Xcloud.id

partai: PSI

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030

    DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030

    loading…

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, publik perlu tahu proses perekrutan 11 kader PSI sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Penunjukkan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat kritikan tajam. Raja Juli diminta membuka ke publik proses perekrutan tim FOLU Net Sink 2030.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, publik perlu tahu proses perekrutan tersebut. Apalagi, kata dia, Raja Juli merupakan Sekjen PSI. “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex, Sabtu (8/3/2025).

    Untuk diketahui, sedikitnya 11 kader PSI masuk menjadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasarkan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030.

    Kelima bidang itu ialah Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

    Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Dari jumlah itu, 12 orang atau 25% merupakan politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi dan mendapat gaji puluhan juta. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta, wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.

    Sementara, masing-masing dewan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan. Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulan.

    Menurut Alex, anggaran untuk gaji dialokasikan ke program. “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Alex.

  • Momen Pengungsi Banjir GOR Pengadegan Jakarta Selatan, Sambut Antusias Kedatangan Kaesang Pangarep – Halaman all

    Momen Pengungsi Banjir GOR Pengadegan Jakarta Selatan, Sambut Antusias Kedatangan Kaesang Pangarep – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, menyambangi dan menyerahkan bantuan kepada pengungsi korban banjir di GOR Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Mengenakan kaus-celana hitam, Kaesang datang membawa bantuan sembako, air mineral dan susu, disambut antusias oleh pengungsi, terutama anak-anak.

    Tampak Kaesang menyampirkan sarung di bahunya.

    Mereka berebut bersalaman, foto bareng dan meminta tanda tangan.

    “Mas Kaesang, lihat sini Mas,” minta mereka dalam keterangannya, Jumat (7/5/2025).

    Selain itu, Kaesang dan rombongan sempat keliling melihat lokasi banjir yang merendam rumah warga. 

    Kepada Kaesang, pengungsi mengharapkan bantuan lain, seperti kasur, obat-obatan dan buku tulis untuk anak mereka. 

    “Iya, kami catat, besok segera kami kirimkan bantuan yang dibutuhkan lebih banyak lagi. Terpenting semuanya selamat dan sehat dulu,” jawab Kaesang.  

    Banjir besar luapan Kali Ciliwung ini memaksa ratusan kepala keluarga mengungsi. 

    Di GOR Pengadegan, tercatat pengungsi berjumlah 196 KK. Hujan deras yang intens mengguyur Jakarta disertai banjir kiriman dari Bogor dengan cepat menenggelamkan permukiman warga Kampung Lubang di RT 05, 06 dan 07 RW 01. Ini wilayah terdampak paling parah.

    Menurut salah seorang warga, ketinggian banjir mencapai 4 meter. Mereka tak bisa berbuat banyak untuk mengamankan harta benda.

    Sejumlah pengungsi pun mengaku hanya mampu menyelamatkan diri dan keluarga dengan membawa baju di badan. 

    Banjir sudah surut. Tapi mereka belum bisa kembali karena menunggu pembersihan sampah yang menggunung.

    “Banyak warga yang kehilangan barang-barang berharganya, gak bisa diselamatin lagi, karena parah banget banjirnya,” ujar Sekretaris RW 01, Erna

    Mendampingi Kaesang, turut hadir pengurus DPP, DPW dan legislator PSI DPRD Jakarta.

    Sebelumnya, Pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa evakuasi warga terdampak menjadi prioritas utama.

    “Iya tadi siang, tadi pagi ya saya bersama Kepala BNPB sudah mengundang rapat koordinasi. Yang hadir ada dari penanganan bencana di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga DKI, serta Basarnas dan BMKG,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/2/2025).

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan lokasi yang membutuhkan bantuan dan pertolongan sesegera mungkin.

    “Memang yang kami tangani saat ini adalah penanganan secara cepat untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu evakuasi dikerahkan tadi kami sudah koordinasi untuk evakuasi itu, lokasi mana butuh bantuan apa, kami sudah koordinasi,” katanya.

    Selain itu, kebutuhan para pengungsi juga menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan makanan dan pelayanan kesehatan.

    Terkait pengungsi, kata Pratikno telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    “Terus kemudian juga pengungsian, pengungsian juga demikian. Apa saja yang dibutuhkan, saya sudah koordinasi juga dengan Pak Mensos, Pak Mensos juga sudah turunkan membawanya,” katanya.

    Selain upaya penanganan langsung, pemerintah juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. 

    Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB.

    “Tapi pada saat yang sama, kita juga menambah operasi modifikasi cuaca. karena banjir ini terjadi juga ada dikiriman dari hulu dari hulu, juga di hilirnya sendiri juga hujan terus ya di daerah Jabodetabek. makanya ini harus dikurangi curah hujannya, curah hujannya dikurangi,” ujarnya.

  • Gigin: Waktu Pilpres Kader PSI Beramai-ramai Menghina Prabowo

    Gigin: Waktu Pilpres Kader PSI Beramai-ramai Menghina Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto memberikan sindiran menohok ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin menyebut PSI dulu ramai menghina Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    “Waktu Pilpres kader PSI beramai-ramai menghina Prabowo,” tulisnya dikutip Jumat (7/3/2025).

    Kini, setelah Prabowo resmi terpilih sebagai Presiden PSI yang gagal di Pemilu 2024 mendapatkan tiga kursi di kabinet.

    Bahkan mereka mendapatkan satu posisi strategi yaitu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    “Setelah Prabowo terpilih, meski gagal total di Pileg, mereka mendapatkan 3 kursi kabinet termasuk posisi strategis yaitu Menteri Kehutanan,” ujarnya

    Lanjutnya, ia dengan tegas mengatakan PSI dalam hal ini mempermainkan Presiden Prabowo.

    Mempermainkan dalam hal ini disebutnya pembantu dalam penyusunan kabinet dan Pemerintahan.

    “Artinya, Prabowo hanya pemain pembantu dalam penyusunan kabinet dan pemerintaha,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Komisi IV DPR Kritik Menhut Raja Juli soal Proses Penunjukan 11 Kader PSI Isi Tim FOLU Net Sink 2030

    Komisi IV DPR Kritik Menhut Raja Juli soal Proses Penunjukan 11 Kader PSI Isi Tim FOLU Net Sink 2030

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, mengkritik proses penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni. 

    Lukman mendesak Menhut Raja Juli untuk mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam penetapan personel yang ditugaskan di tim FOLU Net Sink 2030 itu. Pasalnya, Raja Juli merupakan Sekretaris Jenderal PSI. 

    “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” ujar Alex kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 7 Maret. 

    Sebagai informasi, Menhut Raja Juli diketahui ‘membawa’ sedikitnya 11 orang kader PSI jadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030. Di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III Konservasi, Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

    Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Menhut Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab.

    Kemudian, terdapat 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030. Dimana, 12 orang di antaranya (25 persen) berlatar belakang politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi.

    Sebagai orang yang bekerja di program FOLU Net Sink 2030, masing-masingnya kemudian ditetapkan menerima honorarium dengan nominal berbeda, tergantung kepangkatan dalam tim. 

    Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.

    Sementara, masing-masing dewan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.

    Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Alex.

    Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar) itu menilai Menhut Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Penilaian itu, tak lepas dari pengamatan Alex terhadap personel yang mengisi berbagai posisi di tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya. Di mana mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi pro lingkungan.

    Oleh karena itu, Alex meminta Menhut Raja Juli untuk membuka ke publik seluruh proses penetapan 25 persen tim FOLU Net Sink 2030. 

    “Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Alex. 

    Untuk diketahui, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

    Pada Pasal 3 Ayat (4) Perpres 98 ini disebutkan pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya).

    Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan karbon.

    Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan program yang dibiayai salah satunya melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (NPDLH).

    Dengan program ini, diharapkan akan mendukung komitmen Indonesia mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis.

    FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

    Target ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya. Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih Indonesia melalui upaya sendiri.

  • Kader PSI Kuasai Kemhut, Denis Malhotra:Aturan Tak Berlaku, Semua Sesuka Hati

    Kader PSI Kuasai Kemhut, Denis Malhotra:Aturan Tak Berlaku, Semua Sesuka Hati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Denis Malhotra mengkritik dugaan bagi-bagi jabatan di Kementerian Kehutanan yang melibatkan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Ia bahkan menyebut bahwa suami istri mendapatkan posisi strategis dalam kementerian tersebut.

    Denis mengibaratkan kondisi politik Indonesia saat ini dengan fabel Animal Farm karya George Orwell, yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu.

    “Merujuk fabel Animal Farm, Republik Indonesia di era Prabowo kini sah menjadi peternakan binatang,” ujar Denis di X @denismalhorta (7/3/2025).

    Dikatakan Denis, tata kelola pemerintahan saat ini tidak lagi berlandaskan aturan dan prinsip meritokrasi, melainkan lebih didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu.

    “Tata kelola negara-pemerintahan tidak lagi berlandaskan aturan tetapi murni berasaskan suka-suka,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, salah satu yang menjadi sorotan adalah pasangan suami istri Andy Budiman dan Suci Mayang Sari, yang diketahui sama-sama mendapatkan posisi di kementerian tersebut.

    Unggahan akun X @PaltiWest2024 membagikan tangkapan layar biodata Andy Budiman yang mencantumkan informasi bahwa ia merupakan kader PSI dan suami dari Suci Mayang Sari.

    Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, “Anjir Andi Budiman dan Suci Mayang Sari ini suami istri toh?! Nepotisme ga nanggung ini mah..” disertai dengan emoji tertawa.

    Tak hanya itu, akun yang sama juga menyebut bahwa Kemhut kini dipenuhi oleh kader PSI, mirip dengan fenomena di Kementerian Koperasi yang dikaitkan dengan kelompok Projo.

  • Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus
    PDI-P
    Mohamad
    Guntur Romli
    menduga bahwa gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) mengenai
    Partai Super Tbk
    merupakan bentuk kritik terhadap struktur kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Menurut Guntur, kekuasan tertinggi
    PSI
    tidak berada di tangan putra Jokowi selaku ketua umum partai, melainkan dewan pembina.
    Diketahui, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep adalah Ketua Umum PSI.
    “Ide Jokowi soal Partai Super Tbk adalah kritik pada otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep Anak Jokowi,” ujar Romli kepada
    Kompas.com
    , Jumat (7/3/2025).
    Hal itu pun diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyatakan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai.
    “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai,” kata Romli.
    Eks politikus PSI itu pun menyinggung pasal dalam AD/ART yang secara tegas menetapkan dewan pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai.
    Artinya, menurut Romli, pemegang kekuasaan tertinggi di PSI adalah Jeffrie Geovanie selaku ketua dewan pembina, bukan Kaesang.
    “Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya Raja Juli Antoni. Artinya, dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaesang Pangarep, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI,” ungkap Romli.
    Selain itu, Romli menyebut, ketentuan AD/ART PSI saat ini juga memberikan peluang bagi dewan pembina untuk membatalkan seluruh kebijakan partai, bahkan melengserkan Kaesang dari posisi ketua umum.
    “Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 (soal) Wewenang Dewan Pembina, Ayat (3) mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat,” kata Romli.
    Oleh karena itu, Romli berpandangan bahwa konsep Partai Super Tbk itu justru bertolak belakang dengan sistem PSI saat ini, walaupun Jokowi mengeklaim gagasannya telah diakomodir.
    Sebab, Jokowi menyebut bahwa Partai Super Tbk harus menjadi partai yang benar-benar terbuka, dengan ketua yang dipilih langsung oleh anggota.
    “Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum,” ujar Romli.
    Diberitakan sebelumnya, Rencana Jokowi membentuk
    partai super Tbk
    terkuak ke publik saat Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi bertemu dengan Presiden ke-7 itu pada 19 Februari 2025.
    Saat dikonfirmasi, Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 20 Februari 2025.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh PSI.
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” kata Jokowi.
    Dia menjelaskan bahwa salah satu gagasan utama Partai Super Tbk adalah pemilihan ketua partai yang dilakukan secara langsung oleh semua anggota sehingga benar-benar menjadi partai milik bersama.
    “Ini kan gagasan. Kemudian sudah disambar oleh partai lain,” katanya.
    Jokowi pun berharap sistem partai terbuka ini tidak hanya diterapkan oleh PSI, tetapi juga oleh partai politik lainnya.
    “Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebut PSI Teladan Kolusi dan Nepotisme, Andi Sinulingga: Tinggal Korupsinya Aja

    Sebut PSI Teladan Kolusi dan Nepotisme, Andi Sinulingga: Tinggal Korupsinya Aja

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi senior, Andi Sinulingga menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai teladan kolusi dan nepotisme. Terutama bagi anak muda.

    PSI diketahui dikenal sebagai partai anak muda. Karena kadernya yang didominasi anak muda.

    “Teladan Kolusi dan Nepotisme ala anak-anak muda jaman now,” kata Andi Sinulingga dokutip dari unggahannya di X, Jumat (7/3/2025).

    Hal tersebut diungkapkan Andi Sinulingga menanggapi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink Kementerian Kehitanan (Kemenhut) 2030.

    Struktur OMO FOLU Net Sink itu menjadi sorotan belakangan ini, karena didominasi kader PSI. Sementara Menteri Kehutanan diketahui adalah kader PSIX

    Menurut Andi Sinulingga, sisa satu lagi tindakan tak terpuji yang dilakukan PSI. Sehingga predikatnya bisa lengkap dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    “Tinggal korupsinya aja, maka lengkaplah sudah,” pungkasnya.

    Adapun OMO FOLU Net Sink merupakan sebuah program aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.

    Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025. FOLU Net Sink 2030
    (Arya/Fajar)

  • Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, mengkritik penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. 

    Alex meminta agar Menhut membuka proses penetapan anggota tim tersebut ke publik, terutama mengingat Raja Juli Antoni juga menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Kami bukan bermaksud meragukan kompetensi para anggota yang terpilih, tetapi publik berhak mengetahui siapa yang memilih dan bagaimana proses seleksi itu berlangsung,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Sebanyak 11 kader PSI diketahui masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030, yang didanai oleh hibah dari Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, tim ini terdiri dari lima bidang utama, yaitu Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Instrumen serta Informasi.

    Mengacu pada lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025, Menhut Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, sementara seorang wakil penanggung jawab mendampinginya. 

    Tim ini beranggotakan 43 orang, dengan 12 di antaranya berasal dari PSI, yang menempati berbagai posisi dalam tim tersebut.

    Sebagai bagian dari tim FOLU Net Sink 2030, setiap anggota akan menerima honorarium bulanan yang bervariasi tergantung pada jabatan mereka. 

    Penanggung jawab tim mendapatkan honor Rp50 juta per bulan, sementara wakil penanggung jawab memperoleh Rp40 juta. 

    Anggota dewan penasehat ahli (4 orang) menerima Rp25 juta per bulan, ketua pelaksana dan ketua harian mendapatkan Rp30 juta, anggota bidang menerima Rp20 juta, dan staf kesekretariatan bidang mendapatkan Rp8 juta.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ujar Alex. 

    Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa Menhut Raja Juli Antoni belum sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Alex juga membandingkan susunan tim FOLU Net Sink 2030 sekarang dengan periode sebelumnya, yang mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. 

    Dirinya khawatir bahwa keterlibatan banyak kader PSI dalam tim ini akan merusak semangat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Program FOLU Net Sink 2030 adalah bagian dari amanat Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

    Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, terutama melalui sektor kehutanan, dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih) yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.

    Alex mendesak agar Menhut Raja Juli Antoni lebih transparan dalam proses penetapan anggota tim FOLU Net Sink 2030, sehingga publik tidak melihatnya sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk kolega politik. 

    Dia menyarankan agar keputusan-keputusan ini sejalan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Program ini dibiayai sebagian besar melalui hibah dari Norway Contribution yang dikelola oleh BPDLH, dengan harapan dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. 

    FOLU Net Sink 2030 juga bertujuan untuk memastikan bahwa serapan karbon di sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepaskan, dan diproyeksikan sektor ini akan menyumbang hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi Indonesia. 

    Adapun daftar kader PSI yang ditunjuk dalam OMO FOLU Net Sink 2030 antara lain Andy Budiman (Dewan Penasehat Ahli), Endika Fitra Wijaya (Staf Kesekretariatan Bidang), Sigit Widodo (Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon), serta Kokok Dirgantoro (Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari). 

    Selain itu, terdapat nama Suci Mayang Sari, Furqan Amini Chaniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadya Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andi Syaiful Oeding yang masing-masing menempati posisi di bidang terkait pengelolaan lingkungan.

  • Budi Arie sebut pertemuan Jokowi-Hashim tak bahas Partai Super Tbk

    Budi Arie sebut pertemuan Jokowi-Hashim tak bahas Partai Super Tbk

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Hashim Djojohadikusumo di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat pagi, tidak membahas rencana Jokowi membentuk partai baru, Partai Super Tbk.

    Budi menilai pertemuan Jokowi dengan Hashim, yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, merupakan pertemuan biasa, yang tak terkait politik.

    “Pak Hashim sama Pak (Jokowi) biasalah ini teman lama mau bertamu. Yang pasti buat kebaikan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Budi Arie kemudian menyebut pertemuan antara Jokowi dan Hashim di kediaman pribadi Jokowi di Surakarta berlangsung tertutup. Oleh karena itu, Budi meminta wartawan untuk menunggu pernyataan dari Jokowi mengenai isi pertemuan dengan Hashim.

    “Tertutup pertemuannya. Tunggu saja beliau,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, saat ditanya mengenai informasi terbaru Partai Super Tbk, Budi Arie juga meminta wartawan untuk bertanya langsung ke Jokowi.

    “Tanya Pak Jokowi saja,” kata dia singkat.

    Wacana Jokowi hendak membentuk partai baru bergulir selama beberapa bulan terakhir, dan Budi Arie sempat menyebut di hadapan wartawan nama partai itu kemungkinan Partai Super Tbk.

    Jokowi, saat ditanya mengenai wacana Partai Super Tbk, Kamis (6/3) mengakui pernah punya gagasan membentuk partai yang terbuka, dan membicarakan gagasannya itu di hadapan para relawan. Jokowi juga menyebut gagasannya mengenai partai terbuka itu beberapa telah diakomodir oleh PSI.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pagi memanggil beberapa menterinya, antara lain Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih, kemudian Presiden juga memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, serta Menteri BUMN Erick Thohir untuk rapat membahas di antaranya Danantara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025