Xcloud.id

partai: PSI

  • Kembali Bela Jokowi di Tengah Isu Pagar Laut, Dedy Nur PSI: Warisannya Hidup

    Kembali Bela Jokowi di Tengah Isu Pagar Laut, Dedy Nur PSI: Warisannya Hidup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi PSI, Dedy Nur, menyoroti fenomena Jokowisme yang berkembang luas di masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa warisan kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, bukan sekadar filosofi politik, tetapi jalan baru menuju Indonesia maju.

    Dikatakan Dedy Nur, Jokowi meninggalkan jejak yang kuat dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas desa, serta semangat kerja keras yang kini menjadi inspirasi bagi generasi muda.

    “Di akhir masa jabatannya, Jokowi melihat Indonesia yang mulai berubah,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (29/1/2025).

    Perubahan itu dibeberkan Dedy, mulai dari infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian, desa-desa yang dulu terisolasi kini terhubung, hingga generasi muda terinspirasi terus bekerja menuju Indonesia emas 2045.

    “Jokowi sadar bahwa pekerjaan ini masih jauh dari selesai. Ia meninggalkan pesan kepada rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Ia menekankan bahwa perjalanan membangun bangsa masih jauh dari kata selesai. Jokowi, menurutnya, telah meninggalkan pesan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Bahwa Jokowisme bukan tentang saya. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita membangun Indonesia dengan kerja keras, keberanian, dan kepercayaan diri. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi artinya ada ditangan kalian,” sebutnya.

    Dedy juga menegaskan bahwa meski Jokowi telah purna tugas dan kembali ke kehidupan sederhana sebagai rakyat biasa, warisannya tetap hidup.

    “Setelah purna tugas, Jokowi kembali ke kehidupannya yang sederhana sebagai rakyat Indonesia,” Dedy menuturkan.

  • Geisz Chalifah Sindir PSI Soal Banjir Jakarta: Kemana Suaranya?

    Geisz Chalifah Sindir PSI Soal Banjir Jakarta: Kemana Suaranya?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jakarta kembali dilanda banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi. Beberapa wilayah tergenang karena sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air dalam waktu bersamaan.

    Menanggapi kondisi ini, loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, melontarkan sindiran tajam kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Ia mempertanyakan sikap PSI yang selama ini kerap vokal mengkritik penanganan banjir di era kepemimpinan Anies, tetapi kini terkesan diam.

    “Jakarta hujan besar dan terus menerus beberapa wilayah tergenang Banjir, mengingat intensitas hujan yang begitu tinggi, drainase gak bisa nampung dalam waktu yang bersamaan,” ujar Geizs di X @GeizsChalifah (29/1/2025).

    Namun, yang menjadi sorotan Geisz bukan hanya persoalan teknis banjir, melainkan sikap kader PSI yang dianggapnya tidak lagi bersuara lantang.

    “Cuma yang ingin gue komentari. Para kader Psi bangs*t kemana suaranya!,” tandasnya.

    Sindiran Geisz Chalifah ini merujuk pada kritik-kritik tajam yang sebelumnya kerap disuarakan PSI terhadap Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    Menurutnya, PSI yang dulu aktif mengomentari banjir kini justru terdiam saat kondisi serupa terjadi.

    Seperti diketahui, sejak awal 2021, PSI memang menjadi salah satu partai yang paling sering melontarkan kritik terhadap kebijakan Anies Baswedan.

    Beberapa isu yang disoroti antara lain persoalan banjir, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga penyelenggaraan Formula E.

    Salah satu langkah konkret PSI dalam mengkritik Anies adalah wacana pengajuan hak interpelasi terkait kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam menangani banjir.

  • P3RSI Tolak Kenaikan Tarif Air Bersih

    P3RSI Tolak Kenaikan Tarif Air Bersih

    loading…

    Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menolak kenaikan tarif air bersih. Mereka mengajukan protes dengan mendatangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menolak kenaikan tarif air bersih . Mereka mengajukan protes dengan mendatangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025) lalu.

    Ketua DPP P3RSI Adjit Lauhatta mengatakan, saat ini kenaikan tarif air bersih PAM Jaya mencapai 71 persen. Dia menyesalkan Pemprov Jakarta dan PAM Jaya yang tidak peka terhadap konsidi kehidupan di rumah susun yang sebagian besar kalangan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.

    Tarif baru layanan air bersih dari PAM Jaya sangat memberatkan. Sebab, dalam tabel layanan baru yang menempatkan rumah susun sebagai apartemen yang merupakan hunian sama dengan gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan yang tarifnya sebesar Rp21.500 per m3.

    “Apa dasar PAM Jaya menetapkan golongan apartemen/rumah susun disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan? Padahal, fungsi dan peruntukannya berbeda. Apartemen atau rumah susun adalah hunian, sedangkan lainnya untuk komersial,” ujar Adjit.

    Atas hal tersebut, P3RSI mengusulkan kata apartemen dirincian jenis pelanggan gedung bertingkat tinggi komersial/apartemen/kondominium/pusat perbelanjaan dihilangkan.

    Selanjutnya, gedung bertingkat yang fungsi dan peruntukkannya sebagai hunian lebih tepat digolongkan sebagai rumah susun. Akibat kenaikan tarif air bersih ini yang mencapai 71 persen, beban yang ditanggung pemilik dan penghuni rumah susun makin berat dengan kenaikan tarif air bersih dari Rp12.550 menjadi Rp21.500.

    ”Sangat ironis, kalau pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jakarta mendorong agar kalangan menengah dan MBR tinggal di rumah susun, tapi setelah tinggal kok kami malah dikenakan tarif air bersih paling tinggi. Harusnya Pemprov Jakarta dan PAM Jaya peka dengan situasi ekonomi kalangan menengah dan MBR saat ini,” kata Adjit.

    Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Francine Widjojo meminta PAM Jaya menunda pemberlakuan tarif baru layanan air, terutama di rumah susun (hunian).

    (jon)

  • PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gagal ‘move on’ dari Anies Baswedan.

    Hal itu menyikapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang berharap Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik (parpol) sendiri pada Pemilu 2029.

    Mardani meminta Anies Baswedan tidak khawatir untuk tidak bisa maju pada Pilpres 2029.

    “Menarik bagi saya itu dari Mardani yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik kalau ormas boleh,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (24/1/2025).

    Meskipun terkesan bercanda, kata Adi Prayitno, Mardani merupakan orang penting di PKS. 

    Ia pun melihat PKS susah move on dari Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan sudah bersama PKS sejak Pilkada Jakarta 2017.

    Kebersamaan itu membuat PKS menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan.

    “Karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai Gubernur Jakarta ketika dikritik oleh berbagai pihak khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP ataupun kelompok-kelompok moderat maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies,” tuturnya.

    Bahkan, ujar Adi, secara personifikasi politik Anies Baswedan memang cukup identik. Sehingga, tidak mengheran bila publik menilai Anies Baswedan sama dengan PKS.

    “Mardani Ali sera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on,” katanya.

    Hal lainnya, Adi Prayitno membeberkan hasil Pileg 2024, PKS naik secara signifikan karena identik dengan Anies Baswedan. Dampak lainnya, jagoan PKS dalam Pilkada 2024 babak belur dan kalah setelah berpisah dengan Anies Baswedan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ormas Bentukan Anies Baswedan Bisa Menjadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2029. Pengamat Ungkap Sehebat Apa Anies Baswedan Tanpa Partai Politik.

    Adi mencontohkan Pilkada Depok, Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta. 

    Padahal, kata Adi, Kota Depok seringkali disebut sebagai kandang PKS.

    “Jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam pilpres 2024 yang lalu itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta jadi orang yang merasa dekat dengan Anies sejak lama tiba-tiba kecewa dengan PKS. Mereka kemudian berpaling tidak memilih jagoan PKS yang ada di Depok,” imbuhnya.

    Contoh lainnya Pilkada Jawa Barat, dimana suara jagoan PKS yakni Ahmad Syaikhu terjun bebas.

    Adi menuturkan para pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies secara perlahan mundur dan tak lagi memilih jagoan PKS.

    “Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Doel,” ungkapnya.

    Adi menegaskan dukungan dan deklarasi Anies Baswedan secara terbuka membuat pasangan Pramono Anung-Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

    Selain itu, Adi menduga alasan lain Mardani Ali Sera menyarankan Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik. 

    Pasalnya, tidak gampang untuk membentuk partai politik yang bertujuan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu.

    “Kalaupun toh lolos, dia jadi peserta pemilu belum tentu dia lolos ambang batas parlemen,” ujarnya.

    “Mungkin Mardani Ali Sera ini ingin menyelamatkan Anies Baswedan karena kalau Anies bikin partai enggak bisa ikut pemilu atau bisa ikut pemilu tapi enggak lolos ke parlemen ini partainya ini kan justru akan mempermalukan Anis secara berlipat ganda pasti banyak suara bising di mana-mana tuh,” jelasnya.

    Pernyataan PKS

    Sebelumnya, Mardani Ali Sera bertemu Anies Baswedan di kediaman Mantan Gubernur Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin (20/1/2025). 
    Mulanya, Mardani bercerita Anies meminta izin untuk membuat suatu perkumpulan di bawah naungannya.

    Namun, perkumpulan bentukan Anies tersebut tidak berbentuk organisasi masyarakat (ormas) ataupun parpol. Nantinya, perkumpulan itu akan berbentuk sebuah aksi bersama.

    “Kalau saya titip jangan bentuk parpol ya mas,” ujar Mardani meniru ucapannya kepada Anies dalam pertemuan itu saat berbincang dengan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Mardani menuturkan dirinya memang berharap agar Anies tidak membuat partai politik (parpol) sendiri. Meskipun, ia menyadari adanya kekhawatiran Anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan.

    Mardani pun meminta Anies tidak khawatir dengan kemungkinan tersebut. Dia mengingatkan saat ini sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

    Dengan begitu, kata Mardani, semua parpol bisa memajukkan calon sendiri di pilpres 2029. Dia pun meyakini banyak parpol yang nantinya akan melirik untuk mengusung Anies menjadi capres.

    “Kan sudah ada, keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan dan akan banyak yang mengajak mas Anies karena mutualiasme simbiosis partai kecilnya atau partai yang belum itu pingin dapat tokoh, pastinya pengin dapat tiket,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Mardani pun menjawab apakah PKS sudah sempat menyarankan Anies untuk bisa bergabung menjadi kader PKS. Terkait hal ini, dia menyerahkan semua keputusan kepada Anies.

    “Kalau PKS kayaknya udah deket. Kalau itu kita bebaskan Mas Anies. Bebas, mas Anies mau ke mana boleh,” jelasnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Partai Solidaritas Indonesia Nilai Pemerintah Serius Tangani Polemik Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

    Partai Solidaritas Indonesia Nilai Pemerintah Serius Tangani Polemik Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menilai Pemerintah serius menangani polemik pagar laut ini.

    “PSI mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat dan cermat dalam mengatasi persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang,” kata Andy dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

     

    “Ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan,” tambah Andy.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid telah membatalkan 50 Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) di perairan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. 

    Pembatalan merupakan tindak lanjut adanya pagar bambu sepanjang 30 kilometer di kawasan tersebut.

    “Kami berharap kasus ini menjadi yang terakhir kali, tidak terjadi lagi di masa mendatang. Aturan hukum harus ditaati dan ditegakkan,” pungkas Andy.

    Peraturan perundang-undangan jelas melarang penerbitan sertifikat HGB untuk perairan atau laut.

    Diberitakan sebelumnya, Nusron mengatakan, 50 sertifikat bidang tanah yang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, resmi dicabut atau dibatalkan.

    “Hari ini, kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu Hak Guna Bangunan (HGB),” tegas Nusron.

    “Satu satu, dicek satu-satu, karena pengaturannya begitu. Ini aku belum tahu ada berapa itu yang jelas Hari ini ada lah. Kalau sekitar 50-an ada kali,” ungkapnya.

    50 sertifikat yang dibatalkan tersebut terdiri dari sebagian milik SHGB PT Intan Agung Makmur atau IAM, serta sebagian SHM atau perorangan.

    Proses pembatalan tersebut dimulai dari pengecekan dokumen yuridis, prosedur, hingga fisik atau material. 

    Kemudian, kata Nusron, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan fisik materialnya.

    “Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa,” jelas Nusron.

    Sebelumnya, ada 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan pagar laut Tangerang. 

    Jumlah SHGB tersebut IAM sebanyak 243 bidang, 20 bidang PT Cahaya Intan Sentosa atau CIS bidang, serta 17 bidang SHM milik perorangan. 

    Meski begitu, Nusron tidak merinci siapa pemilik 17 bidang SHM perorangan tersebut.

    Sempat Ada Perdebatan

    Nusron mengatakan, saat pihaknya membatalkan sertifikat HGB milik IAM, sempat terjadi perdebatan.

    Perdebatan itu terjadi dengan Kades Arsin, terkait keberadaan HGB di area pagar laut.

    Nusron mengatakan, perdebatan berkutat pada pernyataan Arsin yang menyebut bahwa dulunya, titik pagar laut yang terdapat sertifikat HGB itu merupakan daratan, kemudian tertutup air laut setelah terimbas abrasi.

    Meski begitu, Nusron mengaku tetap membatalkan SHGB itu.

    Pasalnya, saat ini, fisik tanahnya telah hilang.

    Dengan demikian, Nusron menjelaskan, jika tanah sudah tidak bisa dilihat fisiknya, maka dikategorikan sebagai tanah musnah.

    “Mau Pak Lurah bilang empang. Nah yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya udah nggak ada tanahnya,” kata Nusron kepada awak media, Jumat, dikutip dari TribunTangerang.com.

    “Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu.”

    “Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah,” sambungnya.

    Kini, pagar laut di Tangerang itu telah dibongkar sejak Senin (20/1/2025) lalu.

    Kemudian, proses pembongkaran pagar laut telah dilanjutkan kembali, sejak Rabu (22/1/2025).

    KKP Tegaskan Laut Tak Bisa Diberi Hak Kepemilikan

    Sebelumnya, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Doni Ismanto Darwin menegaskan bahwa ruang laut tidak bisa dimiliki.

    Hal tersebut disampaikan Doni saat menanggapi soal keberadaan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (SHM) di pagar laut perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 ruang laut tidak dapat diberikan hak kepemilikan,” ujar Doni, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/1/2025).

    Kendati demikian, kata Doni, ruang laut bisa saja dimanfaatkan, asalkan memiliki izin sesuai aturan yang berlaku.

    “Pemanfaatan ruang laut diberikan melalui mekanisme KKPRL dan perizinan lainnya sesuai aturan yang berlaku,” jelas Doni.

    Doni lantas menjelaskan tiga aturan yang berkaitan dengan hal tersebut.

    Pertama, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

    Aturan ini mewajibkan setiap pemanfaatan ruang laut menetap di perairan memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. 

    Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

    Aturan ini mengatur persyaratan dasar perizinan berusaha, termasuk kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan, dan sertifikat laik fungsi. 

    Ketiga, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

    Aturan ini menyebutkan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, perairan, dan wilayah yurisdiksi harus memiliki KKPRL yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 

  • Sepak Terjang Muannas Alaidid, Pengacara Agung Sedayu Group dalam Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    Sepak Terjang Muannas Alaidid, Pengacara Agung Sedayu Group dalam Kasus Pagar Laut Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa hari terakhir Muannas Alaidid tampil berbicara ke publik soal polemik pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten.

    Muannas Alaidid bertindak sebagai pengacara Agung Sedayu Group (AGS).

    Dia membantah tudingan AGS yang membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu.

    “Bukan pengembang yang pasang, ngapain urusin beginian,” katanya kepada Tribunnews.com, dikutip Minggu (12/1/2025).

    PT Agung Sedayu Group adalah  perusahaan yang didirikan oleh Sugianto Kusuma atau kerap disapa Aguan, merupakan pengembang dari Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Ia menyampaikan, pagar laut yang terbuat dari bambu itu merupakan tanggul laut biasa yang merupakan hasil inisiatif dan swadaya masyarakat.

    Muannas Alaidid juga menjelaskan soal kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pesisir Tangerang, tepatnya di Desa Kohod, Pakuhaji.

    Muannas Alaidid mengatakan lahan yang dimiliki berstatus SHGB itu sebelumnya merupakan tambak dan sawah.

    Sosok Muannas Alaidid

    Muannas Alaidid lahir pada 3 Desember 1980.

    Di bio Instagramnya, @muannas_alaidid, ia adalah pendiri biro hukum Muannas Alaidid & Associates, serta Cyber Indonesia.

    Dia diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Cyber Indonesia dan Direktur Eksekutif Komite-PMH

    Bela Ahok di Pilkada Jakarta 2027

    Dilansir Kompas.com, Muannas Alaidid  adalah sosok di balik pelaporan Buni Yani hingga berbuntut vonis dua tahun penjara lantaran menyebarkan video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah dipotong-potong.

    Kala itu, ia menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja).

    Seperti diketahui Ahok ramai dibicarakan pada 2016 usai video pidatonya di Kepulauan Seribu, Jakarta yang menyinggung surat Al-Maidah, viral di media sosial.

    Tak hanya Buni Yani, Muannas saat itu juga turut melaporkan politikus Demokrat, Andi Arief, atas dugaan ujaran kebencian melalui media sosial.

    Tokoh Lain yang Pernah Dilaporkan Muannas Alaidid

    Sejumlah tokoh lainnya juga pernah dilaporkan Muannas Alaidid.

    Ia pernah melaporkan Jonru Ginting atas dugaan ujaran kebencian.

    Politikus Fahri Hamzah dan Fadli Zon juga pernah dilaporkan terkait penyebaran hoaks.

    Pada November 2018, Muannas Alaidid juga melaporkan Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya lantaran dianggap telah menghina dan merendahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Muannas mempermasalahkan kalimat ceramah Bahar saat berada di Palembang, Sumatera Selatan.

    “Ini bukan kritik atau ceramah yang beradab, jika mau protes silahkan tapi yah jangan melecehkan seperti itu,” kata Muannas, Rabu (28/11/2018), mengutip Kompas.com.

    Di tahun 2020, ia melaporkan musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto terkait video mereka di kanal YouTube Dunia Manji.

    Sosok Hadi Pranoto sendiri kala itu sempat menjadi perbincangan lantaran mengaku telah menemukan obat Covid-19.

    Caleg PSI Tapi Gagal

    Selama berkarier menjadi advokat, Muannas Alaidid pernah menjadi kuasa hukum untuk Abu Bakar Baasyir, Rizieq Shihab, hingga aktris Nikita Mirzani.

    Selain menjadi advokat, Muannas Alaidid pernah mencoba peruntungan di dunia politik.

    Pada Juli 2018, ia mengajukan diri menjadi calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPR RI.

    Dilansir Tribunnews.com, ia maju lewat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

    Tahun lalu, Sekjen PAN Eddy Soeparno melaporkan Muannas Alaidid ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pencemaran nama baik.

    Tak hanya itu, Muannas juga dipersangkakan atas dugaan pemberian keterangan palsu perihal kuasa yang diterima sebagai pengacara Ade Armando.

    Laporan Eddy diterima dan teregistrasi dengan Nomor: STLP/B/2107/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.

    Eddy menyebut bahwa laporan yang dibuatnya terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik yang diduga dilakukan Muannas Alaidid.

    “Kami sudah melakukan laporan atas perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terlapor adalah saudara Muannas Alaidid dan kawan-kawan,” kata Eddy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/4/2022).

    Dalam laporannya ini, Eddy mempersangkakan Muannas Alaidid dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Lalu, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan Pasal 263 KUHP tentang Keterangan Palsu.

     

     

  • Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan Megapolitan 23 Januari 2025

    Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan Megapolitan 23 Januari 2025

    Kebakaran Meningkat, DPRD Minta Anggaran Gulkarmat Rp 1,5 Triliun Dioptimalkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memanfaatkan anggaran
    penanggulangan kebakaran
    dan penyelamatan (gulkarmat) secara optimal.
    Permintaan ini disampaikan William menyusul meningkatnya kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta belakangan ini.
    “Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya,” ujar William dalam keterangan resminya, Kamis (23/1/2025).
    Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2025, Pemprov telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1,5 triliun untuk gulkarmat.
    William menilai dana tersebut harus dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama melalui penguatan kemampuan petugas pemadam kebakaran.
    “Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran,” lanjutnya.
    William juga menyoroti kekurangan pos pemadam kebakaran di Jakarta.
    Ia mencatat bahwa ada beberapa kelurahan yang seharusnya memiliki pos pemadam sendiri, namun hingga kini belum memilikinya.
    Oleh karena itu, ia meminta Pemprov untuk memberikan perhatian lebih pada pembangunan pos-pos pemadam kebakaran agar semua wilayah dapat terjangkau dengan baik.
    “Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali mengencarkan pembangunan pos pemadam,” tegas William.
    Selain itu, William menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran.
    Ia berpendapat bahwa masyarakat memerlukan dukungan berupa infrastruktur yang memadai.
    “Sekurang-kurangnya, pemerintah harus membangun hidran mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk memadamkan kebakaran pada saat pertama apinya muncul di kawasan itu,” ungkap William.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Oknum Pejabat Diknas Malang Diduga Lakukan Pungli di Sejumlah SD

    Oknum Pejabat Diknas Malang Diduga Lakukan Pungli di Sejumlah SD

    Malang (beritajatim.com) – Dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Kali ini, Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) diduga melakukan pungli terhadap sejumlah kepala sekolah di wilayah tersebut. Ironisnya, praktik ini diduga terjadi di hampir seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Malang.

    “Dugaan pungli tersebut terjadi hampir merata di 33 kecamatan, hampir semua kepala sekolah SD se-Kabupaten Malang, yang disinyalir dilakukan oleh oknum Kabid SD,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, S. Psi, Kamis (23/1/2025).

    Asep mengungkapkan, dugaan pungli tersebut mencuat setelah sejumlah kepala sekolah melapor kepada Pusdek. Mereka merasa keberatan dengan kewajiban menyetor dana kepada Kabid SD.

    “Menurut pengakuan para kepala sekolah ini diharuskan menyetor sejumlah dana, jumlahnya bervariasi, antara Rp1 juta sampai Rp1,6 juta per kepala sekolah kepada Kabid SD, saat Kabid SD berkunjung ke sekolah mereka,” tambah Asep.

    Selain dugaan pungli, Kabid SD berinisial L juga dituduh mengarahkan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang kepada pihak tertentu. Proyek-proyek yang seharusnya dikelola secara mandiri diduga dimonopoli oleh menantu Kabid SD, pemilik CV KUE.

    “Kabid SD ini diduga sengaja mengarahkan atau menggiring proyek DAK dan APBD yang seharusnya dikerjakan swakelola malah di monopoli oleh menantunya Kabid SD berinisial MC pemilik CV KUE. Ini jelas merupakan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, red), kalau itu memang benar terjadi, kami minta segera bersihkan Dinas Pendidikan dari praktik KKN seperti ini,” ungkap Asep.

    Pusdek telah melayangkan surat laporan resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada Jumat (17/1/2025) dan meminta tindakan tegas jika dugaan ini terbukti.

    Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, menyatakan telah meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pungli.

    “Iya, sudah saya minta Inspektorat melakukan pemeriksaan dan pendalaman tentang hal tersebut mas,” kata Suwadji melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/1/2025).

    Pusdek juga mencatat adanya indikasi bahwa sejumlah kepala sekolah diminta menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan mereka tidak pernah menjadi korban pungli. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan adanya intervensi yang tidak transparan.

    “Oleh karena itu, kami dari Pusdek berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan tutup mata akan ulah Kabid SD di jajaran Dinas Pendidikan ini,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni mendapat sorotan atas polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus menyebut mustahil jika Hadi dan Raja Juli tak tahu soal sertifikasi pagar laut itu.

    “Rasanya, mustahil bagi Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni tidak tahu soal sertifikat pagar laut yang terbit di era mereka saat menjabat sebagai Menteri/Wakil Menteri ATR/BPN,” kata Jhon dalam akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Itu logika akal sehat kita, andai sistem organisasi di ATR/BPN berjalan dengan baik dan transparan,” tambahnya.

    Apalagi Hadi Tjahjanto kata dia mestinya lebih tergaransi, karena merupakan mantan Panglima TNI yang apa-apa harus teradministrasi dengan baik.

    “Anggaplah Hadi Tjahjanto benar-benar tidak tahu sama sekali soal sertifikat pagar laut itu. Lalu siapa otoritas yang memberikan kepada pengembang? Jawaban paling memungkinkan adalah presiden saat itu, Jokowi,” ujarnya.

    Namun kata dia, kendali kekuasaan tertinggi ada pada presiden, bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan menteri-menterinya.

    Bahkan Jhon menyebut presiden bisa langsung mengintervensi kepala desa tanpa sepengetahuan menteri ATR/BPN.

    Jawaban terakhir lanjut dia, bisa jadi Raja Juli yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri ATR mengambil alih peran Hadi lewat perintah presiden atau insiatif sendiri.

    Apalagi, partai PSI sama sekali bisu alias diam soal kasus pagar laut. Seperti diketahui, Raja Juli merupakan Sekjen PSI.

  • Kembali Bela Jokowi, PSI: Jangan Lupakan Jejak Kerja Keras Pemimpin Bangsa Ini

    Kembali Bela Jokowi, PSI: Jangan Lupakan Jejak Kerja Keras Pemimpin Bangsa Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, mengajak masyarakat untuk bersikap adil dalam menilai seorang tokoh yang telah berkontribusi besar bagi bangsa.

    Dedy meminta masyarakat tidak menutup mata terhadap berbagai capaian positif yang berhasil diwujudkan oleh sang pemimpin.

    “Sebenci-bencinya Anda pada tokoh ini, jangan lupakan bahwa beliau adalah seorang pemimpin bangsa yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan negeri ini,” ujar Dedy dalam keterangannya di X @DedynurPalakka (21/1/2025).

    “Mungkin tidak semua keputusannya sempurna, tetapi jejak kerja kerasnya akan terus terlihat dan dirasakan oleh rakyat Indonesia,” tambahnya.

    Dedy menyoroti berbagai pencapaian yang diraih, seperti pembangunan infrastruktur yang membuka akses dari kota ke desa, meningkatkan konektivitas, dan mendukung perekonomian rakyat.

    “Jembatan-jembatan yang kokoh tidak hanya menghubungkan dua tempat, tetapi juga menyatukan hati dan peluang masyarakat,” ucapnya.

    Dedy mengklaim, pelabuhan yang dibangunnya kini menjadi pintu gerbang ekonomi, menghubungkan Indonesia dengan dunia.

    Ia juga menyoroti modernisasi bandara yang memacu sektor pariwisata dan penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan bendungan yang menjadi sumber kehidupan untuk pertanian dan ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.

    “Fasilitas-fasilitas publik seperti ini tidak hanya menjadi monumen pembangunan, tetapi juga simbol visi besar untuk Indonesia,” kata Dedy.

    Ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin tentu memiliki kekurangan, tetapi hal itu tidak seharusnya mengaburkan berbagai manfaat nyata yang dirasakan rakyat.