Xcloud.id

partai: PSI

  • Waspadai Obat Palsu yang Beredar di Indonesia, BPOM Ungkap Jenis-jenis yang Sering Dipalsukan – Halaman all

    Waspadai Obat Palsu yang Beredar di Indonesia, BPOM Ungkap Jenis-jenis yang Sering Dipalsukan – Halaman all

    Potensi ancaman obat palsu yang sering beredar di Indonesia, termasuk obat-obat yang disalahgunakan. BPOM menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap obat lifestyle dan obat ilegal lainnya yang membahayakan kesehatan masyarakat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengungkapkan bahwa tren pemalsuan obat di Indonesia didominasi oleh produk obat lifestyle, seperti obat disfungsi ereksi, penurun berat badan, serta obat-obat yang sering disalahgunakan seperti tramadol dan triheksifenidil. 

    Obat-obat palsu ini tidak hanya beredar di pasar tradisional, tetapi juga sering ditemukan di marketplace online.

    BPOM mencatat bahwa pada periode 2023-2024, pihaknya telah mengajukan takedown terhadap lebih dari 161.000 tautan yang berkaitan dengan obat-obat palsu. 

    Dari jumlah tersebut, sekitar 45 persen di antaranya merupakan produk ilegal, termasuk obat tanpa izin edar, obat impor ilegal, dan obat-obat yang diduga palsu.

    BPOM juga melakukan patroli siber untuk memantau dan menghentikan peredaran obat ilegal ini di dunia maya.

    Tindak Lanjut BPOM terhadap Obat Palsu

    Kepala BPOM RI, Prof. Dr. dr. Taruna Ikrar, M.Si, M.Ed, Ph.D, memimpin pertemuan strategis secara virtual dengan Pharmaceutical Security Institute (PSI) pada Senin malam (7/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

    “BPOM bekerja sama dengan PSI untuk mengidentifikasi dan menyelidiki tiga jaringan besar yang menjual obat palsu melalui berbagai platform online,” ujar Taruna. “Kerja sama internasional dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Australia juga menjadi kunci untuk memerangi peredaran obat ilegal ini.”

    Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap terapi canggih seperti sel punca.

    Terapi ini, meskipun memiliki potensi yang besar untuk membantu manusia, juga banyak disalahgunakan dan dipalsukan. BPOM telah memperingatkan bahwa banyak produk sel punca yang beredar tanpa izin dan tanpa jaminan keamanan bagi pasien.

    “Untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat palsu, kami tidak hanya fokus pada obat-obatan yang sering disalahgunakan, tetapi juga terhadap inovasi medis yang berpotensi disalahgunakan seperti terapi sel punca,” tambah Taruna.

    BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku peredaran obat palsu, mulai dari hukuman penjara hingga denda yang sangat besar. Pelaku yang terbukti melanggar dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.

    Kerja sama antara BPOM dan PSI ini juga menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari produk obat yang tidak terjamin kualitasnya dan dapat berisiko fatal bagi pengguna.

    Dengan semakin maraknya peredaran obat palsu, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk obat, terutama melalui platform online.

     BPOM terus berupaya untuk mengawasi peredaran obat ilegal dan memberi penegakan hukum kepada pelaku yang melanggar.

    Sebagai konsumen, penting untuk selalu memeriksa izin edar obat dan membeli dari sumber yang terpercaya.

  • Buntut Gangguan Layanan Perbankan, Pramono Anung Pecat dan Bakal Polisikan Direktur IT Bank DKI

    Buntut Gangguan Layanan Perbankan, Pramono Anung Pecat dan Bakal Polisikan Direktur IT Bank DKI

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah gangguan sistem Bank DKI.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono.

    Hal ini disampaikan Pramono dalam rapat bersama direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta sore tadi.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya, segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ucap Pramono dikutip dari video rapat yang diunggahnya di akun instagram pribadinya (@pramonoanungw), Selasa (8/4/2025).

    Tak cuma dipecat, Pramono juga meminta Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo segera melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

    Sebab kuat dugaan Amirul turut terlibat dalam kasus gangguan layanan Bank DKI yang sudah terjadi sejak 29 Maret lalu ini.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin,” ujarnya.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun meminta seluruh jajarannya untuk tidak ikut campur dalam kasus ini.

    Bila ada yang ikut mencampuri urusan Bank DKI, Pramono menegaskan bakal bertindak tegas.

    “Enggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan,” tuturnya.

    ”Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” sambungnya.

    Politikus senior PDIP ini juga turut mewanti-wanti jajaran direksi Bank DKI agar kasus seperti ini tak terulang lagi di kemudian hari.

    “(Gangguan layanan) ini yang terakhir, enggak boleh lagi ada kejadian keempat,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Pramono juga meminta Bank DKI membuka saham terbuka untuk publik atau initial public offering (IPO).

    “Kalau bisa, Bank DKI ini IPO, enggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimal enam bulan,” kata Pramono.

    Sistem Error, Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

    Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

    Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

    Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

    “Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

    Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

    “Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

    “Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Aplikasi Bank DKI Masih Error, Transfer Antarbank Cuma Bisa Lewat ATM

    Aplikasi Bank DKI Masih Error, Transfer Antarbank Cuma Bisa Lewat ATM

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo mengakui, aplikasi JakOne Mobile Bank DKI sampai saat ini belum bisa digunakan untuk transfer antarbank (off us).

    Pemulihan sistem disebut Agus bakal dilakukan secara bertahap dan untuk saat ini, transfer antarbank sudah dapat dilakukan melalui jaringan ATM Bank DKI.

    “Jadi nasabah kalau mau melakukan transfer ke bank lain bisa melalui ATM Bank DKI, itu sudah bisa dilaksanakan,” ucapnya dalam konferensi pers di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Tak cuma melakukan transaksi antarbank, nasabah juga bisa melakukan tarik tunai, cek saldo, hingga pembayaran tagihan lewat ATM.

    Agus menyebut, saat ini Bank DKI telah mengoperasikan lebih dari 750 ATM yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Termasuk juga di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, dan lokasi publik lainnya.

    “Kami juga memiliki jaringan ATM yang berada di beberapa kota besar di luar Jakarta, diantaranya di Bandung, Semarang, Solo, Gresik, Sidoarjo, hingga Lampung,” tuturnya.

    Dalam konferensi pers ini, Agus juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang sudah terjadi sejak 25 Maret lalu.

    Ia pun memastikan pihaknya terus berupaya maksimal mungkin untuk segera memulihkan seluruh layanan Bank DKI.

    “Kenapa proses pemulihan layanan lama? Jadi, pemulihan layanan ini kan melalui berbagai tahapan. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, kemudian harus dilakukan pengujian dulu,” kata dia.

    “Pengujian ini untuk memastikan bahwa sistem itu sudah stabil dan aman. Nah, proses inilah yang menyebabkan proses perbaikannya berjalan cukup lama,” sambungnya.

    Sistem Error, Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

    Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

    Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

    Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

    “Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

    Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

    “Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

    “Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Buntut Gangguan Layanan Perbankan, Pramono Anung Pecat dan Bakal Polisikan Direktur IT Bank DKI

    Buntut Gangguan Sistem Layanan Perbankan, Pramono Panggil Direksi Bank DKI

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gangguan sistem layanan yang terjadi di Bank DKI menjadi perhatian serius Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pramono pun berencana memanggil jajaran direksi Bank DKI untuk mencari tahu permasalahan yang dihadapi bank pelat merah tersebut.

    “Jadi saya dan wagub sudah memanggil direksi Bank DKI. Hari ini secara khusus rapat pertama kami setelah masuk adalah menyangkut Bank DKI,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Pramono pun mengakui sudah mempelajari keluhan-keluhan dari nasabah Bank DKI terkait gangguan layanan yang terjadi selama libur Lebaran kemarin.

    Ia pun meminta nasabah untuk tak khawatir dengan dana yang mereka miliki di Bank DKI.

    “Intinya kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, di cabang apa saja, dananya dijamin oleh Bank DKI,” ujarnya.

    Sistem Error, Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI.

    Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

    Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

    Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarnya.

  • Psikolog bagikan kiat agar mental siap untuk bekerja setelah liburan

    Psikolog bagikan kiat agar mental siap untuk bekerja setelah liburan

    sebaiknya niatkan diri untuk meninggalkan kebiasaan begadang dan kembali ke pola tidur semula agar saat bangun pagi menjadi lebih segar

    Jakarta (ANTARA) – Psikolog Meriyati, M.Psi. membagikan kiat agar warga Jakarta siap secara fisik dan mental untuk kembali bekerja usai libur panjang Lebaran yang diawali dengan meninggalkan kebiasaan bergadang.

    “Menghadapi kembali rutinitas kerja setelah libur panjang membutuhkan kesiapan mental agar tidak merasa kewalahan. Dengan pola pikir yang positif dan manajemen waktu yang baik, Anda dapat kembali produktif tanpa stres berlebihan,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Meriyati menyarankan warga Jakarta meniatkan diri untuk meninggalkan kebiasaan bergadang dan kembali ke pola tidur semula.

    “Menjelang hari kerja, sebaiknya niatkan diri untuk meninggalkan kebiasaan begadang dan kembali ke pola tidur semula agar saat bangun pagi menjadi lebih segar,” kata dia yang berpraktik di RS Pondok Indah-Puri Indah itu.

    Selanjutnya, tetapkan rutinitas yang sehat, seperti tidur cukup, bangun pagi, olah raga, konsumsi makanan bergizi, dan tetap melakukan aktivitas yang positif agar energi tetap stabil.

    Langkah berikutnya, membuat jadwal kegiatan terstruktur dan menentukan prioritas. Jadwal ini, kata Meriyati sebaiknya dibuat dengan jelas dan terstruktur sehingga dapat lebih fokus dan mengenali prioritas.

    Hal lain yang bisa dilakukan yakni merapikan ruang kerja. Lingkungan kerja yang rapi dapat membantu meningkatkan fokus dan kenyamanan saat kembali bekerja.

    Selain itu, penting untuk mempersiapkan mental dengan pola pikir positif. Kembalinya ke kantor sebagai kesempatan untuk memulai hari dengan semangat baru, bukan sebagai beban.

    “Jadikan memori liburan tersebut sebagai motivasi untuk agenda liburan berikutnya jika kembali bekerja dan produktif,” ujar Meriyati.

    Meriyati juga menyarankan untuk menjaga komunikasi dan hubungan sosial yang baik dengan rekan kerja karena ini dapat membantu menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan.

    Terakhir, tetap jaga keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu untuk bersantai agar tetap sehat dan semangat.

    Sementara itu, merujuk kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menetapkan masa bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik hingga Selasa, 8 April 2025. Kebijakan ini untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Buntut Gangguan Layanan Perbankan, Pramono Anung Pecat dan Bakal Polisikan Direktur IT Bank DKI

    Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber, Begini Reaksi Pramono Anung dan Rano Karno

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dugaan serangan siber yang menyerang sistem perbankan Bank DKI jadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

    Melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim, Pram-Rano tak menampik adanya gangguan sistem layanan perbankan di bank pelat merah tersebut.

    “Memang sekarang ini yang tidak bisa layanan transfer antarbank dari Bank DKI. Untuk ATM enggak ada masalah, semua jalan kecuali transfer antarbank dan QRIS,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Minggu (5/4/2025).

    Politus PDIP yang akrab disapa Chico Hakim ini bilang, langkah pemeliharaan sistem merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasabah.

    “Justru ini bentuk kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana nasabah,” ujarnya.

    Ia pun memastikan, masalah ini terus dipantau oleh Pram-Rano dan koordinasi dengan pihak Bank SKI juga terus dilakukan guna memastikan masalah operasional JakOne Mobile bisa segera rampung.

    “Intinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terus memantau dan menjalin komunikasi dengan pihak Bank DKI, dan diharapkan segera bisa normal kembali dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Lebih lanjut terkait isu yang beredar terkait dugaan serangan siber, Chico menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengadah ke dugaan tersebut.

    Ia pun mengaku tak mau menduga-duga perihal indikasi serangan siber terhadap Bank DKI.

    “Kami dari pihak gubernur dan wakil gubernur terus berkomunikasi dengan pihak Bank DKI. Kami belum menerima informasi perihal dugaan serangan siber,” kata Chico.

    Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

    Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

    Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

    Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

    “Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

    Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

    “Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

    “Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

  • Kritik Pramono Soal Jakarta Terbuka untuk Pendatang, PSI: Masih Banyak Warga yang Perlu Diperhatikan

    Kritik Pramono Soal Jakarta Terbuka untuk Pendatang, PSI: Masih Banyak Warga yang Perlu Diperhatikan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut Jakarta terbuka untuk semua.

    Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta ini bilang, Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus untuk meningkatkan taraf hidup warganya.

    Pasalnya, saat ini masih banyak warga Jakarta yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.

    “Kualitas kehidupan warga kita masih sangat banyak yang memprihatinkan, mulai dari jangkauan pemerataan pendidikan, tingginya pengangguran, sampai buruknya tata ruang,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jakarta di angka 4,14 persen atau setara dengan 449,07 ribu orang. 

    Jumlah ini menurun dibandingkan periode Maret 2024 dimana persentase penduduk miskin di Jakarta 4,3 persen atau setara dengan 464,93 ribu orang.

    Sedangkan jumlah pengangguran di Jakarta pada 2023 lalu mencapai 354.496 orang.

    Gubernur Pramono Anung mendadak harus pergi dari tempat bertugasnya di Jakarta. Ada kegiatan sakral yang tak bisa dilewati. Kini ia harus memantau kondisi Jakarta dari jauh.

    Mengacu pada data tersebut, Justin meminta Pemprov DKI fokus menjangkau warga sendiri ketimbang membuka diri bagi warga pendatang.

    “Jangan mengundang warga luar, warga Jakarta saja masih banyak yang perlu diperhatikan,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perantau bebas datang ke Jakarta usai lebaran nanti.

    Hal ini disampaikan Pramono usai melepas belasan ribu pemudik dalam program mudik gratis 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.

    “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jakarta sekali lagi, terbuka bagi siapapun,” ucapnya, Kamis (27/3/2025).

    Orang nomor satu di Jakarta ini kembali menegaskan pemerintah daerah tak akan melakukan operasi yustisi.

    Pram bilang, Pemprov DKI Jakarta hanya akan melakukan pendataan kepada para pendataan untuk memastikan kehidupan mereka terjamin selama merantau.

    “Kami memohon dengan hormat, dengan sangat, siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka pemerintah Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di rumah dinasnya di Balai Kota Jakarta, Senin (31/3/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

    Tetapi kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan,” kata Pramono.

    Pram berdalih, operasi yustisi dihapus lantaran ingin memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengadu nasib dan memperbaiki hidup di Jakarta.

    “Jakarta sebagai kota terbuka, Jakarta tidak akan pernah menutup diri bagi siapapun yang ingin memperbaiki nasibnya,” kata dia.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD Jakarta Dukung Syarat Baru Penerima Bansos Minimal Tinggal 10 Tahun: Beban APBD Sudah Besar

    DPRD Jakarta Dukung Syarat Baru Penerima Bansos Minimal Tinggal 10 Tahun: Beban APBD Sudah Besar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendukung langkah Pemprov DKI yang berencana menerapkan syarat minimal tinggal di Jakarta 10 tahun untuk dapat menerima bantuan sosial (bansos).

    Menurutnya, syarat baru tersebut perlu diterapkan lantaran saat ini beban APBD yang ditanggung Jakarta cukup besar.

    “Beban APBD DKI Jakarta saat ini sudah cukup besar, padahal pekerjaan rumah dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta masih banyak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).

    Politikus muda PSI ini bilang, saat ini masih banyak warga Jakarta yang belum mendapat bansos lantaran adanya keterbatasan anggaran.

    Padahal, warga tersebut juga termasuk kategori masyarakat menengah ke bawah.

    Arus urbanisasi yang tak terkendali pun disebut Justin menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.

    Pasalnya banyak perantau ke Jakarta untuk mengadu nasib, namun ketika gagal, mereka akan bertumpu pada bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

    “Hal ini tidak hanya membebani anggaran daerah, tetapi juga berdampak pada daya tampung Jakarta secara keseluruhan,” ujarnya.

    “Baik dari segi pendidikan, kesehatan, hunian, ruang publik, maupun lapangan kerja,” tambahnya menjelaskan.

    Tak hanya itu, efek sosial lain juga bisa timbul dari masifnya urbanisasi di Jakarta, seperti meningkatnya permukiman padat, ketimpangan ekonomi, dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat.

    “Setiap masalah di Jakarta terkait satu sama lainnya, pengendalian densitas penduduk mulai pengaturan kualifikasi penerima bansos adalah salah satunya,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok aturan soal kependudukan yang salah satunya mengatur pemberian bantuan sosial (bansos).

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin bilang, nantinya bansos hanya akan diberikan kepada warga yang sudah menetap di ibu kota dalam waktu tertentu.

    “Ke depan Jakarta akan memiliki regulasi kebijakan minimal 10 tahun menetap dan terintegrasi di wilayah Jakarta sebelum mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

    Budi menyebut, aturan ini dimaksudkan supaya warga dari luar Jakarta tidak datang hanya untuk mendapatkan bansos.

    Pemprov DKI Jakarta disebut Budi juga punya kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya.

    “Kami mempunyai kewajiban untuk menjaga Kota Jakarta beserta warganya agar tetap menjadi kota aman dan nyaman bagi penduduknya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, fenomena pendatang dari berbagai daerah yang merantau ke Jakarta setelah lebaran untuk mengadu nasib seolah sudah menjadi tradisi.

    Budi pun memastikan, Jakarta terbuka bagi pendatang yang ingin mengadu nasib di ibu kota.

    Hanya saja, ada beberapa persyaratan yang diharapkan mampu dipenuhi oleh para pendatang ini.

    “Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, serta memiliki keahlian tetap,” tuturnya.

    Anak buah Gubernur Pramono Anung ini pun berharap, para pendatang ini dapat turut berkontribusi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

    “Tentunya jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill baik kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota global dan mewujudkan Indonesia Emas 2025,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sosok Irjen Akhmad Wiyagus, Kapolda Jabar yang Dilobi Dedi Mulyadi Usut Kasus Kades Minta THR – Halaman all

    Sosok Irjen Akhmad Wiyagus, Kapolda Jabar yang Dilobi Dedi Mulyadi Usut Kasus Kades Minta THR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat (Jabar), Irjen Pol Akhmad Wiyagus, dilobi oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, untuk mengusut kasus Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) senilai Rp165 juta ke pabrik-pabrik yang berada di wilayah Bogor.

    Dedi Mulyadi meminta Kades Klapanunggal tersebut ditangkap.

    Pasalnya, tindakan Kades Klapanunggal tersebut tidak berbeda dengan aksi preman yang ada di Bekasi.

    Orang nomor satu di Jabar tersebut menegaskan bahwa kades minta THR harus diproses hukum.

    “Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar. Kita tunggu beberapa hari ini,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    “Saya cenderung ya Kades itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan,” tutur dia.

    Diketahui, Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin menyebar surat permintaan THR ke perusahaan dan pabrik di lingkup wilayah Klapanunggal, Bogor.

    Surat permintaan THR yang ditandatangani Ade tersebut berisikan rencana anggaran THR untuk aparatur desa mencapai Rp165 juta.

    Adapun rinciannya yakni 200 paket bingkisan, 200 amplop THR, 200 paket kain sarung, dan 200 paket konsumsi.

    Selanjutnya, biaya untuk penceramah, pembaca ayat suci Al-Quran, sewa sound system, dan tambahan biaya tak terduga lainnya.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak Irjen AKhmad Wiyagus? Berikut informasi lengkapnya.

    Irjen Pol Akhmad Wiyagus adalah perwira tinggi (Pati) Polri yang sudah menjabat sebagai Kapolda Jabar sejak Maret 2023.

    Jabatan jenderal bintang 2 tersebut sebagai Kapolda Jabar tercatat dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/713/III/KEP./ 2023 tanggal 27 Maret 2023.

    Ia ditunjuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jabar.

    Sebelum itu, Irjen Akhmad Wiyagus sempat terlebih dahulu menjabat sebagai Kapolda Lampung.

    Ia tercatat aktif mengemban jabatan sebagai Kapolda Lampung pada Juni 2022 hingga Maret 2023.

    Saat masih menjadi Kapolda Lampung, Akhmad Wiyagus pernah menerima penghargaan polisi teladan Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    Dikutip dari situs resmi Polri, Akhmad Wiyagus merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Sepanjang kariernya, jenderal kelahiran Tasikmalaya ini pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Kapolres Sumedang (2008), Kanit II Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010), dan Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2011).

    Tak sampai di situ, Akhmad Wiyagus juga pernah menjabat sebagai Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2013), Dirtipidkor Bareskrim Polri (2014), dan Wakapolda Maluku (2018).

    Karier Akhmad Wiyagus makin moncer tatkala ia didapuk menjadi Wakapolda Jawa Barat pada tahun 2019.

    Pada 2020, ia lalu diangkat sebagai Kapolda Gorontalo.

    Dua tahun kemudian, lulusan Akpol 1989 ini dimutasi menjadi Kapolda Lampung.

    Tak bersleang lama, Irjen Akhmad Wiyagus dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jabar pada 2023 hingga sekarang.

    Kades Klapanunggal minta maaf

    Terkait kasus minta THR, Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin menyampaikan permohonan maaf.

    Video permintaan maaf itu disampaikan Ade setelah surat edaran minta THR yang ditandatanginya itu viral di media sosial.

    Dalam video klarifikasinya, Ade meminta maaf atas kegaduhan yang telah diperbuatnya menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H ini.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” kata Ade, Minggu (30/3/2025).

    Ade menjelaskan surat edaran tersebut tidak bersifat memaksa.

    Untuk langkah selanjutnya, Ade mengaku akan menarik surat edaran minta THR tersebut.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut,” aku Ade.

    Ade Endang Saripudin rupanya juga sempat membuat heboh masyarakat atas tuduhan menyunat bansos pada tahun 2021 silam.

    Kala itu, Kades Klapanunggal tersebut dituding menyunat bantuan sosial tunai (BST) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dilansir TribunnewsBogor.com, dugaan penyunatan bansos ini diungkap oleh sekelompok ibu-ibu yang mengaku korban.

    Mereka mengaku menjadi korban penyunatan dana bansos sebesar 50 persen.

    Mulanya mereka seharusnya mendapat BST sebesar Rp 600 ribu, tetapi justru hanya mendapat Rp 300 ribu.

    Tati Herawati, salah satu korban, berujar bansos tersebut dibagikan di SMPN 1 Klapanunggal kepada yang berhak mendapatkan bansos ini.

    Di satu ruangan, Tati mengaku menerima BST itu Rp 600 ribu, lalu disuruh ke ruangan lain dan uangnya itu mendadak dipotong jadi Rp300 ribu dengan alasan dialihkan ke warga yang belum dapat.

    “Dia (petugas) bilang, uang ibu katanya dialihkan Rp 300 ribu, katanya udah sepakat. Kita keberatan, karena tidak ada pemberitahuan dari pertamanya,” kata Tati, Senin (19/4/2021).

    Namun, Kades Klapanunggal mengaku tidak mengetahui pemotongan bansos tersebut.

    Ia mengaku dijebak, di mana ada pihak lain yang bermain soal pembagian BST itu tanpa sepengetahuannya.

    Catatan lama kades ini diungkap oleh Politisi PSI, Ronald A Sinaga alias Bro Ron, di media sosial dengan tajuk ‘sejarah kepemimpinan Kades Klapanunggal.’

    “Aku sih yaqueen seyaqueen yaqueennya, staff desa gak mungkin melakukan itu tanpa arahan pimpinan,” tulis Bro Ron.

    Diketahui, Ade Endang Saripudin menjabat sebagai Ketua APDESI Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

    Ade Endang terpilih melalui Pilkades 2020.

    Saat itu Ade Endang berhasil mengalahkan empat saingannya.

    (Tribunnews.com/Rakli/Fersianus Waku) (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)

  • ART Lagi Mudik, Menteri Raja Juli Antoni Bantu Istri Beres-Beres Rumah

    ART Lagi Mudik, Menteri Raja Juli Antoni Bantu Istri Beres-Beres Rumah

    loading…

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunggah video aktivitasnya ketika libur Lebaran 2025 di akun media sosial Instagramnya. Foto/Tangkapan layar Instagram Raja Juli Antoni

    JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunggah video aktivitasnya ketika libur Lebaran 2025 di akun media sosial Instagramnya. Dia membersihkan rumah karena asisten rumah tangganya sedang mudik Lebaran ke kampung halaman.

    Dia tampak membersihkan ruang makan dan dapur dengan sapu dan pengki. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tidak lupa untuk mengepel.

    “Salam hormat untuk para mbak dan teteh ART,” tulis Raja Juli Antoni dalam akun Instagramnya dikutip Kamis (3/4/2025).

    Banyak netizen mengomentarinya. Mereka mengapresiasi Raja Juli Antoni. Dia dianggap tidak sungkan untuk membantu istrinya membersihkan rumah walaupun tak ada ART.

    “Semangat mas Men, makin menghormati peran ART @rajaantoni kan, belum lagi nyuci nyetrika,” kata akun Instagram boedyantoe.

    “Paket lengkap banget pak menteri! Jadi ayah baik bisa, jadi suami yang baik juga bisa,” kata akun nikisopiyanti.

    “Ini baru keren, suami yang enggak kaku urusin pekerjaan rumah,” tulis akun erwindarius0.

    “Jadi mbak ART itu enggak mudah ya,” tulis akun abdul_rifky_aditya.

    Diketahui, menjelang Hari Raya Lebaran, fenomena mudik ART menjadi hal yang rutin terjadi di banyak rumah tangga di Indonesia. Para ART yang mayoritas berasal dari luar kota memanfaatkan momen Lebaran untuk pulang ke kampung halaman, berkumpul bersama keluarga, dan merayakan hari kemenangan setelah sebulan berpuasa.

    Mudik ART ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Banyak keluarga yang mengandalkan ART untuk mengurus rumah, menjaga anak, dan menyiapkan makanan sehari-hari.

    Ketika para ART mudik, para majikan harus mencari solusi, mulai dari mengandalkan jasa asisten harian hingga terpaksa mengurus rumah sendiri.

    (rca)