Xcloud.id

partai: PSI

  • Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mengatakan jika ada yang mencoba mengadu domba antara Presiden Prabowo dan Jokowi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Raja Juli Antoni yang datang ke istana mewakili Kaesang.

    “Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Raja Juli yang juga menjabat Menteri Kehutanan itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mewakili Kaesang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.

    Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi intensif dengan tim Presiden Prabowo untuk meluruskan terkait video yang beredar di media sosial.

    Video tersebut, kata Raja Juli, berisi narasi yang berbeda dan seakan mengindikasikan Jokowi dan Gibran menggalang pertemuan hingga aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berakhir ricuh setelah tewasnya pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi tersebut.

    Kaesang, melalui Raja Juli, pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan kabar bohong (hoaks). PSI menyatakan setia dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang dideklarasikan pada Kongres PSI di Solo pada Juli lalu.

    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah, setia dengan Pak Prabowo Subianto.

    Kedatangan Raja Juli ke Istana pada Senin ini untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik.

    “Mendukung beliau melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program anti korupsi,” kata Raja Juli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8), yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

  • Terungkap, Teka-teki Kaesang Tak Penuhi Undangan Prabowo ke Istana

    Terungkap, Teka-teki Kaesang Tak Penuhi Undangan Prabowo ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketum PSI, Kaesang Pangarep, tak hadir saat Presiden Prabowo mengundang seluruh Ketua Umum partai ke Istana.

    Dilansir dari Antaranews, Kaesang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI), Raja Juli.

    Raja Juli yang juga menjabat Menteri Kehutanan itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mewakili Kaesang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.

    Meski demikian, Raja Juli menyampaikan beberapa poin penting yang disoroti Kaesang atas hiruk pikuk politik di Indonesia belakangan ini.

    Raja Juli Antoni menyebut ada pihak yang ingin mengadu domba Presiden Prabowo dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menuding bapak anak itu menggalang aksi demonstrasi pada pekan lalu.

    Raja Juli yang mewakili Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto guna menepis isu adu domba tersebut.

    “Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi intensif dengan tim Presiden Prabowo untuk meluruskan terkait video yang beredar di media sosial.

    Video tersebut, kata Raja Juli, berisi narasi yang berbeda dan seakan mengindikasikan Jokowi dan Gibran menggalang pertemuan hingga aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berakhir ricuh setelah tewasnya pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi tersebut.

    Kaesang, melalui Raja Juli, pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan kabar bohong (hoaks). PSI menyatakan setia dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang dideklarasikan pada Kongres PSI di Solo pada Juli lalu.

    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah, setia dengan Pak Prabowo Subianto.

  • Kaesang Sakit dan Dirawat, Raja Juli Wakili PSI Temui Presiden

    Kaesang Sakit dan Dirawat, Raja Juli Wakili PSI Temui Presiden

  • PSI: Medsos Dibanjiri Adu Domba Prabowo dengan Jokowi, Itu Hoaks Nasional 1 September 2025

    PSI: Medsos Dibanjiri Adu Domba Prabowo dengan Jokowi, Itu Hoaks Nasional 1 September 2025

    PSI: Medsos Dibanjiri Adu Domba Prabowo dengan Jokowi, Itu Hoaks
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan, ada upaya untuk mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan PSI.
    Raja Juli mengatakan, indikasi ini diungkapkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melihat sejumlah konten di media sosial yang menurutnya ingin mengadu domba Prabowo dan Jokowi.
    “Mas Kaesang memberikan pesan kepada saya, bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak, yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” ujar Raja di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Raja Juli pun mengaku sudah berkomunikasi dengan orang-orang dekat Prabowo mengklarifikasi isu yang beredar lewat video-video tersebut.
    Salah satu kontennya berisi narasi bahwa Jokowi menggalang aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah beberapa hari terakhir.
    “Semalam misalkan dari tim Pak Prabowo, kami berkomunikasi cukup intens ya untuk saling mengklarifikasi, tabayun, ada sebuah video yang isinya berbeda dengan narasinya,” ucap Raja.
    “Jadi isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo yang terjadi pada hari ini,” imbuh dia.
    Menteri Kehutanan ini pun memastikan bahwa narasi yang menyebut Jokowi menggalang demo adalah hoaks.
    Ia mengingatkan, hasil Kongres PSI pada beberapa waktu lalu telah menegaskan sikap PSI untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo.
    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti hasil kongres di Solo yang lalu, partai gajah setia dengan Pak Prabowo Subianto. Mendukung kepemimpinan beliau, melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program antikorupsi. Jadi merah putih, kata Pak Prabowo, maka partai gajah juga ikut merah putih,” kata Raja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana

    Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Kepresidenan RI untuk berdialog dan berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, terutama yang menyangkut aksi massa pada pekan lalu.

    Beberapa dari tamu undangan itu mulai berdatangan di Istana Kepresidenan RI sejak pukul 14.00 WIB, diantaranya perwakilan dari tokoh agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano Mahathera, perwakilan dari Gereja Bethel Injil Nusantara Pendeta Johnny Lokollo, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin.

    Kemudian, pimpinan ormas dan partai politik lainnya yang juga diundang ke Istana hari ini, antara lain Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan ada juga Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri

    Beberapa dari mereka mengaku mendapat undangan sejak Minggu (31/8) malam, tetapi ada juga yang baru dihubungi Senin pagi dan siang ini untuk pertemuan di Istana Kepresidenan RI. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada sore hari, mengingat pada pukul 15.30 WIB, Presiden menjenguk sejumlah korban di RS Polri, Jakarta Timur.

    Di Istana Kepresidenan, sebelum acara pertemuan berlangsung, Gus Yahya, sapaan populer Ketum PBNU, menjelaskan dirinya diundang bersama sejumlah ormas, yang bukan hanya ormas Islam. “2 hari lalu kan 16 ormas Islam menghadap (Presiden) di Hambalang. Hari ini kemudian diundang semua ormas baik muslim maupun non-muslim, (pertemuan untuk) berkoordinasi menyampaikan, ya menyempurnakan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kami lakukan kemarin, dan bagaimana juga berkoordinasi, bahu-membahu mengatasi keadaan, memulihkan keadaan,” kata Gus Yahya.

    Sementara itu, Muhaimin mengaku dirinya belum mengetahui agenda pertemuan hari ini di Istana Kepresidenan. “Hari ini, kita diundang belum tahu dengan siapa saja, tetapi tiada lain untuk terus melakukan upaya-upaya Pak Prabowo dan seluruh pemerintahan ini harus sukses. Kalau toh ada upaya-upaya, gangguan-gangguan hendaknya itu menjadi cobaan yang terus dihadapi dengan cepat, diatasi dengan baik, dan buat PKB tidak ada jalan lain, Pak Prabowo harus sukses memimpin Indonesia, karena visinya sangat mendasar, yaitu ekonomi, konstitusi tegas dalam menjalankan seluruh amanah konstitusi, solusi-solusi konstitusional tentang ekonomi, tentang politik, tentang berbagai hal,” kata Muhaimin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kaesang Kembali Tegaskan Dukungan PSI ke Prabowo, Ungkit Hasil Kongres Solo Nasional 1 September 2025

    Kaesang Kembali Tegaskan Dukungan PSI ke Prabowo, Ungkit Hasil Kongres Solo Nasional 1 September 2025

    Kaesang Kembali Tegaskan Dukungan PSI ke Prabowo, Ungkit Hasil Kongres Solo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali menegaskan dukungan penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Menurut Kaesang, sejak PSI menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah, beberapa bulan lalu, partainya sudah menegaskan dukungan itu.
    “Kongres PSI 2025 di Solo telah menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo; Merah Putih kata PSI!” tegas Kaesang lewat keterangannya, Senin (1/9/2025).
    Kaesang menekankan, DPP PSI akan mendukung penuh pemerintahan dan program dari Presiden Prabowo.
    “Program-program pro-rakyat dan pemberantasan korupsi merupakan program penting yang mendesak untuk terus dilanjutkan,” ucapnya.
    Kaesang juga merespons beberapa konten di media sosial yang berupaya membenturkan Prabowo, PSI, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Menurut PSI, isu tersebut tidak benar dan menyesatkan.
    “DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa,” tegasnya lagi.
    Lebih jauh, PSI menyampaikan doa terbaik untuk bangsa Indonesia.
    “Doa terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Kaesang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peraga zona informatif sudah terpasang di 83 persen badan publik DKI

    Peraga zona informatif sudah terpasang di 83 persen badan publik DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 56 dari 67 (83 persen) Badan Publik Informatif di Jakarta telah memasang alat peraga Zona Badan Publik Informatif berupa spanduk, roll banner, dan stiker.

    Penetapan zona itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua KI DKI Jakarta Nomor 005/KEP/KIP-DKI/III/2025 tentang Penetapan Zona Informatif pada Badan Publik Informatif.

    “Dari 67 badan publik informatif, ini sudah menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi Komisi Informasi, tetapi juga untuk Jakarta. Ini bukti nyata monitoring dan evaluasi (monev) bukan lagi sekadar seremoni tahunan, melainkan langkah konkret perkuat sistem keterbukaan informasi publik,” ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Kehadiran zona informatif, kata Harry, diharapkan menjadi bukti komitmen sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Ke depan, keterbukaan informasi publik tidak sekadar dokumentasi, tetapi harus benar-benar bisa diakses dan dinikmati masyarakat. Zona ini juga akan memudahkan penilaian menuju zona lainnya, terutama zona integritas,” kata dia.

    Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menyebut penetapan zona informatif merupakan terobosan baru untuk menguatkan ekosistem keterbukaan informasi publik yang tidak permanen, namun bergantung pada konsistensi badan publik.

    “Harapannya, usulan badan publik mengenai penetapan zona informatif bisa dilakukan pada tahun berikutnya. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada badan publik yang terus berupaya meningkatkan tata kelola dan transparansi,” ungkap Luqman.

    Ke-67 badan publik itu juga diharapkan menjadi teladan keterbukaan informasi secara berkelanjutan.

    “Wujud nyata komitmen dalam memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat,” imbuh Luqman.

    Acara ini juga dihadiri jajaran komisioner KI DKI Jakarta lainnya, yakni Ketua Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Ferid Nugroho, serta Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Agus Wijayanto Nugroho, yang turut memberikan arahan kepada para peserta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden RI Pernah Bubarkan DPR Gara-Gara Tak Capai Kesepakatan

    Presiden RI Pernah Bubarkan DPR Gara-Gara Tak Capai Kesepakatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tuntutan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencuat belakangan ini sebagai reaksi publik terhadap sejumlah isu. 

    Secara konstitusional, DPR tidak bisa dibubarkan atau dibekukan, termasuk juga oleh presiden. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 amandemen ketiga, yang secara secara tegas menyatakan bahwa presiden tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR.

    “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***),” bunyi Pasal 7C UUD 1945.

    Meski begitu, sejarah mencatat DPR pernah dibubarkan pada 5 Maret 1960 lewat Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960 ketika Presiden Soekarno berkuasa. Pembubaran tersebut disebabkan karena DPR tidak bisa membantu pemerintah dan memenuhi harapan yang diinginkan.

    “[…] DPR ternyata tidak memenuhi harapan kami supaya bekerja atas dasar saling membantu antara pemerintah dan DPR, sesuai dengan jiwa dan semangat UUD’45, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik,” tegas Soekarno dalam Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960.

    Menurut koran Nasional (7 Maret 1960), sebelumnya pemerintah berharap DPR menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp44 miliar. Namun, akibat perdebatan yang tak kunjung usai dan kemudian DPR hanya menyetujui APBN sebesar Rp36 Miliar, Soekarno kemudian melakukan kebijakan yang membubarkan DPR.

    Presiden kemudian menggantinya dengan parlemen bernama DPR Gotong Royong (DPR-GR). Anggota DPR-GR juga ditunjuk Soekarno sendiri sebanyak 283 orang yang tak hanya berisi partai politik, tetapi juga personel militer. 

    Meski begitu, keputusan Soekarno untuk membubarkan DPR menuai kontroversi. Sebab, DPR yang dibubarkan merupakan parlemen berdasarkan hasil Pemilu demokratis tahun 1955. Selain itu, komposisi DPR-GR juga menguntungkan pihak terkait sebab jumlah kursi dari Partai Komunis Indonesia (PKI) naik. Sementara, jumlah kursi partai-partai Islam merosot.

    Atas dasar inilah, sejumlah pimpinan politik seperti Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, NU, serta partai non-komunis lainnya sepakat melakukan perlawanan, yakni lewat Liga Demokrasi yang didirikan pada 24 Maret 1960.

    Merle Calvin Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia since c. 1200 (2008) menjelaskan, pendirian Liga Demokrasi didukung oleh Mohammad Hatta. Saat itu Hatta tak lagi berstatus Wakil Presiden RI karena mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 karena tak lagi sejalan dengan Soekarno. 

    Liga Demokrasi didirikan untuk menolak pembubaran DPR dan menuntut pengembalian sistem Demokrasi Parlementer. Namun, Soekarno mengabaikan desakan tersebut dan memilih pergi ke luar negeri. Sekembalinya dari luar negeri, Soekarno kemudian melarang Liga Demokrasi dan membubarkan Masyumi dan PSI. 

    Dalam perjalanannya, ketiadaan parlemen sebagai representasi rakyat menimbulkan masalah. DPR-GR yang diangkat oleh Presiden Soekarno kerap tunduk dan menjadi “Stempel” kebijakan pemerintah. Tidak ada lagi fungsi parlemen yang mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah. 

    Eksistensi DPR-GR sendiri berakhir seiring kejatuhan Soekarno sebagai Presiden Indonesia sekitar tahun 1966-1967. 

    Pernah Dilakukan Gus Dur

    Serupa tapi tak sama, Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tercatat pernah juga bertindak keras kepada DPR. Hanya saja, Gus Dur tidak membubarkan, tetapi membekukan DPR dan MPR, dengan mengeluarkan maklumat Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.

    Langkah ini dilakukan karena MPR yang dipimpin oleh Amien Rais berencana melakukan Sidang Istimewa untuk mengganti Gus Dur dari jabatan presiden. Meski begitu, langkah pembekuan DPR dan MPR percuma sebab parlemen masih menjalankan fungsinya dan melakukan perlawanan balik.

    Puncaknya, MPR dan DPR sukses melakukan Sidang Istimewa dan menggulingkan Gus Dur dari jabatan presiden. Kemudian parlemen langsung melantik Megawati sebagai Presiden ke-5 RI. 

    Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Lewat kisah seperti ini, CNBC Insight juga menghadirkan nilai-nilai kehidupan dari masa lampau yang masih bisa dijadikan pelajaran di hari ini.

    (mfa/mfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PSI ‘Semprot’ Deddy Sitorus: Kalau Tak Mau Disamakan dengan Rakyat, Artinya Durhaka

    PSI ‘Semprot’ Deddy Sitorus: Kalau Tak Mau Disamakan dengan Rakyat, Artinya Durhaka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, menyemprot Politikus PDIP Deddy Sitorus yang disebut enggan disamakan dengan rakyat jelata.

    Dikatakan Dedy Nur, sikap tersebut tidak sejalan dengan hakikat jabatan anggota DPR yang dipilih melalui suara rakyat.

    “Pertama-tama kita perlu ingatkan politisi bernama Deddy Sitorus kalau beliau ini adalah wakil yang diutus oleh rakyat lewat mekanisme demokrasi bernama pemilu,” kata Dedy Nur di X @DeddynurPalakka (24/8/2025).

    Ia menegaskan, jika seorang wakil rakyat tidak mau disamakan dengan rakyat, maka hal itu menunjukkan sikap yang keliru.

    “Kalau beliau ini ngga mau disamakan dengan rakyat jelata, artinya beliau ini sudah durhaka,” sesalnya.

    “Karena tanpa rakyat, dia ini tidak akan pernah nongkrong dan beredar omon-omon dalam ruang-ruang rapat bernama DPR,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Dedy Nur mengingatkan bahwa DPR sejatinya adalah lembaga yang ada karena rakyat.

    “Beliau juga perlu kita ingatkan bahwa DPR itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa rakyat, DPR ini tidak akan pernah ada,” tegas Dedy.

    Dedy bilang, pernyataan yang dilontarkan Deddy Sitorus justru menunjukkan logika yang terbalik.

    “Jadi yang lagi tersesat logikanya adalah politisi bernama Deddy Sitorus, bukan rakyat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Deddy Sitorus mendadak jadi buah bibir. Pasalnya, ia mengeluarkan pernyataan yang membuat publik tersinggung.:

    “Jangan samakan kami DPR dengan rakyat jelata, karena DI situ anda mengalami sesat logika,” ucap Deddy.

  • Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien

    Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berziarah dan menabur bunga di makam Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan istri Presiden kedua RI, Siti Hartinah, yang akrab dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto, Sabtu malam (23/8/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berziarah dan menabur bunga di makam Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan istri Presiden kedua RI, Siti Hartinah, yang akrab dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto, di Astana Giri Bangun, Karanganyar Jawa Tengah, Sabtu malam.

    Ziarah tersebut juga bertepatan dengan hari lahir almarhumah Ibu Tien Soeharto, yang lahir pada 23 Agustus 1923 dan tutup usia pada 28 April 1996.

    “Alhamdulillah rangkaian acara nyekar ke seluruh presiden yang sudah wafat, sudah terselesaikan malam ini. Di malam yang terakhir kami alhamdulillah berkesempatan untuk nyekar di Astana Giri Bangun untuk menyekar Presiden Kedua Republik Indonesia dan alhamdulillah semuanya lancar,” kata Kaesang di Astana Giri Bangun, Sabtu malam.

    Kaesang mengenang Pak Harto, sapaan akrab Soeharto, sebagai Bapak Pembangunan yang banyak membangun infrastruktur yang hingga hari ini masih berdiri kokoh menopang berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

    “Presiden Kedua ini adalah bapak pembangunan Indonesia, banyak fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh beliau,” ujarnya.

    Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula Pak Harto, yang tidak luput dari kesalahan semasa hidupnya. Meski demikian tidak bisa dipungkiri jasa Soeharto masih bisa dirasakan hingga saat ini. Ia pun mengutip falsafah Jawa mikul duwur mendem jero yang mempunyai makna menjunjung tinggi kebaikan orang lain, sambil memendam dalam-dalam kekurangan orang lain.

    “Ada satu quote yang menurut saya baik juga untuk kita ilhami yaitu mikul duwur mendem jero. Kalau ada kebaikan ya kita tinggikan, tapi kalau ada keburukan ya kita tanam baik-baik. Kenapa? Mau bagaimana pun manusia itu bukan makhluk yang sempurna, pasti punya kesalahan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus menghormati seluruh presiden yang sudah berjasa untuk republik ini,” tuturnya.

    Kaesang mengawali rangkaian ziarah ke makam para presiden RI dengan berziarah ke makam Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/8) pagi. Selain ke makam Habibie, di TMP Kalibata Kaesang juga berziarah dan menggelar tabur bunga di makan mantan Ketua MPR Taufik Kiemas dan Kristiani Herrawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono.

    Kemudian Perdana Menteri Pertama RI Sutan Sjahrir, dan Wakil Presiden ke-3 RI yang juga pendiri Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Adam Malik, serta sejumlah pahlawan nasional lainnya.

    Masih pada hari yang sama, Kaesang selanjutnya menuju Jawa Timur untuk berziarah ke makam Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat sore.

    Setelah berziarah ke makam Bung Karno,Kaesang mengakhiri rangkaian ziarahnya dengan ziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara