Xcloud.id

partai: PSI

  • Kaesang Pangarep Lantik Pengurus Baru PSI, Nama Ketua Dewan Pembina Masih Disamarkan – Page 3

    Kaesang Pangarep Lantik Pengurus Baru PSI, Nama Ketua Dewan Pembina Masih Disamarkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan sosok berinisial “J” menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

    Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni saat mengumumkan susunan kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    “Dewan Pembina, ketua, Yang Terhormat, Bapak J,” kata Raja Juli saat membacakan Surat Keputusan Ketua Umum.

    Saat Raja Juli mengumumkan, muncul sosok siluet hitam yang menggambarkan seorang pria berinisial “J” tersebut. Sosok pria itu tampak mengenakan peci.

    Namun, Raja Juli enggan mengumumkan siapa sosok Ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J” itu. Dia menyampaikan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang akan menjelaskan sosok “J”.

    “Saya diperintahkan Mas Ketum (Kaesang Pangarep) siapa nama J ini beliau yang menjelaskan,” ujarnya.

     

  • Gabung PSI, Mantan Waketum Nasdem Ahmad Ali Didapuk Jadi Ketua Harian DPP PSI

    Gabung PSI, Mantan Waketum Nasdem Ahmad Ali Didapuk Jadi Ketua Harian DPP PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Susunan pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 resmi dilantik di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

    Yang menarik dari susunan pengurus itu adalah bergabungnya mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali ke partai tersebut.

    Dalam struktur kepengurusan DPP PSI, Ahmad Ali dipercaya memegang jabatan sebagai Ketua Harian DPP PSI.

    Dalam acara pelantikan pengurus itu, Ahmad Ali terlihat mengenakan kemeja berwarna putih. Ahmad Ali duduk bersebelahan dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

    Sejumlah elite PSI lainnya juga terlihat hadir dalam pelantikan pengurus. Mereka di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni.

    Raja Juli membacakan langsung struktur pengurus yang dilantik hari ini. Raja Juli membacakan Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Struktur Kepengurusan PSI 2025-2030.

    “Telah ditetapkan sususan kepengurusan PSI periode 2025-2030,” kata Raja Juli membacakan SK pelantikan dilansir jawapos.

    Dalam SK tersebut, Ahmad Ali didapuk menjadi Ketua Harian DPP PSI. “Ketua Harian Ahmad Ali,” pungkasnya. (fajar)

  • Sejumlah Elite NasDem Bakal Gabung PSI? Akbar Faizal: Penghianatan Kader Terhadap Parpol Tampaknya Bakal Terjadi Lagi

    Sejumlah Elite NasDem Bakal Gabung PSI? Akbar Faizal: Penghianatan Kader Terhadap Parpol Tampaknya Bakal Terjadi Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tersiar kabar sejumlah elit NasDem akan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka di antaranya Ahmad Ali dan Rusdi Masse Mappasessu.

    Di tengah kabar itu, politisi kondang, Akbar Faizal menyebut akan ada kader yang berkhianat ke partainya. Padahal partai itu tempatnya menjadi seseorang.

    “Pengkhianatan kader terhadap parpol tempatnya menjadi seseorang itu tampaknya bakal terjadi lagi,” tulis Akbar dikutip dari unggahannya di X, Jumat (26/9/2025).

    “Kita gelar tikar aja deh. Kacang mana kacang?” sambung Akbar.

    Dikutip dari Tempo, kedua kader NasDem yang akan gabung PSI itu akan mengisi jabatan strategis. Ahmad Ali bakal menjabat Ketua Harian DPP PSI dan Rusdi Masse menjabat Wakil Ketua Umum.

    Meski begitu, Ahmad Ali membantah. Ia mengatakan dirinya tidak. Tahu akan dilantik.

    “Tapi saya enggak tahu dilantik atau tidak,” kata Ahmad Ali ke Tempo.

    Soal statusnya sebagai kader NasDem, ia mengatakan seperti hubungan tanpa status.

    Rusdi Masse sendiri, diketahui sudah diisukan akan bergabung dengan PSI beberapa bulan belakangan ini. Namun Ketua DPW NasDem Sulsel itu membantah.

    Hal tersebut diungkapkan istrinya, Fatmawati Rusdi, yang juga anggota Dewan Pertimbangan DPP NasDem.

    “Kata siapa? Saya aja yang tinggal serumah nggak dengar kabar itu,” ujarnya kepada wartawan, di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (20/8/2025).

    Sementara itu, DPW NasDem juga sempat membantah. Itu diungkapkan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin.

  • Mahfud MD: Pemilu 2024 Sebenarnya PSI Tidak Lolos

    Mahfud MD: Pemilu 2024 Sebenarnya PSI Tidak Lolos

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD, membeberkan cerita di balik lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai peserta Pemilu 2024.

    Mahfud menyebut bahwa awalnya PSI tidak diloloskan oleh KPU. Namun, ia turun tangan setelah mendapat permintaan langsung dari Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Pemilu tahun 2024, sebenarnya dia tidak lolos. Tidak lolos ikut pemilu. Saya yang turun tangan,” ujar Mahfud dikutip pada Jumat (26/9/2025).

    Mahfud mengatakan, kedatangan Raja Juli kepadanya sekitar 10 November 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

    Raja Juli mengadu bahwa keputusan KPU dianggap tidak adil karena kondisi PSI dan Partai Gelora sama, tetapi hanya Gelora yang dinyatakan lolos.

    “Ini partai PSI ini tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Kalau tidak lolos karena syarat kan tidak apa-apa. Tidak, Pak. Ini tidak adil,” Mahfud menirukan keluhan Raja Juli.

    “Kenapa? Itu partai Gelora sama situasinya, tapi partai Gelora lolos, kami tidak,” tambahnya.

    Mendengar hal itu, Mahfud langsung berkoordinasi dengan jajaran KPU, termasuk Ketua KPU saat itu.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mencampuri keputusan KPU, namun bila ada kejanggalan, publik akan menuding pemerintah ikut bermain.

    “Saya tidak ikut campur ya. Saya ini pemerintah. Tapi kalau KPU itu tidak benar, yang dituduh pemerintah,” ucap Mahfud.

    Kata Mahfud, setelah melakukan analisis, PSI dinyatakan bisa kembali masuk sebagai peserta Pemilu 2024.

  • Dua Elit Nasdem Rusdi Masse dan Ahmad Ali Diisukan Loncat ke PSI, Dapat Jabatan Penting?

    Dua Elit Nasdem Rusdi Masse dan Ahmad Ali Diisukan Loncat ke PSI, Dapat Jabatan Penting?

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia itu, dua pertanyaan ini tentu akan menjadi perbincangan yang selalu menarik walaupun pemilu masih tergolong lama.

    “Namun dalam kalkulasi saya, jika RMS final meninggalkan partai Nasdem, paling tidak ada tiga potensi efek risiko terhadap partai Nasdem Sulsel,” ungkap Ras.

    Pertama, lanjut Ras, gelembung prestasi partai Nasdem Sulsel bisa runtuh.

    “Kita harus akui di bawah kepemimpinan RMS, partai Nasdem Sulsel mencatat prestasi luar biasa. Untuk kali pertama, partai Golkar Sulsel di Pemilu 2024 lalu tersingkir dari dominasi partai Nasdem. RMS efek bekerja maksimal terutama di dapil IX yaitu Sidrap, Pinrang dan Enrekang.

    Kedua, risiko koordinasi dan mobilisasi politik melemah. Hilangnya figur karismatik seperti RMS, menurut Ras, bisa membuat partai kehilangan mesin politik yang telah berjalan efektif.

    “Interaksi antar kader, strategi lokal, serta mobilisasi suara di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota rentan melemah apalagi jika kadernya ikut bermigrasi,” sambung Ras.

    Ketiga, potensi reorientasi dukungan ke partai dimana RMS berlabuh. Jika RMS memutuskan gabung di partai PSI, tentu simpatisan maupun loyalisnya berpotensi mengubah dukungan.

    “Artinya partai Nasdem Sulsel akan mengalami defisit dukungan sebesar efek yang ditinggalkan RMS. Potensi efek resiko partai Nasdem Sulsel akibat hilangnya RMS efek membuat partai Golkar Sulsel bisa bernafas lega. Peluang Golkar merebut kejayaannya kembali terbuka lebar apalagi jika partai golkar sulsel berbenah dalam momentum musda mendatang,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Dian Sandi PSI Jelaskan Panjang Lebar soal Pendidikan Gibran: Beda Sistem RI dan Singapura

    Dian Sandi PSI Jelaskan Panjang Lebar soal Pendidikan Gibran: Beda Sistem RI dan Singapura

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, kembali blak-blakan mengenai polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Dian, persoalan itu seharusnya tidak dipermasalahkan karena berkaitan dengan hak orang tua dan perbedaan sistem pendidikan antarnegara.

    “Pertama-tama yang harus kita ketahui dan sepakati adalah, hak semua orang tua untuk menyekolahkan anaknya dimana pun. Kedua, perbedaan sistem pendidikan antar Indonesia dan Singapura,” ujar Dian di X @DianSandiU (25/9/2025).

    Lanjut Dian, orang tua bebas memilih jalur pendidikan bagi anak, selama lembaga pendidikan itu diakui oleh negara.

    Bahkan, homeschooling atau jalur pendidikan nonformal tetap sah mengeluarkan ijazah, asalkan mendapat izin dari dinas pendidikan terkait.

    “Bahkan sekarang banyak yang sekolah di rumah masing-masing (Home Schooling). Bayangkan sekolahnya di rumah, ijazahnya nanti biasanya nitip di sekolah formal sesuai ijin dari Dinas Pendidikan Pemda setempat,” katanya.

    Ia mencontohkan, baik SMA negeri, swasta, madrasah, hingga PKBM lewat Paket C tetap sah mengeluarkan ijazah jika telah berizin.

    Maka, menurut Dian, sah atau tidaknya ijazah bukan hal yang bisa diperdebatkan.

    Lebih jauh, Dian memaparkan adanya perbedaan signifikan antara sistem pendidikan Indonesia dan Singapura.

    “Tidak ada larangan kepada siapapun untuk pindah sekolah ke Singapura, selama memegang ijin tinggal. Hanya saja, kita Indonesia harus mengikuti sistem pendidikan di negara tersebut,” jelasnya.

    Di Singapura, kata dia, jenjang SMP bisa ditempuh 4 hingga 5 tahun, berbeda dengan Indonesia yang hanya 3 tahun.

  • Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan Nasional 24 September 2025

    Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan Nasional 24 September 2025

    Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto menyebut, Presiden Prabowo Subianto mungkin belum memikirkan langkah politik lima tahun ke depan.
    Pernyataan itu Titiek sampaikan saat dimintai tanggapan terkait Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.
    “Bapak juga belum memikirkan kali ya lima tahun berikutnya,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Titiek berujar, tugas sebagai presiden RI periode 2024-2029 yang diemban Prabowo bahkan saat ini belum selesai dan belum berjalan satu tahun.
    Menurutnya, lebih tepat memikirkan bagaimana menyelesaikan masa tugas selama lima tahun tersebut, alih-alih membicarakan kontestasi pemilihan presiden 2029 atau dua periode.
    “Itu nanti saja selesai dulu, ini baru setahun. Selesaikan 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini,” ujar Titiek.
    Kabar Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode disampaikan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.
    Pernyataan itu Frans sampaikan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
    Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
    “Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.
    Belakangan, Jokowi mengakui dengan terang memerintahkan relawannya untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode.
    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Sudah Perlihatkan Ijazahnya, Dian Sandi PSI: Jangan Terjebak Tipu Daya

    Gibran Sudah Perlihatkan Ijazahnya, Dian Sandi PSI: Jangan Terjebak Tipu Daya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini menjadi salah satu isu paling hangat dibicarakan.

    Menanggapi hal tersebut, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa Gibran sudah lama memperlihatkan ijazahnya.

    Dian pun menyayangkan pihak-pihak yang kembali mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran.

    “Ini kok baru sekarang bilang tidak berani tunjukkan ijazah? Sudah dari dulu ditunjukkan, buka saja video di YouTube, banyak,” ujar Dian di X @DianSandiU (24/9/2025).

    Ia menegaskan bahwa Gibran pernah menunjukkan ijazahnya secara terbuka, namun tetap saja isu itu terus diperdebatkan.

    “Mas Wapres Gibran pernah menunjukkan ijazahnya, toh masih saja ribut!,” Dian menuturkan.

    “Itulah gambaran yang akan terjadi jika Pak Jokowi kemarin terpancing menunjukkan ijazahnya,” tambahnya.

    Dian juga menuding bahwa seruan untuk memperlihatkan ijazah hanyalah siasat politik.

    “Jadi yang teriak, tunjukkan ijazahnya dan selesai! Itu tipu daya, muslihat kaum Jahiliyah,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia menyebut adanya upaya sistematis untuk merusak reputasi mantan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan biaya yang tidak kecil.

    “Proyek pembusukan nama Pak Jokowi dan keluarganya ini berbiaya mahal,” tandasnya.

    Dian bilang, proyek pembusukan nama itu bisa jadi dibekingi oleh sekelas pemain minyak atau konsesi jutaan hektar.

    “Bukan mantan menteri apalagi sekelas mantan Menpora,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • DPRD Surabaya Kawal Kasus Darmo Hill, PT Danantara Janji Panggil Pertamina

    DPRD Surabaya Kawal Kasus Darmo Hill, PT Danantara Janji Panggil Pertamina

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, bergerak cepat mengawal permasalahan klaim eigendom 1278 yang diajukan Pertamina atas lahan yang telah menjadi perumahan Darmo Hill di Kelurahan Pakis, Surabaya.

    Josiah telah mendatangi Kementerian BUMN dan PT Danantara untuk melakukan konsultasi terkait persoalan yang membuat warga kesulitan melakukan transaksi jual beli lahan mereka.

    “Awalnya saya ke kementerian BUMN. Ternyata sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan pengelolaan aset BUMN kini berada di PT Danantara Asset Management. Sehingga kemarin saya disarankan untuk menemui Pak Rolis, SVP Stakeholder PT Danantara,” ujar Josiah, Selasa (23/9/2025).

    Politisi PSI ini kemudian menemui Corporate Secretary PT Danantara untuk menyampaikan keluhan warga. Dalam pertemuan itu, Josiah menekankan bahwa klaim Pertamina dinilai tidak punya dasar yang jelas dan merugikan masyarakat.

    Dalam pertemuan itu, PT Danantara berjanji akan segera memanggil Pertamina untuk memberikan klarifikasi resmi terkait klaim lahan tersebut. “Rolis yang merupakan corporate secretary PT Danantara berjanji akan segera memanggil Pertamina untuk memberikan penjelasan,” kata Josiah.

    Dia menambahkan akan menunggu hasil pertemuan tersebut dan siap mengawal hingga ada solusi konkret. “Kita akan menunggu hasil pembahasan antara PT Danantara Asset Management dengan pihak Pertamina. Mereka berjanji akan segera mengabarkan hasilnya,” tutur Josiah.

    Dipaparkan, dalam pertemuan dengan pihak Danantara, dia menilai klaim atas lahan di Darmo Hill ini menyebabkan warga tidak bisa memproses jual beli maupun peralihan hak atas tanah. Hal ini karena notaris enggan memproses sertifikat yang ditandai dengan catatan “terindikasi eigendom 1278 Pertamina”, sehingga transaksi terhenti.

    “Saya sampaikan klaim tersebut tidak masuk akan karena warga telah memegang alas hak yang dikeluarkan BPN berupa SHM dan SHGB. Klaim seperti ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga yang seharusnya sudah dilindungi negara,” tegas Josiah.

    Permasalahan ini menyebabkan warga tidak bisa memproses jual beli maupun peralihan hak atas tanah. Hal ini karena notaris enggan memproses sertifikat yang ditandai dengan catatan “terindikasi eigendom 1278 Pertamina”, sehingga transaksi terhenti.

    Menurut Josiah, kondisi ini tidak hanya merugikan warga secara finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dia menegaskan pemerintah harus hadir memberikan kepastian hukum agar warga tidak terus menjadi korban kebijakan yang tumpang tindih.

    “Negara harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kepastian hukum. Jangan sampai masalah administrasi seperti ini merugikan warga dan menghambat aktivitas ekonomi mereka,” ujarnya.

    Selain jalur koordinasi dengan PT Danantara, Josiah memastikan akan membawa kasus ini ke tingkat nasional. Dia berencana mengadukan persoalan ini ke Komisi VI DPR RI untuk digelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

    “Kami juga akan mengadukan permasalahan warga ke Komisi VI DPR RI. Kami akan meminta untuk mengadakan RDPU terkait hal ini, karena nasib banyak orang dipertaruhkan di sini,” katanya.

    Josiah menegaskan dirinya siap mengawal persoalan ini hingga tuntas. Dia menyebut kasus ini bukan hanya soal sengketa lahan, tetapi juga tentang keadilan dan perlindungan hak warga negara. “Saya siap mengawal kasus ini hingga selesai, karena ini sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Hak Apa Ngatur Prabowo Bareng Gibran di 2029

    Hak Apa Ngatur Prabowo Bareng Gibran di 2029

    GELORA.CO – Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean mempertanyakan arahan Jokowi untuk para relawan.

    Dimana, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    “Jokowi perintahkan relawan untuk dukung Prabowo-Gibran dua periode, emangnya siapa Jokowi? bisa memaksa Prabowo berdampingan dengan Gibran di 2029,” kata Ferdinand Hutahaean dikutip dari akun instagramnya, Senin (22/9/2025).

    Ferdinand mengingatkan relawan tidak memiliki hak politik untuk mencalonkan seseorang menjadi capres atau cawapres.

    “Peserta pemilu itu bukan relawan Pak Jokowi. Peserta pemilu itu partai politik jadi kok bisa-bisanya jokowi perintahkan relawannya dukung Prabowo-Gibran dua periode,” kata Ferdinand Hutahaean.

    Ferdinand menduga Jokowi mulai ketakutan saat Prabowo mencium gelagat Gibran ingin maju pada Pilpres 2029.

    Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Jokowi. 

    Gibran yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI merupakan suami Selvi Ananda. Anak kedua Jokowi yakni Kahiyang Ayu, istri dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Terakhir, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI.

    “Makanya sekarang pura-pura menahan diri bilang akan mendampingi akan dua periode jadi wapres, gaya berpolitikmu itu Jokowi, Jokowi,” kata Ferdinand Hutahaean.

    “Hak apa kamu ngatur-ngatur Prabowo untuk berdampingan dengan Gibran di 2029, haduh bukannya istirahat masih ribut aja,” sambung Ferdinand.