Xcloud.id

partai: PSI

  • PSI: Kenaikan Pangkat Letkol Teddy Sudah Sesuai Prosedur – Page 3

    PSI: Kenaikan Pangkat Letkol Teddy Sudah Sesuai Prosedur – Page 3

    TNI Angkatan Darat (AD) angkat suara terkait polemik kenaikan pangkat yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wiajaya. Mantan ajudan Prabowo Subianto itu mendapat kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol).

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menepis anggapan yang menyebut kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol merupakan hal yang janggal. Dia menekankan, Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) bukan hanya untuk Teddy, melainkan sudah berlaku sejak lama di militer.

    “Ya ada, ada. Kan kita enggak melakukan sesuatu hal yang baru. Itu sudah ada ketentuannya diatur dalam peraturan TNI, itu sudah ada,” kata Wahyu kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

    Menurutnya, kenaikan pangkat Teddy sudah sesuai dengan surat keputusan (Skep) dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, bukan hanya berdasarkan Surat Perintah (Sprin) dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak.

    “Kan kalau surat keputusannya di Panglima TNI, Kep Panglima TNI nomor berapa, lalu Sprin KSAD-nya nomor berapa. Yang beredar di media Sprin KSAD kan. Ya berarti Skep-nya itu di level atasnya,” ujar Wahyu.

    Jenderal bintang satu TNI AD ini memberi contoh jika sewaktu-waktu mendapat keputusan presiden (keppres), maka atasannya yakni Kasad pasti akan membuat surat perintah sebagai penugasan. Namun, surat keputusannya pasti akan dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi dari Kasad yakni Panglima TNI.

    “KSAD buat surat perintah, ‘You, atas dasar Keppres, lu gua kasih perintah ke sini. Nih, pas dasar Kep-nya Panglima, lu gua kasih perintah ke sini.’ Jadi Sprin benar, Skep-nya di level atasnya,” kata Wahyu.

     

     

  • Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda, Yusuf Dumdum Sindir PSI yang Bagi-Bagi Jabatan

    Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda, Yusuf Dumdum Sindir PSI yang Bagi-Bagi Jabatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk memundurkan jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

    Pengunduran itu diputuskan untuk CPNS yang akan diangkat pada 1 Oktober 2025 mendatang sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026 mendatang.

    Hal ini berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sedangkan untuk PPPK seharusnya pada Februari 2025 dan Julian 2025.

    Terkait hal ini, Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengaku mendapatkan banyak keluhan dan curhatan dari penundaan ini.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Yusuf Dumdum mendengar dan keluhan terkait calon PNS dan PPPK yang sudah terlanjur resign.

    “Banyak keluhan yang datang lewat DM saya mengenai penundaan pengangkatan CPNS yang seharusnya bulan Maret namun diundur hingga 1 Okbtober 2025,” tulisnya dikutip Minggu (9/3/2025).

    “Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mundur dari Oktober menjadi 1 Maret 2026,” tambahnya.

    “Mereka rata-rata ternyata sudah terlanjur resign dr kerjaan sebelumnya karena harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Namun sungguh malang, disaat mereka telah korbankan semua ternyata kini pengangkatan harus ditunda,” ujarnya.

    Yusuf pun menyinggung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini sibuk bagi-bagi jabatan di Istana.

    “Sementara, ada partai yang tdk lolos saat pemilu kemaren malah sekarang sibuk bagi2 jabatan,” paparnya.

  • Jubir PSI Nilai Kenaikan Pangkat Letkol Teddy Sesuai Mekanisme dan Prosedur

    Jubir PSI Nilai Kenaikan Pangkat Letkol Teddy Sesuai Mekanisme dan Prosedur

    loading…

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Foto/Dok Setkab

    JAKARTA – Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiryawan menilai kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) sudah sesuai mekanisme dan prosedur di lingkungan TNI. Dia mengajak semua pihak menghargai keputusan Mabes TNI dalam menaikkan pangkat Teddy tersebut.

    “Kenaikan pangkat tersebut sudah sesuai mekanisme dan prosedur di lingkungan TNI, yang berbasis pada prestasi dan rekam jejak pengabdian. Proses kenaikan ini mengikuti sistem meritokrasi yang ketat, tidak ada intervensi politik atau nepotisme,” kata Wiryawan dalam keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

    Dia menjelaskan, setiap prajurit yang memenuhi syarat berhak mendapatkan kenaikan pangkat sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya kepada bangsa. “Letkol Teddy memiliki rekam jejak yang baik dalam bertugas sebagai prajurit profesional,” ujarnya.

    Baca Juga

    “Kenaikan pangkat ini mencerminkan kepercayaan institusi terhadap kinerja dan dedikasi Letkol Teddy,” ujar mantan Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) ini.

    Dia pun semua pihak untuk mengabaikan isu-isu miring yang tidak berdasar dan bukan berdasarkan fakta. “Mari kita fokus pada bagaimana Letkol Teddy dan para prajurit lain dapat terus berkontribusi bagi bangsa daripada memperdebatkan sesuatu yang sudah sesuai prosedur. Kita harus mendukung profesionalisme TNI yang kuat dan solid demi keamanan nasional,” pungkasnya.

    (rca)

  • Soroti FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, Fedi Nuril: Dukung Penculik

    Soroti FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, Fedi Nuril: Dukung Penculik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Aktor kondang, Fedi Nuril memberikan sindiran terkait kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut.

    Seperti yang diketahui, beberapa nama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disorot.

    Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni banyak disorot.

    Sorotan-sorotan tersebut datang karena belasan kader PSI masuk dalam kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut.

    Diketahui, dalam struktur FOLU Net Sink 2030 yang bergaji Rp8-50 juta itu, terselip beberapa nama pejabat teras DPP PSI.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Fedi Nuril menyindir terkait hal ini.

    Ia mengaku tak pernah terbayang terkait beberapa nama yang mengisi kepengurusan di Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030

    “Gue juga gak pernah terbayangkan empat personil tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dukung penculik,” tulisnya dikutip Minggu (9/3/2025).

    Beberapa nama yang disorot diantaranya ada Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni

    Kemudian ada, Koko Digantoro, Andy Budiman bersama sang istri Suci Mayang Sari dan Sigit Widodo

    “Cc @psi_id @RajaJuliAntoni @Andy_Budiman_ @kokokdirgantoro @sigitwid,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jokowi Dukung Rencana PSI Perorangan, Pengamat: Ini Bisa Jadi Perubahan Positif – Page 3

    Jokowi Dukung Rencana PSI Perorangan, Pengamat: Ini Bisa Jadi Perubahan Positif – Page 3

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal rencana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan berubah nama menjadi PSI Perorangan. Penambahan kata Perorangan, PSI diprediksi akan menjadi partai yang terbuka tidak dimiliki segelintir orang atau keluarga.

    Konsep partai perorangan atau Partai Super Tbk pernah disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu. Bahkan konsep tersebut telah ia sampaikan di depan para relawan dan Ketua Umum Projo Budi Arie di Jakarta.

    Jokowi tak mempermasalahkan perubahan nama PSI tersebut. Namun, dia merasa konsep partai perorangan telah diserobot partai yang dipimpin anak bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep.

    “Gini, itu memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan, tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini. Ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan di rumahnya, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Rabu (5/3).

    Dalam pertemuan bersama relawan di Jakarta, Jokowi menyampaikan gagasannya mengenai Partai Super Tbk. Menurutnya, Partai Super Tbk merupakan partai yang bersifat terbuka sehingga semua anggotanya merasa memiliki.

    “Ya seperti itu partai yang terbuka, super terbuka. Nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya dan itu betul-betul partai milik bersama,” katanya

  • Politisi Golkar: Pengangkatan Kader PSI Jadi Pengurus FOLU Net Sink 2030 Merusak Sistem Pemerintahan – Page 3

    Politisi Golkar: Pengangkatan Kader PSI Jadi Pengurus FOLU Net Sink 2030 Merusak Sistem Pemerintahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Politisi senior Partai Golkar Firman Soebagyo angkat bicara soal banyaknya kader PSI yang masuk dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Diketahui, FOLU Net Sink 2030 adalah organ yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim di tahun 2030.

    Firman menegaskan, seharusnya figur-figur yang mengisi pos jabatan tersebut adalah orang profesional dan berpengalaman, bukannya jadi penampungan kader.

    “Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” kata Firman, dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025). 

    Ia menegaskan, tindakan Raja Juli Antoni sesat yang melemahkan posisi ASN. Alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan merit sistem kepegawaian, Raja Juli justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri atau kader PSI. 

    “Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” kata dia. 

    “Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di masa 2 periode pemerintahan akhir-akhir ini dan sekarang masuk masa periode ke-3,” sambung dia. 

    Oleh karena itu, Firman berharap Presiden Prabowo bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Sebab, kasus serupa bisa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini. 

    “Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” pungkas Firman. 

  • Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberikan sindiran keras ke kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin Praginanto menyindir terkait kader PSI yang disebut berbondong-bondong masuk ke Istana.

    Dia juga menyebut kader PSI juga masuk ke Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni yang juga berasal dari PSI. 

    Gigin menyampaikan bahwa kader PSI berbondong-bondong bergabung pemerintahan untuk mengumpulkan dana politik. 

    Nantinya, menurut dia, hasil dari dana yang dikumpul untuk membantu ketua umumnya, Kaesang Pangarep.

    “Kader PSI berbondong-bondong masuk ke istana dan Kementerian Kehutanan untuk mengumpulkan dana politik,” tulisnya dikutip Minggu (9/3/2025).

    “Dan membantu Ketumnya yang sedang bermuram durja karena bisnisnya bertumbangan,” ujarnya.

    Gigin pun menyebut ini semua sudah diatur oleh mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Semua ini tentu diatur presiden Solo. Asistennya yang suka mengeong hanya bisa, Siap Laksanakan!,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Kisah Bidan Puji Bantu Proses Melahirkan dengan Metode Hypnobirthing yang Viral di Media Sosial – Halaman all

    Kisah Bidan Puji Bantu Proses Melahirkan dengan Metode Hypnobirthing yang Viral di Media Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Sebuah video tentang metode melahirkan hypnobirthing menarik perhatian ibu hamil.

    Video viral itu ditonton setidaknya 23 juta kali di media sosial TikTok.

    Pemilik konten Ilham Puji Hardiyani, S.Keb mengatakan, metode hypnobirthing sebenarnya bukan teknik yang baru, namun sudah ada sejak lama dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

    Ibu hamil yang melahirkan dengan metode itu akan menjalani persalinan minim trauma.

    Ibu hamil diajarkan lebih peka terhadap tubuhnya dan mampu berkomunikasi dengan janin.

    “Dengan teknik ini, ibu dapat lebih rileks, mengurangi ketegangan, serta meningkatkan produksi hormon endorfin yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami,” jelas Bidan Puji ditulis di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

    Puji yang juga sebagai praktisi hypnobirthing  sejak 2012 ini menjelaskan, metode ini mengandalkan teknik pernapasan relaksasi serta autosugesti untuk menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang harmonis selama proses persalinan.

    Bidan Puji telah membantu banyak ibu melahirkan dengan lebih nyaman dan minim trauma di kliniknya di kota Batam.

    Ia mendapatkan pelatihan dari mentor hypnobirthing ternama di Indonesia, seperti Lanny Kuswandi, CHt, CI, dan Fonda Kuswandi, S.Psi.

    Teknik ini dikembangkan setelah berbagai penelitian ilmiah, termasuk oleh Prof. Bruce Lipton, Elena Tonneti, dan Marie Mongan di Amerika Serikat.

    Di Indonesia sendiri, teknik ini telah diterapkan secara turun-temurun, meskipun kini lebih terstruktur dengan pendekatan ilmiah dan program yang lebih optimal.

    Metode Persalinan Tiup-Tiup

    Itu merupakan bagian dari hypnobirthing yang sudah ada dari beberapa tahun lalu. Teknik ini melibatkan pernapasan terkontrol yang membantu ibu hamil mengurangi rasa sakit saat persalinan secara alami.

    Dalam praktiknya, calon ibu diajak untuk menjalani latihan relaksasi melalui pernapasan terkontrol, afirmasi positif, serta pengondisian lingkungan yang nyaman.

    Hal ini membantu mengurangi ketakutan dan kecemasan yang sering kali menjadi pemicu utama rasa sakit saat persalinan.

    Selain manfaat bagi ibu, metode ini juga memberikan dampak positif bagi bayi.

    Dengan semakin banyaknya tenaga kesehatan yang terlatih dalam teknik ini, Bidan Puji berharap hypnobirthing dapat semakin dikenal luas di Indonesia.

    “Di era digital ini, media sosial berperan besar dalam menyebarkan informasi tentang metode persalinan yang minim trauma dan lebih alami. Saya berharap semakin banyak bidan yang menerapkan teknik ini dalam praktik mereka,” tambahnya.

  • Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    Suami Istri dari PSI Jadi Bawahan Menhut Raja Juli, Partai Kaesang Diprediksi Bubar 2029 dan Tak Akan Lolos ke Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terus menuai sorotan publik. Terbaru terkait kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang didominasi orang-orang dari partainya, PSI.

    FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari program di bawah Kementerian Kehutanan.

    Bahkan dalam struktur yang bergaji Rp8-50 Juta itu, terdapat dua pejabat teras PSI yang masuk kepengurusan, yakni Andy Budiman dan Suci Mayang Sari, adalah pasangan suami istri.

    Tokoh Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi memberikan kritikan keras kepada Partai Kaesang Pangarep yang masih terbilang partai baru.

    “Tidak lolos ke Senayan saja kelakuannya begini, bayangkan jika mereka lolos. Dulu, dulu sekali, saya sempat optimis dengan partai ini,” tulis Islah Bahrawi dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    “Beberapa kawan, saya rekomendasikan untuk bergabung ke partai ini. Setelah mereka mendapatkan kue kekuasaan, ternyata sama saja. Same shit!,” lanjutnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

    “Sampai tahun jebot. Nih prediksi saya tidak akan pernah partai ini lolos ke Senayan.. Mungkin 2029 udah bubar,” ungkapnya. (*)

  • Menhut Bagi-bagi Jabatan ke 11 Kader PSI, Kompetensi Diragukan tak Sepadan Gaji Fantastis, Rocky Gerung: Melanggengkan Nepotisme

    Menhut Bagi-bagi Jabatan ke 11 Kader PSI, Kompetensi Diragukan tak Sepadan Gaji Fantastis, Rocky Gerung: Melanggengkan Nepotisme

    Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta. Sementara, masing-masing dewan penasihat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta.

    Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.

    Anggota bidang menerima Rp20 juta. Level staf kesekretariatan bidang mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulan.

    Rocky Gerung menilai penunjukan dan penempatan kader partai dalam jumlah besar di satu kementerian menimbulkan pertanyaan besar terkait tujuannya.

    Satu-satunya alasan logis dari kebijakan ini, tutur Rocky, adalah kepentingan politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

    “Satu-satunya keterangan adalah untuk mencuri, mencuri informasi, membangun jaringan. Itu sudah koruptif sejak dalam pikiran,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat (7/3/2025).

    Akademisi Universitas Indonesia ini menilai banyaknya kader PSI yang masuk ke dalam struktur kementerian yang mengelola sumber daya besar, seperti hutan dan kekayaan alam, berpotensi melanggengkan praktik nepotisme.

    “Cara menjalankannya betul-betul dinastikal, itu bahkan bisa disebut nepotisme, karena dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya ada bisnis besar di situ soal hutan dan sumber daya dalamnya,” kata Rocky.

    Selain itu, Rocky juga menyinggung fantastis tim yang mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan. Rocky menilai kebijakan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan pengeluaran negara.