Xcloud.id

partai: PSI

  • Dian Sandi PSI: Tuduhan Ijazah Gibran Palsu Bisa Rusak Hubungan Indonesia-Singapura

    Dian Sandi PSI: Tuduhan Ijazah Gibran Palsu Bisa Rusak Hubungan Indonesia-Singapura

    Dikatakan Dian, upaya menggugat keaslian dokumen pendidikan tokoh nasional bukan hanya berpotensi mencoreng kredibilitas lembaga pendidikan di dalam negeri, tetapi juga menyeret nama institusi akademik luar negeri.

    “Kemarin menghina institusi pendidikan dalam negeri, sekarang menghina institusi pendidikan luar negeri,” ucap Politisi muda PSI ini.

    Ia menegaskan, tindakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, termasuk Singapura, tempat Gibran menempuh studi.

    “Singapura itu negara kecil, kampus di sana sedikit, mereka bertahan karena integritas,” jelasnya.

    Dian menegaskan, menuding lembaga pendidikan di Singapura seolah bisa disuap atau dibeli sama saja dengan merusak hubungan antarnegara yang telah lama terjalin baik.

    “Orang Indonesia yang menghina-hina seolah mereka bisa dibeli, bisa membuat hubungan kedua negara menjadi buruk,” tandasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa bukti kelulusan Gibran dapat dilihat secara terbuka melalui dokumentasi resmi kampus luar negeri.

    “Kalian meragukan ijazah yang mereka keluarkan, kalian ragukan Gibran yang photo wisudanya terpampang di kampus. Apa itu tidak namanya menjelekkan institusi pendidikan mereka?” kuncinya.

    Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo kembali blak-blakan latar belakang pendidikan Gibran Rakabuming.

    Ia menilai, isu yang beredar bukan sekadar perdebatan di dunia maya, melainkan berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Roy mengacu pada UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r serta Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden minimal harus menamatkan pendidikan setingkat SMA.

  • 8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya.
    Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Menurut Syarif, pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai menjelang pukul 15.00 WIB.
    Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
    Kendati demikian, isi pertemuan empat mata di Kertanegara masih menjadi tanda tanya publik.
    Peneliti senior bidang politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa tidak adanya keterangan resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar.
    “Kita hanya bisa berspekulasi karena tidak ada konfirmasi pers yang menjelaskan isi dari pertemuan tersebut,” kata Lili kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025) malam.
    Lili Romli berpandangan, untuk pertemuan kali ini, pihak Jokowi-lah yang memungkinkan memiliki motif atau kepentingan tertentu.
    Sebab, Jokowi-lah yang datang berkunjung dan menemui Prabowo.
    “Jika ini yang terindikasi, kepentingan itu bisa beberapa kemungkinan,” ujar Lili.
    Dia kemudian memaparkan empat kemungkinan motif di balik pertemuan tersebut.
    Pertama, berkaitan dengan struktur kepengurusan PSI karena Prabowo hadir langsung dalam kongres partai tersebut.
    “Kedua, terkait gempuran terhadap Jokowi dan keluarganya, mulai dari persoalan ijazah Jokowi, ijazah SMA Gibran, sampai isu pemakzulan Gibran,” kata Lili.
    Selain itu, lanjut Lili, Jokowi bisa saja ingin membicarakan posisi orang-orang dekatnya yang baru-baru ini terkena
    reshuffle
    kabinet.
    Sebut saja Budi Arie Setiadi, pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi, yang didepak dari posisi Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih.
    “Ketiga, terkait dengan orang-orang yang ditengarai dekat dengan Jokowi yang di-
    reshuffle
    dari kabinet dan yang masih di dalam kabinet,” tutur Lili.
    Terakhir, Lili menyebut Jokowi mungkin juga ingin menyampaikan dukungan terhadap wacana dua periode pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
    Meski begitu, Lili menekankan bahwa dampak politik dari pertemuan tersebut bergantung pada cara publik menafsirkan.
    “Jika dimaknai oleh publik seperti yang disampaikan oleh Mensesneg dalam rangka masalah kebangsaan, tentu hal yang baik dan positif,” ungkap Lili.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai isi pertemuan itu.
    Ia menyebutkan, Prabowo dan Jokowi bertemu secara empat mata dan membicarakan berbagai hal.
    “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut terjadi karena kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta.
    Biasanya, kata dia, jika Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, dia yang mendatangi kediaman Jokowi.
    “Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang,” ungkapnya.
    Selain silaturahmi, Prasetyo menyebutkan bahwa perbincangan keduanya juga menyinggung berbagai persoalan kebangsaan.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” kata dia.
    Dia menambahkan, pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan berjalan dalam suasana hangat. “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” ucap Prasetyo.
    Pertemuan ini menjadi momen pertama keduanya setelah terakhir kali bertemu dalam upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Agustus 2025.
    Sebelumnya, pada Minggu (20/7/2025) malam, Prabowo juga sempat menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.
    Saat itu, Presiden Prabowo datang ke Solo untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Sebelum menuju lokasi acara, dia terlebih dahulu bersilaturahmi ke rumah Jokowi.
    Usai acara kongres, Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat makan malam bersama di warung Bakmi Jowo Bu Citro 1 Solo.
    Pertemuan informal itu berlangsung sekitar satu jam dan memperlihatkan keakraban antara ketiganya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ambisi Besar Ahmad Ali Menangkan PSI di Sulteng, Umar Hasibuan Ungkit Kekalahan sebagai Cagub Sulteng

    Ambisi Besar Ahmad Ali Menangkan PSI di Sulteng, Umar Hasibuan Ungkit Kekalahan sebagai Cagub Sulteng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan menyindir tajam pernyataan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.

    Sorotan diberikan oleh Umar Hasibuan itu disampaikannya melalui cuitan di akun sosial X pribadinya.

    Ia menyorot dan menyindir pernyataan dari Eks Wakentum Nasdem itu soal janji ke PSI untuk jadi pemenang di Pemilu 2029

    Karena itu, Umar menyindir karena tidak yakin mengingat kekalahan Ahmad Ali di Pemilu 2024 lalu.

    “Masa sih?,” tulisnya dikutip Minggu (5/10/2025).

    “Bukannya anda kalah waktu cagub Sulteng pak Ahmad Ali?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ahmad Ali menyampaikan tekad besar agar PSI tidak hanya menjadi partai pelengkap, tetapi pemenang Pemilu 2029 khususnya di Sulawesi Tengah.

    “PSI bukan hanya partai masa depan. Target kita bukan sekadar lolos, tapi menang besar, termasuk di Sulawesi Tengah,” tegas Ahmad Ali di hadapan pengurus pusat PSI. (Erfyansyah/fajar)

  • 10 Jokowi Bertemu Elite PSI di Bali, Raja Juli Ungkap Arahannya Nasional

    10 Jokowi Bertemu Elite PSI di Bali, Raja Juli Ungkap Arahannya Nasional

    Jokowi Bertemu Elite PSI di Bali, Raja Juli Ungkap Arahannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diketahui memberikan arahan kepada pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bali.
    Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Jokowi dalam pertemuan itu juga menyinggung kembali janjinya untuk mengantarkan partai berlambang gajah itu ke DPR pada 2029.
    “Beliau memotivasi kami. Menegaskan kembali janji beliau di Kongres bahwa pada saatnya akan bekerja keras untuk loloskan PSI di DPR 2029,” ujar Raja Juli saat dikonfirmasi, Jumat (3/10/2025).
    Dari postingan di akun Instagram Grace Natalie @gracenat, terlihat Jokowi mengenakan setelah jas berwarna abu-abu dan udeng Bali di kepalanya memberikan arahan kepada elite PSI.
    Kaesang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI juga terlihat dalam forum yang diikuti oleh pengurus DPP PSI.
    Nampak juga Ketua Harian PSI, Ahmad Ali yang sebelumnya merupakan eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem.
    Selain itu, terlihat pula Raja Juli, Grace Natalie, dan Ronald A Sinaga yang tampak berada dalam sebuah saung ketika mendengarkan arahan Jokowi.
    “Alhamdulillah Pak Jokowi memberikan perhatian yang khusus untuk membesarkan PSI seperti yang beliau janjikan pada saat Kongres PSI,” ujar Raja Juli.
    ANTARAFOTO/Maulana Surya Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan pesan kebangsaan saat kongres PSI Partai Super Terbuka di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025). Rangkaian kongres PSI Partai Super Terbuka 2025 berlangsung hingga Minggu (20/7/2025).
    Dalam Kongres PSI pada Sabtu (19/7/2025), Jokowi menyatakan dukungan penuhnya terhadap PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep.
    “Oleh sebab itu saya akan full mendukung PSI,” ujar Jokowi saat berpidato dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025).
    “Oleh sebab itu saya akan bekerja keras untuk PSI,” sambungnya menegaskan.
    Saat itu, Jokowi memuji kemajuan signifikan yang diraih PSI dalam kepemimpinan politik lokal dan legislatif.
    Jokowi mencatat adanya lompatan besar dalam jumlah kader PSI yang kini menjabat di eksekutif daerah maupun legislatif.
    “Alhamdulillah, kita senang bahwa yang hadir di sini, di Kongres PSI ini, juga dari para eksekutif kader PSI, yang menjabat baik sebagai wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati. Kalau di catatan saya ada 18. Sebelumnya enggak ada. Ini sudah lompatan,” ujar Jokowi.
    Tak hanya di eksekutif, mantan Wali Kota Solo itu juga menyoroti peningkatan signifikan jumlah anggota legislatif dari PSI yang kini mencapai 181 anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
    Melihat hal ini, Jokowi memperkirakan bahwa jumlah caleg terpilih dari PSI di Pemilu 2029 bisa melonjak hingga tiga kali lipat, asalkan ditopang dengan strategi dan perencanaan yang matang.
    “Hitungan saya, di 2029, mungkin bisa tiga kali lipat, Insya Allah. Asal semuanya manajemennya disiapkan dari sekarang,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Minta Akhiri Polemik Ijazah Wapres Gibran Usai MDIS Buat Klarifikasi

    PSI Minta Akhiri Polemik Ijazah Wapres Gibran Usai MDIS Buat Klarifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar polemik mengenai pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan setelah pihak Management Development Institute of Singapore (MDIS) memberikan klarifikasi resmi.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, menegaskan bahwa pernyataan MDIS seharusnya sudah cukup untuk meluruskan isu yang belakangan ramai diperdebatkan. MDIS sebelumnya menjelaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan program Diploma Lanjutan di lembaga tersebut, kemudian melanjutkan hingga meraih gelar Sarjana Sains bidang Pemasaran dari University of Bradford, Inggris, yang menjadi mitra resmi MDIS.

    “Seharusnya penjelasan MDIS menghentikan polemik soal pendidikan dan ijazah Mas Gibran bila niatnya benar-benar mencari kebenaran. Siapa lagi yang bisa memberikan klarifikasi selain MDIS sebagai penyelenggara pendidikan?” kata Andy dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

    Andy menduga isu terkait ijazah Wapres sengaja digulirkan dengan tujuan politik.

    Dengan klarifikasi ini, PSI berharap masyarakat dapat menerima fakta yang sudah disampaikan langsung oleh institusi terkait dan tidak lagi terjebak dalam isu yang berpotensi memecah konsentrasi publik dari agenda pembangunan.

    “Kami lihat apa isu ini padam. Bisa jadi gerakan ini bermotif politik untuk terus melanjutkan fitnah terkait ijazah Wapres. Tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk terus menciptakan kegaduhan politik,” ujarnya.

    Dalam pernyataannya, MDIS menegaskan bahwa Gibran tercatat sebagai mahasiswa penuh waktu sejak 2007 hingga 2010.

    “Semua diploma dan gelar yang diberikan oleh mitra universitas luar negeri kami yang terhormat mematuhi standar akademik yang ketat. MDIS bangga memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada semua siswa, memastikan bahwa mereka menerima pengalaman yang berkualitas,” tulis MDIS.

  • Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif

    Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mantan Presiden Jokowi disebut-sebut ingin berdamai dengan kubu penentang ijazahnya, termasuk Roy Suryo Cs, ikut ditanggapi Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

    Dikatakan Heru, langkah Jokowi ini bisa dibaca dalam tiga dimensi. Strategi politik, kebermanfaatan untuk bangsa, dan upaya kompromi yang membuka ruang perdamaian.

    Menurutnya, dari sisi politik praktis, Jokowi membutuhkan gebrakan baru untuk memperbaiki citra publik.

    “Saya melihat pertama dalam konteks politik, saat ini Jokowi betul-betul butuh sebuah permainan baru,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (2/10/2025).

    Ia menyebut, Jokowi tampak menyadari bahwa isu ijazah palsu semakin liar dan menyeret nama anaknya, Wapres Gibran Rakabuming.

    “Bahwa sebuah image positif sangat diperlukan untuk menjadi fondasi besar. Bagaimana politik bisa dikenal, disayang, bahkan diidolakan,” katanya.

    Heru menyinggung pula dugaan kedekatan Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Ini berkaitan dengan fakta bahwa Jokowi saat ini terafiliasi, bahkan diduga keras menjadi dewan pembina PSI,” bebernya.

    Karena itu, menurut Heru, pendekatan politik Jokowi bisa dimaknai sebagai cara membangun citra.

    “Otomatis ini bentuk pendekatan politik praktis yang mengutamakan image positif. Persahabatan politik yang elegan, terbuka, dan friendly menjadi platform utama,” jelas dia.

    Lebih jauh, Heru menilai ada nilai kebermanfaatan jika Jokowi benar-benar mencabut laporannya.

    “Dengan Jokowi menarik tuntutan Roy Suryo Cs, menurut saya ini sangat positif,” katanya.

  • Tinggalkan Nasdem Demi PSI, Bestari Barus Peringatkan Roy Suryo Cs Soal Ijazah Jokowi: Beliau Panutan

    Tinggalkan Nasdem Demi PSI, Bestari Barus Peringatkan Roy Suryo Cs Soal Ijazah Jokowi: Beliau Panutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, ikut angkat bicara mengenai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan kembali ramai dibicarakan publik.

    Dalam sebuah forum diskusi yang kini videonya viral, Bestari dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi terjamin keasliannya.

    “Pertama, saya ingin bantah judul host dulu, bahwa ijazah Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi garansi asli,” ujar Bestari dikutip pada Kamis (2/10/2025).

    “Itu dulu, jadi besok kalau kita datang lagi harus sudah disebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Bestari menekankan bahwa pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu harus bisa membuktikan ucapannya. Jika tidak, maka menurutnya, konsekuensi hukum menanti.

    “Oke, yang menuduh itu palsu, wajib membuktikan. Bila mana tidak, maka dia akan berurusan dengan hukum,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Bestari juga menanggapi isu intervensi politik yang sempat disinggung dalam diskusi tersebut.

    Mantan politisi Nasdem itu menilai istilah intervensi sebaiknya tidak dipakai secara serampangan, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    “Tinggal kita begini sajalah, quote-unquote intervensi politik itu yuk kita artikan secara bersama-sama saja apa gitu,” sebutnya.

    Bestari menegaskan, bagi PSI, Jokowi merupakan figur teladan sekaligus patron politik yang dijadikan panutan.

    Kata Bestari, pengalaman Jokowi dari mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden RI dua periode adalah kapasitas luar biasa yang harus dihargai.

  • Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pemerintah Pusat, PSI: Saatnya Berantas Pemborosan Anggaran – Page 3

    Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pemerintah Pusat, PSI: Saatnya Berantas Pemborosan Anggaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, mengumumkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipotong hingga Rp 15 triliun ke angka Rp 11 triliun sehingga akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Menanggapi soal potensi terjadinya penurunan anggaran tersebut Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, melihat hal tersebut sebagai kesempatan memberantas pemborosan APBD.

    “Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien. Dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan, jelas kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan, dan sebagainya harus didahulukan,” kata Justin dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (2/10/2025).

    Justin juga menyorot adanya rencana pembelian barang-barang yang dinilai sebagai pemborosan APBD. Di antaranya adalah proyektor jenis Liquid Crystal Display (LCD), server, dan lampu jenis Light Emitting Diode (LED) yang seluruhnya diatas harga pasar, dan sempat diusulkan oleh Dinas dalam rapat APBD Perubahan (APBD-P) 2025 di Komisi E.

    “Di Komisi E pernah ada usulan dari pihak Dinas Kebudayaan untuk membeli 11 LCD proyektor dengan harga Rp 158 juta hingga Rp 214 juta per unit, kemudian Dinas Perpustakaan juga ingin membeli 3 server seharga Rp1,7 miliar per unitnya,” jelas Justin.

    “Dinas Kebudayaan juga mengusulkan pembelian lampu LED yang harga satuannya mencapai Rp15 juta. Pemborosan-pemborosan belanja diatas harga pasar semacam ini perlu berhenti, sekalipun dinas berdalil sesuai E-Katalog,” sambung dia.

     

  • Banyak Kotoran Kucing di Skywalk Kebayoran, PSI Usul Lokasi Makan Khusus

    Banyak Kotoran Kucing di Skywalk Kebayoran, PSI Usul Lokasi Makan Khusus

    Jakarta –

    Warga mengeluhkan bau dan risi karena banyak kotoran kucing di skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, mengusulkan agar dibuat tempat makan khusus kucing.

    Kondisi kotornya skywalk Kebayoran Lama diduga turut dipengaruhi banyaknya makanan kucing yang ditebar sembarangan di sepanjang skywalk. Akhirnya banyak kucing datang ke skywalk.

    “Apa yang dilakukan MRT Jakarta mungkin bisa dicontoh pada Skywalk Kebayoran Baru dan area-area publik lainnya yang ramah hewan. Sejak tahun 2022 MRT Jakarta menyediakan tempat khusus untuk memberi makan kucing-kucing jalanan di area sebelum pintu masuknya,” kata Francine kepada wartawan, Kamis (2/9/2025).

    Menurutnya, tempat makan khusus hewan berpengaruh terhadap kebersihan di area tersebut. Dengan begitu, kata Francine, kebersihan di sekitar area dapat terkontrol.

    “Dengan adanya tempat khusus untuk memberi makanan kepada hewan, akan memudahkan juga kontrol terhadap kebersihan areanya,” ujarnya.

    “Bersikap empati kepada hewan terlantar, seperti memberi makan kucing-kucing jalanan, perlu diimbangi dengan tanggung jawab pada lingkungan, seperti menjaga kebersihan area makan dan minumnya, menggunakan tempat makan yang ramah lingkungan misalnya berbahan kertas, dan bantu pengendalian populasinya dengan sterilisasi,” jelasnya.

    “Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil memperjuangkan penambahan kuota sterilisasi kucing lokal gratis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, semula 9.000 kucing di tahun 2024 menjadi gratis steril untuk 21.000 kucing domestik di tahun 2025,” imbuhnya.

    Kotoran Kucing di Skywalk

    Pantauan detikcom, Selasa (30/9), kotoran kucing lebih banyak terlihat di skywalk dekat pintu keluar-masuk Stasiun Kebayoran Lama. Kotoran kucing itu ada di beberapa titik dengan kondisi masih basah maupun mengering.

    Kotoran itu tersebar di tengah maupun di tepi skywalk dekat pagar. Beberapa kali terlihat kotoran itu terinjak orang yang melintas sehingga membuatnya semakin menyebar.

    Sultan (20), seorang mahasiswa yang setiap hari menggunakan skywalk, mengaku sangat terganggu. Dia mengatakan perlu tetap fokus saat jalan di skywalk agar tak menginjak kotoran kucing.

    “Saya kan sering berangkat jam 5. Itu kotoran kucingnya masih baru. Lagi jalan, bengong dikit, udah tuh kelar (akan menginjak kotoran),” kata Sultan saat ditemui di lokasi, Selasa (23/9/2025).

    Menurutnya, pemberian makan kucing di skywalk bukan langkah bijak. Demi kenyamanan sesama pengguna transportasi umum (transum), menurutnya, harus ada kebijakan agar tak ada lagi yang memberi makan kucing di skywalk.

    Warga lainnya, Maudy (21), mengaku tak sering menggunakan skywalk itu, tapi tahu banyak kotoran kucing di sana. Dia mengaku tidak nyaman karena bau kotoran yang mengganggu.

    “Iya tahu, ini beberapa lihat ada bekasnya ya. Itu tadi udah kering. Nggak nyaman ya, terutama baunya pas kita lewat jalan gitu,” kata Maudy.

    (dek/jbr)

  • Publik Pertanyakan Kasus Ahmad Ali hingga Silfester: Apakah Dilindungi Jokowi?

    Publik Pertanyakan Kasus Ahmad Ali hingga Silfester: Apakah Dilindungi Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pembina Yayasan Nurus Salam, Muhammad Joko Samodro, mendadak menyinggung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus yang menyeret nama politisi Ahmad Ali.

    Joko mengungkit kembali bahwa KPK pernah melakukan penyitaan uang senilai Rp3,49 miliar serta sejumlah jam tangan mewah dari rumah Ahmad Ali.

    Namun, menurutnya, hingga kini Ahmad Ali yang menjabat sebagai Ketua Harian PSI justru masih bisa bebas.

    “KPK tebang pilih secara politis. Ahmad Ali Ketum Harian PSI bukannya ditahan malah masih bebas saja,” ujar Joko di trheads pribadinya, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Ia menduga ada faktor politik yang membuat proses hukum Ahmad Ali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Apa karena berlindung kepada Jokowi yang dianggap beking orang kuat?,” sebutnya.

    Joko juga membandingkan dengan kasus lain yang menurutnya menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

    Ia menyinggung kasus Silfester yang tidak dieksekusi meski sudah memiliki putusan pidana dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla (JK).

    “Sama halnya seperti Silfester yang tidak dieksekusi pidana karena kasus nama baik Pak JK,” tegas Joko.

    Ia menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia kerap menunjukkan ketidakadilan.

    “Memang susah hukum di negeri ini, kebanyakan mencla-mencle dan tumpul ke bawah sesuai pesanan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Surya Paoloh mengaku menghormati keputusan Ahmad Ali hengkang dari partainya. Hal itu menuai sorotan.

    “Kalau hanya Ahmad Ali doank mungkin gak terlalu ngaruh buat Nasdem,” kata Pegiat Media Sosial Bos Purwa, dikutip Senin (29/9/2025).