Xcloud.id

partai: PSI

  • Saya Percaya Jokowi Pernah Kuliah di UGM, tapi Tak Percaya Dia sampai Lulus

    Saya Percaya Jokowi Pernah Kuliah di UGM, tapi Tak Percaya Dia sampai Lulus

    GELORA.CO – Pegiat media Sosial, Sarah Tresnowati, ikut menanggapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Dalam unggahannya melalui akun X @STresnowati1, ia membenarkan statement yang disampaikan langsung oleh Jokowi, saat menegaskan bahwa ia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gajah Mada (UGM).

    “H-3 Jokowi memberikan statement yang mengejutkan. Dia tak bersedia digulung ombak sendiri. Saya percaya Jokowi memang pernah kuliah di @UGMYogyakarta,” Cuitan Sarah Tresnowati, dilansir Sabtu malam, (12/4/2025).

    Sarah Tresnowati kemudian menambahkan tulisanny. Dia mengaku tidak percaya jika Jokowi sampai lulus di UGM.

    “Tapi saya tak percaya Jokowi sampai lulus di UGM. Yang menarik Jokowi bilang yang mengeluarkan ijazah UGM. Jadi bersiaplah Praktikno, Ova dan Sigit,” sambungnya.

    Tidak hanya itu, Sarah juga memberikan hasil pengamatan terhadap statement yang disampaikan Jokowi.

    “Ada kalimat yang terlewatkan. BETUL BETUL SAYA LULUS DI UGM. Ini menyadarkan kita. Bahwa tak ada kejahatan yang sempurna dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. #JokowiBerijazahAspal,” jelas Sarah.

    H-3.
    Jkw memberi statemen yg mengejutkan .
    Dia tak bersedia digulung ombak sendiri.
    Sy percaya jkw mmg pernah kuliah di @UGMYogyakarta .
    Tapi saya tak percaya jokowi smp lulus di UGM.
    Yg menarik jokowi bilang yg mengeluarkan ijazah UGM.
    Jadi bersiaplah Pratikno, Ova dan Sigit pic.twitter.com/C5EPB6Ph86

    — SARAH TRESNOWATI (@STresnowati1) April 12, 2025

    Sementara isi dari statement Jokowi saat direkam media, hanya memberikan penegasan bahwa dirinya pernah berkuliah di UGM.

    “Kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di fakultas kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada, dan sudah disampaikan, bukan hanya sekali kan waktu itu,” kata Joko Widodo.

    Joko Widodo juga memberikan pandangan bahwa seharusnya membuktikan yakni dari pihak yang menuduhnya memiliki ijazah palsu.

    “Kalau masih urusan huruflah, urusan angka, itu bukan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan, siapa yang menuduh dia juga yang harus membuktikan,” sambungnya.

    Dengan memberikan tulisan dan lampiran video statement dari Joko Widodo, Sarah bmendapatkan respons dari pengguna X lainnya, membuat publik menggiring beberapa asumsi yang berkaitan dengan isu ijazah palsu mantan presiden RI ke-7.

    “Dari gestur tampak kurang PD- Tingkat stress cukup tinggi. Harusnya Sederhana-tunjukkan ijazah asli. Selesai,” tulis drluckyman60.

    “10/4/2025 : UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang, sementara buzzer PSI DianSandiU pada 1/4/2025: Mengunggah foto ‘Ijazah Asli Jokowi’ yang memakai foto Dumatno Budi Utomo di akun X,” sahut @Srik4ndimuslim2.  

  • Legislator PSI Soroti Tarif Air di Jakarta Naik, Minta Perubahan Pergub

    Legislator PSI Soroti Tarif Air di Jakarta Naik, Minta Perubahan Pergub

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Francine Widjojo, menyoroti permasalahan kenaikan tarif air PAM Jaya di Jakarta. Francine mendorong persoalan itu segera dituntaskan sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 mendatang.

    “LKPJ tahun 2025 harus memperhatikan pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah seperti diatur dalam Pasal 19 Permendagri 18 Tahun 2020, khususnya terkait tarif air PAM Jaya dalam Kepgub 730 Tahun 2024 yang bermasalah, sedangkan Kepgub ini adalah peraturan pelaksana dari Pergub 37 Tahun 2024,” kata Francine kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

    Francine menilai kenaikan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tahun 2024 bermasalah baik dari segi formil dan materil. Dia mengatakan tidak ada landasan hukum dalam aturan tersebut.

    “Kenaikan tarif air minum PAM Jaya dalam Kepgub 730 Tahun 2024 cacat formil karena tidak memiliki landasan hukum. Pasalnya, tidak ditemukan adanya Kepgub di tahun 2023 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum dengan tarif Rp 21.000 hingga Rp 23.000/m3,” lanjutnya.

    “Pada saat yang bersamaan, kami juga menemukan bahwa kenaikan tarif air minum ini memiliki cacat materil. Pelanggan-pelanggan apartemen dan kondominium yang seharusnya berada di kelompok pelanggan hunian K II ditempatkan di kelompok pelanggan industri/niaga K III,” sambung Francine.

    Menurut Francine, kekeliruan PAM Jaya dalam menentukan unit apartemen dan kondominium sebagai pelanggan K III itu menyebabkan terjadinya kenaikan tarif air drastis hingga 71,3 persen. Adapun kenaikan tarif ini sangat membebani penghuni apartemen dan kondominium.

    “Para pelanggan di kelompok K III diharuskan membayar air minum dengan tarif lebih mahal dari tarif batas atas yang berlaku, yaitu di rentang Rp 21.500/m3 hingga Rp23.000/m3,” ujarnya.

    Lebih parah daripada itu, kenyataannya PAM Jaya menagih penghuni apartemen Mediterania Marina Residence di Ancol dengan biaya yang lebih tinggi lagi.

    Francine mengingatkan Ancol merupakan salah satu pelanggan terbesar PAM Jaya sekaligus mitra dalam sinergi BUMD. Namun, dia menilai PAM Jaya malah menetapkan tarif air yang sangat tinggi untuk kawasan Ancol sehingga merugikan penghuni apartemen di sana dan dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis-bisnis yang berada di kawasan Ancol.

    Ia mengusulkan Pemprov DKI Jakarta mengubah Keputusan Gubernur (Kepgub) 730 Tahun 2024 selambat-lambatnya tahun ini agar tidak merugikan warga Jakarta dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

    “Kami merekomendasikan Kepgub 730 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pergub 37 Tahun 2024 diubah selambat-lambatnya tahun ini agar menjadi bagian dari LKPJ 2025. Pemprov DKI Jakarta harus ingat bahwa air merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi warga Jakarta,” pungkas Francine.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Soal Kenaikan Tarif Air PAM Jaya, Francine PSI Minta Kepgub 730/2024 Diubah Maksimal Akhir Tahun – Halaman all

    Soal Kenaikan Tarif Air PAM Jaya, Francine PSI Minta Kepgub 730/2024 Diubah Maksimal Akhir Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Francine Widjojo, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan tarif air PAM Jaya sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 mendatang.

    Permintaan ini disampaikannya dalam rapat Komisi B yang berlangsung 2 hari pada 10-11 April 2025.

    “LKPJ tahun 2025 harus memperhatikan pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah seperti diatur dalam Pasal 19 Permendagri 18 Tahun 2020, khususnya terkait tarif air PAM Jaya dalam Kepgub 730 Tahun 2024 yang bermasalah, sedangkan Kepgub ini adalah peraturan pelaksana dari Pergub 37 Tahun 2024,” katanya, Sabtu (12/4/2025).

    Francine menilai bahwa kenaikan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tahun 2024 bermasalah baik dari segi formil dan materil.

    “Kenaikan tarif air minum PAM Jaya dalam Kepgub 730 Tahun 2024 cacat formil karena tidak memiliki landasan hukum. Pasalnya, tidak ditemukan adanya Kepgub di tahun 2023 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum dengan tarif Rp 21.000 hingga Rp 23.000/m3,” katanya.

    Francine menemukan bahwa kenaikan tarif air minum ini memiliki cacat materil. Pelanggan-pelanggan apartemen dan kondominium yang seharusnya berada di kelompok pelanggan hunian K II ditempatkan di kelompok pelanggan industri/niaga K III.

    Kekeliruan PAM Jaya dalam menentukan unit apartemen dan kondominium sebagai pelanggan K III itu menyebabkan terjadinya kenaikan tarif air drastis hingga 71,3 persen.

    Adapun kenaikan tarif ini sangat membebani penghuni apartemen dan kondominium.

    Francine menjelaskan bahwa kenaikan tarif air bersih tersebut melanggar ketentuan mengenai tarif batas atas air minum PAM Jaya, yang kalau mengacu kepada Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 maka tarifnya tidak boleh melebihi angka Rp 20.269/m3.

    “Para pelanggan di kelompok K III diharuskan membayar air minum dengan tarif lebih mahal dari tarif batas atas yang berlaku, yaitu di rentang Rp 21.500/m3 hingga Rp23.000/m3,” ujarnya.

    Lebih parah daripada itu, kenyataannya PAM Jaya menagih penghuni apartemen Mediterania Marina Residence di Ancol dengan biaya yang lebih tinggi lagi.

    “Situasinya menjadi lebih pelik lagi bagi penghuni apartemen Mediterania Marina Residence Ancol.

    Warga di sana harus membayar lebih dari tarif batas atas yaitu Rp 25.800/m3 dan ditambah lagi dengan biaya administrasi 20 persen. Di akhir, penghuninya diharuskan membayar Rp 30.960/m3,” sambungnya.

    Francine mengingatkan bahwa Ancol merupakan salah satu pelanggan terbesar PAM Jaya sekaligus mitra dalam sinergi BUMD.

    Namun, PAM Jaya malah menetapkan tarif air yang sangat tinggi untuk kawasan Ancol sehingga merugikan penghuni apartemen di sana dan dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis-bisnis yang berada di kawasan Ancol.

    Ia mengusulkan Pemprov DKI Jakarta mengubah Keputusan Gubernur (Kepgub) 730 Tahun 2024 selambat-lambatnya tahun ini agar tidak merugikan warga Jakarta dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

    “Kami merekomendasikan Kepgub 730 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pergub 37 Tahun 2024 diubah selambat-lambatnya tahun ini agar menjadi bagian dari LKPJ 2025. Pemprov DKI Jakarta harus ingat bahwa air merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi warga Jakarta,” katanya.

  • Francine Widjojo PSI minta direksi Bank DKI buka-bukaan

    Francine Widjojo PSI minta direksi Bank DKI buka-bukaan

    Gedung Bank DKI. Foto: Pemprov DKI Jakarta

    Francine Widjojo PSI minta direksi Bank DKI buka-bukaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 12 April 2025 – 09:17 WIB

    Elshinta.com –  Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, bersuara soal masalah yang dihadapi Bank DKI dalam rapat Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    “Gangguan layanan Bank DKI dari 29 Maret sampai 10 April 2025, sudah hampir dua minggu. Tolong segera diselesaikan agar layanan Bank DKI kembali berfungsi normal,” tegasnya dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, termasuk Direktur Utama (Dirut) Bank DKI, Agus Haryoto Widodo.

    Layanan transfer ke bank lain dari aplikasi mobile banking Bank DKI saat ini masih belum bisa digunakan. Francine mendesak agar pihak Bank DKI berkoordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi sebagai jalan keluar sehingga tidak merugikan nasabah serta tidak menganggu kelancaran bisnis maupun layanan operasional Bank DKI.

    Ia juga meminta supaya Bank DKI belajar dari insiden yang terjadi selama momen lebaran kemarin, khususnya mengenai keamanan Information Technology (IT). Kemudian, ia juga mendorong agar Bank DKI membentuk tim cepat tanggap yang segera dikerahkan apabila kejadian serupa terulang lagi di kemudian hari, demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    “Belajar dari insiden ini, yang perlu menjadi prioritas adalah perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko. Serta adanya tim cepat tanggap yang siaga kalau ada insiden seperti ini, sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024,” sambungnya.

    Berkaitan penanganan masalah yang terjadi pada momen libur Lebaran 2025 lalu, Francine juga mendorong Bank DKI untuk memperbaiki komunikasi publiknya kepada para nasabah.

    “Perlu diperbaiki juga komunikasi publiknya. Karena dalam dua minggu insiden, komunikasi atau penjelasan kepada masyarakatnya minim. Bahkan, beberapa kali harus kami ingatkan agar dijelaskan ke masyarakat,” katanya.

    Ia juga menyinggung perlunya dilakukan audit terhadap Bank DKI oleh BPK dan OJK untuk memulihkan kepercayaan nasabah. Selain itu, hasil auditnya juga harus dilaporkan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta.

    “Informasinya ada audit forensik yang sudah dilakukan. Jika sudah ada hasil audit forensiknya agar diberikan ke Komisi B. Juga hasil audit IT kalau ada. Serta progres laporan ke Bareskrim yang sudah dilakukan oleh Bank DKI,” tandasnya.

    Penulis: Dedy Ramadhany/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dugaan kejahatan siber di Bank DKI, ini kata Francine PSI

    Dugaan kejahatan siber di Bank DKI, ini kata Francine PSI

    Bank DKI. Foto: Pemprov DKI Jakarta

    Dugaan kejahatan siber di Bank DKI, ini kata Francine PSI
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 12 April 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, bersuara mengenai dugaan serangan siber terhadap Bank DKI dalam rapat Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    “Gangguan layanan Bank DKI dari 29 Maret sampai 10 April 2025, sudah hampir dua minggu. Tolong segera diselesaikan agar layanan Bank DKI kembali berfungsi normal,” tegasnya dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, termasuk Direktur Utama (Dirut) Bank DKI, Agus Haryoto Widodo.

    Layanan transfer ke bank lain dari aplikasi mobile banking Bank DKI saat ini masih belum bisa digunakan. Francine mendesak agar pihak Bank DKI berkoordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi sebagai jalan keluar sehingga tidak merugikan nasabah serta tidak menganggu kelancaran bisnis maupun layanan operasional Bank DKI.

    Ia juga meminta supaya Bank DKI belajar dari insiden yang terjadi selama momen lebaran kemarin, khususnya mengenai keamanan Information Technology (IT). Kemudian, ia juga mendorong agar Bank DKI membentuk tim cepat tanggap yang segera dikerahkan apabila kejadian serupa terulang lagi di kemudian hari.

    “Belajar dari insiden ini, yang perlu menjadi prioritas adalah perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko. Serta adanya tim cepat tanggap yang siaga kalau ada insiden seperti ini, sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024,” sambungnya.

    Berkaitan penanganan masalah yang terjadi pada momen libur Lebaran 2025 lalu, Francine juga mendorong Bank DKI untuk memperbaiki komunikasi publiknya kepada para nasabah.

    “Perlu diperbaiki juga komunikasi publiknya. Karena dalam dua minggu insiden, komunikasi atau penjelasan kepada masyarakatnya minim. Bahkan, beberapa kali harus kami ingatkan agar dijelaskan ke masyarakat,” katanya.

    Ia juga menyinggung perlunya dilakukan audit terhadap Bank DKI oleh BPK dan OJK untuk memulihkan kepercayaan nasabah. Selain itu, hasil auditnya juga harus dilaporkan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta.

    “Informasinya ada audit forensik yang sudah dilakukan. Jika sudah ada hasil audit forensiknya agar diberikan ke Komisi B. Juga hasil audit IT kalau ada. Serta progres laporan ke Bareskrim yang sudah dilakukan oleh Bank DKI,” tandasnya.

    Penulis: Dedy Ramadhany/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kaesang Tutup Mulut Ditanya Soal Jokowi Digugat Warga Solo Gegara Mobil Esemka – Halaman all

    Kaesang Tutup Mulut Ditanya Soal Jokowi Digugat Warga Solo Gegara Mobil Esemka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SALATIGA – Kaesang Pangarep tutup mulut ketika ditanya soal warga Solo menggugat sang ayah, Joko Widodo (Jokowi) soal mobil Esemka.

    Momen itu terjadi ketika Kaesang Pangarep yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis (10/4/2025).

    Ditanya wartawan soal gugatan itu, putra ketiga Jokowi ini hanya menangkupkan tangan di depan dadanya.

    Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan.

     

    Gugatan Wanprestasi Gagalnya Produksi Massal Mobil Esemka Ditujukan ke Jokowi hingga Maruf Amin

    Diberitakan TribunSolo.com sebelumnya, gugatan wanprestasi terkait gagalnya produksi massal mobil Esemka telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah.

    Gugatan ini tidak hanya ditujukan kepada PT Solo Manufaktur Kreasi selaku produsen mobil Esemka, namun juga menyeret Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin.

    Untuk pihak penggugat adalah Aufaa Luqmana Re A, yang merupakan putra dari Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

     

    Jadwal Sidang Gugatan

    Gugatan Perdata yang dilayangkan Aufaa Luqmana Re A (19) warga Solo terhadap Joko Widodo (Jokowi), Maruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di Pengadilan Negeri (PN) Solo resmi terdaftar dan segera disidangkan.

    Humas PN Solo Bambang Aryanto mengungkapkan, gugatan Wanprestasi tersebut terdaftar dengan nomor perkara 96/Pdt G/2025/PN Skt.

    “Benar kemarin hari Rabu 9 April 2025 masuk gugatan. Gugatannya sendiri mengenai kualifikasi perkaranya wanprestasi dan mendapatkan nomor registrasi 96/Pdt G/2025/PN Skt,” ungkap Bambang saat ditemui di PN Solo.

    “Penggugat Aufaa, alamat Ngoresan RT 1 RW 2 Jebres. Sekali kuasa hukum penggugat Arif Sahudi dkk (dan kawan-kawan). (Untuk) Tergugat 1 Jokowi, Tergugat 2 Maruf Amin, Tergugat 3 PT SMK,” lanjut dia.

    Bambang mengatakan, PN Solo telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memimpin sidang tersebut.

    “Oleh PN Solo telah ditetapkan Majelis Hakim yaitu Putu Gede Hariadi, anggota Majelis Hakim Subagyo, dan Joko Waluyo,” terang Bambang.

    Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang menyebutkan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April.

    “Majelis Hakim dibuat penetapan hari sidang pertama yaitu Kamis 24 April 2025. Merupakan pemanggilan pertama. Itu acara pemanggilan pihak-pihak,” urai dia.

    Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan terbuka untuk umum.

    Hanya saja, ia menambahkan bahwa belum bisa dipastikan tergugat termasuk Jokowi apakah akan hadir langsung ke persidangan nantinya.

    “Kalau secara hukum prosedurnya harus dihadiri kalau dipanggil PN, tapi dalam praktiknya masih ada toleransi. Mungkin bisa jadi pas hari sidang belum hadir akan dipanggil sekali lagi,” kata Bambang.

    “Tapi kalau penggugat idealnya harus hadir, kalau tergugat masih diberikan toleransi. Bisa diwakilkan kuasa hukumnya, itu kewenangan pihak yang digugat untuk membiasakan kepada penasehat hukum,” pungkasnya.

     

    Kronologi Jokowi Digugat Gara-gara Mobil Esemka

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi digugat secara perdata oleh seorang warga Solo bernama Aufaa Luqmana (19) terkait penjualan mobil Esemka.

    Selain Jokowi, Aufaa juga menggugat Maruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi ke Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto, mengatakan gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara PN SKT-08042025051.

    Sigit menerangkan kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli dua mobil Esemka jenis pikap untuk usaha angkut barang.

    “Kami mewakili kepentingan hukum dari saudara Aufaa Luqman warga Solo yang menggugat tiga pihak,” paparnya.

    JOKOWI DIGUGAT TERKAIT ESEMKA – Joko Widodo (Jokowi) digugat oleh calon pembeli mobil Esemka di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (8/4/2025). Gugatan perdata tersebut dilayangkan oleh sosok bernama Aufaa Luqman Re A (19) warga Ngoresan, Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum Aufaa, Sigit Sudibyanto menerangkan bahwa kliennya telah melayangkan gugatan ke PN Solo lantaran merasa dibohongi atas tawaran pembelian mobil Esemka. (Tribun Solo/Andreas Chris Febrianto)

    Menurutnya, ada dua pokok gugatan yang dilayangkan yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil Esemka secara masif.

    “Sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi,” imbuhnya.

    Kemudian kliennya meminta ganti rugi materiil senilai Rp 300 juta lantaran tak dapat membeli dua buah mobil Esemka.

    “Atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil Esemka pikap itu satunya Rp 150 juta. Karena dia ingin membeli 2 mobil makanya jadi Rp 300 juta rupiah,” sambungnya.

    Majelis Hakim PN Solo diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.

    “Terhadap PT Solo Manufaktur Kreasi, penggugat meletakkan sita jaminan agar si tergugat memenuhi prestasinya apabila gugatan itu dikabulkan,” imbuhnya.

    Sigit menambahkan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli dua mobil Esemka.

    Bahkan, Aufaa sempat mendatangi gudang Esemka pada tahun 2021 silam.

    “Memang sudah menabung dan sudah survei juga ke Sambi untuk melihat gudang mobilnya serta ketemu marketingnya,” ungkap Sigit.

    “Kurang lebih tahun 2021 setelah covid mulai survei. Waktu itu tidak bisa masuk ke dalam, hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol marketingnya terkait spek mobil,” jelasnya.

    PENGGUGAT JOKOWI – Aufaa Luqman Re A (19) pemuda asal Solo, Jawa Tengah kini menjadi sorotan usai melayangkan gugatan perdata yang ditujukan kepada tiga pihak yakni Joko Widodo (Jokowi), Maruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (8/4/2025). (IST)

     

    Bagaimana Kondisi Pabrik Esemka?

    Berdasarkan pengamatan dari pabrik Esemka yang terletak di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, para karyawan masih lalu lalang.

    Di bagian depan pabrik terdapat showroom yang menampilkan sejumlah produk mobil Esemka termasuk pikap Bima yang dipermasalahkan penggugat.

    Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya menyatakan ada ratusan karyawan yang masih bekerja.

    Satpam juga melarang mengambil gambar situasi pabrik lantaran manajemen tak ada di lokasi.

    “Masih beroperasi seperti biasa,” ucapnya, Rabu (9/4/2025).

    MOBIL ESEMKA – Eks Wali kota Solo, Joko Widodo, menaiki mobil ESEMKA Rajawali kebanggaannya, saat melakukan kunjungan di kantor Warta Kota, Kompas Gramedia, Jakarta, Minggu (26/2/2012). Mobil ESEMKA tersebut akan melalui uji emisi di Serpong, agar secepatnya memasuki pasaran mobil nasional. (TRIBUNNEWS)

    Kepala Desa (Kades) Demangan, Rosyid, mengatakan para karyawan pabrik merupakan warganya.

    “Masih ada karyawan. Kalau karyawan yang ada di situ setahu saya kurang lebih antara 100-150 karyawan. Tapi aktivitas di dalamnya seperti apa, saya juga tidak tahu,” ungkapnya.

    Ia menerangkan pabrik Esemka menempati lahan desa seluas 11 Hektar.

    Lahan tersebut disewa selama 30 tahun dengan biaya Rp 114 juta per tahun.

    “Baru 2 tahun terakhir ini ada kenaikan tarif sewa menjadi Rp 134 juta,” sambungnya.

    Menurutnya, pembayaran sewa tanah tak pernah ada kendala dan keterlambatan. (tribun network/thf/TribunSolo.com)

  • PSI sebut pertemuan Prabowo-Megawati sangat positif untuk bangsa

    PSI sebut pertemuan Prabowo-Megawati sangat positif untuk bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PSI sebut pertemuan Prabowo-Megawati sangat positif untuk bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sangat positif untuk mengatasi masalah bangsa.

    “Sangat positif. Pertemuan tokoh bangsa selalu baik dan bermanfaat. Kita butuh kebersamaan dan kekompakan dalam mengatasi masalah bangsa,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Andy menambahkan, akan bagus juga jika Megawati bersedia bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Jokowi.

    “Jika pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Jokowi terjadi, pasti membuat suasana semakin baik dan kondusif. Masyarakat butuh teladan dari para pemimpin bangsa,” ujar Andy.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menereima Presiden Prabowo Subianto di kediaman di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka bersilaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Dalam pertemuan tersebut Megawati dan Prabowo membahas berbagai persoalan bangsa, salah satunya adalah soal kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Megawati juga berbagi soal pengalamannya dalam pemulihan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • PSI sebut Prabowo sosok berjiwa besar dan tidak antikritik

    PSI sebut Prabowo sosok berjiwa besar dan tidak antikritik

    Jakarta (ANTARA) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang bersedia diwawancarai enam pemimpin redaksi (pemred) media massa dan menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok berjiwa besar yang tidak antikritik.

    “Kita menyaksikan kebesaran jiwa untuk mendengar kritik dan memberikan jawaban yang solid atas pertanyaan para pemred. Pertemuan ini memperlihatkan pemerintah tidak antikritik dan membuka ruang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, ” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Andy menegaskan sesi wawancara tersebut sekaligus membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut pemerintah antikritik, menekan kebebasan berpendapat, bahkan mematikan demokrasi.

    “Anggapan-anggapan tersebut dengan sendirinya terbantahkan dan tidak valid. Jadi, sekali lagi, PSI mengapresiasi Presiden Prabowo dan berharap tradisi baik seperti ini berlanjut,” pungkas Andy.

    Presiden Prabowo Subianto pada Senin (7/4) menggelar sesi wawancara dengan enam pemimpin redaksi serentak ditayangkan.

    Wawancara berlangsung tiga jam di Hambalang. Aneka pertanyaan diajukan dan semua dijawab dengan lugas.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kronologi Pemecatan Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung Jengkel Ultimatum Jajaran

    Kronologi Pemecatan Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung Jengkel Ultimatum Jajaran

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memecat Direktur Teknologi dan Operasional (IT) Bank DKI Amirul Wicaksono, demi membereskan masalah gangguan sistem yang menggelisahkan nasabah.

    Terungkap dalam rapat bersama direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Pramono menindak tegas hingga mengultimatum jajaran bank tersebut.

    “Saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya, segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” ucap Pramono, dilihat dari video rapat yang diunggahnya, di akun instagram pribadinya, @pramonoanungw, Rabu, 9 April 2025.

    Tak hanya itu, Pramono juga meminta Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo segera melaporkan kasus kepada aparat kepolisian. Pasalya, diduga kuat Amirul turut terlibat dalam kasus gangguan layanan Bank DKI sejak 29 Maret lalu tersebut.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin,” ujarnya.

    Kronologi Pemecatan Direktur IT

    Kronologi pemecatan Amirul dimulai ketika mencuat dugaan serangan siber Bank DKI. Demikian pernyataan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana.

    Justin mengungkapkan, ia menerima aduan mengenai gangguan layanan Bank DKI sejak 29 Maret 2025, ketika nasabah kesulitan transfer antarbank.

    Gangguan ini terus berlanjut sehingga nasabah terpaksa menarik uang melalui ATM atau kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual. Justin lalu meminta pimpinan Bank DKI untuk mengambil langkah jelas.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya, via pernyataan tertulis, Kamis, 3 April 2025 pekan lalu.

    Justin menjelaskan, pihaknya belum memiliki kesempatan untuk menyelidiki aduan tersebut lebih lanjut, namun ia meminta Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada aparat penegak hukum jika hal itu terbukti terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin menyatakan bahwa Bank DKI seharusnya tidak menghadapi serangan siber sendirian, karena ada berbagai lembaga yang siap membantu, seperti Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan, untuk mengungkap dan menindak pihak-pihak yang terlibat.

    Ia juga mengingatkan pimpinan Bank DKI akan pentingnya menjaga kepercayaan nasabah, yang merupakan kunci keberhasilan dan kelangsungan bisnis perbankan.

    Justin mengutip data tahun 2023, yang menunjukkan bahwa 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI.

    Ia khawatir, jika gangguan yang dialami nasabah tidak segera ditangani, hal tersebut bisa menurunkan kepercayaan nasabah dan berisiko memicu bank rush, di mana nasabah menarik uang mereka secara bersamaan, yang bisa merugikan Bank DKI.

    Setelahnya, DKI 1, Pramono Anung langsung memberhentikan Direktur IT bersangkutan, dan meminta seluruh jajarannya supaya tak ikut campur dalam kasus ini. Pramono bahkan mengaku tak segan bertindak tegas bagi siapa saja yang intervensi.

    “Enggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan,” tuturnya.

    ”Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata dia lagi.

    Politikus senior PDIP ini mengingatkan direksi Bank DKI agar kasus serupa tidak terulang, sambil mendorong bank membuka saham terbuka untuk publik atau initial public offering (IPO).

    “(Gangguan layanan) ini yang terakhir, enggak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI ini IPO, enggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimal enam bulan,” tutur Pramono. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Diwawancarai 7 Jurnalis, PSI: Perlihatkan Pemerintah Tidak Antikritik

    Prabowo Diwawancarai 7 Jurnalis, PSI: Perlihatkan Pemerintah Tidak Antikritik

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto diwawancarai tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Foto/Instagram Prabowo

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diwawancarai tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Senin kemarin, wawancara Presiden Prabowo dengan para jurnalis itu serentak ditayangkan.

    Wawancara berlangsung tiga jam. Aneka pertanyaan diajukan dan semua dijawab dengan bernas.

    Menanggapi hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi Presiden Prabowo yang bersedia diwawancarai tujuh jurnalis senior. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak antikritik.

    “Kita menyaksikan kebesaran jiwa untuk mendengar kritik dan memberikan jawaban yang solid atas pertanyaan para pemred. Pertemuan ini memperlihatkan pemerintah tidak antikritik dan membuka ruang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, ” kata Andy Budiman, Selasa (8/4/2025).

    Dia pun menggarisbawahi, sesi wawancara tersebut sekaligus membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut pemerintah antikritik, menekan kebebasan berpendapat, bahkan mematikan demokrasi.

    “Anggapan-anggapan tersebut dengan sendirinya terbantahkan dan tidak valid. Jadi, sekali lagi, PSI mengapresiasi Presiden Prabowo dan berharap tradisi baik seperti ini berlanjut,” pungkasnya.

    (rca)