Xcloud.id

partai: PSI

  • Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah politik mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Gerakan ini diperkuat dengan dukungan lebih dari 300 purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan eks Panglima ABRI. Pernyataan sikap mereka memicu perdebatan nasional soal batas antara hak berpendapat dan potensi intervensi terhadap demokrasi konstitusional.

    Siapa di Balik Gerakan Ini?

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang tidak menunjuk satu sosok sebagai ketua umum secara resmi, namun beberapa tokoh senior militer menjadi ujung tombaknya. Nama-nama seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan tampil dominan dalam berbagai forum publik.

    Tanda tangan Try Sutrisno tercantum dalam kolom “mengetahui” pada dokumen pernyataan tersebut, yang menambah bobot moral dan simbolis dari seruan pencopotan Gibran. Menurut informasi yang beredar, Try juga menyampaikan wasiat dan catatan pribadi kepada Presiden Prabowo, sebagai penegasan sikapnya atas situasi politik yang sedang berlangsung.

    Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

    Pernyataan Forum yang dibacakan dalam acara Silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 April 2025, memuat delapan poin tuntutan:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), dengan pengecualian pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan. Pengusiran tenaga kerja asing Cina, dan pengembalian mereka ke negara asal. Penertiban pengelolaan tambang, agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Re-shuffle menteri yang diduga melakukan korupsi dan pejabat yang masih berafiliasi dengan Presiden RI ke-7 (Joko Widodo). Mengembalikan Polri ke fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri. Mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran, karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Tuntutan Pencopotan Gibran: Proses Inkonstitusional?

    Salah satu poin paling mencolok adalah permintaan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum mengklaim bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah melanggar hukum acara dan konstitusi. Karena itu, proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap tidak sah.

    Pernyataan ini dibacakan langsung oleh pakar hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube-nya. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini tidak sekadar kritik, tetapi bentuk peringatan keras terhadap jalannya demokrasi yang dinilai sudah menyimpang.

    PSI dan Golkar Menolak Keras

    Langkah Forum ini menuai kritik tajam, terutama dari kalangan partai politik. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menilai desakan mengganti wapres lewat tekanan politik merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Menekan MPR untuk mengganti Wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” ucap Andy.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa tidak ada dasar konstitusional untuk melengserkan Gibran.

    “Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum,” tutur Sarmuji.

    Dia juga mengingatkan bahwa para sesepuh TNI seharusnya memahami koridor hukum, sehingga pernyataan mereka tidak menimbulkan konflik konstitusional.

    Isu Mafia dan Ketegangan dengan Kabinet

    Menariknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkap bahwa dirinya pernah ditegur oleh Wapres Gibran karena menutup perusahaan yang diduga dikuasai mafia beras. Ia menegaskan, penutupan dilakukan karena perusahaan tersebut melanggar regulasi.

    “Yang penting kami sudah tutup, karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini,” ujar Amran.

    Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam ketegangan politik, menunjukkan bahwa isu mafia dan kepentingan bisnis besar menjadi latar belakang yang juga dipersoalkan Forum Purnawirawan.

    Said Didu Dukung Pemakzulan

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyuarakan dukungan terhadap upaya pemakzulan Wapres Gibran. Ia bahkan secara terbuka mengunggah pernyataan dukungan melalui akun X @msaid_didu.

    “Dukung pemakzulan Gibran,” katanya pada 22 April 2025.

    Said Didu menilai restu Try Sutrisno terhadap gerakan ini merupakan momentum moral yang tak bisa diabaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Purnawirawan TNI Harusnya Menghormati Pilihan Rakyat

    Purnawirawan TNI Harusnya Menghormati Pilihan Rakyat

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menolak tuntutan pergantian Wakil Presiden hasil Pemilu 2024, yang disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI. PSI menilai tuntutan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menyampaikan bahwa mandat rakyat yang diberikan melalui pemilihan umum harus dihormati hingga masa jabatan berakhir.

    “Lebih dari 96 juta rakyat telah memilih pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Tuntutan untuk mengganti Wakil Presiden jelas mengabaikan kedaulatan rakyat,” ujar Andy dalam pernyataannya, Minggu (20/4).

    Menurutnya, desakan kepada MPR untuk mencopot Presiden atau Wakil Presiden tanpa dasar hukum yang kuat akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ke depan.

    “Siapa pun tidak boleh menekan MPR hanya karena alasan suka atau tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mencopot Presiden atau Wakil Presiden seperti pada masa Orde Baru,” tegasnya.

    PSI juga menilai bahwa tuntutan tersebut hanya menciptakan kegaduhan politik yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Andy mengajak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan politik melalui mekanisme demokrasi yang telah disepakati.

    “Purnawirawan TNI seharusnya menjadi teladan dengan menghormati hasil pilihan rakyat, bukan melakukan manuver politik jangka pendek,” tutupnya.

  • Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pikiran sempit.

    Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang menekankan bahwa pertemuan itu terjadi lantaran memaknai suasana Idulfitri 1446 Hijriah atau bulan syawal yang erat dengan silaturahmi Lebaran.

    “Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi IdulFitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran  sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” katanya melalui rilisnya, Jumat (18/4/2025).

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi. Ia menyebut soal matahari kembar.

    Agus menambahkan para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

    Dia menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir. 

    “Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

  • Bantah PSI, Bank DKI Tegaskan Penerima KJP Tetap Bisa Transaksi lewat Mesin EDC

    Bantah PSI, Bank DKI Tegaskan Penerima KJP Tetap Bisa Transaksi lewat Mesin EDC

    JAKARTA – Direktur Utama PT Bank DKI Agus H. Widodo membantah pernyataan Partai Solidaritas Indonesia PSI yang menyebut para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang tak bisa menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk keperluan pendidikan.

    Menurut Agus, pengguna KJP Plus tetap bisa melakukan transaksi menggunakan mesin electronic data capture (EDC) milik Bank DKI. Mengingat, transaksi pencairan dana KJP dilakukan dalam sistem perbankan internal Bank DKI, sehingga tidak terdampak gangguan layanan transaksi antarbank.

    “Nah, bansos itu kan bukan dana keluar ke bank lain, istilahnya on us. Jadi karena ada di kita juga, itu bisa, tidak ada gangguan. KJP segala macam bisa dicairkan” kata Agus dalam keterangannya, Jumat, 18 April.

    Pemegang KJP Plus, lanjut Agus, bisa bertransaksi langsung di toko mitra melalui EDC Bank DKI. Layanan ini memungkinkan pembelian kebutuhan harian dan pendidikan tanpa perlu menarik tunai.

    “Bank DKI menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan aman, tepat, dan transparan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, penerima KJP dapat melakukan penarikan tunai sebesar Rp100.000 di ATM Bank DKI. Bila melalui EDC Bank DKI, penerima dapat mengecek saldo dan melakukan transaksi pembelanjaan untuk subsidi pangan dan keperluan sekolah.

    Adapun daftar toko mitra yang menerima transaksi EDC Bank DKI dapat diakses melalui tautan bit.ly/merchant-kjp.

    Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Elva Farhi Qolbina menyebut para penerima KJP Plus yang tidak dapat membeli barang-barang kebutuhan pendidikannya dengan menggunakan Bank DKI.

    “Kami menerima berita kalau ada banyak sekali warga Jakarta penerima KJP Plus yang kesulitan membeli barang-barang keperluan untuk pendidikan anak-anaknya menggunakan layanan Bank DKI,” ungkap Elva.

    Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini sejak tanggal 8 April 2025.

    “Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja-belanja keperluannya dengan menggunakan bank tersebut. Sementara itu, dari pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini,” ungkap Elva.

  • PSI: Kedatangan Sejumlah Menteri ke Rumah Jokowi di Solo Bagian Silaturahmi Idul Fitri – Halaman all

    PSI: Kedatangan Sejumlah Menteri ke Rumah Jokowi di Solo Bagian Silaturahmi Idul Fitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. 

    Sikap tersebut dinilai sebagai pikiran sempit.

    “Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” kata Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang, Jumat(19/4/2025).

    Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi.

    Ia menyebut soal matahari kembar.

    Agus menambahkan, para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

    Dirinya menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir.

    “Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

    Daftar Tokoh yang Temui Jokowi saat Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rabu (9/4/2025) siang.

    Sebelumnya, tokoh elit Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Selain itu ada Mantan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut mendatangi rumah Jokowi pada Senin (31/3/2025) siang atau hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Keduanya bertemu selama lebih dari satu jam, sampai pukul 12.40 WIB.

    Pada kesempatan tersebut, Luhut dan Jokowi membicarakan sejumlah hal, termasuk mengenai kondisi pemerintahan kekinian.

    Setelah pertemuan, Luhut mengaku, mendapatkan pesan khusus, yakni permintaan Jokowi agar selalu memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai perekonomian.

    Luhut menerangkan, sosok Prabowo merupakan Presiden RI yang tidak alergi menerima masukan termasuk dari dirinya.

    “Ya juga beliau minta karena saya ketua dewan ekonomi, beliau juga mengingatkan ‘Pak Luhut juga ya memberi masukan’.”

    “Saya bilang ya pak Presiden Prabowo kalau kami laporan, dewan ekonomi, beliau minta masukan yang detail dan saya lihat beliau memperhatikan mengenai itu,” ungkap Luhut.

    Selanjutnya, ada Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno. 

    Pratikno datang ke kediaman Jokowi pada Senin sore.

    Pratikno mengatakan, ia menyempatkan diri mampir ke Solo karena sejalan dengan arah mudik dirinya ke kampung halaman di Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim).

    “Saya ini kan dari Jakarta, tadi mau ke Bojonegoro sowan Ibu saya.”

    “Yang paling dekat kan lewat Solo. Cuma karena nggak ada tiket (pesawat) di Solo (dari Jakarta), jadi lewatnya Semarang. Jadi ke Semarang terus harus lewat Solo baru kemudian ke Bojonegoro. Kampung halaman,” ungkap Pratikno usai keluar dari kediaman Jokowi.

    TEMUI JOKOWI – Menteri Koordinator PMK Pratikno bersilaturahmi dengan menemui Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Senin (31/3/2025) sore. Pratikno datang sendirian ke kediaman Jokowi yang berada Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo. (TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)

    Dalam pertemuan singkat 30 menit ini, Pratikno mengatakan, hanya berbincang seputar kehidupan pribadi, termasuk menceritakan putri-putrinya.

    Pratikno menjelaskan bahwa dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran kali ini, baik dirinya maupun Jokowi tak menyinggung terkait kondisi pemerintahan saat ini.

    “Nggaklah, kok pening-pening (pusing-pusing) wong Idul Fitri kok, cuma urusan keluarga,” urainya.

    “Pak Jokowi kan jadi saksi pernikahan tiga putri saya, jadi (ngobrol) oh iya yang nomor satu itu sudah punya anak berapa. Nomor dua, nomor tiga. Ya begitu ajalah berkepanjangan (ngobrolnya),” jelas Pratikno.

    Setelah itu, giliran putra semata wayang Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo yang bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo.

    Masih mengutip Tribun Solo, Didit Prabowo datang ditemani sejumlah ajudan dan pengawal ke kediaman Jokowi.

    Kedatangannya di kediaman Jokowi diketahui sekitar pukul 15.36 WIB. Ia mengenakan setelan batik berwarna biru dan celana hitam serta memakai peci berwarna hitam.

    Didit juga sempat menyapa awak media yang sedari tadi telah menunggu di depan kediaman Jokowi.

    Sembari berjalan menuju kediaman Jokowi, Didit Prabowo tak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri kepada awak media.

    “Minal aidin walfaidzin, sugeng riyadi teman-teman,” ungkap Didit.

    Selain itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terlihat bersilaturahmi ke rumah Jokowi.

    Ahmad Luthfi tiba di kediaman Jokowi sekitar siang hari. Keduanya hanya bertemu selama kurang lebih 30 menit.

    Dalam pertemuan itu, mantan Kapolda Jateng mengatakan, tujuan utama kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi.

    “Hanya silaturahmi, terus tanya situasi Jawa Tengah. Kita sudah bersama-sama dengan bupati/wali kota Jawa Tengah,” ungkap Ahmad Luthfi kepada awak media.

    Ahmad Luthfi juga mengaku, mendapatkan masukan berharga dari Jokowi mengenai kinerjanya sebagai pejabat publik. (*)

  • KI DKI gelar sidang permohonan penyelesaian sengketa informasi

    KI DKI gelar sidang permohonan penyelesaian sengketa informasi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan agenda pelayanan publiknya dengan menggelar Sidang Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

    Sidang digelar secara maraton setiap hari Selasa dan Rabu, dengan total delapan register perkara yang ditangani bertempat di Gedung Graha Mental Spiritual.

    Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho menyampaikan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, bahwa kegiatan ini merupakan komitmen KI DKI dalam menegakkan hak publik atas informasi, khususnya pasca periode libur nasional.

    “Kami memastikan proses penyelesaian sengketa informasi tetap berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan informasi adalah bagian dari hak asasi yang dijamin undang-undang,” kata Agus.

    Sidang dipimpin oleh lima Komisioner KI DKI Jakarta, yaitu Harry Ara Hutabarat (Ketua), Luqman Hakim Arifin (Wakil Ketua) dan Agus Wijayanto Nugroho (Ketua Bidang PSI).

    Selain itu, Aang Muhdi Gozali (Ketua Bidang Kelembagaan) dan Ferid Nugroho (Ketua Bidang ESA). Agenda sidang meliputi pemeriksaan posisi hukum (legal standing) agenda pembuktian hingga pembacaan putusan.

    Agus juga menjelaskan bahwa dari delapan register yang disidangkan, lima di antaranya merupakan permohonan baru dari perseorangan dan tiga register lainnya adalah lanjutan dari sengketa sebelumnya.

    Sidang kali ini didominasi oleh pemohon perorangan yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek informasi. “Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik semakin meningkat,” katanya.

    Dalam agenda pembuktian, para pemohon diminta untuk memperlihatkan bukti-bukti kepada majelis yang juga dapat disaksikan langsung oleh pihak termohon.

    Sementara itu, termohon juga diberikan kesempatan menyampaikan keterangan dan menyerahkan dokumen pendukung di hadapan majelis komisioner.

    Atas dasar hasil pembuktian nantinya, Majelis Komisioner memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, yaitu agenda pembacaan putusan. Para pihak diharapkan hadir pada sidang tersebut.

    Satu register diajukan oleh perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ), sementara tujuh lainnya diajukan oleh pemohon perorangan.

    Melalui sidang ini, KI DKI Jakarta kembali menegaskan perannya sebagai lembaga independen yang menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah ibu kota.

    “Dengan pendekatan transparan dan prosedural, diharapkan sengketa informasi dapat diselesaikan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” katanya.

    Adapun para termohon dalam register sengketa informasi kali ini meliputi:

    1. Kelurahan Kelapa Dua Wetan

    2. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

    3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati

    4. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur

    5. Kelurahan Tanjung Priok

    6. DPRD Provinsi DKI Jakarta

    7. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bossman Mardigu dan Helmy Yahya Diangkat Jadi Komisaris

    Bossman Mardigu dan Helmy Yahya Diangkat Jadi Komisaris

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) resmi menetapkan susunan baru komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 yang digelar pada Rabu, 16 April 2025.

    RUPS ini menghasilkan keputusan penting, termasuk pengangkatan dua tokoh publik kenamaan, yakni Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu sebagai Komisaris Utama Independen dan Helmy Yahya sebagai Komisaris Independen.

    RUPS digelar di kantor pusat Bank BJB di Jalan Naripan, Kota Bandung, dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, serta 27 kepala daerah dan pemegang saham lainnya.

    Rapat ini juga sekaligus menandai dimulainya restrukturisasi besar-besaran di tubuh Bank BJB dengan perampingan jabatan serta penekanan pada profesionalisme.

    Penunjukan Tokoh Profesional, Bukan Politik

    Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemilihan jajaran komisaris dan direksi baru dilakukan murni atas dasar profesionalisme. Dia bahkan mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Mardigu maupun Helmy Yahya sebelumnya, dan hanya berkomunikasi via telepon ketika keduanya tengah berada di Eropa.

    “Saya tidak pernah bertemu, tidak pernah ngobrol bisnis dengan mereka. Saya hanya membaca pengalaman mereka, kredibilitas, dan sejauh mana mereka dipercaya publik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyebut alasan penunjukan Bossman Mardigu dan Helmy Yahya adalah karena keduanya memiliki pemahaman mendalam di bidang ekonomi dan keuangan serta punya integritas tinggi yang dipercaya publik.

    Daftar Lengkap Komisaris dan Direksi Bank BJB

    Berikut adalah susunan lengkap komisaris dan direksi Bank BJB yang ditetapkan dalam RUPS 16 April 2025:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama Independen: Mardigu Wowiek Prasantyo Komisaris: Herman Suryatman Komisaris: Rudie Kusmayadi Komisaris: Tomsi Tohir Komisaris Independen: Helmy Yahya Komisaris Independen: Novian Herodwijanto

    Direksi

    Direktur Utama: Yusuf Saadudin Direktur Kepatuhan: Joko Hartono Kalisman Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini Direktur Operasional dan Teknologi Informasi: Ayi Subarna Direktur Keuangan: Hana Dartiwan RUPS Penuh Catatan Kritis dan Restrukturisasi

    Menurut Dedi Mulyadi, RUPS kali ini merupakan salah satu yang paling kritis. Banyak catatan dan evaluasi disampaikan langsung oleh pemegang saham mayoritas, terutama terkait kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan dan personalia.

    “Hari ini sudah diputuskan, hanya enam jabatan direktur utama dan lima direktur serta enam komisaris. Ini efisiensi yang berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan,” ujarnya.

    Efisiensi ini diyakini akan menjadi modal penting untuk memperkuat struktur perbankan dan menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi regional dan nasional.

    Helmy Yahya dan Bossman Mardigu: Siapa Mereka?

    Helmy Yahya, selain dikenal sebagai presenter dan produser legendaris di dunia hiburan, juga memiliki latar belakang kuat dalam manajemen bisnis. Dia pernah memimpin TVRI dan dikenal dengan sentuhan inovatif dalam tata kelola organisasi publik.

    Meski sempat aktif dalam politik melalui PSI, ia kini ditunjuk sebagai komisaris independen Bank BJB dengan peran strategis yang bebas dari afiliasi politik.

    Sementara itu, Mardigu Wowiek Prasantyo, atau lebih dikenal sebagai Bossman Mardigu, adalah pengusaha dan ekonom yang aktif menyuarakan berbagai ide reformasi ekonomi. Dia dikenal luas sebagai tokoh publik dengan pemikiran tajam seputar ekonomi digital, blockchain, dan kebijakan moneter alternatif.

    Pengangkatannya sebagai Komisaris Utama Independen menandai pendekatan baru Bank BJB dalam merespons tantangan ekonomi masa depan.

    Penyesuaian Jabatan dan Efisiensi untuk Kinerja Lebih Baik

    Dengan susunan baru ini, Bank BJB berharap dapat mempercepat transformasi kelembagaan dan menciptakan efisiensi struktural demi memperkuat daya saing di tengah kompetisi perbankan nasional.

    Efisiensi struktur yang dilakukan akan mengurangi biaya operasional, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi sumber tambahan modal dan memperkuat kinerja keuangan bank.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Klaim Ijazah Jokowi di UGM Hilang Diragukan, Praktisi Hukum: Kok Baru Sekarang Disampaikan

    Klaim Ijazah Jokowi di UGM Hilang Diragukan, Praktisi Hukum: Kok Baru Sekarang Disampaikan

    GELORA.CO – Klaim ijazah Mantan Presiden RI Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM) hilang sangat diragukan kebenarannya di tengah ramai isu ijazah palsu.

    Sebelumnya Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof Markus Priyo Gunarto di sebuah kesempatan menyebut ijazah Joko Widodo di UGM telah hilang di arsip.

    Tadinya ijazah itu pernah ada, namun sekaranag tidak ada di tempat resmi arsip.  

    Praktisi hukum, Rizal Fadillah menanggapi ijazah Jokowi yang hilang menyebut, soal hilang harus ada prosedur, lapor polisi dan lain-lain.

    “Tidak bisa dibuat ijazah kembali, kan paling keterangan kelulusan dan sebagainya, mekanisme itu ada,” kata mantan pengacara Eggy Sujana cs ini di Podcast Youtube Refly Harun, Senin, 14 April 2025.

    Ia sangat meragukan adanya klaim ijazah hilang, karena sebelumnya tidak pernah disampaikan.

    “Sekarang, sementara seolah-olah ada selama ini tidak pernah dibantah, baru muncul Markus ini,” ujarnya.

    Selain Markus, ada kader PSI yang mengunggah ijazah Jokowi yang diklaimn asli.

    Namun setelah dianlisis Roy Suryo, pakar telemtika, itu ternyata editan semua.

    Justru ini akan membuat banyak pihak senang, karena muncul ijazah asli Jokowi.

    “Sekarang lebih enak kajian scientifict, asli atau hilang Ijazah Jokowi ya?,”

    Menurutnya, jika hilang hal ini tidak mungkin karena dari Jokowinya  tidak prnah menyatakan hilang.

    Opsi, kedua, Joko Widodo tidak tamat, untuk keperluan-keperluan kepentingannya,.

    “Ini baru dugaan. Proses pembuktian, dibuktikan saja. dimulai dari dugaan,” ujarnya.

    Dalam kasus ini, sudah pernahada yang  menggungat ini secara perdata ke pengadilan di Jakarta Pusat, namun pengadilan tidak menerima laporan.

    Pada putusan sela, gugatan ini tidak bisa diteruskan dengan alasan bukan kewenangan pengadilan.  

    Pihaknya juga sudah melaporkan ke Bareskrim Polri, lewat aduan masyarakat.

    Bahkan, saat ini laporan tersebut terus dilengkapi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    “Kita mau adukan ke Bareskrim, kita lebih berani, tapi kita belum pernah di-BAP. Agar semua bisa jalan, agar perburuan mendapatkan hasil,” ujarnya.

    Rizal menegaskan, bahwa selama in belum ada pembuktian keaslian ijzah Jokowi.

    Pengaduannya di pengadilan tidak diterima, bukan ditolak, jadi bisa mengajukan gugatan lagi.

    “Kalau ditolak, sudah ada pembuktian. Kita tidak diterima, jadi bisa diajukan gugatan lagi,” pungkasnya.

    Ahli digitan forensik Rismon Sianipar menyebut pihaknya sudah mendapat foto asli dari skripsi Jokowi yang didapat dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM.

    Dalam skripsi itu dosen penguji kosong.

    Seharusnya ada nama dosen penguji dan tanda tangannya seperti skripsi pada umumnya.

    “Kalau skripsinya palsu, berarti ijazahnya juga palsu. Saya sudah mendpat skripsinya langsung dari penjaga perpustakaan,” ungkapnya.

    Isu ijazah palsu ini semakin memanas. Para alumni UGM dan kelompok yang mempertanyakan keaslian ijazah mantan Presiden RI ini akan mendatangi kampus pada 15 April 2025.

    Informasi yang diterima Rismon, pihak kampus hanya membatasi maksimal 5 orang yang ingin mengklarifikasi kebenaran ijazah dengan durasi waktu satu jam dimulai pukul 08.00 WIB. ***

  • 6 Komponen Mobil yang Perlu Dicek Setelah Dipakai Mudik

    6 Komponen Mobil yang Perlu Dicek Setelah Dipakai Mudik

    Jakarta –

    Mobil perlu diperiksa sebelum dan setelah digunakan untuk mudik. Menempuh jarak ratusan hingga ribuan kilometer, mesin mobil bekerja lebih keras. Oleh karena itu, perlu pengecekan ekstra untuk menjaga performa dan keamanan mobil sebelum mengalami kerusakan atau keausan lebih lanjut.

    Dijelaskan oleh jaringan dealer Hyundai Gowa, berikut 6 komponen mobil yang perlu dicek setelah digunakan untuk mudik:

    1. Oli

    Lakukan pengecekan oli pada mesin mobil. Saat melakukan pemeriksaan melalui dipstick, pastikan mobil berada di permukaan yang rata. Mesin bekerja paling efisien jika oli terisi di level ‘Max’, jangan sampai berada di bawah level ‘Min’.

    2. Rem

    Setelah perjalanan jauh, wajib untuk periksa sistem rem agar tetap aman berkendara. Anda perlu memeriksa minyak rem, sebab minyak rem yang kotor akan berpengaruh ke kinerja rem. Selain itu, cek kondisi kampas rem untuk menghindari rem blong dan kecelakaan.

    3. Wiper

    Selain oli, cairan wiper juga tidak kalah penting untuk diperiksa. Pastikan botol cairan wiper terisi penuh dengan komposisi campuran pencuci kaca yang tepat. Anda juga perlu memastikan kondisi bilah-bilah wiper untuk menghindari adanya keretakan saat berada di jalan.

    4. Tekanan Ban

    Kebutuhan tekanan ban depan dan belakang bisa berbeda, pengendara perlu mengetahui ‘pound per inci persegi’ (PSI) tekanan ban yang bisa dilihat di bagian pintu pengemudi bagian bawah atau panduan pemilik.

    Pasang pengukur tekanan di batang katup ban yang sudah dilepas, tekan dengan keras sehingga desis menghilang dan terlihat hasil pengukurannya. Dengan pengukur standar, tekanan udara akan mendorong bilah kecil dari bagian bawah pengukur. Untuk pengukur digital, hasil pengukuran akan ditampilkan di layar.

    5. Tapak Ban

    Untuk pemeriksaan kedalaman tapak ban, bisa dengan cara sisipkan koin ke dalam salah satu lekukan melingkar utama ban. Jika tapak ban kurang dari 3 mm, maka itu sudah waktunya mengganti ban agar tetap aman di jalan.

    6. Aki

    Aki atau battery adalah sumber utama kelistrikan mobil. Jaga supaya tegangan aki terisi hingga 12 volt, sesuai tegangan yang ideal. Jika berada di bawah level ini, kinerja dan masa pakainya akan menurun. Ambil voltmeter dan hubungkan kabel positif (merah) ke terminal positif aki dan kabel negatif (hitam) ke terminal negatif. Tahan selama beberapa detik dan tunggu hingga voltmeter menampilkan hasil. Jangan sampai aki mobil bermasalah, yang mengakibatkan mesin tidak bisa dihidupkan.

    Setelah pengecekan di rumah, tentu jangan lupa tetap lakukan servis berkala untuk mobil Anda. Pelanggan bisa langsung datang ke bengkel resmi atau bengkel-bengkel umum langganan.

    (lua/din)

  • Jokowi Digugat ke Pengadilan Negeri Solo Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu

    Jokowi Digugat ke Pengadilan Negeri Solo Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu

    GELORA.CO –  Ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) resmi digugat di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah pada Senin (14/4/2025). Diketahui seorang advokat asal Solo bernama Muhammad Taufiq resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut.

    Koordinator Tim Hukum Andhika Dian Prasetyo menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik.

    “Sampai hari ini Pak Jokowi belum pernah menunjukkan ijazahnya itu di hadapan masyarakat secara jelas. Pengacaranya atau siapa yang ditunjuk beliau. Ketika mereka menunjukkan itu dengan surat kuasa itu sah. Tapi kalau ijazahnya sampai hari ini kan nggak ada. Harapannya ditunjukkan biar jelas,” ungkapnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Solo.

    Menurutnya, ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh Universitas Gajah Mada (UGM). Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni Politisi PSI Dian Sandi Utama.

    Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron. Mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi.

    “Kami duga palsu. Ada beberapa yang kami sinyalir aneh. Tidak masuk akal. Misalnya seperti yang kami kutip dalam video youtube Kementerian Sekretariat Negara. Waktu itu berkunjung ke UGM. Pembimbing Pak Kasmujo. Sedangkan dalam surat lembar pengesahan Prof. Achmad Sumitro. Yang paling fatal ada ketidaksesuaian ijazah dan lembar pengesahan dari website UGM. Lembar pengesahan 14 November 1985. Tetapi ijazah yang beredar tanggal 5 November 1985. Apa ya wajar ijazah lebih dulu muncul daripada lembar pengesahan skripsi,” terangnya.

    Ia juga menepis tudingan bahwa pengajuan gugatan ini telah kalah dan tidak terbukti. Menurutnya, keabsahan ijazah Jokowi belum benar-benar diuji di pengadilan. Gugatan yang dilayangkan Eggi Sudjana ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 April 2024 lalu.

    “Tidak ada yang mengatakan menang atau kalah. Tetapi di situ dinyatakan NO. Yang artinya pengadilan merasa tidak berhak mengadili perkara tersebut. Jadi belum masuk substansi,” jelasnya.