudah dilakukan.

    “Termasuk soal sampah. Saya seringkali mengimbau masyarakat tidak membuang sampah,” katanya.

    Berkaca dari beberapa tahun sebelumnya, kurang maksimalnya rumah pompa yang ada di beberapa titik lantaran kerusakan yang disebabkan sampah menyangkut.

    Hal ini kemudian membuat pompa air yang semestinya bisa membuang air tak maksimal dan menghambat penanganan genangan.

    (jon)

  • Setelah Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Akan Jaga 10 Persen Pemilihnya: Supaya Aman dari Pandemi

    Setelah Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun Akan Jaga 10 Persen Pemilihnya: Supaya Aman dari Pandemi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Dharma Pongrekun tiadak akan berhenti meski Pilkada Jakarta 2024 usai.

    Cagub nomor 2 Pilkada Jakarta 2024 itu tetap akan menyuarakan visinya kendati tidak terpilih sebagai gubernur.

    Hasil rekapitulasi final KPU menunjukkan, cagub independen itu mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Dharma mendapat suara sebanyak itu tanpa dukungan satupun partai.

    Dia maju dari jalur independen bersama wakilnya, Kun Wardana Abyoto, dengan modal  677.468 KTP warga Jakarta.

    Perolehan suara Dharma-Kun terendah dibanidngkan dua lawannya.

    Paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) berisi 13 partai, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda, mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Sedangkan pemenangnya adalah paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno yang hanya diusung partai parlemen PDIP.

    Dharma sangat menghargai 10 persen pemilihnya.

    “Yang 10 persen ini mereka harus bangga karena mereka adalah orang yang sudah tersadarkan tidak tunduk kepada sembako dan tidak tunduk kepada amplop dan itu besar dan mereka ingin Jakarta ku aman karena Indah adabnya.”

    “Mereka adalah pemenang karena mereka sudah menunjukkan bahwa adab itu adalah hal yang terpenting untuk bangsa,” kata Dharma di program Youtube Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

     Purnawirawan jenderal bintang tiga itu bertekad tetap menyuarakan keyakinannya yang ia suarakan sebagai visi misi saat mengarungi Pilkada Jakarta 2024.

    Salah satunya, yakni soal kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elite global.

    Menurutnya, isu pandemi penting disuarakan, karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial dan politik seperti pada Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Saya akan tetap menyampaikan dan menyuarakan apa yang sudah kami bangun. Karena saya hadir saat ini itu mulai dari 2019 sejak saya membuat buku. Buku saya launching kemudian terjadi 2020 pandemi dan ternyata ini berkelanjutan.”

    “Tuhan sedang menggiring saya sampai kepada titik ini dan Tuhan akan terus menggiring saya sampai kepada titik yang sudah ditentukan oleh Dia. Saya sudah punya destiny, kita masing-masing.”

    “Apa yang saya mau saya lakukan adalah tetap menjaga 10 persen ini supaya mereka aman dari pandemi,” jelasnya.

    Dharma ingin para pemilihnya bergantung pada Tuhan tidak takut kepada manusia yang melakukan manipulasi.

    “Saya akan menyiapkan bagaimana mereka jangan lagi penuh dengan ketakutan. Saya akan bukakan hal-hal yang perlu mereka tahu sehingga hidup mereka kembali hanya mengandalkan Allah SWT tidak perlu takut dengan manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan, yang otaknya di belakang ingin menghasilkan uang-uang besar, yang akan mereka taruh di bank-bank luar negeri,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Parpol Kesiangan dan Kita yang Terjebak dalam Dilema Anggaran Formula E

    Parpol Kesiangan dan Kita yang Terjebak dalam Dilema Anggaran Formula E

    JAKARTA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menyatakan penolakan pada penyelenggaraan Formula E. Protes ini sejatinya baik. Namun, sayang kesiangan. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membayar commitment fee. Jika dibatalkan sekarang, anggaran daerah sebesar Rp360 miliar justru bisa terbuang sia-sia.

    Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menyampaikan alasan menolak Formula E. Menurutnya, acara ini sejatinya tak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Gubernur Anies Baswedan dalam lima tahun jabatannya.

    Alasan lain, Anthony menyoroti alokasi anggaran yang menurutnya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat. Membenahi sarana dan prasarana daerah, misalnya. Bukan apa-apa. Saat ini, neraca keuangan DKI Jakarta tengah mengalami defisit.

    “Saya pikir lebih bijak kalau kita anggarkan untuk sesutau yang lebih penting. Misal, rehab gedung sekolah atau penyediaan air bersih kepada masyarakat, mengingat APBD berasal dari rakyat. Kami memandang APBD harus dapat menjawab kebutuhan daripada keinginan,” tutur Anthony ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

    Terpisah, Corporate Secretary PT Jakpro Hanni Sumarmo mengatakan besar anggaran penyelenggaraan Formula E telah disepakati oleh sejumlah komisi di DPRD. Katanya, anggaran itu telah disertakan dalam APBD 2020, tahun Formula E rencananya digelar.

    “Kan sudah dibahas di Komisi B dan Komisi C. Komisi itu kan ada berbagai fraksi. Ya, sudah selesai. Sudah lolos. Artinya tidak ada masalah. Tinggal jadwal disampaikan di Banggar,” kata Hanni.

    Balap Formula E (Instagram/@fiaformulae)

    Terkait dengan wacana Formula E sebagai langkah mendorong mobil listrik di Jakarta, PSI mengkritisi. Anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai alasan tersebut tak masuk akal.

    Menurutnya, logika lebih masuk akal untuk menyambut mobil listrik adalah membangun infrastruktur pendukung. Bukan menyelenggarakan Formula E. “Kalau memang tujuannya untuk mendorong penggunaan mobil listrik, kita bisa kok dengan anggaran sebesar itu membangun infrastruktur menunjang mobil listrik,” kata Anggara.

    “Misalnya, pemprov bikin charger-charger mobil listrik di ribuan tempat. Beli juga ratusan bus listrik. Tapi, kenapa Pak Anies cuma bikin event panggung,” tambahnya.

    Dilema

    Kritik PSI barangkali beralasan. Tapi, menolak Formula E bisa jadi malah menimbulkan kerugian lebih besar bagi daerah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus jadi salah satu yang menyoroti dilema tersebut.

    “Jika sudah mengeluarkan anggaran ratusan miliar seperti itu, ya sayang juga. Terbuang begitu saja kalau dibatalkan,” kata Lucius dihubungi VOI, Kamis (7/11/2019).

    Menurut Lucius, PSI perlu memahami bahwa ada anggaran sebesar Rp360 miliar yang telah digelontorkan Pemprov DKI. Maka, meski kritik PSI masuk akal, sejatinya penolakan ini kesiangan.

    Namun, Lucius juga memahami posisi PSI yang belum masuk DPRD ketika commitment fee disetujui masuk dalam APBD 2019. Maka, PSI harus mengambil langkah politik yang lebih strategis untuk menyatakan penolakan ini.

    Saat ini, PSI harus melakukan pendekatan kepada partai-partai politik di DPRD untuk mencari solusi dari dilema ini. Langkah strategis tentu dibutuhkan. Sebab, partai-partai lain di DPRD adalah mereka yang menyetujui anggaran commitment fee Rp360 miliar. 

    “Makanya, dalam pertimbangan penolakan ini, PSI mesti membicarakan dulu kepada seluruh anggota DPRD dalam proses pembahasan anggaran itu,” kata Lucius.

    Anies Baswedan bersama perwakilan FIA Formula E (Instagram/@aniesbaswedan)

    PSI sendiri telah menyampaikan bahwa mereka akan menyatakan penolakan ini di forum resmi, yakni pembahasan di Banggar DPRD DKI Jakarta. PSI juga akan mempertanyakan kajian investasi Formula E yang sampai saat ini belum diserahkan Pemprov DKI.

    “Kami sedang coba bangun komunikasi. Kebetulan, dari 106 lebih, setengahnya kan anggota dewan baru. Kami mencoba komunikasi angggota dewan lain untuk menyamakan visi dan misi,” ucap Anggara. 

    Sebagai informasi pelengkap, pada Jumat (20/9) lalu Anies resmi mengumumkan ke publik bahwa Jakarta bakal menjadi tuan rumah Formula E. Acara yang digelar dengan nama Jakarta E-prix akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020.

    Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun dengan rincian Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, serta Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.

  • Masyumi Mati Namun Kadernya Abadi

    Masyumi Mati Namun Kadernya Abadi

    JAKARTA – Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, kita tahu sempat ada Partai Islam yang punya kekuatan politik besar yakni Masyumi (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Partai itu didirikan hari ini hingga 7 November 74 tahun lalu. Meski hari ini partai Masyumi telah bubar, tapi gagasannya masih hidup, “kadernya” masih ada. 

    Masyumi dulunya merupakan himpunan berbagai organisasi Islam yang ada di berbagai daerah di Indonesia saat masa penjajahan Jepang. Diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Perti, PSII dan lain sebagainya. Mereka diizinkan menghidupkan kembali Islam A’la Indonesia (MIAI) oleh Balatentara Djepang pada 4 September 1942. 

    Lalu setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada 3 November 1945 lewat Maklumat Pemerintah No. X, pemerintah menganjurkan untuk membentuk partai-partai politik. Maka partai-partai politik pun lahir dan salah satunya Masyumi.

    Masyumi didirikan oleh beberapa tokoh Islam seperti Agus Salim, Abdul Kahar Muzakhar, Soekiman Wirosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Natsir dan lainnya. Menurut Anggaran Dasar Masyumi yang disahkan oleh KUII pada tahun 1945, mereka mempunya tujuan untuk menegakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan Cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.

    Dalam keanggotaannya, Masyumi punya dua macam, yakni perseorangan dan anggota inti (organisasi). Anggota perseorangan minimum berumur 18 tahun atau sudah kawin. Ia yang terdaftar kader perseorangan tidak boleh merangkap keanggotaan partai lain. Sementara Anggota Perseorangan mempunyai hak suara, sedangan anggota organisasi (anggota istimewa) punya hak untuk memberi saran atau nasihat. Ide dualisme anggota ini merupakan strategi mereka untuk memperbanyak kader.

    Jatuh bangun Masyumi

    Menurut Aris Sumanto dan Zulkarnain dalam tulisannya “Perkembangan Politik Partai Masyumi Pasca Pemilu 1955” yang dimuat Jurnal Risalah Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (2016), dari awal berdirinya Masyumi, partai ini sudah menunjukan jatuh bangun. 

    Pada kurun waktu 1945-1949 misalnya, anggota partai Masyumi sudah berhasil duduk di pemerintahan. Sayangnya, baru saja mendapat posisi di pemerintahan, bibit perpecahan sudah terjadi. Salah satu kadernya Amir Sjarifuddin membentuk Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Peristiwa ini lantas menimbulkan keretakan dalam kalangan Masyumi walaupun dampak dari keluarnya itu tidak begitu besar. 

    Berdirinya PSII kembali disebabkan karena kekecewaan sebagian politisinya di Partai Masyumi yang tidak mendapatkan peran dan kedudukan kurang strategis seperti Wondoamiseno dan Arundji Kartawinata. Partai Masyumi akhirnya bersedia ikut dalam kabinet, meskipun sebelumnya menolak kebijakan Amir.

    Lalu pada periode 1950-1955 partai Masyumi juga menunjukan dinamika naik turun. Pada tahun 1952 saat kabinet dipimpin Wilopo, muncul ketegangan dengan keluarnya NU dalam Masyumi. Keluarnya NU ditandai dengan terpilihnya KH Fakih Usman (unsur Muhamadiyah dalam NU) menjadi Menteri Agama dalam kabinet Wiloppo.

    Perpolitikan terus berlanjut. Masyumi yang sudah ditinggal PSII dan NU terus maju hingga pemilihan umum 1955. Hasilnya, Masyumi menjadi partai pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI.

    Akhirnya dibubarkan

    Intrik politik Masyumi pasca pemilu 1955 mulai semakin meruncing. Pada tahun 1957 misalnya ketika presiden hendak menyatukan keempat partai pemeinang pemilu, Masyumi, NU menolak dan menentang keterlibatan PKI, Karena di beberapa kabinet sebelumnya terjadi perdebatan dengan PKI seperti misalah Tanjung Morawa. 

    Penolakan itu berbuntut panjang. Tokoh Masyumi seperti  Natsir, dan Sjarifuddin Prawiranegara pergi ke Sumatera Barat memproklamirkan PRRI (Pemberontak Revolusio Republik Indoesia) pada 15 Februari 1958. 

    Akibat aksi pemberontakan itu pemerintah mengambil jalan tegas untuk menghentikannya. Padang dan kota-kota lain di Sumatera Barat di bom angkatan perang pemerintah, demikian juga Manado dan beberapa kota Sulawesi. Kekuatan PRRI akhirnya padam. 

    Sementara itu, menurut M. Dzulfikriddin dalam bukunya Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia (2010) setelah pemberontakan, Masyumi dikucilkan. Anggota partai ini tak diajak dalam DPR-GR yang dibentuk Sukarno.

    Kunjungan Soekarno di Kongres Masyumi tahun 1954 (Commons Wikimedia)

    Masih menurut Mohammad Roem mengatakan, Sukarno ingin Masyumi mengutuk anggotanya yang ikut PRRI. Masyumi menolak. Karena itu, Sukarno lantas berpikir untuk membubarkan Masyumi. Partai Sosialis Indonesia, yang menyalahkan dan mengutuk Soemitro Djojohadikusumo serta memecatnya dari keanggotaan PSI, tetap dibubarkan Sukarno.

    Lebih lanjut, menurut M. Dzulfikriddin, pada 17 Agustus 1960, Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden, menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 200/1960. Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua PP Masyumi segera bermusyawarah untuk mengambil tindakan. Pada 13 September 1960, PP Masyumi menyatakan bahwa Partai Masyumi dibubarkan. Pernyataan itu dilakukan kurang dari sebulan sejak Keppres Nomor 200/1960 dikeluarkan.

    Jadi, Masyumi membubarkan diri setelah Keppres dikeluarkan pemerintah. Menurut Delmus Puneri Salim dalam bukunya The Transnational and the Local in the Politics of Islam: The Case of West Sumatra Indonesia (2015), pemimpin Masyumi, Syafruddin dan Natsir dipenjara setelah dituding terlibat PRRI dan DI/TII.

    Kadernya abadi

    Meskipun secara bentuk Masyumi telah tiada, namun secara ide mereka masih ada. Apabila dirunut kader ideologisnya tetap hidup. Salah satunya adalah tokoh Islam keturunan Arab, Abu Bakar Ba’asyir. Pria yang biasa juga dipanggil Ustaz Abu itu merupakan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia serta salah seorang pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min. 

    Ia merupakan sosok yang menolak ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. Menurutnya selain hukum Al-Quran dan hadits adalah thaghut. Ba’asyir punya teman sejawat yang paling berpengaruh, namanya Adbullah Sungkar, pengurus al-Irsyad Solo. Bersama Sungkar, mereka membuat radio dakwah di Surakarta. 

    Tahun 1970, Sungkar dan Ba’asyir direkrut M. Natsir yang merupakan Ketua Masyumi. Mereka direkrut menjadi pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Solo. DDII berperang besar menyebarkan ideologi salafi jihadi ke Indonesia.

    Satu lagi orang yang punya warisan dari Masyumi adalah Politisi Yusril Ihza Mahendra. Yusril adalah salah seorang yang mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai yang digagas oleh 22 Ormas Islam itu disebut-sebut sebagai pewaris Partai Masyumi. 

    Seperti dijelaskan pada laman partaibulanbintang.or.id, PBB didukung oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Seperti diketahui DDII merupakan ormas yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Masyumi, M. Natsir. 

    Yusril adalah orang yang sangat mengidolakan M. Natsir. Tak ayal Yusril bahkan sering disebut sebagai murid terbaik M.Natsir selain tokoh Islam Noercholis Madjid. Bahkan Yusril kerap disebut sebagai Natsir muda.

  • Ramai Partai Pengusung RK-Suswono Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

    Ramai Partai Pengusung RK-Suswono Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah partai pengusung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno karena telah memenangkan Pilgub Jakarta 2024.

    Ucapan selamat pertama kepada Pramono disampaikan Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina. Dalam keterangannya, Elva mengatakan PSI Jakarta akan tetap kritis terhadap pemerintahan Pramono-Rano di Jakarta.

    “PSI Jakarta mengucapkan selamat kepada paslon Pramono-Rano yang dinyatakan KPU memperoleh suara tertinggi dan akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/12).

    Ketua PPP DKI Jakarta Saiful R Dasuki turut memberikan selamat kepada Pramono-Rano usai KPU menetapkan mereka sebagai peraih suara tertinggi di Pilgub Jakarta 2024.

    “Secara khusus saya juga mengucapkan selamat untuk pasangan Mas Pram dan Bang Doel yang dipilih mayoritas warga Jakarta,” ujar Saiful lewat pesan singkat.

    Ucapan selamat selanjutnya disampaikan oleh Wakil Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany. Ia mengatakan PKB akan mengawal jalannya pemerintahan Jakarta agar tiap program tepat sasaran dan memastikan janji-janji saat kampanye direalisasikan.

    “Ya, atas hal tersebut tentu kami ucapkan selamat untuk Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno telah memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta,” jelasnya.

    “Kami berharap agar Jakarta bisa segera keluar dari ragam tantangan dan persoalannya. Membenahi Jakarta tidak bisa sendiri, harus dihadirkan kembali spirit kolaborasi,” imbuhnya.

    Terakhir, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono juga menyampaikan ucapan selamat pasangan Pramono-Rano.

    Demokrat berharap Pramono-Rano dapat melanjutkan dan memperbaiki program pembangunan yang baik dari era gubernur sebelumnya.

    “Kami berharap Gubernur DKJ 2024-2029 dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan warga Jakarta. Berbagai program pembangunan yang baik dari era Gubernur dan PJ Gubernur terdahulu harus dilanjutkan dan kekurangannya diperbaiki,” ujarnya.

    Pelbagai ucapan selamat itu diberikan oleh petinggi partai politik setelah pasangan RIDO dipastikan tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    MK menutup pendaftaran gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (11/12) Pukul 23.59 WIB. Melansir laman resmi MK pada Kamis (12/12) Pukul 00.00 WIB tak ada gugatan yang masuk atas hasil Pilkada Jakarta 2024.

    UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur peserta pilkada dapat mengajukan permohonan ke MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara. KPU Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada Minggu (8/12) lalu.

    Dengan begitu, keputusan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 tak berubah. Pramono Anung-Rano Karno jadi peraih suara tertinggi dan menang satu putaran di Pilgub Jakarta.

    (tfq/wis)

    [Gambas:Video CNN]