Xcloud.id

partai: PSI

  • 10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    10 Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan Nasional

    Tugas Berat Calon Ketum PPP: Mengembalikan Kabah Usai Terdegradasi dari Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) tengah bersiap menggelar Muktamar pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) yang baru.
    Bursa calon ketum yang kini mencuat pun lebih didominasi oleh nama-nama dari luar partai atau non-kader.
    Namun, satu per satu tokoh yang disebut justru menyatakan penolakan untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut. Diduga kuat tugas berat yang harus langsung dipikul calon ketum jika mereka terpilih, yaitu mengembalikan PPP ke DPR.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, ada sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa calon ketum.
    Mereka antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Rommy sendiri tidak memungkiri bahwa ia menawari sejumlah tokoh dari luar partai untuk bergabung dan memimpin PPP.
    Langkah ini pun dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk “obral” kursi ketum partai.
    Meski begitu, Rommy menyatakan bahwa langkah ini perlu diambil karena PPP membutuhkan figur yang luar biasa, agar dapat kembali mendapatkan kursi di parlemen.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (28/5/2025) kemarin.
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary
    power dan extra ordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” sambungnya.
    Di luar tokoh-tokoh yang disebut Rommy, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mencuat.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus anggota partai manapun seusai dipecat dari PDI-P.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengeklaim Jokowi adalah sosok yang ideal untuk membawa PPP bangkit.
    Menurut dia, Jokowi memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang mumpuni.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata Irfan kepada Kompas.com.
    Selain Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga muncul dalam bursa. Usulan ini disampaikan oleh kader-kader PPP di DKI Jakarta, yang menilai Anies memiliki potensi untuk memperkuat elektabilitas partai.
    Namun demikian, nama-nama yang diusulkan dari eksternal justru ternyata menyatakan ketidaksiapan.
    Dudung Abdurachman menegaskan dirinya tidak tertarik masuk dunia politik dalam waktu dekat.
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Dia juga mengaku tidak mengetahui namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” tambahnya.
    Penolakan serupa datang dari Gus Ipul. Dia menyebut tanggung jawab sebagai ketua umum partai terlalu besar untuk dirinya.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar Gus Ipul di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Mensos pun menyatakan, banyak nama lain yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PPP ke depan.
    “Saya tidak sanggup, banyak hal lain yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
    Menanggapi hal ini, Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyatakan bahwa keputusan para tokoh yang menolak pencalonan merupakan dinamika biasa dalam dunia politik.
    “Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di
    Muktamar PPP
    , kami anggap hal biasa,” ujar Usman kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
    Ia menilai, mundurnya sejumlah nama justru akan membuat kontestasi di Muktamar semakin menarik.
    “Ke depan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal,” kata Usman.
    PPP sendiri menargetkan agar bursa calon ketum mengerucut ke satu atau dua nama pada bulan depan.
    Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada pimpinan wilayah dan cabang mempelajari rekam jejak kandidat.
    “Kita berharap bulan depan sudah mengerucut ke satu atau dua nama atau lebih. Agar pimpinan wilayah dan cabang bisa mulai mempelajari para kandidat secara saksama sehingga memahami betul akan calon yang akan dipilih,” kata Usman.
    Usman pun mengingatkan pentingnya komunikasi sebelum nama-nama eksternal diusulkan ke publik. Hal ini disampaikannya untuk menanggapi munculnya nama Anies Baswedan dari internal DPW PPP DKI Jakarta.
    “Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” jelas Usman.
    Meski begitu, Usman berpandangan bahwa para kandidat masih memiliki waktu untuk menjalin komunikasi politik hingga Muktamar digelar.
    “Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat Muktamar yang akan datang,” ujarnya.
    Usman juga menegaskan bahwa PPP terbuka apabila Anies bersedia maju sebagai calon ketua umum. Namun, dia berharap Anies tetap bersama PPP meskipun tidak terpilih nantinya.
    “Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama-sama membangun PPP,” tegas Usman.
    Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa tidak semua tokoh berminat memimpin PPP karena beban yang tidak ringan.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
    Adi menyebut bahwa tantangan ketum PPP sangat besar, yakni mengembalikan partai berlambang Ka’bah ke Parlemen lewat Pemilu 2029.
    Dengan begitu, ketua umum baru harus bekerja membangun struktur, memperkuat konsolidasi kader, menggenjot branding partai, dan memastikan logistik tersedia.
    “Plus di tengah pemilih yang kian pragmatis, tentu butuh logistik yang berlimpah,” ucapnya.
    Di samping itu, penolakan dari tokoh seperti Dudung dan Gus Ipul tidak lepas dari posisi mereka yang kini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto.
    “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya,” jelas Adi.
    Sementara terkait wacana Jokowi memimpin PPP, Adi berpandangan mantan Presiden itu lebih cocok bergabung ke partai besar ketimbang partai non-parlemen.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok, baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” kata Adi.
    Jika harus memilih, Adi menilai PSI lebih cocok bagi Jokowi karena kedekatan ideologis dan hubungan personal dengan kader dan elite partai tersebut.
    Untuk diketahui, nama Jokowi juga disebut-sebut sebagai kandidat calon ketum PSI yang akan menggelar kongres partai di Solo, Jawa Tengah pada Juli mendatang.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok. Banyak elite-elite PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak cocok jika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Jika Jokowi memang ingin berlabuh ke partai, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai lebih cocok masuk ke partai besar.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” ujar Adi saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
    Hal tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Adi, Jokowi punya nama dan elektabilitas yang tinggi.
    Rekam jejak Jokowi juga sangat luas karena pernah memenangkan pertarungan mulai dari Pemilihan Daerah (Pilkada) Solo, Pilkada Jakarta, serta dua periode menang pemilihan presiden (pilpres).
    “Jikapun ingin berpartai, memang cocoknya Jokowi itu masuk partai besar atau menjadi bagian dari partai-partai politik besar,” ujar Adi.
    Adi berpandangan, Jokowi tidak cocok jika masuk ke partai yang tidak lolos ke Parlemen.
    “Ya minimal partai politik besar itu masuk dalam tiga besar hasil pileg. Level Pak Jokowi di situ sebenarnya,” ucap dia.
    Meski begitu, dari antara PSI dan PPP, menurut Adi, Jokowi memang lebih cocok jika masuk ke partai yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep.
    Apalagi, lanjut Adi, sejak awal PSI sangat mendukung dan identik dengan Jokowi. Banyak basis konstituen dan elit-elit PSI juga mendukung Jokowi.
    “Kira-kira di antara PSI dan PPP mana lebih cocok? Ya tentu kalau mau jujur sebenarnya kalau harus memilih apakah PSI dan PPP, dalam banyak hal memang lebih cocok ke PSI,” ujar Adi.
    Selain itu, kata Adi, Jokowi adalah tokoh nasionalis sama seperti PSI. Hal ini berbeda dengan PPP yang adalah partai Islam.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok gitu ya. Banyak elit-elit PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” ujar dia.
    Diketahui, saat ini Jokowi dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni PSI dan PPP.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa partainya kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada Kompas.com.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
    Namun sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat ketum PPP, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
    “DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbincangan mengenai Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Caketum PPP) menjelang muktamar semakin ramai. Apalagi munculnya nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

    Bahkan, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi calon paling kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan syarat pengusaha Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Kakbah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang. “Perkara alih kuasa di PPP sudah selesai. Tinggal menunggu formalitasnya,” kata pengamat politik itu, Kamis (29/5).

    Ray mengatakan dua nama bakal mencuat menjadi caketum PPP, apabila Haji Isam mengambil alih partai tersebut. Dia menyebut dua nama itu ialah Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga kerabat Haji Isam.

    “Kedua nama ini potensial jadi Caketum PPP berikutnya,” kata Ray.

    Menurutnya, nama Jokowi menjadi pilihan pertama sebagai Ketum PPP, karena eks Gubernur Jakarta itu punya kedekatan dengan Haji Isam serta membutuhkan kendaraan politik.

    “Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya,” ujar aktivis prodemokrasi itu.

    Ray mengatakan Jokowi memang masih memiliki PSI sebagai kendaraan politik, tetapi partai berkelir merah itu masih belum mengakar di rakyat. “Jika Haji Isam masuk (ke PPP), kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai ketum terbuka lebar,” ujarnya.

    Di sisi lain, sosok Amran nantinya hanya menjadi ban serap andai Jokowi tidak bersedia menjadi Ketum PPP setelah didorong Haji Isam. “Beliau (Amran) akan menjadi pilihan kedua,” kata Ray.

  • Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI Nasional 29 Mei 2025

    Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Meski sudah lengser dari jabatan presiden, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo agaknya masih punya daya tarik untuk memimpin partai politik.
    Tak tanggung-tanggung,
    Jokowi
    dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni Partai Solidaritas Indonesia (
    PSI
    ) dan Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ).
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
    Lantas, bagaimana bisa nama Jokowi masuk bursa ketua umum PSI dan PPP?
    Wacana Jokowi menjadi ketua umum PPP muncul di tengah persiapan
    Muktamar PPP
    2025 yang beragendakan pemilihan ketua umum.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa PPP kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada 
    Kompas.com
    .
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
    Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
    “Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
    Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
    “Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
    Sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat
    ketum PPP
    , nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
    Selain Jokowi, ada juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, dan politikus PSI Agus Herlambang yang masuk bursa.
    “DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025).
    “Kemudian di Bali, ada anggota kami yang mulai menyuarakan usulan untuk pemimpin perempuan, jadi nama yang maju atau diusulkan itu Isyana Bagoes Oka,” imbuh dia.
    Ketua DPP PSI William Aditya Sarana menyebutkan, nama Jokowi masuk bursa karena Jokowi adalah sosok mentor bagi kader PSI sehingga wajar jika mendapatkan tempat istimewa hingga dicalonkan sebagai ketua umum.
    Menurut William, gagasan Jokowi tentang partai politik yang inklusif dan terbuka menjadi inspirasi utama bagi PSI untuk menggelar Pemilihan Raya terbuka tahun ini.
    “Pak Jokowi pernah menggagas ‘Partai Super Terbuka’ yang menginspirasi Pemira ini. Wajar jika kader PSI memberi tempat istimewa untuknya,” ujar dia.
    Respons Jokowi
    Jokowi sudah angkat bicara mengenai namanya yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum PSI dan PPP.
    Terkait PSI, Jokowi mengaku masih berhitung soal kabar ia akan menjadi calon ketua umum PSI. “Masih dalam proses perhitungan, semuanya kan meski dihitung, tapi ya nanti lah,” ujar Jokowi di Karo, Jumat (16/5/2025).
    Namun, pada Rabu (14/6/2025), di Solo, Jokowi sempat menyinggung metode pemilihan ketua umum PSI yang menggunakan sistem e-voting yang disebutnya sulit.
    “Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misal saya ikut, saya kalah,” ungkap Jokowi.
    Sementara itu, ketika ditanya soal peluangnya memimpin PPP, ia tidak mau banyak komentar.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Jokowi juga membantah ikut campur dalam Muktamar PPP dengan memberikan dukungan kepada Amran Sulaiman untuk memimpin PPP.
    Ia menyebut seluruh kandidat layak dipertimbangkan demi kepentingan PPP ke depan.
    “Semua baik. Semua calon baik,” kata Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: 83 Persen Publik Percaya Presiden Prabowo

    Isu Politik-Hukum Terkini: 83 Persen Publik Percaya Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum terkini yang menarik perhatian pembaca selama pemberitaan Rabu (28/5/2025) hingga pagi ini, antara lain 83% publik percaya Presiden Prabowo Subianto hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tanah dan bangunan senilai Rp 10 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur (Jatim).

    Isu politik-hukum terkini yang tak kalah menarik lainnya, yaitu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang untuk pertama kalinya bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, dan kader PSI Dian Sandi mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diunggahnya ke media sosial atau medsos adalah asli.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

    1. 83 Persen Publik Percaya Prabowo, Istana: Kami Terkejut!

    Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei nasional terbaru yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 83%. Angka ini hanya sedikit di bawah TNI yang mencatatkan skor 85%.

    Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komarudin, mengaku terkejut atas hasil survei tersebut.

    “Pasti kami terkejut. Bagaimana publik sangat antusias, percaya kepada pemerintah, kepada institusi kepresidenan. Ini suatu kepercayaan yang harus kami jaga sehingga betul-betul ini pemerintahan berjalan on the track dengan menghasilkan kepercayaan yang terus membaik hari demi hari,” kata Ujang dalam Live Beritasatu Sore Survei: TNI & Presiden Paling Dipercaya Publik, Rabu (28/5/2025).

    Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara dan mencegah kegagalan pemerintahan.

    2. Bermalam di IKN, Gibran Minta Pohon Beringin Ditanam di Istana Wapres

    Untuk pertama kalinya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginap di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia tiba di Kalimantan Timur pada Rabu (28/5/2025) dan meninjau progres pembangunan Istana Wapres yang kini telah mencapai 43%.

    Dalam kunjungannya, Gibran meminta agar pohon beringin ditanam di tengah bangunan istana sebagai simbol keteduhan dan perlindungan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    3. Ketua DPP PDIP Tak Setuju Kenaikan Dana Parpol, Ini Alasannya

    Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan partainya tidak setuju dengan wacana kenaikan dana partai politik dari Rp 1.000 menjadi Rp 10.000 per suara.

    Menurutnya, kondisi fiskal negara belum memungkinkan, dan pemerintah saat ini masih melakukan efisiensi anggaran.

    “Pemerintah melakukan efisiensi, tiba-tiba kemudian akan ada tambahan untuk dana panpol. Tidak elok di masyarakat lah,” kata Said kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

    Meski demikian, partai-partai lain seperti Gerindra, PKB, dan Golkar mendukung wacana tersebut demi mendukung operasional dan kaderisasi partai.

    4. Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi yang Diunggah di Medsos Asli

    Kader PSI Dian Sandi menegaskan ijazah Presiden Jokowi yang diunggah di media sosial adalah asli. Unggahan tersebut sempat memicu kontroversi pada 1 April 2025.

    Dian mengaku sudah bertemu langsung dengan Jokowi dan mendapat penjelasan soal konteks ijazah tersebut, termasuk keterbatasan administratif pada masa lalu di Kabupaten Boyolali.

    5. Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 10 M

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat bidang tanah dan bangunan di Jawa Timur (Jatim) yang diduga berasal dari korupsi dana hibah APBD Jatim 2019–2022. Aset tersebut berlokasi di Probolinggo, Banyuwangi, dan Pasuruan, dengan total nilai mencapai Rp 10 miliar.

    Sebelumnya, KPK juga menyita aset lain berupa apartemen dan lahan di Surabaya dan Malang senilai Rp 9 miliar. Total, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini.

    Deretan dinamika kepemimpinan nasional dan kasus korupsi ini menunjukkan bagaimana isu politik-hukum terkini terus menjadi sorotan utama publik.

  • Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

    Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
    Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
    Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
    tokoh eksternal
    ke lingkar kepemimpinan.
    Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
    “Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).
     
    Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
    Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
    “Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
    presidential threshold
    dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
    “Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
    Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
    Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
    Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
    “Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
    Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
    Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
    “Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
    PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
    Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
    Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
    “Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
    Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ijazah palsu Jokowi, kader PSI sebut hanya melengkapi data sebelumnya

    Ijazah palsu Jokowi, kader PSI sebut hanya melengkapi data sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi menjelaskan kehadirannya kembali di Polda Metro Jaya hanya untuk melengkapi data keterangan sebelumnya pada Senin (19/4) terkait terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak ada pertanyaan tambahan. Itu hanya keterangan verbal. Tidak ada tambahan dari 25 (pertanyaan) tanggal 19 Mei. Itu hanya keterangan verbal saja untuk melengkapi yang saya sampaikan sebelumnya,” katanya saat ditemui usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Saat dikonfirmasi terkait apa saja yang digali oleh Polda Metro Jaya pada Rabu ini, Dian menjelaskan masih seputar laporan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo pada 30 April 2025.

    Sandi juga menyebutkan kemungkinan dirinya sudah selesai diperiksa terkait peristiwa ini karena dirinya telah menyerahkan semua bukti-bukti melalui diska lepas kepada penyidik.

    “Cuma di luar daripada itu, saya mau seribu kali dipanggil pun, saya tetap akan hadir, yang penting kasus ini menjadi terang, itu aja kalau saya,” katanya.

    Sandi yang selesai diperiksa sekitar pukul 14.00 WIB juga mengajak semua pihak terkait, untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya.

    “Dari awal, dari mulai kasus ini, saya bilang ayo sama-sama bertanggungjawab, saya tidak akan lari, postingan (X) itu sampai hari ini tidak pernah saya hapus, silahkan dicek,” ucapnya.

    Sebelum diperiksa di Polda Metro Jaya, pada Rabu ini, Dian menyampaikan maksud kedatangannya kembali.

    “Kenapa saya hadir? Pertama, menambahkan bukti-bukti kemarin, kedua pemeriksaan pengembangan,” kata Dian.

    Saat dikonfirmasi mengenai bukti tambahan apa yang dibawa olehnya, dia menjelaskan membawa banyak bukti tambahan, salah satunya diska lepas (flashdisk).

    “Di dalamnya ada video, ada foto, ada ‘screenshot’ (tangkapan layar) dan lainnya,” ucap Dian.

    Dian tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 13.30 WIB untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PSI bawa bukti tambahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

    Kader PSI bawa bukti tambahan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi kembali menyambangi Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah bukti tambahan terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Kenapa saya hadir? Pertama, menambahkan bukti-bukti kemarin, kedua pemeriksaan pengembangan,” kata Dian saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Saat dikonfirmasi mengenai bukti tambahan apa yang dibawa olehnya, dia menjelaskan membawa banyak bukti tambahan salah satunya diska lepas (flashdisk).

    “Di dalam flashdisk ada video, ada foto, ada screenshot dan lain-lainlah,” ucap Dian.

    Dian sendiri tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 13.30 WIB untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Sebelumnya, Dian Sandi pun dicecar 25 pertanyaan soal dugaan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya pada Senin (19/5).

    Dia menyebutkan pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik seputar soal apakah dirinya mengenal Jokowi secara personal.

    Polda Metro Jaya menyebutkan proses penyelidikan terhadap laporan polisi tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih berjalan.

    “Laporan polisi yang ditangani oleh Subdit Kamneg itu masih berjalan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/5).

    Hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya telah mengambil keterangan dari 29 saksi terkait peristiwa ini.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Jokowi, PSI Sulsel Dukung Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum DPP

    Bukan Jokowi, PSI Sulsel Dukung Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum DPP

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel secara resmi memberikan dukungan kepada Kaesang Pangarep sebagai calon Ketua Umum periode 2025-2030.

    Dukungan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 001/SR/DPW/V/2025 yang ditandatangani oleh Ketua DPW PSI Sulsel, Muhammad Surya alias Cuya, pada Kamis, 22 Mei 2025.

    Dalam keputusan itu, PSI Sulsel menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pencalonan Kaesang dalam Pemilu Raya PSI tahun 2025. Cuya menyebut bahwa dukungan ini bersifat mutlak bagi seluruh kader di Sulsel.

    “Kami di DPW PSI Sulsel memberikan dukungan penuh kepada Kaesang untuk kembali menjadi ketua umum PSI. Kami percaya kepemimpinan Kaesang mampu membawa kemajuan bagi partai,” ujar Cuya kepada wartawan, Jumat kemarin.

    Lebih lanjut, Cuya memastikan dirinya beserta jajaran akan hadir dalam Kongres PSI yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.

    Ia menilai Kaesang membawa semangat baru yang inovatif sejak dipercaya memimpin PSI pada 2023, dan dukungan dari PSI Sulsel diharapkan menjadi modal kuat bagi Kaesang di ajang Pemilu Raya.

    “Kami yakin di bawah kepemimpinan Mas Kaesang, PSI akan semakin solid dan mampu berkontribusi nyata di panggung politik nasional,” tegas Cuya.

    Selain Kaesang, nama Presiden ke-7 RI, Jokowi, turut ramai diperbincangkan sebagai calon Ketua Umum PSI untuk periode mendatang.

    Beberapa pernyataan dari kader daerah hingga pengurus pusat PSI mengindikasikan kemungkinan itu, meskipun belum ada pernyataan resmi dari Jokowi.

  • Balas Pernyataan Ade Armando, Umar Hasibuan: Emang Kalau Bukan Anak Jokowi Bisa jadi Wapres?

    Balas Pernyataan Ade Armando, Umar Hasibuan: Emang Kalau Bukan Anak Jokowi Bisa jadi Wapres?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, menyoroti tajam pernyataan dari Andre Armando soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ade Armando diketahui menyampaikan pernyataan untuk tidak menilai Gibran yang bukan hanya sekadar putra dari mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan kemudian memberi sindiran yang menohok.

    Ia memberikan sindiran dengan menyebut Gibran yang seandainya bukan anak dari Jokowi mana bisa naik menjadi Wapres.

    “Emang kalau dia bukan anak jokowi bisa jadi wapres?,” tulis Gus Umar dikutip Minggu (25/5/2025).

    Gus Umar mengaku geram dengan apa yang diklaim oleh Ade Armando. Namun menurutnya kegeramannya itu sudah tidak berguna.

    “Pengen banget marah sama si Ade tapi gak guna,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ade Armando menilai kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres tidak seharusnya dilihat dari statusnya sebagai putra mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Bahkan, politikus PSI ini meyakini bahwa Gibran adalah pendorong elektabilitas Prabowo pada Pemilu 2024.

    “Nah, begitu juga saya ingin orang melihat, eh naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo,” ujar Ade. (Erfyansyah/Fajar)