Xcloud.id

partai: PSI

  • PSI Usulkan Pemilihan Ketua dengan Sistem One Man One Vote

    PSI Usulkan Pemilihan Ketua dengan Sistem One Man One Vote

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI), terus melakukan inovasi dan tidak berhenti beradaptasi berdasarkan tuntutan zaman.

    Kali ini, PSI memperkenalkan sistem baru dalam pemilihan ketua umum partai, yakni system “One Man One Vote”.

    Dengan sistem ini, PSI akan menjadi partai pertama di Indonesia yang memberikan hak suara langsung kepada selutuh anggotanya untuk memilih pemimpin tertinggi partai.

    Bro Andy Budiman, selaku Wakil Ketua Umum DPP PSI, menjelaskan bahwa system ini merupakan wujud nyata dari konsep yang telah dirancang yakni partai perorangan.

    Dimana partai dimiliki oleh seluruh anggota secara perorangan, bukan oleh keluarga, atau segelintir elite partai.

    “PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnisada konsep TBK (terbuka), PSI dalam hal ini akan menjadi partai yang super TBK,” ujar Bro Andy, dikutip Jumat (28/2/2025).

    Selain itu, Rano Rahman, selaku Ketua Harian DPW PSI Kalimantan Tengah, juga ikut menyambut baik inisiatif ini.

    Menurutnya, system ‘One Man One Vote’ adalah bagian dari evaluasi internal dan kedepan diharapkan mencerminkan prinsip demokrasi yang seseungguhnya.

    “Ini adalah langkah besar untuk membangaun partai yang benar-benar dari anggota oleh anggota, dan untuk anggota. Dengan system ini, setiap suara anggota memiliki nilai yang sama, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegas Rano. (Besse Arma/Fajar)

  • Tarif Air Bersih Naik Jadi 71 Persen, Anggota DPRD Jakarta Surati Gubernur Pramono Anung – Halaman all

    Tarif Air Bersih Naik Jadi 71 Persen, Anggota DPRD Jakarta Surati Gubernur Pramono Anung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang teregistrasi dengan nomor 0001828/DKI/2025.

    Surat yang dikirimkan Selasa (25/2/2025) ini mempertanyakan surat sebelumnya tentang aduan warga terkait keberatan atas kenaikan tarif air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PAM Jaya) yang melonjak 71,3 persen.

    Sebelumnya pada 17 Januari 2025 Francine telah mengirimkan surat aduan kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.

    Surat bernomor 070/FWI/DPRD/01/2025 itu telah diterima pada 20 Januari 2025 dan diregistrasi dengan nomor 0000507/DKI/2025.

    Namun hingga gubernur baru hasil Pilkada serentak dilantik, Pj. Teguh belum merespon surat tersebut.

    Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dilantik pada 20 Februari lalu juga belum merespon surat yang berisi aduan warga itu sementara warga diresahkan oleh tagihan PAM Jaya yang menagih air bersih Rp 21.500/meter kubik kepada para penghuni apartemen dan kondiminium.

    Francine menyayangkan lambatnya respon terhadap aduan masyarakat tersebut karena dia berulang kali menerima aduan dari masyarakat terkait kenaikan tarif PAM Jaya.

    “Termasuk di antaranya pemilik dan penghuni apartemen maupun kondominium serta pemilik unit komersial pada gedung bertingkat maupun pusat perbelanjaan,” ungkapnya. 

    Kenaikan tarif PAM Jaya yang berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKl Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya ini baru diketahui warga dari surat PAM Jaya tanggal 3 Desember 2024.

    “Kepgub 730/2024 ini dijadikan dasar oleh PAM Jaya untuk menagih layanan air bersih menggunakan tarif air minum mulai Januari 2025,” ujar Francine. 

    Francine menjelaskan, aduan masyarakat atas kenaikan tarif PAM Jaya mencakup beberapa hal, di antaranya keberatan atas penetapan kelompok pelanggan apartemen dan kondominium dalam Kepgub 730/2024.

    “Pelanggan apartemen dan kondominium yang seharusnya merupakan jenis pelanggan rumah susun di kelompok pelanggan K Il dengan tarif dasar, namun ditetapkan pada K Ill untuk komersial dengan tarif penuh,” kata Francine. 

    Warga juga menyatakan keberatan atas kenaikan tagihan layanan air bersih PAM Jaya sebesar 71,3 persen dari Rp 12.550/m3 menjadi Rp 21.500/m3.

    “Ini melanggar tarif batas atas air minum PAM Jaya dan tidak berlandaskan hukum karena menggunakan tarif air minum dalam Kepgub 730/2024 sementara warga menerima air bersih, itu pun sering dikeluhkan tidak bersih dan keruh,” kata Francine. 

    Warga penghuni apartemen dan kondominium juga menyesalkan pemakaian air yang tidak dihitung per unit sehingga warga terkena tarif progresif tertinggi karena penggunaannya diakumulasi sebagai pemakaian bersama, termasuk pemakaian air untuk hidran kebakaran dan bangunan sosial seperti tempat ibadah.

    “Sedangkan sebagian besar penghuninya menggunakan layanan PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari untuk rumah tangga maksimal 10 m3/bulan, dan penggunaan air untuk bangunan sosial dan hidran seharusnya juga masuk tarif terendah di Kelompok K I, bukan K III,” kata Francine. 

    Warga juga mengeluhkan tidak adanya sosialisasi yang cukup sebelum dilakukan kenaikan tarif air bersih PAM Jaya. 

    Karena itu, Francine menyampaikan aspirasi warga dan meminta Gubernur Pramono untuk mencabut Kepgub 730/2024 dan menyatakannya tidak berlaku karena melanggar peraturan sehingga cacat formil dan cacat hukum.

    “Karena tidak ada landasan Keputusan Gubernur DKl Jakarta di tahun 2023 yang menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum PAM Jaya tahun 2024, terdapat kesalahan kelompok pelanggan untuk apartemen dan kondominium, dan kenaikan tarif air bersih 71,3% menjadi Rp 21.500/m3 melebihi tarif batas atas air minum PAM Jaya tahun 2024 yang maksimal Rp 20.269/m3,” kata Francine. 

    Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI ini juga  meminta jenis dan kelompok pelanggan apartemen dan kondominium pada tarif air minum PAM Jaya, diubah dari kelompok pelanggan K Ill menjadi jenis pelanggan rumah susun pada kelompok pelanggan K Il berdasarkan Permendagri 21/2020 dan Pergub 37/2024.

    “Gubernur juga harus menetapkan satu tarif yang sama bagi pelanggan rumah susun, apartemen, dan kondominium yang menggunakan meter air induk, bukan tarif progresif,” kata Francine.

    Mengutip aspirasi warga, Francine juga meminta PAM Jaya menerapkan meter air terpisah dan tarif air sesuai peraturan yang berlaku untuk hidran kebakaran maupun bangunan sosial yang terletak di rumah susun, apartemen, dan kondominium.
     
     
     
     
     
     

  • PSI soal Fenomena #KaburAjaDulu: Tak Ada Salah Merantau ke Luar Negeri, Tapi Diperhitungkan Dulu – Page 3

    PSI soal Fenomena #KaburAjaDulu: Tak Ada Salah Merantau ke Luar Negeri, Tapi Diperhitungkan Dulu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tren #KaburAjaDulu yang viral di media sosial baru-baru ini menjadi sorotan publik. Tagar ini merepresentasikan kekecewaan dan keresahan sebagian anak muda Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi dan kesempatan kerja di dalam negeri, yang mendorong mereka untuk mencari peruntungan di luar negeri.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman mengatakan, tren tersebut sah saja apalagi ada yang ingin bekerja di luar negeri, tapi harus penuh perhitungan.

    “Tidak ada salahnya merantau ke luar negeri untuk bekerja, menambah wawasan dan pengalaman. Berangkatlah dengan penuh perhitungan, termasuk memahami dengan baik situasi di negara tujuan. Tapi kalau pergi karena keliru menilai keadaan negeri sendiri atau termakan hasutan pihak tak bertanggung jawab, ya kami menyayangkan,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

    Menurut Andy, sejumlah kajian beberapa lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat di kisaran 3 persen hingga 2026. Pada 2024, di beberapa negara seperti Jepang, bahkan tidak sampai 1 persen.

    “Sementara, di tengah situasi global yang cukup menantang tersebut, perekonomian Indonesia 2024 tumbuh mantap di kisaran 5 persen. Kita tahu semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi sebuah negara, semakin tinggi kemampuan menyerap tenaga kerja,” jelas dia.

    Menurut Andy, kini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berinovasi. Salah satunya membentuk Danantara Indonesia.

    “Dengan keberadaan Danantara, akan tumbuh lapangan-lapangan kerja baru dari investasi program strategis yang selama ini belum terwujud. Misalnya di bidang infrastruktur dan energi terbarukan,” tambahnya.

    Selain itu, kata dia, perlu diperhatikan situasi di sejumlah negara yang pemerintahan dan warganya kurang bersahabat dengan pendatang. Lihat saja, misalnya, kebijakan Presiden Donald Trump.

    “Jadi intinya, persiapan yang matang dan cermat. Kalau cuma mengikuti emosi sesaat karena hasutan sejumlah pihak, lebih baik jangan,” pungkas Andy

     

  • Kaesang Tergabung dalam Struktur Organisasi Danantara? Ketum PSI Bilang Begini

    Kaesang Tergabung dalam Struktur Organisasi Danantara? Ketum PSI Bilang Begini

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, terlihat turut menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.

    Tampak Kaesang mengenakan setelan jas hitam saat menghadiri peluncuran lembaga tersebut. Selain dirinya, sang ayah mantan Presiden Joko Widodo dan kakaknya Wapres Gibran Rakabuming juga turut menghadiri acara tersebut.

    Sontak, kehadiran Kaesang di peluncuran Danantara menimbulkan pertanyaan apakah mungkin putra bungsu Jokowi tersebut ikut tergabung dalam organisasi.

    Tanggapan Kaesang Pangarep

    Saat ditanya awak media soal keterlibatannya dalam Danantara, Kaesang hanya menjawab singkat dan berjalan cepat menuju kendaraannya.

    “Tidak ada, tidak ada,” jawabnya singkat.

    Diketahui dalam struktur organisasi Danantara, sang ayah ikut tergabung sebagai Dewan Penasehat bersama dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

    Sedangkan yang menjabat sebagai CEO adalah Rosan Roeslani, dibantu Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO).

    Bisa Diperiksa KPK dan BPK

    Rosan menegaskan bahwa Danantara tidak memiliki kekebalan hukum, sehingga dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin.

    Selain itu, Rosan menyampaikan bahwa Danantara juga dapat diaudit oleh BPK, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program kewajiban layanan publik (PSO).

    “Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami,” jelas Rosan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pembentukan Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen

    Pembentukan Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang resmi diluncurkan hari ini, Senin (24/2/2025). Menurut PSI, Danantara merupakan langkah strategis untuk menyiasati tantangan ekonomi global sekaligus mengoptimalkan aset negara.

    “Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif sangat dibutuhkan agar ekonomi tetap sehat dan berkembang. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” ujar Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, Senin (24/2/2025).

    Sebagai badan pengelola investasi, Danantara bertugas mengelola aset negara agar dapat digunakan untuk investasi di proyek-proyek strategis. Kokok menyatakan dengan pengelolaan yang profesional, aset-aset ini akan menjadi lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami di PSI yakin, dengan pengelolaan yang tepat, Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun,” tegas Kokok.

    Terkait pengawasan, PSI menegaskan Danantara bukan lembaga yang kebal hukum. Kokok memastikan dewan pengawas Danantara dan DPR akan mengawasi setiap keputusan bisnis yang diambil badan ini.

    “Jika terjadi pelanggaran aturan, konflik kepentingan, atau penyimpangan tata kelola perusahaan, maka tetap akan ada proses hukum,” tegasnya.

    PSI menilai pembentukan Danantara merupakan salah satu langkah strategis yang membuktikan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi.

    “Danantara menunjukkan Indonesia memiliki daya adaptasi dan kreativitas untuk terus melaju menuju kemajuan,” pungkas Kokok.

  • Danantara Diyakini sebagai Terobosan Ekonomi Baru – Halaman all

    Danantara Diyakini sebagai Terobosan Ekonomi Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut positif pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang dianggap sebagai langkah kreatif dalam menghadapi tantangan perekonomian global dan kebutuhan internal Indonesia.

    Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, menilai bahwa di tengah situasi perekonomian yang penuh tantangan, diperlukan terobosan inovatif untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap berjalan sehat dan berkembang. 

    “Di tengah situasi global yang menantang dan kebutuhan internal, inovasi seperti Danantara sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian kita agar tetap maju,” kata Kokok dalam keterangan tertulis pada Minggu.(23/2/2025).

    Kokok menambahkan bahwa Danantara sebagai badan pengelola investasi memiliki tugas penting untuk mengelola aset negara dan berinvestasi pada proyek-proyek strategis. 

    Dengan pengelolaan yang tepat dan efisien, aset negara dapat memberikan keuntungan yang optimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    “Dengan pengelolaan yang profesional, kami yakin Danantara bisa membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius, yaitu hingga 8 persen per tahun,” ujarnya.

    Dalam hal pertanggungjawaban, Kokok menegaskan bahwa meskipun Danantara memiliki peran besar dalam pengelolaan aset negara, badan ini tetap berada dalam pengawasan yang ketat. 

    Pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas Danantara dan DPR, memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melanggar tata kelola perusahaan yang baik.

    “Danantara bukan lembaga kebal hukum. Jika ada keputusan yang melanggar hukum atau terjadi konflik kepentingan, maka akan ada proses hukum yang diambil,” tegas Kokok.

    Menurutnya, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis yang dapat mendukung Indonesia dalam meningkatkan ekonomi nasional dalam jangka panjang. 

    “Danantara adalah terobosan strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memiliki kreativitas untuk bergerak maju,” ujarnya.

    Rencananya, Presiden Prabowo Sunianto akan meluncurkan Danantara pada Senin, (24/2/2025).

  • Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara

    Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara

    Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    PSI: Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 16:02 WIB

    Elshinta.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengelola Investasi “Daya Anagata Nusantara” (Danantara) adalah terobosan kreatif guna menjaga perekonomian negara dan menyiasati situasi perekonomian global.

    “Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” kata Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional jangka panjang.

    “Danantara adalah salah satu langkah strategis yang memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya adaptasi dan kreativitas untuk melaju menuju kemajuan,” katanya.

    Sebagai badan pengelola investasi, ujar Kokok, Danantara akan mengelola aset negara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis. Dengan begitu, aset negara akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Dengan pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen per tahun,” ucapnya.

    Adapun terkait pertanggungjawaban, Kokok mengingatkan bahwa Danantara bukan lembaga kebal hukum.

    “Pengawasan tetap dilakukan oleh dewan pengawas Danantara dan juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan bisnis yang melanggar aturan, ada konflik kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan yang baik, tetap akan ada proses hukum,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara secara resmi pada Senin (24/2).

    “Menurut evaluasi awal, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset dalam pengelolaan (AUM),” kata Prabowo dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025 (14/2).

    Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS pada tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    PIKIRAN RAKYAT – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hingga senilai Rp750 triliun. Bagi PSI, Langkah ini dirasa perlu dilakukan.

    Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menilai, hal ini akan signifikan menopang banyak program kerakyatan yang sudah direncanakan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ kata Furqan, dalam siaran persnya, di Jakarta, dikutip 23 Februari 2025.

    Furqan mengatakan, banyak program kerakyatan dicanangkan Prabowo yang memerlukan anggaran besar, salah satunya yakni makan bergizi gratis (MBG).

    Furqan menilai bahwa Program MBG pantas dilaksanakan karena dapat meningkatkan kualitas diri generasi muda yang diharapkan menjadi penerus masa depan bangsa.

    Selain itu, menurutnya, dana negara sebaiknya dialokasikan untuk Danantara, yang akan berperan sebagai penggerak utama untuk menginvestasikan uang negara dalam berbagai program strategis.

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Meski demikian, Furqan percaya bahwa tidak semua bagian anggaran akan disesuaikan oleh Prabowo.

    Kebijakan efisiensi anggaran hanya diterapkan pada kebutuhan teknis kantor, seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, acara seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar,” ujar Furqan.

    Efisiensi Angaran demi Rakyat 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan kepada Kepala Dinas Sosial se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara terkait spirit efisiensi anggaran di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Dalam pemaparannya, Gus Ipul menyebutkan adanya efisiensi anggaran justru akan membuat birokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.

    “Bapak-ibu pernah dengar manfaat puasa yang bisa membunuh sel kanker? Bahwa puasa itu menyehatkan badan kita. Begitu juga terkait efisiensi anggaran ini yang bisa menghapus lemak-lemak birokrasi,” kata Gus Ipul saat berdialog bersama stakeholder se-Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan lantaran selama ini, anggaran yang dimiliki oleh K/L dan pemerintah daerah, khususnya anggaran pada belanja barang dan belanja modal dapat dioptimalkan dengan mengalihkannya untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

    “Jadi memang puasa itu punya efek luar biasa, dihilangkan lemak-lemak itu, menyehatkan birokrasi kita lewat efisiensi,” ucapnya.

    Gus Ipul menjelaskan, pada prinsipnya, efisiensi yang dilakukan justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang pro rakyat.

    Selain itu, dia menegaskan kembali bahwa efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat.

    “Yang untuk belanja rakyat, untuk pendidikan, itu sama sekali tidak terkena efisiensi. Bahkan Presiden mengatakan kalau diperlukan, maka akan ditambah (anggaran Bansos),” katanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PSI Nilai Kehadiran Danantara Jadi Terobosan Kreatif Jaga Perekonomian Negara – Page 3

    PSI Nilai Kehadiran Danantara Jadi Terobosan Kreatif Jaga Perekonomian Negara – Page 3

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Pengelolaan BUMN diketahui menjadi salah satu perhatiannya.

    “Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu (badan) dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara,” ungkap Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    Dia melihat perusahaan pelat merah sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan yang lebih kuat.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola,” ucapnya.

    Dia membeberkan filosofi nama Daya Anagata Nusantara (Danantara). Daya melambangkan kekuatan, Anagata melambangkan masa depan, dan Nusantara sebagai cerminan Tanah Air Indonesia.

    Dia berharap, pengelolaan investasi BUMN lewat Danantara bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.

    “Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia kekayaan negara, dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” tandasnya.

     

  • PSI Sebut Danantara Tak Kebal Hukum, Yakin Bisa Pacu Ekonomi Tumbuh 8%

    PSI Sebut Danantara Tak Kebal Hukum, Yakin Bisa Pacu Ekonomi Tumbuh 8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan bahwa peluncuran Danantara tak akan menjadi Super Holding BUMN yang memiliki kemampuan kebal hukum.

    Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro optimistis dan mengklaim soal pertanggung jawaban, Danantara bukan lembaga yang kebal terhadap hukum seperti yang berkembang di lapangan.

    “Pengawasan tetap dilakukan oleh dewan pengawas Danantara juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan bisnis yang melanggar aturan, ada konflik kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan yang baik, tetap akan  ada proses hukum,” katanya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Oleh sebab itu, Kokok mengaku bahwa partainya menyambut baik ide pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

    Menurutnya, badan tersebut merupakan wujud kreativitas untuk menyiasati kebutuhan internal dan situasi perekonomian global.

    “Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” ucapnya.

    Sebagai badan pengelola investasi, Kokok menilai, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk berinvestasi di proyek-proyek strategis. Aset tersebut akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia

    “Dengan  pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun,” lanjutnya.

    Dia melihat bahwa terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan untuk menunjang peningkatan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

    “Danantara adalah salah satu langkah strategis yang memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya adaptasi dan kreativitas untuk melaju menuju kemajuan,” pungkas Kokok.

    Sekadar informasi, menurut rencana, Danantara akan resmi diluncurkan pada Senin 24 Februari 2025.