Xcloud.id

partai: PSI

  • Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor Megapolitan 14 Juni 2025

    Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor Megapolitan 14 Juni 2025

    Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD
    Jakarta
    menyoroti kebijakan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    yang membuka sejumlah taman selama 24 jam.
    Ketua Fraksi PSI,
    William Aditya Sarana
    , menilai kebijakan tersebut belum dibarengi dengan kesiapan fasilitas penunjang, terutama penerangan dan kebersihan toilet umum.
    “Kita membutuhkan perhatian, memang penerangannya itu tindak lanjut yang nanti cukup simpel lah. Tapi bisa, saya kira bisa mengurangi (rawan kejahatan) kalau misalnya daerah semuanya itu terang lah gitu ya,” ujar William dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    Ia mengkhawatirkan, tanpa pengawasan dan perawatan memadai, taman-taman yang buka selama 24 jam justru bisa menjadi titik rawan kriminalitas atau disalahgunakan untuk aktivitas tak semestinya.
    Anggota Komisi A DPRD Jakarta itu juga mendorong pengawasan dan penindakan tegas bagi pelanggaran di taman, seperti merokok sembarangan dan tindakan asusila, demi menciptakan rasa aman bagi pengunjung.
    “Jadi, kalau ada yang ingin melakukan tindak kriminal itu pasti akan menahan diri lah gitu dan memang harus ada penindakan. Misalnya yang merokok atau yang melakukan asusila, ada penindakan sehingga ada efek jelas di situ,” tegas William.
    Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Jakarta, Nirwono Joga, mengakui sejumlah taman memang belum sepenuhnya dilengkapi dengan pencahayaan maupun kamera pengawas (CCTV).
    Ia juga menyoroti keluhan warga soal kebersihan toilet umum di taman-taman tersebut.
    “Dan juga saya masih dapat komplain soal toilet ya. Toilet dia juga menjadi catatan juga. Masih bisa dikatakan belum 100 persen itu bersih maksudnya,” ungkap Nirwono.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meresmikan lima taman yang beroperasi selama 24 jam, yaitu Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Literasi Martha Tiahahu.
    “Dengan resmi malam hari ini, ada lima taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam, dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak,” ujar Pramono saat peresmian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
    Ia berharap kebijakan ini dapat mendukung masyarakat untuk lebih aktif berinteraksi, berolahraga, serta berbagi dan berkolaborasi sesuai minat dan hobi mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada warga yang menggunakan
    transportasi umum
    di
    luar jam sibuk
    .
    Usulan ini muncul menanggapi wacana mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti yang telah diterapkan kepada ASN.
    “Harus ada insentif yang diberikan, kalau tidak ada, tidak akan efektif. Menurut saya lebih baik diberikan insentif bagi warga yang naik bus di luar jam sibuk,” ujar dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    William menilai, transportasi umum sudah cukup ramai pada jam berangkat kerja di pagi hari meskipun tanpa insentif. Namun, pada siang hari layanan angkutan umum cenderung sepi dan kurang efisien.
    “Kalau sistem ini dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan karena orang orang bisa menggeser jam naik transportasi umumnya,” kata dia.
    Menurutnya, Jakarta bisa mencontoh program Travel Smart Rewards di Singapura, di mana pengguna transportasi umum di luar jam sibuk mendapat poin yang bisa ditukar dengan uang tunai, voucher belanja, atau undian.
    Jakarta bisa menerapkan model serupa dengan memanfaatkan
    aplikasi JAKI
    (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI.
    “Pake apps JAKI saja, orang yang berangkat di luar jam sibuk diberikan insentif,” kata dia.
    Wacana penggunaan transportasi umum oleh karyawan swasta setiap Rabu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
    “Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan membangun budaya menggunakan transportasi umum serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Ia juga menyebut sejumlah pihak swasta sudah menunjukkan minat untuk berpartisipasi.
    “Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani Pramono Anung pada 23 April 2025.
    Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, hingga kapal atau kendaraan antar jemput karyawan.
    Namun, aturan ini dikecualikan untuk ASN yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    Kader PSI Sebut Jokowi Layak Jadi Nabi, Muhammadiyah: Ini Sesat dan Menyesatkan

    “Sekarang ini yang banyak masalahnya, ijazah (diduga palsu, red) menjadi masalah, janji-janjinya kepada rakyat Indonesia. Dan sepertinya banyaklah yang kita soroti sebagai rakyat,” Said menuturkan.

    Tambahnya, bukan hanya disesalkan, pernyataan Dedy disebut sesat dan menyesatkan.

    “Seharusnya pak Jokowi juga kalau paham agama hendaknya mengatakan janganlah saya dianggap sebagai nabi. Karena nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Kalau menyakini itu, tentunya beliau sangat riskan dan malu,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, membalas pernyataan Jhon Sitorus yang mengkritik keras setelah dia memuji habis mantan Presiden Jokowi.

    Pada kolom komentar cuitan Jhon, Dedy mengatakan bahwa apa yang disebutnya tentang Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi tidak berlebihan.

    “Ngga ada yang berlebihan dalam ruang idea bro Jhon Sitorus,” kata Dedy, @DedynurPalakka (10/6/2025).

    Dikatakan anak buah Kaesang Pangarep ini, orang selain Jokowi juga bisa menjadi nabi. Tidak terkecuali Jhon Sitorus.

    “Kalau saya menulis bahwa Jhon juga bisa jadi nabi baru apa yang saya langgar, ini pikiran bebas saya saja,” timpalnya.

    Dedy bilang, apa yang dia katakan soal Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, baginya Presiden dua periode itu memang sudah mendapat tempat di hati rakyat.

    “Cuman reaksi Jhon dkk ternyata lumayan bersemangat, jadi mari kita lanjutkan narasi ini sampai benar-benar kejadian,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Dedy menuturkan bahwa selama ini Jokowi kerap dijuluki Fir’aun. Dan, tidak pernah ada yang mempermasalahkan hal tersebut.

  • Tanggapan Jokowi Disebut Kader PSI Penuhi Syarat Jadi Nabi – Page 3

    Tanggapan Jokowi Disebut Kader PSI Penuhi Syarat Jadi Nabi – Page 3

    “Mantan presiden Indonesia yang paling dekat dengan rakyat namanya,” tulis Dedy dalam cuitannya.

    Cuitan tersebut kemudian mendapat respons dari pengguna media sosial lainnya. Dedy lantas menanggapi komentar tersebut dengan menuliskan pendapat lebih lanjut mengenai sosok Jokowi.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna,” tulis Dedy Nur. 

    Akibat cuitan tersebut, Dedy dihujani kritik dan akhirnya meminta maaf serta memberikan klarifikasi.

  • Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, PSI Sebut Langkah Strategis Cegah Suap – Page 3

    Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, PSI Sebut Langkah Strategis Cegah Suap – Page 3

    Selain kenaikan gaji hakim 2025, pemerintah juga berencana untuk memperbaiki fasilitas perumahan bagi para hakim. Banyak hakim, terutama yang masih berstatus kontrak, belum memiliki fasilitas perumahan yang memadai. Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah.

    Program perbaikan perumahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para hakim dan memberikan mereka lingkungan yang nyaman untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas berat di pengadilan. Dengan tempat tinggal yang layak, diharapkan para hakim dapat bekerja lebih fokus dan produktif.

    Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para hakim secara berkelanjutan. Kenaikan gaji dan perbaikan fasilitas perumahan hanyalah sebagian dari upaya yang dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik di Indonesia.

    Untuk rincian lengkap mengenai kenaikan gaji hakim 2025 untuk semua golongan dan masa kerja, Anda dapat melihat langsung di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 dan informasi terbaru dari pemerintah. Perlu diingat bahwa angka-angka yang diberikan di atas merupakan perkiraan berdasarkan informasi yang tersedia dan mungkin terdapat perbedaan dengan angka sebenarnya.

  • Sebut Penilaian Kader PSI Sesat, Ferdinand PDIP: Jokowi Seharusnya Jadi Napi, Bukan Dianggap Nabi

    Sebut Penilaian Kader PSI Sesat, Ferdinand PDIP: Jokowi Seharusnya Jadi Napi, Bukan Dianggap Nabi

    FAJAR.CO.ID — Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean memberikan kritikan pedas pada politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menganggap Jokowi pantas menyandang nabi. Ferdinand menilai Jokowi seharusnya menjadi napi, bukan dianggap nabi.

    Sebelumnya, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palaka menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pantas menyandang status nabi.

    Penilaian tanpa dasar itu pun dinilai Ferdinand dapat menyesatkan publik.

    “Jadi, ini nalarnya sudah rusak Dedy Nur Palakka ini, overkultus dan itu menyesatkan ke masyarakat,” kata Ferdinand dilansir dari jpnn.com, Jumat (13/6).

    Mantan politikus Partai Demokrat itu menilai Jokowi tidak pantas dianggap sebagai nabi. Terlebih lagi, jika menilik perbuatan mantan gubernur Jakarta itu selama memimpin Indonesia.

    “Jokowi itu tidak pantas sebagai seorang nabi, justru Jokowi itu seharusnya menghadapi proses hukum karena dianggap patut diduga banyak sekali pelanggaran, penyimpangan dilakukan,” lanjutnya.

    Menurut Ferdinand, Jokowi pantas menghadapi proses hukum, apalagi OCCRP sebagai lembaga internasional terkait kejahatan terorganisasi pernah memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia terkorup.

    Menurut Ferdinand, beberapa hal itu yang mendasari Jokowi tidak layak menyandang status nabi.

    “OCCRP memasukkannya (Jokowi, red) sebagai pemimpin terkorup di dunia. Finalis pimpinan terkorup,” ujar dia.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka yang menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

  • Isu Politik-Hukum: Jokowi ke PSI hingga Ekstradisi Paulus Tannnos

    Isu Politik-Hukum: Jokowi ke PSI hingga Ekstradisi Paulus Tannnos

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga soal ekstradisi Paulus Tannos menjadi dua di antara lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com.

    Selain itu, ada juga soal tanggapan pengamat mengenai keinginan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga soal respons tidak adanya reshuffle kabinet.

    Berikut 5 isu politik-hukum terkini: 

    1. Jokowi Masih Lihat Dukungan Arus Bawah untuk Maju Jadi Ketum PSI

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait kesiapan dirinya ikut dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Perseorangan (PSI) dalam kongres di Kota Solo, Jawa Tengah pada Juli 2025.

    Jokowi akan melihat terlebih dahulu seberapa besar dukungan arus bawah PSI terhadap dirinya sebelum memutuskan untuk maju sebagai calon ketua umum. 

    “Ya saya belum turun ke bawah, masih melihat dukungan dari bawah seperti apa,” ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (13/6/2025).

    2. Prabowo Tak Reshuffle Kabinet, Golkar: Keputusan Tepat

    Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurut Doli, pernyataan tersebut mampu meredam spekulasi liar dan memberikan ruang bagi para menteri untuk fokus menjalankan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Itu adalah pernyataan yang tepat, disampaikan oleh orang yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Saya sering katakan reshuffle sudah selesai dalam konteks pembentukan kabinet,” ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (13/6/2025).

    Doli menegaskan Partai Golkar tetap menghormati prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet. Karena itu, pihaknya mendukung ketegasan Presiden Prabowo dalam merespons isu-isu liar yang kerap mengganggu stabilitas pemerintahan.

  • Finalis Pemimpin Terkorup, Ferdinand Hutahaean Sebut Jokowi Seharusnya Jadi Napi Bukan Nabi

    Finalis Pemimpin Terkorup, Ferdinand Hutahaean Sebut Jokowi Seharusnya Jadi Napi Bukan Nabi

    GELORA.CO –  Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menilai pikiran Dedy Nur Palakka rusak setelah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pantas menyandang status nabi.

    Ferdinand pun menilai pernyataan tersebut menyesatkan publik.

    “Jadi, ini nalarnya sudah rusak Dedy Nur Palakka ini, overkultus dan itu menyesatkan ke masyarakat,” kata dia saat dihubungi, Jumat (13/6).

    Ferdinand mengatakan Jokowi tidak pantas dianggap sebagai nabi. Terlebih lagi, jika menilik perbuatan Gubernur Jakarta itu selama memimpin Indonesia. 

    “Jokowi itu tidak pantas sebagai seorang nabi, justru Jokowi itu seharusnya menghadapi proses hukum karena dianggap patut diduga banyak sekali pelanggaran, penyimpangan dilakukan,” lanjutnya.

    Toh, kata Ferdinand, OCCRP sebagai lembaga internasional terkait kejahatan terorganisasi pernah memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin dunia terkorup.

    Menurut Ferdinand, beberapa hal itu yang mendasari Jokowi tidak layak menyandang status nabi.

    “OCCRP memasukkannya (Jokowi, red) sebagai pemimpin terkorup di dunia. Finalis pimpinan terkorup,” ujar dia.

    Sebelumnya, kader PSI Dedy Nur Palakka yang menyebut Presiden ketujuh RI Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.

    Dedy dalam tulisannya di media sosial x mengeklaim bahwa Jokowi itu sosok yang memenuhi syarat menjadi nabi.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat,” demikian Dedy menuliskan di x seperti dikutip Kamis.

  • Dianggap Pantas Jadi Nabi, Kata Jokowi: Mikir yang Rasional Sajalah!

    Dianggap Pantas Jadi Nabi, Kata Jokowi: Mikir yang Rasional Sajalah!

    GELORA.CO –  Presiden RI ke-7 Jokowi (Joko Widodo) angkat bicara dengan pernyataan kader PSI (Partai Solidaritas indonesia) yang menyebut dirinya memenuhi syarat menjadi seorang nabi.

    Jokowi menegaskan bahwa sesuai ajaran agama sebenarnya sudah tertulis siapa sosok para nabi.

    “Nabi terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam,” kata Jokowi dalam pernyataannya pada Jumat (13/6).

    Oleh karena itu, Jokowi pun mengingatkan agar kader PSI yang berbicara tersebut bisa lebih menggunakan pikirannya secara rasional.

    “Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional sajalah,” imbuhnya.

    Diketahui sebelumnya bahwa Kader PSI, Dedy Nur Palakka sempat mengatakan Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Pernyataan ini disampaikan Dedy di akun X pribadinya.

    Diketahui, awalnya Dedy membalas komentar miring warganet yang menyindir kedekatan Jokowi dengan rakyat. Perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna,” tulis Dedy.

  • Dianggap Pantas Jadi Nabi, Kata Jokowi: Mikir yang Rasional Sajalah!

    Dianggap Pantas Jadi Nabi, Kata Jokowi: Mikir yang Rasional Sajalah!

    GELORA.CO –  Presiden RI ke-7 Jokowi (Joko Widodo) angkat bicara dengan pernyataan kader PSI (Partai Solidaritas indonesia) yang menyebut dirinya memenuhi syarat menjadi seorang nabi.

    Jokowi menegaskan bahwa sesuai ajaran agama sebenarnya sudah tertulis siapa sosok para nabi.

    “Nabi terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam,” kata Jokowi dalam pernyataannya pada Jumat (13/6).

    Oleh karena itu, Jokowi pun mengingatkan agar kader PSI yang berbicara tersebut bisa lebih menggunakan pikirannya secara rasional.

    “Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional sajalah,” imbuhnya.

    Diketahui sebelumnya bahwa Kader PSI, Dedy Nur Palakka sempat mengatakan Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Pernyataan ini disampaikan Dedy di akun X pribadinya.

    Diketahui, awalnya Dedy membalas komentar miring warganet yang menyindir kedekatan Jokowi dengan rakyat. Perdebatan pun bergulir panjang di dunia maya.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna,” tulis Dedy.