Xcloud.id

partai: PSI

  • Ade Armando Tegaskan Gibran Wapres Terbaik Sepanjang Sejarah, Netizen Colek Megawati hingga Jusuf Kalla

    Ade Armando Tegaskan Gibran Wapres Terbaik Sepanjang Sejarah, Netizen Colek Megawati hingga Jusuf Kalla

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka layak dinobatkan sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Hal itu ia sampaikan dalam siniar Gaspol Kompas pada Rabu (21/5/2025).

    Ade Armando menegaskan, melenggangnya Gibran sebagai wakil presiden jangan melulu dilihat dari perspektif bahwa ia adalah putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melainkan, karena keberadaan dan performa Gibran yang membantu Prabowo menaikkan suaranya di Pemilihan Presiden 2024 lalu.

    “Diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anaknya Jokowi sebagai (politik) dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievements (pencapaian) dia selama ini. Performance dia, menurut saya, mungkin the best wakil presiden dalam sejarah kita,” papar Ade Armando dilansir pada Sabtu (24/5/2025).

    Pernyataan Ade ini kemudian menuai respons beragam di media sosial. Tak sedikit yang sinis hingga menghujatnya kemudian membandingkan Gibran dengan para wapres terdahulu.

    “Berarti Ade Armando mengatakan Gibran lebih baik dari Bung Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Megawati s.d Jusuf Kalla dan KH. Ma’ruf Amin,” celetuk netizen di X.

    “Ternyata wapres-wapres terdahulu seperti Mohammad Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan BJ.Habibie tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan GIBRAN RAKABUMING RAKA, semua lewat. Menurut Ade Armando pokoknya Gibran is the best,” sahut yang lainnya.

  • Chusnul Sindir Jokowi dan PSI: Bersaing Jadi Ketum Partai 2 Persen?

    Chusnul Sindir Jokowi dan PSI: Bersaing Jadi Ketum Partai 2 Persen?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Jokowi Widodo yang muncul sebagai calon Ketua Umum PSI mendapatkan banyak sorotan.

    Salah satunya datang dari pegiat media sosial, Chusnul Chotimah yang menyoroti pesaingan ayah dan anak sebagai calon Ketum.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah bahkan membanding PSI dan PDIP yang kabar kembali memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua.

    “Untuk jadi ketum partai kecil aja harus bersaing dgn anaknya dan kader PSI.😂,” tulisnya dikutip Selasa (20/5/2025).

    “Lihat itu ibu Mega, info terbaru dari pak Bambang Pacul, kader solid kembali pilih ibu Mega,” sebutnya.

    Dari kabar ini juga, Chusnul menyebut pamor dari Jokowi terbilang kalah jauh dengan yang dimiliki oleh Megawati.

    “Lihat berita ini bukti pamor Jokowi kalah jauh dari ibu Mega, bahkan kalah juga dari anaknya Kaesang yg bisa jadi ketua umum hny dua hari jadi kader dan tanpa bersaing,” tuturnya.

    Ia pun berandai seandainya Jokowi ternyata benar dari Ketua, salah satunya adalah lakukan demokrasi.

    “Nanti pasti ada yg bilang PSI itu sedang lakukan demokrasi,” ungkapnya.

    “Itu cuma drama sayang, Kaesang sblmnya bisa jadi ketum tnp seperti itu, lalu knp Jokowi ga bisa?
    Krn semuanya cuma drama.
    Betul tdk?😊,” jelasnya.

    Dan adapun untuk calon lawan dari Jokowi selain Kaesang Pangarep, ada Agus Herlambang hingga Isyana

    “Bursa Terbaru Calon Ketum PSI: Jokowi, Kaesang, Agus Herlambang hi ngga Isyana,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Soal tuduhan ijazah Jokowi palsu, Kader PSI datangi Polda Metro Jaya

    Soal tuduhan ijazah Jokowi palsu, Kader PSI datangi Polda Metro Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus tuduhan ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) palsu.

    “Jadi yang saya terima itu undangan klarifikasi terkait dengan laporan Pak Jokowi. Saya sebagai warga negara yang baik yang taat hukum saya sedang dibutuhkan saat ini keterangannya, saya akan menghadiri,” katanya.

    Saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin, Dian menduga undangan klarifikasi ini berkaitan dengan unggahan ijazah Jokowi di media sosial (medsos) X pada Selasa (1/4).

    “Tapi enggak apa-apa mungkin ini ada pengembangan dari pihak Kepolisian, makannya saya hadir untuk menjelaskan,” katanya.

    Dia juga menjelaskan dirinya akan terbuka dan mempercayakan kepada pihak Kepolisian karena bakal bekerja secara profesional.

    “Hari ini saya terpanggil karena hati nurani, saya akan membuka kebenaran ini, saya sudah melakukan riset dari awal. Saya bukannya memasang badan untuk Pak Jokowi tapi saya sedih Pak Jokowi digitukan oleh mereka,” kata Sandi.

    Saat dikonfirmasi terkait dokumen apa saja yang dibawa, dirinya menjelaskan tidak membawa apapun. “Tidak ada yang saya bawa, tetapi nanti kalau dibutuhkan saya akan siapkan,” kata Sandi.

    Sandi juga menegaskan postingan yang dilakukannya tidak ada arahan dari Ketua Umum PSI dan Jokowi. “Saya bergerak atas nama pribadi. Ini atas inisiatif saya sendiri,” katanya.

    Polda Metro Jaya sudah memeriksa sebanyak 24 saksi terkait laporan Jokowi tentang tuduhan ijazah palsu.

    “Sampai dengan hari ini, setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman diproses penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (15/5).

    Ade Ary menjelaskan laporan Jokowi pada Rabu (30/4) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya berawal adanya sebuah video di media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik.

    “Kronologi perkara yang dilaporkan adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, yakni pelapor selaku korban mengetahui adanya video fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 milik pelapor,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Arief Poyuono Prediksi PSI Menang Pemilu 2029, Gibran Jadi Presiden

    Arief Poyuono Prediksi PSI Menang Pemilu 2029, Gibran Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono punya prediksi terkait PSI dan Pemilu 2029 mendatang.

    Hal ini berkaitan dengan ketenaran yang sampai saat ini masih dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Arief Poyuono menyebut Jokowi masih tetap dicintai dan didambakan oleh rakyat.

    “Nah liat tuh kawan joko Widodo @jokowi tetap di cintai & didambakan oleh rakyat,” tulisnya dikutip Senin (19/5/2025).

    Dari sinilah yang menjadi tolak ukura baginya tentang bagaimana pandanga ke depan.

    Arif menyebut suara PSI bisa saja naik signifikan hingga 25 persen dan jadi pemenangan Pemilu 2029.

    Selain itu, menurutnya ada kesempatan dari putra Jokowi, Gibra Rakabuming Raka menang dan menjadi Presiden.

    “Jadi kalau dia jadi ketum @psi_id maka suara PSI akan naik hingga 25% & jd pemenang di pemilu & pilpres 2029 & @gibran_tweet jd presiden RI ke 9,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dulu Desa Terpencil, Kini Cileng Magetan Jadi Contoh Pengentasan Stunting

    Dulu Desa Terpencil, Kini Cileng Magetan Jadi Contoh Pengentasan Stunting

    Magetan (beritajatim.com) – Desa Cileng di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, berhasil mencuri perhatian publik dengan transformasi luar biasa dari desa terpencil menjadi teladan pembangunan. Terpilihnya Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desa Cileng sebagai wakil Kabupaten Magetan dalam penilaian tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi bukti nyata kemajuan desa ini. Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, mengapresiasi pencapaian tersebut.

    “Desa Cileng dahulu masuk menjadi kategori Desa Terpencil dan Miskin menurut Kemendes PDT dan Transmigrasi, kini sudah maju dengan beberapa torehan prestasi, tingginya angka unmet need kala itu yaitu sebanyak 7,81 persen dijawab oleh desa ini, hingga bisa mencapai capaian partisipasi masyarakat mengikuti program KB. Pada capaian kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) ber-KB meningkat menjadi 72,31 persen serta kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) menurun menjadi 4,31 persen,” ungkap Nizhamul.

    Tidak hanya dalam aspek kependudukan, Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cileng pun mengalami peningkatan signifikan, dari 0,6810 dengan kategori berkembang menjadi 0,7606 dan masuk kategori maju. Salah satu pencapaian paling membanggakan adalah diraihnya penghargaan sebagai desa bebas stunting dalam ajang Stunting Awards 2023, prestasi yang mengangkat nama Magetan di tingkat nasional.

    Dalam Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Desa Cileng bersaing sebagai nominator dalam kategori Penguatan Pengelolaan Kampung KB Kabupaten. Dua desa lainnya yang menjadi pesaing di tingkat provinsi adalah Desa Mangundikaran dari Kabupaten Nganjuk dan Desa Sumberrejo Kulon dari Kabupaten Tulungagung.

    Tim penilai provinsi yang hadir langsung ke Desa Cileng pada Jumat (16/5/25) terdiri dari Ketua Yuni Dwi Tjadikijanto, S.E., serta anggota Dr. Lutfi Agus S., SKM, M.Si, Aninda RoseN, S.Sos, M.Si, Nur Hotimash, S.Sos, M.PSDM, dan Desy Mega Aditia, M.Psi. Mereka menilai penerapan program Quick Win dari BKKBN yang mencakup lima inisiatif strategis, yaitu Taman Asuh Anak (Tamasya), Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan (GATE), Lansia Berdaya, dan AI-Super App. [fiq/beq]

  • Ketua Fraksi PSI DPRD DKI sebut Jokowi masuk bursa Ketum PSI

    Ketua Fraksi PSI DPRD DKI sebut Jokowi masuk bursa Ketum PSI

    kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan setuju dengan masuknya Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PSI.

    “Pak Jokowi yang kerja nyatanya sudah kami rasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta patut menjadi calon Ketua Umum PSI,” kata William dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Wiliam yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Jakarta Barat itu menyatakan Pak Jokowi juga sudah memberikan kontribusi salah satunya menggagas ‘Partai Super Terbuka’ yang menginspirasi PSI menyelenggarakan Pemilihan Raya ini.

    “Oleh karena itu, wajar apabila kader PSI memberikan tempat yang istimewa baginya di sini,” ujarnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa nama Ketum PSI petahana Kaesang Pangarep disebut pada saat yang bersamaan dalam diskusi yang berlangsung di internal partainya.

    “Nama Mas Kaesang juga turut disebut dalam diskusi internal partai kami. Ia juga diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinannya yang sudah baik ini ke depan,” kata dia.

    Komentar tersebut dilontarkan William berkaitan dengan Pemilihan Raya yang akan diselenggarakan menjelang Kongres Nasional PSI pada Juli 2025.

    Menurut dia, pemilihan raya ini diselenggarakan untuk memilih ketua umum sesuai dengan konsep ‘Partai Super Terbuka’ yang pernah dibicarakan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu.

    Menurut William, konsep tersebut menemukan kecocokan dengan kader-kader PSI yang ingin agar pemilihan ketua umum (ketum)-nya diselenggarakan secara langsung, terbuka, dan transparan.

    “Semua kader PSI tanpa terkecuali bisa memilih siapa yang akan menjadi ketumnya nanti. Dalam rangka memudahkan semua anggota untuk menggunakan hak pilihnya, maka kami akan menggunakan aplikasi e-voting yang bisa diakses di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan setelah melalui pertimbangan yang panjang dan matang, Pemilihan Raya ini ternyata sesuai dengan keinginan anggota-anggota PSI untuk mengadakan pemilihan ketua umumnya yang berlangsung secara terbuka, langsung, dan transparan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PSI Usul Pekerja Rumah Ibadah Selain Marbut Gratis Naik TransJ, MRT dan LRT

    PSI Usul Pekerja Rumah Ibadah Selain Marbut Gratis Naik TransJ, MRT dan LRT

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan layanan transportasi massal gratis bagi 15 golongan masyarakat. PSI mengusulkan pekerja rumah ibadah selain marbut juga dimasukkan dalam kategori kebijakan tersebut.

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Francine Widjojo menilai kebijakan Pramono ini telah memperluas cakupan layanan bebas biaya transportasi umum. Adapun layanan bebas biaya ini sebelumnya hanya untuk transportasi TransJakarta.

    “Ketentuan 15 golongan yang mendapatkan bebas biaya untuk naik TransJakarta pernah diatur melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2018. Kebijakan Pak Gubernur Pramono saat ini memperluas cakupan layanannya, semula hanya TransJakarta, sekarang ditambah LRT dan MRT,” ujar Francine kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Francine pun mendorong kategori kelompok masyarakat yang digratiskan dapat diperluas. Dia mengusulkan pekerja rumah ibadah selain marbut, seperti pekerja gereja dan vihara.

    “Ini bentuk kebijakan yang baik karena berpihak kepada transportasi publik. Namun kebijakan saat ini dan sebelumnya belum mengakomodasi penggratisan bagi golongan pekerja di rumah ibadah lain selain marbot, seperti pekerja di rumah ibadah gereja, vihara, pura dan kelenteng yang perlu diakomodir,” ujarnya.

    Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan infrastruktur konektivitas terintegrasi di kawasan Dukuh Atas. Dia juga meresmikan layanan transportasi massal gratis bagi 15 golongan masyarakat.

    “Kita ingin fasilitas yang sudah sangat baik di tempat ini bisa terkoneksi secara penuh. Kalau itu bisa dilakukan, maka tempat ini akan memberikan kemudahan transportasi luar biasa bagi masyarakat,” kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

    Penerima Layanan Gratis dengan kartu Jakcard Combo meliputi golongan-golongan berikut:

    Sementara itu, berikut penerima Layanan Gratis dengan TJ Card:

    1.⁠ ⁠Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia)
    2.⁠ ⁠Penyandang disabilitas
    3.⁠ ⁠Anggota Veteran Republik Indonesia
    4.⁠ ⁠Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera)
    5.⁠ ⁠Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu
    6.⁠ ⁠Pengurus masjid (marbot)
    7.⁠ ⁠Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    8.⁠ ⁠Larva monitor
    9.⁠ ⁠Anggota TNI/Polri.

    (fca/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kabar RMS Gabung PSI, Muhammad Surya: PSI Memang Butuh Sosok Beliau

    Kabar RMS Gabung PSI, Muhammad Surya: PSI Memang Butuh Sosok Beliau

    Ia mengungkapkan, RMS hampir pasti bergabung dan tinggal menanti momen resmi, kemungkinan besar dalam acara besar PSI bulan depan.

    “Tak sengaja, kemarin saya ketemu Ketua PSI Kaesang. Saya menyempatkan menanyakan langsung soal rumor Pak RMS sahabatnya, akan ke PSI. Kaesang cuma menjawab pendek, bahwa RMS sahabatnya dan PSI butuh orang seperti Pak RMS,” ujar Mulawarman.

    Ia menambahkan bahwa RMS saat itu tengah berada bersamanya dalam perjalanan menuju rumah Ahmad Ali, Ketua Harian DPP NasDem periode 2019–2024.

    Soal apakah RMS akan membawa timnya dari NasDem ke PSI, Mulawarman menjawab bahwa RMS tak berniat mengganggu partai yang turut ia besarkan itu. “RMS kemungkinan besarnya membentuk gerbong baru di Sulsel untuk PSI,” tuturnya.

    Terkait siapa sosok yang mungkin menggantikan RMS di posisi Ketua DPW NasDem Sulsel, Mulawarman menyebut sejumlah nama potensial seperti Rudianto Lallo, Andi Rahmatika Dewi, Syaharuddin Alrif, Mizar Roem, hingga Ilhamsyah Azikin.

    Sebelumnya, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin, menyebut kabar tersebut masih sebatas isu yang belum dikonfirmasi langsung oleh RMS.

    RMS, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel dan anggota DPR RI, santer dikabarkan akan mencari kendaraan politik baru usai gelaran Pilkada 2024.

    Hanya saja, Tobo menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan hak pribadi RMS.

    “Jika ada benarnya, itu adalah hak prerogatif Pak RMS,” ujar Tobo kepada awak media, Kamis (8/5/2025).

    “Beliau tentu sudah menganalisa secara matang dan cermat sebelum mengambil keputusan. Kita tidak bisa terlalu jauh ikut campur, karena itu adalah hak pribadi beliau,” tambahnya.

  • RMS Digosipkan Loncat Partai, NasDem Sulsel: Hak Prerogatif Beliau

    RMS Digosipkan Loncat Partai, NasDem Sulsel: Hak Prerogatif Beliau

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Isu mengenai kemungkinan Rusdi Masse Mappasessu (RMS) akan berpindah haluan politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat tanggapan dari internal Partai NasDem Sulsel.

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin, menyebut kabar tersebut masih sebatas isu yang belum dikonfirmasi langsung oleh RMS.

    RMS, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel dan anggota DPR RI, santer dikabarkan akan mencari kendaraan politik baru usai gelaran Pilkada 2024.

    Hanya saja, Tobo menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan hak pribadi RMS.

    “Jika ada benarnya, itu adalah hak prerogatif Pak RMS,” ujar Tobo kepada awak media, Kamis (8/5/2025).

    “Beliau tentu sudah menganalisa secara matang dan cermat sebelum mengambil keputusan. Kita tidak bisa terlalu jauh ikut campur, karena itu adalah hak pribadi beliau,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa hingga kini, belum ada komunikasi resmi dari RMS mengenai rumor tersebut.

    “Saya baru tahu juga setelah adanya pemberitaan. Sampai saat ini, kami belum mendengar secara langsung dari Pak RMS mengenai isu tersebut,” jelas Tobo.

    Menyoroti kiprah RMS di internal partai, Tobo menyampaikan bahwa sang politisi cukup aktif dalam menggerakkan mesin partai selama Pilkada Serentak 2024.

    RMS disebut terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan strategis partai di Sulsel. Namun pasca Pilkada, intensitas keterlibatannya dikabarkan menurun.

    “Saat Pilkada 2024 kemarin, beliau sangat menggelegat. Tetapi pasca Pilkada, mungkin beliau sedang beristirahat atau lebih fokus pada tugasnya sebagai anggota DPR RI,” kata Tobo.

  • Jakarta Belum Aman untuk Pesepeda dan Pejalan Kaki, PSI Desak Pemprov Evaluasi Jalur dan Keamanan – Halaman all

    Jakarta Belum Aman untuk Pesepeda dan Pejalan Kaki, PSI Desak Pemprov Evaluasi Jalur dan Keamanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –DKI Jakarta dinilai masih jauh dari aman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

    Serangkaian insiden baru-baru ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pengguna jalan nonmotor.

    Salah satunya adalah kecelakaan tragis yang menewaskan Lulu Junayah, pesepeda yang tertabrak sepeda motor di jalur sepeda Jalan MH Thamrin pada April 2025.

    Peristiwa itu terjadi karena sebuah taksi berhenti mendadak dan membuka pintu di jalur sepeda.

    Tak hanya itu, Mimi, seorang pesepeda lainnya, kehilangan sepeda miliknya yang dicuri di parkiran MRT Jakarta.

    Sementara itu, seorang pesepeda tunarungu dilaporkan mengalami 12 kali kecelakaan meski telah mengenakan penanda khusus.

    Menanggapi situasi tersebut, Legislator PSI di DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyebut bahwa Jakarta belum aman untuk pejalan kaki, pesepeda, dan khususnya penyandang disabilitas.

    “Jakarta belum aman bagi pejalan kaki dan pesepeda apalagi bagi teman-teman disabilitas,” ujarnya usai audiensi dengan Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3/2025).

    Francine menerima banyak keluhan dari berbagai komunitas seperti Road Safety Association, Bike to Work Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, hingga Pekerja Bersepeda. 

    Mereka menyuarakan keprihatinan atas minimnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pengguna jalan nonmotor.

    “Pembangunan jalur sepeda tidak cukup tanpa pengawasan dan penegakan hukum. Banyak jalur malah digunakan pengendara motor atau parkir liar,” tegasnya.

    ILUSTRASI – Jalur sepeda di Jalan MH Thamrin, Jakarta, lokasi kecelakaan yang menewaskan pesepeda Lulu Junayah. (Dok. Tribunnews) (Warta Kota)

    Francine juga mendesak pengelola MRT Jakarta untuk memperketat sistem keamanan di area parkir guna mencegah pencurian sepeda.

    “Akses transportasi publik harus ramah dan aman bagi semua. Jangan sampai moda ramah lingkungan seperti sepeda malah menjadi korban,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti keterbatasan akses disabilitas di fasilitas publik seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tidak ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.

    Sebagai anggota Komisi B dan Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Francine menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kota yang adil dan aman bagi semua warga, bukan hanya pemilik kendaraan bermotor.