Xcloud.id

partai: PSI

  • Menhut Teken MoU Dengan Kapolri, Perkuat Penanganan Masalah Hutan – Page 3

    Menhut Teken MoU Dengan Kapolri, Perkuat Penanganan Masalah Hutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri yang membahas soal masalah kehutanan dan berbagai macam tindak pidananya.

    MoU tersebut merupakan perpajangan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tekah ditekken sebelumnya bersama Polri.

    “Alhamdulillah setelah kedua belah pihak intensif berdiskusi, berbicara kemudian pada hari ini MOU Memorandum of Understanding antara Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Republik Indonesia baru saja saya tanda tangani berserta Bapak Kapolri,” ujar Raja Juli di Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

    Dia menuturkan, dalam MoU yang baru saja ditekken membahas masalah kebakaran hutan (karhutla) yang kerap terjadi pada saat musim kemarau tiba. Menurutnya permasalahan karhutla tidak bisa hanya ditangani oleh Kementrian Kehutanan saja, tapi juga harus melibatkan pihak polri.

    “Salah satu poin ya dari sebagai macam poin yang tadi disepakati adalah kerjasama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan,” jelas Raja Juli.

    Tidak hanya sebatas pada masalah karhutla saja, di dalam pakta kerja sama itu, lanjut dia, juga sempat menyinggug soal adanya berbagai tindak pidana di sektor kehutanan, seperti penyelundupan satwa yang dilindungi.

    Tentunya sambil menjaga hutan itu juga, pemerintah juga ingin memaksimalkan fungsi hutan guna mensejahterakan masyarakat.

    Politikus PSI itu kemudian menjelaskan dalam hal mensejahterakan masyarakat, Kementrian Kehutanan memiliki hutan cadangan seluas 20,6 juta hektare yang berfungsi sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air.

    “Cara-cara yang sudah dipraktekkan lama oleh nenek moyang kita yaitu cara tumpang sari atau agroforestri jadi daerah-daerah hutan yang memang sudah kritis sudah tandus kemudian kita kembali tanam pohon-pohon keras atau HHBK atau hasil hutan bukan kayu tapi saat bersamaan kita bisa tanam jagung, padi, sorgum dan lain sebagainya sehingga akan mendukung kepada ketahanan pangan, energi dan air,” jelas Raja Juli.

     

  • Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga dikenal sebagai Presiden RI ke-7, memberikan tanggapan terkait pidatonya dalam acara HUT Gerindra di Jakarta. Dalam wawancaranya, Jokowi menegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam pidato tersebut bukanlah curahan hati atau `curhat`, melainkan hanya berbicara apa adanya.

    “Enggak, enggak, saya ngomong apa adanya, kok curhat,” ujarnya saat ditemui oleh mediadi rumah kediaman, Sumber, Kota Solo, Senin (17/2).  

    Jokowi juga menanggapi kritik yang diterimanya, yang menurutnya berkaitan dengan kekuatan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, dengan approval rating yang sangat tinggi, Prabowo mendapat dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah serta dukungan fraksi-fraksi di parlemen.

    “Kalau melihat approval ratingnya, dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah sangat tinggi sekali. Bukan tinggi, tapi tinggi sekali,” ujar Jokowi, sembari menyarankan agar orang-orang membandingkan dengan dukungan yang diterima oleh perdana menteri atau presiden di negara lain. “Tingkat dukungannya, 40 hingga 50 persen saja, dengan ekonomi yang sulit.  Pak Prabowo mencapai skor 80 persen hingga 83 persen,” tambahnya.

    Mengenai pemberian simbol keris dari Prabowo Subianto, Jokowi memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut, mengatakan, “Simbol apa, tanya aja sama Pak Prabowo.”

    Ketika ditanya mengenai peran mantan presiden dalam pemerintahan saat ini, Jokowi menegaskan bahwa segala hal masih dalam proses pematangan dan pembahasan oleh pemerintah. “Semua dimatangkan semuanya, masih digodok. Mari kita tunggu pemerintah, itu urusan pemerintah,” katanya.

    Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat acara HUT Gerindra, dirinya sempat menumpang mobil anaknya, Kaesang Pangarep, yang juga merupakan Ketua Umum PSI. Ia mengatakan tidak ada pembicaraan khusus antara mereka, hanya kebetulan karena mobilnya mengalami masalah.

    Perihal anak mantunya, Bobby Nasution, yang baru bergabung dengan Partai Gerindra, Jokowi menganggap semuanya baik-baik saja. “Baik-baik saja, semuanya sudah dewasa dan tanggung jawab masing-masing, termasuk masuk Partai Gerindra, keputusan Mas Bobby,” ujarnya. Ketika ditanya apakah ada pertimbangan khusus dalam keputusan Bobby, Jokowi menjawab dengan tegas, “Tidak.”

    Mengenai perbedaan pilihan partai dalam keluarganya, Jokowi menyatakan bahwa hal itu adalah bagian dari demokrasi. “Ini demokratis,” katanya singkat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Terakhir, ketika ditanya mengenai kemungkinan diminta untuk berbicara dalam acara retreat kepala daerah, Jokowi mengatakan ia tidak tahu dan membantah hal tersebut. Ia menambahkan, “Yang pinter-pinter masih banyak,” sambil menekankan bahwa orang-orang yang lebih ahli dan berpengalaman lebih layak diberi kesempatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketua DPP NasDem: Lukisan Paloh kepada Prabowo sesuatu yang berharga

    Ketua DPP NasDem: Lukisan Paloh kepada Prabowo sesuatu yang berharga

    Pak Surya itu orang yang suka lukisan, dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP NasDem Willy Aditya sebut pemberian lukisan yang dihadiahi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2), sebagai sesuatu yang berharga.

    “Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu mengingat, kata dia, Surya Paloh menggemari karya seni lukisan sehingga menempatkannya sebagai sesuatu yang amat bernilai.

    “Pak Surya itu orang yang suka lukisan, dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga,” ucapnya.

    Di sisi lain, Willy mengatakan bahwa pemberian hadiah lukisan itu juga sebagai timbal balik atas pemberian barang yang sebelumnya pernah diberikan Prabowo kepada Surya Paloh.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tetapi sebelumnya ‘kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado. Resiprokal (bersifat saling berbalasan) saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Selain Surya Paloh, puncak HUT Ke-17 Gerindra juga dihadiri pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM), di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiyono, dan Ketum PSI Kaesang Pangerap.

    Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil: Koalisi permanen upaya keberhasilan stabilitas pemerintahan

    Bahlil: Koalisi permanen upaya keberhasilan stabilitas pemerintahan

    Saya pikir itu sebuah ide dan gagasan yang cukup baik.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai upaya menuju keberhasilan stabilitas pemerintahan.

    “Tidak ada pemerintahan yang berhasil tanpa ada stabilitas, dan KIM permanen itu menuju pada stabilitas,” kata Bahlil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bahlil pun menyatakan Partai Golkar menyambut baik wacana pembentukan koalisi permanen KIM Plus yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    “Saya pikir itu sebuah ide dan gagasan yang cukup baik,” ucapnya.

    Menurut dia, gagasan baik terkait dengan koalisi permanen KIM Plus tersebut hanya tinggal dibahas lebih detail terkait dengan implementasinya oleh para partai politik anggota KIM Plus.

    “Partai Golkar berpandangan itu ide yang bagus dan harus kami dukung, tinggal dikomunikasikan bentuknya dan polanya seperti apa itu yang harus dibicarakan dan didetailkan,” kata dia.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai informasi, KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anak dan Menantu Beda Parpol, Jokowi: Namanya Demokrasi

    Anak dan Menantu Beda Parpol, Jokowi: Namanya Demokrasi

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait menantunya Bobby Nasution yang resmi masuk dan menjadi kader Partai Gerindra. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang baik. 

    Jokowi mengatakan Bobby tidak berkonsultasi dengannya sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra. 

    “Ya baik-baik saja. Enggak, enggak pernah (minta pertimbangan kepadanya),” ujarnya saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (17/2/2025).

    Mantan wali kota Solo itu pun juga tidak mempermasalahkan pilihan parpol suami Kahiyang Ayu itu berbeda dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang merupakan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby tercatat sebagai kader PDIP meski akhirnya dinyatakan dipecat dari partai berlambang moncong putih itu.

    “Ya katanya demokrasi, (pilihan parpol beda-beda) demokratis,” kelakarnya.

    Saat ditanya apakah tidak akan menarik Bobby bergabung dalam partai baru yang disebut-sebut bakal didirikannya, Jokowi tidak ingin memaksa. Menurutnya, anak-anak dan menantunya sudah dewasa sehingga bisa membuat keputusan sendiri.

    “Ya kan semuanya sudah dewasa dan punya tanggung jawab masing-masing, termasuk keputusan masuk ke Partai Gerindra juga keputusan penuh dari Mas Bobby Nasution,” tutup Jokowi.

  • Dukung Koalisi Permanen, Waketum: PAN Siap Dukung Prabowo Maju Pilpres Keempat Kalinya – Page 3

    Dukung Koalisi Permanen, Waketum: PAN Siap Dukung Prabowo Maju Pilpres Keempat Kalinya – Page 3

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal pembentukan koalisi permanen.

    “PSI mendukung ide koalisi permanen yang disampaikan Pak Prabowo. Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan,” kata Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Raja Juli mengatakan, koalisi permanen akan menjamin pelaksanaan visi-misi pemerintahan Prabowo berjalan mulus, tanpa interupsi politik yang mengganggu.

    “Koalisi permanen dibutuhkan agar tidak terjadi gonta-ganti visi dan kebijakan di tengah jalan yang akan menghambat pembangunan dan cita-cita kemajuan,” ujar Raja.

    Ide koalisi permanen dari Prabowo Subianto itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    “Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat 14 Februari 2025.

    Cak Imin menyampaikan, PKB menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” imbuhnya.

  • PSI Dukung Ide Koalisi Permanen Prabowo, Agar Tak Ganti Kebijakan di Tengah Jalan – Page 3

    PSI Dukung Ide Koalisi Permanen Prabowo, Agar Tak Ganti Kebijakan di Tengah Jalan – Page 3

    Ketua Umum (Ketum) Nasdem Surya Paloh menanggapi wacana koalisi permanen yang berembus usai pertemuan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya, saya pikir itu amat memungkinkan,” tutur Surya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Surya menyebut, pihaknya akan melakukan pengkajian lewat tim khusus terkait wacana koalisi permanen tersebut.

    “Tetapi pada dasarnya itu hal yang baik, kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan?” jelas dia.

    Dia menyatakan, tidak menutup kemungkinan makna permanen dalam dunia politik pun memiliki batasan waktu.

    “Pasti ada batas waktunya, apakah dua kali pemilu, tiga kali pemilu, empat kali pemilu, lima kali pemilu dan sebagainya,” Surya menandaskan.

     

  • Prabowo Tawarkan Koaliasi Permanen ke KIM Plus, PSI: Penting dan Dibutuhkan

    Prabowo Tawarkan Koaliasi Permanen ke KIM Plus, PSI: Penting dan Dibutuhkan

    FAJAR.CO,ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo memberi komentar terkait tawaran Presiden Prabowo Subianto soal koalisi permanen.

    Menurutnya, ini adalah langkah penting dan dibutuhan untuk saat ini. Apalagi mendukung visi dari Pemerintahan.

    “Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Senin (17/2/2025).

    Satu alasan kuat ia mendukung adanya koaliasi permanen ini agar ke depannya tidak terjadi pergantian visi dan kebijakan di tengah jalan.

    Karena pergantian-pergatian seperti ini bisa menjadi penghambat pembangunan dan kemanjuan menurutnya.

    “Agar tidak terjadi gonta-ganti visi dan kebijakan di tengah jalan yang akan menghambat pembangunan dan cita-cita kemajuan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajukan ide pembentukan koalisi permanen pada silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Kemudian, ide tersebut kembali mengemuka dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil Regional 16 Februari 2025

    Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil Regional 16 Februari 2025

    Profil Karolin, Bupati Landak 2 Periode, Dokter yang Dekat dengan Politik sejak Kecil
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    –
    Karolin Margret Natasa
    , akan dilantik sebagai Bupati Landak,
    Kalimantan Barat
    (Kalbar) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) mendatang.
    Ini merupakan pelantikan keduanya.
    Karolin sebelumnya merupakan bupati petahana yang menjabat sejak 2018.
    Waktu itu, Karolin menang mayoritas suara melawan kotak kosong.
    Karolin berlatar belakang sebagai seorang dokter.
    Setelah lulus dari Universitas Atmajaya pada 2007, wanita kelahiran Mempawah, 12 Maret 1982 ini pernah menjadi dokter di Puskesmas Menjalin, Kabupaten Landak.
    Sebelum akhirnya, dalam pemilihan umum 2009, Karolin meninggalkan karier dokternya untuk menjadi Anggota DPR daerah pemilihan Kalbar, dan meraih suara terbanyak ketiga setelah Edhi Baskoro Yudhoyono dan Puan Maharani.


    ISTIMEWA Karolin Margret Natasa
    Karolin berasal dari keluarga politisi, ayahnya Cornelis, merupakan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kalbar yang saat ini jadi Anggota DPR RI.
    Sebelum itu, Cornelis adalah mantan Bupati Kabupaten Landak dan Gubernur Kalbar, dalam dua periode berturut-turut.
    Pilkada 2024
    gagal lawan kotak kosong
    Rencana Karolin untuk kembali melawan kotak kosong di Pilkada serentak 2024 gagal.
    Selain karena sejumlah partai mengubah arah dukungan, putusan Mahkamah Konstitusi juga berperan besar.
    Berpasangan dengan Erani, Karolin mendaftar sebagai bakal calon Bupati Landak dengan membawa dukungan 8 partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
    Kemudian Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Karolin, sebagai petahana, ditantang pasangan Heri Saman-Vinsensius, yang membawa dukungan Partai Gerindra, PSI, Golkar dan Glora serta Perindo.
    Hasilnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Karolin-Erani mendapat total 122.922 suara.
    Sementara penantangnya nomor urut 2, Heri Saman-Vinsensius mendapat total 102.876 suara.
    Dengan selisih 20.046 suara, Karolin – Erani ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Landak terpilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    , berjanji akan menjadi pemimpin untuk seluruh warganya tanpa pandang bulu.
    “Pastinya, kami harus merangkul semua. Sekali lagi, hadirnya kami hari ini sudah menjadi pemimpin buat seluruh masyarakat kota Depok,” ucap Supian saat diwawancarai di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian juga berjanji akan menerapkan kebijakan secara merata di Depok. Hal ini akan dilakukannya tanpa melihat apakah salah satu wilayah itu basis pendukungnya atau pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Pasalnya, Supian memiliki tanggung jawab untuk melayani semua warga Depok.
    “Kami punya tanggung jawab melayani semuanya,” terang Supian.
    Bahkan, Supian mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW dan akan direalisasikan mulai tahun 2026.
    “Ini pun sama tidak melihat RW kemarin yang menang pasangan kami atau bukan. Semua alokasi diberikan atau dialokasikan buat seluruh RW di kota Depok yang kurang lebih ada 900 RW,” pungkas Supian.
    Untuk diketahui, Supian-Chandra diusung 12 Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju saat mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
    Ke-12 partai itu di antaranya, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Demokrat, Parta Persatuan Pembangunan (PPP), Parta NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Perindo, Ummat, Partai Buruh, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Awalnya, Supian-Chandra kerap diragukan bisa menang di Depok.
    Pasalnya, hampir 20 tahun ke belakang, kepala daerah yang diusung oleh PKS lah yang berhasil menang di Depok.
    Namun, dominasi PKS nampaknya berhasil terpatahkan, usai Supian-Chandra berhasil menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.