partai: PSI

Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyayangkan munculnya tudingan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ada di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Opini tersebut menurutnya merupakan bentuk adu domba jahat.

Pangeran Mangkubumi menyebut upaya itu bertujuan untuk membenturkan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik,” tegas Pangeran dalam keterangan tertulis dilansir pada Jumat (12/9/2025).

Lebih jauh ia menyoroti narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran atau PSI sedang memainkan peran ganda adalah tafsir politis yang dibangun tanpa dasar yang objektif.

Pangeran menegaskan Gibran adalah bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, bukan bermain di balik aksi anarkis itu.

“Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu artinya mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, Tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya,” jelasnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik, melainkan sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan.

12/09/2025 13:28
Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana.

Dikatakan Heru, langkah itu sekaligus menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya mengatakan bahwa Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (11/9/2025).

Ia menyinggung permintaan Budi Arie terkait tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.

Menurut Heru, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.

“Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa,” tegasnya.

Heru menilai, langkah Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Ini menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie,” jelasnya.

Kata Heru, keputusan Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi.

“Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk,” tukasnya.

11/09/2025 15:03
Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan

GELORA.CO -Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sugeng Teguh Santoso menyoroti pencopotan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pasca demo yang berakhir rusuh hingga memakan korban pada akhir Agustus 2025 lalu.

“Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Tetapi dalam pergantian tersebut ada satu etika politik dan juga etika kenegaraan terkait dengan hak masyarakat untuk bisa mengetahui alasan dilakukan pergantian atau reshuffle, karena di sini masyarakat berhak tahu,” kata Sugeng dikutip dari RMOLJabar, Kamis 11 September 2025.

Sugeng mempertanyakan, apakah pemberhentian Budi Gunawan sebagai satu bentuk hukuman atas terjadinya demo yang berakhir rusuh atau seperti apa.

“Kalau dalam situasi kemarin sangat jelas adanya dugaan panunggangan oleh satu kelompok tertentu yang terkait dengan fungsi keamanan dan pertahanan,” kata Sugeng.

Selain itu, lanjut Sugeng, Budi Gunawan merupakan Menteri yang berasal dari PDIP, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang juga berasal dari kelompoknya Jokowi.

“Artinya, apakah Pak Presiden ini sedang melakukan pembersihan atau seperti apa. Namun kembali ditegaskan bahwa itu hak prerogatifnya presiden untuk membangun solidnya pemerintahan, tapi ini tetap harus dijelaskan,” kata Sugeng.

Sugeng menambahkan, posisi Menko Polkam harus segera diisi dan tidak bisa ad interim tanpa ada kejelasan yang diberikan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

11/09/2025 08:06
Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
“Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
“Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
“Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
“Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
“Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 15:44
Raja Juli Minta Maaf Usai Foto Main Domino Bareng Pembalak Liar Viral di Medsos

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi terkait foto dirinya yang sempat beredar saat bermain domino dengan pengusaha pembalakan liar hutan di sebuah posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Dia menegaskan kehadirannya di lokasi tersebut semula hanya untuk bersilaturahmi, bukan sengaja untuk bermain domino dengan para pembalak liar.

“Secara pribadi saya tidak punya penjelasan lain, kecuali yang memang saya sampaikan di rilis saya ketika itu, dan itu juga diperkuat oleh Mas Karding. Saya datang ke tempat beliau, ngobrol hampir tiga jam, setelah itu saya mau keluar dan ada orang yang memang sedang bermain domino,” katanya kepada wartawan di Istana, Selasa (9/9/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan saat berada di posko KKSS, dirinya sempat ditawari untuk ikut bermain setelah hendak pulang.

“Banyak, ada 20-30 orang di posko KKSS. Jadi saya dari toilet mau pulang, terus di ‘main dulu’. Mereka sedang main, karena Mas Karding ada di situ, dua orang berdiri, saya duduk di sana. Dan saya cuma main dua kali, setelah itu saya pulang,” ujarnya.

Politisi PSI itu juga menegaskan tidak mengetahui status orang-orang yang berada di kiri dan kanan saat dirinya ikut bermain. Kendati demikian, ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang muncul akibat beredarnya foto tersebut.

“Namun demikian, dari hati yang terdalam, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi IV mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut,” ucapnya.

Ia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran penting baginya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak sebagai pejabat publik.

“Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat,” pungkasnya.

09/09/2025 15:19
Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang Megapolitan 9 September 2025

Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan rencana perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi perseroda bertujuan agar PAM Jaya bisa lebih berkembang, terutama dalam hal investasi.
“Yang pertama tentunya perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Ia menepis anggapan bahwa perubahan status tersebut akan merugikan perusahaan maupun masyarakat.
Justru, kata dia, langkah ini diyakini akan membuat PAM Jaya semakin kuat dalam memberikan pelayanan air bersih.
“Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” kata dia.
Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
“Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
“Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar air sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/09/2025 15:10
Pramono tegaskan perubahan status PAM Jaya untuk kembangkan perusahaan

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar lebih baik.

“Tentunya, Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang, termasuk untuk investasinya lebih baik. Dan pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya. Tidak ada keinginan sama sekali membuat Perseroda itu menjadikan PAM Jaya tidak baik,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.

Saat ini, menurut dia, tidak semua proyek harus didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dia meyakini keputusan perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda dapat membawa hal baik bagi perusahaan tersebut.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna yang digelar Senin (8/9), beberapa fraksi menyatakan setuju dengan rencana perubahan status badan hukum PAM Jaya, di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB.

Sementara itu, fraksi NasDem juga menyatakan setuju, namun meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap transparan mengenai perubahan badan hukum PAM Jaya tersebut.

Fraksi yang menolak rencana itu, yakni PAN dan PSI, sedangkan fraksi yang meminta agar rencana tersebut dikaji ulang, yaitu PKS, Gerindra, dan Demokrat-Perindo.

Menanggapi perbedaan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan layanan air bersih secara adil dan berkelanjutan.

“Dalam pelaksanaannya, prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegas Rano dalam rapat tersebut.

Dia pun memastikan Pemprov DKI memberlakukan tarif air yang adil dan terjangkau, memperkuat respons pelanggan melalui call center dan aplikasi digital, serta menjaga mutu air sesuai standar kesehatan.

“Semua langkah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tambah Rano.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025 12:37
Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi Nasional 8 September 2025

Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak bermain domino karena bisa menimbulkan prasangka negatif.
Pesan ini Irma sampaikan guna merespons foto dua Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan eks Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding bermain domino dengan eks tersangka pembalakan liar, Azis Wellang.
“Mohon maaf nanti dibilang ini berjudi, ini begini ini, begini padahal enggak ada duitnya misalnya hanya untuk sekadar main-main saja untuk kesenangan saja untuk santai-santai,” kata Irma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Irma menyarankan, sebaiknya para pembantu presiden itu tidak bermain domino karena permainan itu terkesan negatif dan bisa menimbulkan banyak tafsir.
Meskipun domino hanya sekadar untuk bersantai misalnya, publik bisa memandang permainan itu berarti lain.
“Banyak orang yang akan menafsirkan itu berbeda-beda, lebih baik jangan lakukan,” ujar Irma.
Politikus Partai Nasdem berharap jajaran menteri Presiden Prabowo Subianto bisa belajar dari keteledoran sejumlah anggota DPR RI yang membuat situasi sosial dan politik memanas beberapa hari terakhir.
Irma menyebut, imbas tingkah dan pernyataan arogan sejumlah anggotanya, DPR RI sangat malu dan akhirnya melakukan evaluasi diri.
“Cukup DPR hari ini menjadi korban karena keteledoran kami, jangan sampai kemudian pemerintah melakukan hal yang sama,” ujar Irma.
Sebelumnya, foto Raja Juli dan Karding yang tengah bermain domino dengan Azis Wellang dan Andi Rukman Nurdin di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menjadi sorotan.
Padahal, Azis Wellang disebut sebagai tersangka pembalak liar sementara Raja Juli bertugas menjadi Menteri Kehutanan.
Terkait hal ini, Raja Juli mengaku hanya mengenal Karding dan tidak mengetahui dua pemain lain.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu bahkan mengeklaim baru mengetahui sosok Azis Wellang dari pemberitaan media massa.
“Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu,” ujar Raja dalam akun Instagram resminya, Minggu (7/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/09/2025 19:02
Raja Juli Ditantang Buka Penyidikan Baru Dugaan Pembalakan Liar oleh Aziz Wellang

GELORA.CO -Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni ditantang untuk memulai penyidikan baru terkait peristiwa pembalakan liar yang sebelumnya pernah mentersangkakan pengusaha Muhammad Aziz Wellang.

Tantangan itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman merespons viralnya foto yang memperlihatkan Menhut Raja Juli bermain domino dengan Aziz Wellang.

“Penyidik Gakkum meski pernah kalah praperadilan, namun tetap bisa buka penyidikan baru atau penyidikan ulang terhadap perkara dugaan pembalakan liar yang terkait AW (Aziz Wellang)” kata Boyamin kepada RMOL, Minggu 7 September 2025.

Karena, kata Boyamin, praperadilan bersifat formil, sehingga jika ditemukan bukti-bukti baru atau bukti-bukti bisa lebih dilengkapi, maka tidak menutup kemungkinan dibuka penyidikan baru terhadap dugaan perkara pembalakan liar yang terkait Aziz Wellang.

Mengingat kata Boyamin, pertemuan Raja Juli dengan Aziz Wellang dengan bermain domino membuat psikologis penyidik Gakkum Kementerian Kehutanan mati langkah karena merasa tidak dapat dukungan dari pimpinan tertinggi.

“Penyidik kalah dan kena mental. Kami menantang Menhut untuk perintahkan penyidik Gakkum Kemenhut memulai penyidikan baru atas peristiwa dugaan pembalakan liar yang terkait AW,” pungkas Boyamin.

Diketahui, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah main domino bersama Azis Wellang viral. Azis Wellang adalah mantan tersangka kasus pembalakan liar hutan.

Raja Juli yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) duduk satu meja bersama Azis Wellang dan dua orang lainnya.

Dia tampak akrab dengan Azis Wellang dengan tampilan khas rambut uban putih. Sementara Raja Juli terlihat mengenakan batik coklat lengan panjang.

Raja Juli dan Wellang disebut-sebut bermain domino pada 1 September 2025. Foto pertama kali dirilis Tempo.

08/09/2025 07:50
Main Domino dengan Azis Wellang, Jamiluddin Ritonga Desak Presiden Prabowo Copot Raja Juli Antoni dan Abdul Kadir Karding

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua menteri Kabinet Merah Putih masing-masing Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding menjadi sorotan tajam beberapa hari belakangan.

Penyebabnya, kedua menteri rezim Presiden Prabowo Subianto itu ketahuan asik bermain domino. Kegiatan itu belakangan diketahui terjadi di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Kegiatan itu terjadi pada 1 September 2025 lalu.

Namun bukan semata karena keduanya bermain domino, namun karena adanya sosok Azis Wellang. Dia adalah mantan tersangka kasus dugaan pembalakan liar. Kasusnya resmi dihentikan setelah menang melalui proses pra peradilan.

Merespons peristiwa itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga mendesak Presiden Prabowo mencopot dua menterinya, Raja Juli Antoni dan Abdul Kadir Karding.

Desakan pencopotan ini imbas keduanya bertemu eks tersangka pembalakan liar dan menyusul viralnya foto kedua menteri yang tengah asyik bermain domino bersama Azis Wellang.

“Presiden Prabowo Subianto selayaknya mencopoot dua menteri yang main domino bersama mafia pembalakan liar Azis Wellang,” tegas analis komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Minggu, 7 September 2025.

Dalam foto tersebut, Raja Juli yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlihat duduk satu meja bersama Azis Wellang dan dua orang lainnya.

Raja Juli mengenakan batik cokelat lengan panjang, sementara Azis tampak dengan ciri khas rambut uban putih. Keduanya terlihat akrab saat bermain domino.

07/09/2025 22:03