Xcloud.id

partai: PSI

  • Prabowo Usul KIM Jadi Koalisi Permanen

    Prabowo Usul KIM Jadi Koalisi Permanen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menawarkan koalisi permanen bagi partai pendukungnya saat ini.

    Hal ini diungkapkan saat acara silaturahmi dengan para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Cak Imin usai acara.

    Merespons hal ini, menurut Cak Imin, PKB menyambut baik rencana koalisi permanen ini. Menurutnya ini akan menjadi penguatan dan mempercepat pembangunan.

    Seperti diketahui, Prabowo didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang terdiri dari Partai Gerindra yang menjadi motor utama koalisi ini. Kemudian, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat. Juga partai non-parlemen seperti PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Prima.

    Setelah Pilpres, koalisi ini pun semakin membesar. Saat itu, partai politik yang sempat menjadi lawan KIM seperti PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem bergabung, yang kini dinamakan sebagai KIM Plus.

    Saat ditanya mengenai koalisi permanen ini untuk proyeksi Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, Cak Imin membenarkan.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” katanya. Namun ketika ditanya apakah akan mengusung Prabowo Subianto kembali, ia tak menjawab.

    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dalam acara itu, Presiden hanya memberikan ucapan terima kasih kepada perjuangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sampai 100 hari masa pemerintahannya.

    Selain itu, mengenai efisiensi anggaran pemerintah, Dasco mengatakan hal ini diharapkan tidak mengurangi peruntukan pelayanan publik dari Kementerian dan Lembaga.

    “Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak, terutama pelayanan publik,” kata Dasco.

    (emy/haa)

  • Prabowo diusulkan capres pada 2029, NasDem belum pastikan dukungan

    Prabowo diusulkan capres pada 2029, NasDem belum pastikan dukungan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Partai NasDem, yang saat ini masuk dalam barisan partai pendukung pemerintah, belum dapat memastikan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang diusulkan DPP Partai Gerindra maju lagi pada Pilpres 2029.

    “Masih terlalu dini. Kita fokus saja untuk berbicara agenda-agenda prioritas Pak Prabowo dan partai koalisi, KIM Plus itu men-support betul totalitas bagaimana kebijakan-kebijakan yang prorakyat ini bisa benar-benar dieksekusi dengan mulus,” kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan saat ditemui di pelataran Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut Willy, dinamika politik terutama terkait pilpres itu cukup tinggi sehingga dia masih enggan berkomentar mengenai konstelasi Pilpres 2029.

    “Terlalu dini-lah. Politik ini kan, jangankan yang belum kita bicarakan 2029, yang kadang-kadang dalam mulut sana bisa loncat dia keluar. Pak Surya pesan kepada kami, dari cangkir ke bibir itu dinamikanya tinggi sekali, tetapi setidak-tidaknya komitmen (kami mendukung, red) bagaimana pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini berhasil,” kata Willy.

    Dia melanjutkan Partai NasDem berpedoman kepada arahan ketua umumnya, Surya Paloh, yang menginstruksikan seluruh pengurus mendukung pemerintah untuk menjaga stabilitas di tengah ancaman resesi global.

    “Kita berhadapan dengan resesi global. Pak Surya berpesan kepada kami baik di DPP maupun di DPR bagaimana kita sama-sama menjaga stabilitas,” ujar Willy.

    Pada kesempatan sama, Willy juga merespons pertanyaan mengenai kemungkinan adanya tawaran untuk NasDem bergabung dalam Kabinet Merah Putih, mengingat isu reshuffle yang sedang santer.

    “Ya, NasDem, kadang-kadang yang mesra itu justru yang begini-begini. TTM, teman tetapi mesra. Ya, NasDem begini aja. Bahunya Surya Paloh nyamanlah untuk bersandar ya. NasDem teman, tetapi mesra aja lah sejauh ini,” kata Willy menjawab pertanyaan mengenai reshuffle dan peluang Partai NasDem gabung Kabinet.

    Di Padepokan Garuda Yaksa, yang merupakan kompleks kediaman pribadi Prabowo, Presiden mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas Shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, tetapi Surya diwakili jajaran pengurus pusat NasDem.

    Ketua DPP NasDem Willy Aditya, saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat siang menjelaskan Surya Paloh bakal hadir acara puncak peringatan HUT Ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    “Jadi, hari ini Pak Surya gak datang, tetapi ketua fraksi dan wakil ketua umum yang datang,” kata Willy menjawab pertanyaan wartawan.

    Di SICC, esok hari, Willy memastikan Surya bakal hadir didampingi seluruh pengurus pusat NasDem.

    “Hari ini (ketua) fraksi, beberapa anggota dewan pertimbangan (partai), dan kepala daerah terpilih dari Partai NasDem datang ke Hambalang hari ini. (Acaranya) silaturahmi saja. Jadi, ini silaturahmi Koalisi. Jadi, itu agendanya,” kata Willy Aditya.

    Dalam kesempatan yang sama, Willy menyebut Gerindra dan NasDem memiliki semangat yang sama, terlebih Surya Paloh dan Prabowo cukup lama berteman.

    “Jadi, sama-sama dekat, Pak Prabowo sama Pak Surya. Itu ya berteman cukup lama,” sambung Willy.

    Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu diantaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • SBY dan elite Demokrat hadir silaturahmi KIM Plus di Hambalang

    SBY dan elite Demokrat hadir silaturahmi KIM Plus di Hambalang

    Pak SBY sudah (di dalam, red.), sudah masuk di dalam (kediaman Prabowo, red.)

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta elite Partai Demokrat menghadiri Silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    “Pak SBY sudah (di dalam, red.), sudah masuk di dalam (kediaman Prabowo, red.),” kata Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Jumat siang.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum dapat dipastikan menghadiri acara silaturahmi, karena dijadwalkan melayat ke rumah duka Renville Antonio di Surabaya, Jawa Timur, hari ini.

    “Infonya masih belum fix, tetapi yang jelas karena ini adalah bendahara umum, tentunya kami harus bertakziah. Jadi, kemungkinan besar Mas AHY akan datang ke sana, karena harus dimakamkan hari ini katanya. Jadi, mohon doanya buat bendahara umum,” ucap Dede Yusuf.

    Dia menambahkan informasi AHY langsung terbang ke Surabaya berasal dari grup percakapan aplikasi pengirim pesan pimpinan Demokrat.

    “Yang jelas tadi di grup mengatakan kalau ketum (ketua umum, red.), mungkin akan langsung ke sana,” sambung Dede Yusuf.

    Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia pada Jumat pagi akibat kecelakaan lalu lintas di daerah Situbondo, Jawa Timur.

    Sementara itu di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas Shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu di antaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Partai PDI-Perjuangan (PDIP) tidak turut diundang dalam pertemuan partai pendukung pemerintah di Hambalang, Bogor, Jawa Barat

    Prasetyo menuturkan bahwa pada hari Ini, Jumat (14/2/2025) seluruh partai KIM Plus melakukan silaturahmi. Adapun, PDIP tak diundang karena bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

    “Ah, kan bukan, [PDIP] belum bagian dari KIM, belum, belum,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    Adapun, kala ditanya apakah Megawati akan turut hadir dalam acara puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2), Dia masih tidak dapat memastikan. 

    “Sepertinya belum karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. 

    Pertemuan ini direncanakan berlangsung hari ini, Jumat (14/2//2025) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. 

    “Iya diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan. 

    “Saya pikir cuma selebrasi, silaturahmi itu yang menjadi agenda utama. Nggak ada rapat apa-apa karena dari sekian banyak, ya DPR juga diundang, semua partai juga diundang, semua sahabat-sahabat organisasi juga semua diundang,” jelasnya.

    Seperti diketahui, KIM plus terdiri dari 17 partai politik. Pada tahap awal, koalisi ini terdiri dari 10 partai politik yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). 

    Selanjutnya setelah pemilihan presiden memperoleh pemenang dalam satu putaran, koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Buruh, dan Partai Ummat.

  • Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan tarif air bersih sebesar 71,3 persen untuk penghuni apartemen dan kondominium turut merugikan para pebisnis di Jakarta.

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, mengatakan bahwa sektor industri dan niaga juga mengalami kenaikan tarif tinggi hingga 71,3 persen, sama seperti kelompok pengguna K III lainnya, seperti penghuni apartemen dan kondominium.

    “Jelas ini mengganggu dunia usaha di Jakarta, apalagi di tengah gencarnya efisiensi yang perlu dilakukan para pelaku usaha setelah adanya kenaikan UMP dan pembayaran THR sebentar lagi,” kata Francine dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    PSI terus mendesak pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih oleh PAM Jaya.

    “Kepgub 730 Tahun 2024 harus dicabut karena cacat hukum, melanggar peraturan, dan merugikan tidak hanya penghuni apartemen dan kondominium, tetapi juga industri dan niaga yang berdampak pada roda perekonomian,” ujar Francine.

    Francine menjelaskan bahwa tarif batas atas air minum PAM Jaya yang ditetapkan dalam Kepgub 730/2024 seharusnya adalah 4 persen kali UMP tahun 2024 dibagi 10, sehingga tarif tertinggi PAM Jaya tidak boleh lebih dari Rp 20.269/m⊃3;.

    “Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024,” jelasnya.

    Namun, dalam Kepgub 730/2024, ada dua tarif pada kelompok pelanggan K III yang melanggar batas atas tersebut.

    Tarif Rp 23.000/m⊃3; untuk pelabuhan laut dan udara, tarif Rp 21.500/m⊃3; untuk apartemen, kondominium, pusat perbelanjaan, motel, hotel bintang 1 hingga bintang 5, salon kecantikan, kafe, bank, bengkel besar, ruko, rukan, pabrik, pergudangan, tongkang air, tempat wisata, maupun industri lainnya.

    Francine menyesalkan kebijakan PAM Jaya yang justru membebani dan merugikan warga Jakarta, terutama penghuni apartemen dan kondominium serta pelaku usaha, dengan kenaikan tarif air bersih hingga 71,3 persen yang melanggar aturan.

    “Padahal sejak tahun 2017, PAM Jaya tidak pernah merugi. Tahun 2023 perusahaan mencatat keuntungan Rp 1,2 triliun dan pada tahun 2024 untuk pertama kalinya membayar dividen sejak 2017,” ungkapnya.

    Pada tahun 2024, PAM Jaya membagikan dividen sebesar Rp 62,36 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham tunggal perusahaan.

    “Jadi kenaikan ini sangat janggal dan tidak masuk akal,” tegas Francine.

    Francine juga meminta agar PAM Jaya tidak berlindung di balik Kepgub 730/2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “PAM Jaya jangan berlindung di balik Kepgub 730 Tahun 2024, seolah-olah melimpahkan semua tanggung jawab kepada Kepgub tersebut. Padahal PAM Jaya yang menyusun dan mengusulkan rancangan kenaikan tarif air minum sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk ditetapkan oleh Gubernur,” ujarnya.

    Ia juga merujuk pada Laporan Capaian Kinerja Keuangan hingga Triwulan III 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 PAM Jaya yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya menyerap Penyertaan Modal Daerah (PMD).

    PAM Jaya berencana melakukan realokasi sisa saldo PMD sebesar Rp 252,55 miliar yang tidak jadi dilaksanakan, dan dialihkan untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Pesanggrahan serta Jaringan Pipa Distribusi SPAM Pesanggrahan Tahap III.

    Karena belum sepenuhnya menyerap PMD yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur air minum di Jakarta, menurut Francine, PAM Jaya seharusnya memiliki opsi lain selain menaikkan tarif.

    “Selain tidak membagikan dividen dulu, PAM Jaya juga bisa menggunakan PMD untuk mengejar target penyediaan 100 persen layanan air minum bagi warga Jakarta, sehingga tidak perlu membebani warga dengan kenaikan tarif yang melanggar aturan,” katanya.

    17 Tahun Tidak Naik

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau PAM Jaya menaikkan tarif air bersih di Jakarta mulai Januari 2025. 
    Kenaikan tarif air ini berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025,” ujar Arief Nasrudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/12/2024). 

    Menurut dia, penyesuaian tarif bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh masyarakat Jakarta. Terlebih, selama 17 tahun, PAM Jaya belum pernah menaikan tarif. 

    Di sisi lain, kebutuhan penyediaan air bersih di Jakarta terus meningkat. “

    Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat,” kata Arief. 

    Menurut Arief, tidak semua kelompok konsumen PAM Jaya mengalami kenaikan tarif air bersih. Khusus untuk kelompok pelanggan yang masuk kategori KI dan penggunaan air 0-10 meter kubik justru mengalami penurunan tarif. 

  • Francine PSI Nilai Kenaikan Tarif Air PAM Jaya 71,3 Persen Rugikan Pebisnis di Jakarta – Page 3

    Francine PSI Nilai Kenaikan Tarif Air PAM Jaya 71,3 Persen Rugikan Pebisnis di Jakarta – Page 3

    Tak hanya itu, Francine juga menyoroti adanya dua tarif air bersih pada kelompok pelanggan K III yang melanggar batas atas air minum tersebut. Pertama, tarif Rp 23.000/m3 untuk pelabuhan laut dan udara.

    Kedua, tarif Rp 21.500/m3 untuk apartemen, kondominium, pusat perbelanjaan, motel, hotel bintang 1 sampai bintang 5, salon kecantikan, kafe, bank, bengkel besar, ruko, rukan, pabrik, pergudangan, tongkang air, tempat wisata, maupun industri lainnya.

    Lantas, Francine mempertanyakan alasan kenaikan tarif air minum oleh PAM Jaya yang sejak 2017 selalu mengalami keuntungan dan baru saja membagikan dividen di 2024.

    “Padahal sebagai perusahaan umum daerah, PAM Jaya wajib mengutamakan layanan publik yang efisien dan tidak memprioritaskan keuntungan,” katanya.

     

  • PSI Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Bukti Prabowo dan Gibran Bekerja untuk Rakyat – Halaman all

    PSI Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Bukti Prabowo dan Gibran Bekerja untuk Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai dilaksanakannya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai Senin 10 Februari 2025 kemarin sebagai salah satu langkah terobosan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Program CKG ini sangat bagus karena menggeser pola pikir dari mengobati menjadi mencegah. Ini satu lagi bukti nyata komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk benar-benar bekerja demi rakyat,” kata Juru Bicara DPP PSI, Agus Herlambang, dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Agus menggarisbawahi, program CKG ini juga akan sangat membantu kalangan kurang mampu yang selama ini tidak bisa melakukan cek pemeriksaan kesehatan karena alasan biaya.

    “Dengan digratiskan, mereka bisa mendeteksi lebih awal jika ada gangguan kesehatan. Tidak ada lagi kendala biaya,” lanjut Agus.

    Sebelumnya, Pemerintah memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

    “Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Menurut Menkes, tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

    Menurut Menkes program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia.

    Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya

    Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik.

    “Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” tutupnya.

  • Ada Upaya Pisahkan Prabowo dan Jokowi, PSI: Pasti Gagal

    Ada Upaya Pisahkan Prabowo dan Jokowi, PSI: Pasti Gagal

    Jakarta –

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak berupaya untuk memisahkan dirinya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). PSI menilai upaya tersebut tak akan pernah berhasil.

    “Upaya memisahkan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi tidak akan berhasil. Kepentingan mereka sama, yaitu memajukan bangsa dan negara. Mereka seiring-sejalan. Semakin diadu, mereka semakin menyatu,” kata Waketum PSI, Andy Budiman, kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

    Seperti Prabowo, PSI berharap seluruh pihak tidak memainkan politik pecah belah. Andy menilai upaya pecah belah akan berakhir sia-sia.

    “Jadi, seperti kata Presiden, kita tertawakan saja upaya yang akan sia-sia itu. Mereka melakukan sesuatu yang sudah pasti gagal,” tambahnya.

    Prabowo sebelumnya membahas hubungannya dengan Jokowi saat ini. Prabowo mengungkap masih ada pihak yang mau memisahkan dia dengan Jokowi.

    “Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan, kita jangan ikut pecah belah-pecah belah itu kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia,” kata Prabowo saat memberi sambutan di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU digelar di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2).

    Tak hanya itu, Prabowo bercerita bahwa banyak belajar dari Jokowi soal politik. Prabowo menilai pihak yang sudah tak berkuasa tak perlu diolok-olok.

    “Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua,” ujar Prabowo.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Viral Foto Kaesang Pakai Kaos Adili Jokowi, Preciosa Kanti: Menantang Presiden Prabowo?

    Viral Foto Kaesang Pakai Kaos Adili Jokowi, Preciosa Kanti: Menantang Presiden Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Foto Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, tengah mengenakan kaos putih bertuliskan ‘Adili Jokowi’ mendadak menjadi sorotan publik.

    Salah satu akun di platform X, Preciosa Kanti, turut menanggapi foto tersebut dengan nada menantang.

    “Sepakat! Mengapa kita harus menunggu? Ini seperti menantang Presiden Prabowo, beranikah kamu?,” ujar Preciosa (9/2/2025).

    Ia bahkan kembali menegaskan tantangannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti isu tersebut.

    “Memang. Jadi, Tuan Presiden, beranikah Anda?,” lanjutnya.

    Selain itu, akun tersebut juga menyindir Kaesang sebagai “seorang anak yang senang membully seorang Jenderal”, tanpa menyebut secara spesifik siapa yang dimaksud.

    Foto Kaesang dengan kaos bertuliskan “Adili Jokowi” ini telah memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di media sosial.

    Belum diketahui kapan dan dalam konteks apa foto tersebut diambil. Namun, publik kini menantikan tanggapan dari pihak terkait, termasuk Kaesang sendiri.

    Sebelumnya, nama Jokowi kembali disenggol terkait isu gas elpiji 3 Kilogram. Ia dicurigai menyusun framing agar kasus pagar laut tenggelam.

    Pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait tabung gas elpiji 3 kilogram patut dicurigai.

    Ia menduga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Jokowi dari sorotan negatif yang semakin tajam.

    “Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya,” ujar Anthony kepada fajar.co.id pada Selasa (4/2/2025).