Xcloud.id

partai: PSI

  • PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sindiran. Salah satunya dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. 

    Dia menyentil PKS yang kini hilang bak ditelan bumi. Setelah sebelumnya gencar menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Said Didu menyatakan, PKS diam setelah diberikan jatah seperdua menteri.

    “Betul-betul hilang setelah diberikan jatah 1/2 Menteri,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Rabu, (26/3/2025). 

    Unggahan Said Didu ini merespons salah satu postingan pemilik akun X @Tan_Mar3m. Dia juga menyentil PKS. “Baru ngeh PKS ga pernah lagi lewat temlen. Apa sudah tenggelam itu partai,” ujar pemilik akun.

    Diketahui, PKS memiliki satu kursi di Kabinet Merah Putih saat ini yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. 

    Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan Nasdem bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. 

    Sedangkan Prabowo – Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. PRIMA Berkarya PKR Parsindo PKP PA merupakan partai pendukung. 

    Adapun Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura kala itu. 

    Belakangan, setelah Prabowo – Gibran menang, NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Buruh Ummat bergabung dengan KIM Plus. 

    Kembali dengan PKS, memang pada era Joko Widodo PKS getol melakukan kritikan. Berbeda dengan saat ini. 

  • Kaesang Ungkap Rencana Pertemuan Anak-anak Presiden Saat Lebaran: Diatur Mas Didit

    Kaesang Ungkap Rencana Pertemuan Anak-anak Presiden Saat Lebaran: Diatur Mas Didit

    Kaesang Ungkap Rencana Pertemuan Anak-anak Presiden Saat Lebaran: Diatur Mas Didit
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang
    Pangarep mengungkap rencana
    pertemuan anak-anak presiden
    saat Lebaran mendatang.
    Menurutnya, rencana pertemuan itu akan diatur oleh putra semata wayang Presiden Prabowo Subianto,
    Ragowo Hediprasetyo
    Djojohadikusumo alias
    Didit Hediprasetyo
    .
    “Insya Allah ada, dan pasti tanyakan ke Mas Didit. Semua yang mengatur Mas Didit,” ujar putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (25/3/2025) malam.
    Pertemuan anak-anak presiden
    sebelumnya memang telah digelar, ketika Didit berulang tahun pada akhir pekan lalu.
    Saat itu yang hadir ada Wakil Presiden sekaligus putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda; serta Kaesang dan istrinya, Erina Gudono.
    Lalu, ada pula putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istrinya, Anisa Pohan; serta Siti Rubi Aliya Rajasa, istri dari Edhie Baskoro Yudhoyono.
    Hadir pula anak Presiden Pertama RI, Soekarno, Guruh Soekarnoputra; putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid; dan putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.
    Momen pertemuan mereka pun sempat diunggah oleh Didit, Prabowo dan mantan istrinya, Titik Soeharto melalui akun Instagram mereka masing-masing.
    Dalam foto yang diunggah, mereka sempat melakuka foto bersama-sama mengelilingi Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ingin Lebaran di Solo, Kaesang: Tergantung Tiketnya Dapat Kapan

    Ingin Lebaran di Solo, Kaesang: Tergantung Tiketnya Dapat Kapan

    Ingin Lebaran di Solo, Kaesang: Tergantung Tiketnya Dapat Kapan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Solidaritas Indonesia
    (PSI),
    Kaesang Pangarep
    , belum bisa memastikan apakah akan merayakan Lebaran di Solo atau di Jakarta.
    Menurutnya, kepastian itu bergantung pada ketersediaan tiket perjalanan.
    “Apakah nanti Lebaran di Solo atau di Jakarta dulu? Tergantung tiket dapetnya kapan,” ujar Kaesang di Stasiun Gambir, Selasa (25/3/2025).
    Kaesang mengungkapkan keinginannya untuk pulang kampung tahun ini, mengingat tahun lalu ia belum sempat merayakan Lebaran di Solo maupun Yogyakarta.
    “Ya, karena tahun lalu kan belum bisa Lebaran di Solo maupun Jogja. Insya Allah tahun ini bisa balik ke kampung,” katanya.
    Terkait silaturahmi atau pertemuan dengan anak-anak presiden yang umum dilakukan saat Lebaran, Kaesang tidak menampik kemungkinan tersebut.
    “Insya Allah ada, dan pasti tanyakan ke Mas Didit. Semua yang mengatur Mas Didit,” ujar putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beredar “PSI Partai Jokowi”, Waketum Jelaskan Posisi Ayah Kaesang Itu

    Beredar “PSI Partai Jokowi”, Waketum Jelaskan Posisi Ayah Kaesang Itu

    Beredar “PSI Partai Jokowi”, Waketum Jelaskan Posisi Ayah Kaesang Itu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Solidaritas Indonesia (
    PSI
    )
    Andy Budiman
    angkat bicara terkait narasi “PSI Partai
    Jokowi
    “.
    Andy mengatakan, sejak awal, PSI memang memposisikan diri sebagai partai yang memperjuangkan apa-apa yang memang sudah menjadi legacy atau warisan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    “Warisan dalam artian kerja, dalam artian apa yang menjadi visi, misi Pak Jokowi dalam membangun Indonesia itu menjadi inspirasi kita,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/3/2025).
    Andy menjelaskan, dalam dunia
    politik
    , ada sejumlah posisi. Di antaranya seperti posisi formal, informal, di depan, di belakang, dan lain sebagainya.
    Dia meminta publik untuk menafsirkan sendiri posisi-posisi yang dimaksud itu.
    Andy juga mempersilakan awak media menafsirkan sendiri posisi Jokowi di PSI, apakah di belakang layar atau apapun itu.
    “Jadi di dalam politik itu segala sesuatu mungkin enggak perlu terlalu formal, tapi orang bisa cukup menilai sendiri dengan apa yang ada saat ini,” jelasnya.
    “Ada posisi Mas Kaesang sebagai Ketum PSI, kemudian ada beberapa kali juga pernyataannya Pak Jokowi sempat sebutkan ide beliau tentanf partai terbuka ini sudah diadopsi oleh PSI dan lain-lain, jadi silakan tafsirkan sendiri mengenai posisi beliau (Jokowi),” sambung Andy.
    Menurut Andy, di dalam politik, tidak semua hal harus selalu bersifat formal, tapi juga ada yang sifatnya informal.
    Yang pasti, kata Andy, ayah dari Kaesang Pangarep itu selama ini selalu menjadi inspirator bagi PSI.
    “Jadi ya silakan berikan penilaian terkait dengan hal ini. Tapi yang jelas, selama ini kan Pak Jokowi menjadi mentor, menjadi inspirator bagi PSI. Dan kami ingin memang perjuangkan apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi selama ini dalam membangun Indonesia yang kami anggap itu adalah hal baik yang harus dilanjutkan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator PSI Sentil Pemprov DKI soal RDF Rorotan: Jangan Tunggu Ada Korban

    Legislator PSI Sentil Pemprov DKI soal RDF Rorotan: Jangan Tunggu Ada Korban

    Jakarta –

    Sebanyak 11 anak terkena ISPA dan infeksi mata akibat uji coba RDF di Rorotan, Jakarta Utara. Anggota Komisi E DPRD DKI Elva Farhi Qolbina meminta pemerintah untuk memonitor dampak penyakit akibat uji coba tersebut secara intens usai ada 11 anak terkena ISPA.

    “Kami mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk aktif memonitor peningkatan kasus ISPA dan gangguan pernapasan di wilayah sekitar RDF Rorotan, jangan sampai ketika sudah muncul kasus seperti ini baru direspons,” ujar Elva kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    “Jangan juga kita mengulang kelalaian seperti yang dulu terjadi di Rusunawa Marunda, saat itu seorang anak mengalami kerusakan mata karena serpihan batu bara akan tetapi penanganan baru muncul setelah ada korban,” tambahnya.

    Elva juga meminta pemerintah memperketat kebijakan agar dampak uji coba RDF tersebut tidak merugikan masyarakat. Dia menyebut kebijakan itu tentu harus diperiksa secara serius.

    “Kedua, dalam konteks kebijakan, perlu diingat bahwa Pemprov punya tanggung jawab hukum untuk mencegah dampak lingkungan yang membahayakan kesehatan masyarakat,” kayanya.

    “Jika ada dugaan bahwa uji coba RDF Rorotan yang merupakan program Pemprov berdampak langsung terhadap warga, maka itu harus diperiksa secara serius dan transparan, jangan sampai warga menganggap disikapi setengah hati,” sambungnya.

    “Anak-anak yang kemarin dilaporkan terdampak ada 11 katanya kena ISPA dan tiga kena infeksi mata,” kata Asep.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya. Dia memerintahkan Dinas Kesehatan dan jajaran lainnya untuk menyelesaikan.

    “Siapa pun yang terdampak karena commissioning kemarin, maka saya sudah meminta, memerintahkan kepada kepala dinas (kesehatan) nanti segera dikoordinasikan di dalam, untuk diselesaikan. Kami bertanggung jawab,” lanjutnya.

    (azh/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Adhie M Massardi Semprot Raja Juli Antoni dan Kader PSI: Bancakan Dana FOLU adalah Pikiran Sesat

    Adhie M Massardi Semprot Raja Juli Antoni dan Kader PSI: Bancakan Dana FOLU adalah Pikiran Sesat

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab/Pengarah, menerima gaji bulanan sebesar Rp50 juta.

    “Penanggung jawabnya (Raja Juli Antoni) ternyata masih mendapat gaji bulanan Rp 50 juta,” sebutnya.

    Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab mendapatkan Rp40 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta, dan Ketua Pelaksana Rp30 juta.

    “Masing-masing ketua bidang digaji RP 30 juta, anggota Rp 20 Juta dan stafnya Rp 7 juta,” Jhon menuturkan.

    Jhon Sitorus menyinggung bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran.

    Sementara dugaan keterlibatan kader PSI dalam tim ini semakin memperkuat kritik soal nepotisme di pemerintahan.

    “Hidup Efesiensi, Makmur Kroni-kroni, Mingkem PSI,” tandasnya.

    Diketahui, struktur organisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kemhut tengah menjadi sorotan.

    Sejumlah pihak mempertanyakan komposisi tim yang diduga mayoritas diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam dokumen yang beredar, tercantum nama-nama anggota tim FOLU Kemhut beserta besaran honor yang mereka terima setiap bulan.

    Posisi Penanggung Jawab/Pengarah dalam struktur ini dijabat langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan politikus PSI.

    Adapun honorarium untuk posisi tersebut mencapai Rp50 juta per bulan.

    Yang menjadi perhatian, beberapa nama dalam struktur organisasi ini diduga merupakan kader PSI.

    Di antaranya, Staf Bidang Kesekretariatan, Romilla Sari dan Endika Fitra Wijaya.

    Pada posisi anggota Ketua Bidang Peningkatan Cadangan Karbon ada nama Sigit Widodo. Sementara untuk staf Kesekretariatan Bidang, Rama Hadi Prasetyo.

  • Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membalas pernyataan Projo yang memberikan peringatan kepada PDIP untuk tidak terus menyerang Mantan Presiden Joko Widodo.

    Projo merupakan organisasi kemasyarakatan pendukung Jokowi. Dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi. 

    Guntur Romli memberikan sentilan kepada Projo yang disebutnya tengah membocorkan kelakuan Jokowi ke PDIP.

    “Wuih ngeri. Jangan-jangan Projo sedang membocorkan kelakukan Jokowi ke PDI Perjuangan,” kata Guntur Romli yang merupakan mantan politikus PSI ini, dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025). 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro-Jokowi (Projo), Freddy Damanik menyatakan, kalau PDIP terus mengganggu Jokowi bukan tidak mungkin Jokowi juga akan melawan dan akan menghancurkan kembali PDIP dengan cara-caranya, walaupun sudah tidak Presiden lagi.

    ”Oleh karena itu, kami meminta kepada PDIP agar segera move on dari Jokowi, tidak usah lagi menyerang Jokowi dan keluarganya,” ujar Freddy Damanik, kemarin. 

    Apalagi menurutnya, Jokowi selama ini selalu diam meski dicela oleh PDIP, partai yang mengusungnya di dua periode menjadi Presiden. 

    Seperti diketahui, Jokowi dan PDIP selama ini ibarat sejoli yang tak terpisahkan sejak Jokowi masuk politik. 

    Namun belakangan, mereka berseberangan saat pilpres 2024. Jokowi merapat ke Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

  • Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil. 

    Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

    Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

    Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

    Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

    Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

    Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

    Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. 

    Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

    Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP) 

    Wakil Ketua Panja RUU TNI:

    Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

    G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

    Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

    Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

     

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

    1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

    2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

    3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

    4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

     

    Fraksi Golkar

    5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

    6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

    7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

     

    Fraksi Gerindra

    8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

    9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

    10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

     

    Fraksi NasDem (F. NASDEM)

    11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

    12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

     

    Fraksi PKB (F. PKB)

    13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

    14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

     

    Fraksi PKS (F. PKS)

    15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

     

    Fraksi PAN (F. PAN)

    16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

    17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

     

    Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

    18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

  • Perkuat Silaturahmi, Nasdem Jakarta Gelar Buka Bersama dan Santunan

    Perkuat Silaturahmi, Nasdem Jakarta Gelar Buka Bersama dan Santunan

    Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta menggelar buka puasa bersama serta santunan kepada ratusan anak yatim dan piatu di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Maret 2025.

    Mengambil tema “Menyambung Tali Silaturahmi, Menjaga Hubungan Persaudaraan” buka puasa tersebut dihadiri para Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem hingga lintas partai.

    Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wamendes-PDT Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Perwakilan Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Golkar.

    Ketua DPW NasDem Jakarta, Wibi Andrino mengajak peserta yang hadir untuk dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah didapatkan. 

    “Kita boleh berekspektasi menginginkan lebih tetapi hari ini yang harus kita rawat. Saya mengajak temen-temen di DPC, DPD dan juga teman-teman yang kemarin berkonstentasi dalam pileg untuk merajut silaturahmi melalui kegiatan buka bersama ini,” ujar Wibi Andrino.

    Pada kesempatan yang sama, Wibi mengajak lintas partsi politik di Jakarta untuk bersama-sama dan berkolaborasi melahirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat.

    Wakil Ketua DPRD Jakarta ini mengatakan, santunan yang dilakukan DPW NasDem merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. 

    “Santunan terhadap ratusan anak yatim dan piatu di wilayah Jakarta ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Mudah-mudahan dengan berbagai ini menjadikan partai yang lebih baik kedepannya,” imbuhnya. 

    Sementara itu, ketua panitia buka puasa bersama DPW NasDem Jakarta, Imamuddin menambahkan, dalam kegiatan setahun sekali yakni bulan Ramadan merupakan momentum para kader dan struktur untuk saling mempererat tali silaturahmi.

    “Dengan melibatkan ribuan kader dan pengurus tingkat kecamatan hingga tingkat kota ini diharapkan dapat lebih mempererat tali persaudaraan antar sesama,” imbuhnya.

    Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta menggelar buka puasa bersama serta santunan kepada ratusan anak yatim dan piatu di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Maret 2025.
     
    Mengambil tema “Menyambung Tali Silaturahmi, Menjaga Hubungan Persaudaraan” buka puasa tersebut dihadiri para Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem hingga lintas partai.
     
    Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wamendes-PDT Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Perwakilan Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Golkar.

    Ketua DPW NasDem Jakarta, Wibi Andrino mengajak peserta yang hadir untuk dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah didapatkan. 
     
    “Kita boleh berekspektasi menginginkan lebih tetapi hari ini yang harus kita rawat. Saya mengajak temen-temen di DPC, DPD dan juga teman-teman yang kemarin berkonstentasi dalam pileg untuk merajut silaturahmi melalui kegiatan buka bersama ini,” ujar Wibi Andrino.
     
    Pada kesempatan yang sama, Wibi mengajak lintas partsi politik di Jakarta untuk bersama-sama dan berkolaborasi melahirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat.
     
    Wakil Ketua DPRD Jakarta ini mengatakan, santunan yang dilakukan DPW NasDem merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. 
     
    “Santunan terhadap ratusan anak yatim dan piatu di wilayah Jakarta ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Mudah-mudahan dengan berbagai ini menjadikan partai yang lebih baik kedepannya,” imbuhnya. 
     
    Sementara itu, ketua panitia buka puasa bersama DPW NasDem Jakarta, Imamuddin menambahkan, dalam kegiatan setahun sekali yakni bulan Ramadan merupakan momentum para kader dan struktur untuk saling mempererat tali silaturahmi.
     
    “Dengan melibatkan ribuan kader dan pengurus tingkat kecamatan hingga tingkat kota ini diharapkan dapat lebih mempererat tali persaudaraan antar sesama,” imbuhnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • PDIP Dinilai Terus Serang Jokowi, PSI Anggap Provokasi untuk Meraup Simpati Tapi Gagal 

    PDIP Dinilai Terus Serang Jokowi, PSI Anggap Provokasi untuk Meraup Simpati Tapi Gagal 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus.

    Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP. Utusan itu meminta agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tidak dipecat sebagai kader PDIP

    Juru Bicara DPP PSI Beny Papa menegaskan tudingan Deddy Sitorus yang terus menyerang dan mengaitkan Jokowi terkait kasus Hasto Kristiyanto sebagai sikap orang yang tidak siap kalah. 

    “Apa yang dilakukan Dedy Sitorus dan teman-teman PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi adalah cara-cara murahan, mencoba memprovokasi untuk meraup simpati dengan menyebar hoax. Pola ini biasanya dilakukan orang-orang yang tidak siap kalah dan pasti gagal,” kata Benny dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Benny mengatakan kasus yang menyandung Hasto Kristiyanto adalah murni masalah hukum, persoalan suap-menyuap dan menghalangi penyidikan.

    “Maka kalau PDIP selalu membawa-bawa Pak Jokowi itu salah alamat, tidak ada andil dan kepentingan beliau di sana,” kata Benny.

    Oleh karena itu, Benny menyarankan agar Hasto Kristiyanto untuk fokus menghadapi kasusnya dengan argumentasi hukum.

    “Jangan gunakan para kaki tangannya untuk terus menyebar fitnah dan hoax di masyarakat,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini.

    Jokowi Tantang Deddy Sitorus

    Joko Widodo (Jokowi) menantang politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, untuk mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP.

    Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut.

    “Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas,” ujar Jokowi. 

    Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. 

    Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya. 

    “Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya,” ujarnya dengan nada tegas. 

    Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. 

    Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya. 

    “Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” lanjutnya. 

    Klaim Deddy

    Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024. 

    “Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy dalam keterangan yang diterima Kompas TV pada Kamis (13/3/2025). 

    Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum. 

    “Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkapnya. 

    Deddy meyakini bahwa kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. 

    Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang. 

    “Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya. 

    “Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” lanjutnya. (TribunJakarta/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya