Xcloud.id

partai: PSI

  • NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) merespons tudingan yang menyebut ada pihak kalah di Pilpres 2024 ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, tudingan seperti itu tidak perlu dikomentari, sebab ada hal lain yang lebih penting ketimbang kembali membahas hal yang sudah berlalu.

    “Tidak perlu ada komentar. Menurut saya, komentar-komentar itu adalah komentar-komentar yang tidak relevan dan tidak perlu untuk kita diskusikan,” ujar Tobas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober. 

    “Marilah kita tinggalkan hal yang tidak perlu dan kita fokus pada hal yang sangat penting, yang fundamental yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa ini,” sambung Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR itu. 

    Tobas menilai, persoalan menang dan kalah dalam pilpres sudah berlalu. Saat ini, kata dia, yang terpenting bagaimana mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Karena itulah, kita tidak perlu harus kembali kepada persoalan pilpres yang sudah lewat, sudah ada hasilnya, sudah sedang berjalan pemerintahannya, yang tidak jauh lebih penting dibandingkan persoalan yang tadi kita hadapi,” katanya.

    “Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi kalau mengkait-kaitkan persoalan pemilu ya dengan hal-hal yang perlu kita carikan jalan keluarnya, terkait dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik sepakat dengan pernyataan Waketum PSI Andy Budiman yang menilai ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Menurutnya, kelompok yang kalah di Pilpres 2024 hingga tokoh yang menarasikan ‘matahari kembar’ ingin hubungan keduanya tampak tidak harmonis.

    “Kami Projo juga melihat ada pihak-pihak yang berfantasi hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi menjadi jauh dan terpisahkan. Mereka bahkan berusaha mengadu domba dan memecah belah kedua pemimpin ini dan para pendukungnya tentunya dengan narasi-narasi yang terus menerus mereka mainkan,” kata Freddy kepada wartawan, Selasa, 7 Oktober. 

    “Misalnya dengan narasi ‘matahari kembar’, ‘cawe-cawe’, ‘pemakzulan Gibran’,” imbuhnya. 

     

  • Bertemu Jokowi, Bro Ron PSI Beberkan Penyelewangan Dana PIP Rp10 Miliar

    Bertemu Jokowi, Bro Ron PSI Beberkan Penyelewangan Dana PIP Rp10 Miliar

    Liputan6.com, Solo – Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron bersama dengan keluarganya mendatangi rumah pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu (18/10/2025).

    Dalam pertemuan dengan ayah kandung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu untuk membeberkan penemuan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Jokowi saat menjabat presiden.

    Ronald datang ke kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Banjarsari, Solo itu didampigi oleh kedua orangtuanya dan juga istrinya. Namun saat bertatap muka dengan Jokowi untuk melakukan pertemuan tertutup, kedua orangtuanya dan istrinya menunggu di ruang tunggu tamu di bangunan rumah yang terletak di seberang kediaman Jokowi tersebut.

    Usai melakukan pertemuan tertutup yang berlangsung hampir setengah jam itu, Ronald mengatakan bahwa mantan Wali Kota Solo itu menugaskan kepadanya untuk tetap mendukung putra bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2030. Apalagi pada saat Kongres PSI yang pertama, ia merupakan saingan Kaesang dalam pemilihan calon ketua umum partai tersebut.

    “Huh berat tugasnya. Ya intinya kami tetap dukung Mas Kaesang dan Partai PSI,” kata dia kepada wartawan di kediaman pribadi Jokowi pada Rabu (8/10/2025).

    Selain menyampaikan pesan itu, Ronald Sinaga juga memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan terkait hasil penemuan yang dilakukan di dunia pendidikan selama ini, khususnya terkait penyelewangan dana beasiswa yang digagas Jokowi saat menjadi presiden, yakni Program Indonesia Pintar (PIP).

    “Kebetulan Bapak saya briefing mengenai kegiatan kami di dunia pendidikan selama ini. Teman-teman sudah tahu ya mengenai dunia pendidikan yang sangat mengecewakan, beasiswa-beasiswa yang sudah diprogramkan oleh Bapak dari 2017 banyak yang tidak turun ke masyarakat. Saya melapor ke beliau, dan beliau sangat mendukung untuk gerakan ini lebih besar lagi,” ujarnya.

     

  • Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

    Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik, yang mengatakan ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

    Pernyataan itu senada dengan pandangan Waketum PSI, Andy Budiman, soal adanya pihak yang ingin menjauhkan Prabowo dengan Jokowi.

    Heru menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan justru merupakan bentuk fitnah politik yang mengaburkan fakta sebenarnya.

    Ia menegaskan, tuduhan itu mengarah pada pihak-pihak yang selama ini justru ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024.

    “Jadi saya tegaskan lagi, kebetulan ini Projo, menuduh bahwa teman-teman yang kalah Pilpres 2024 adalah para pihak yang diyakini sebagai dalang atau aktor di balik usaha untuk menceraiberaikan hubungan politik Prabowo dan Jokowi,” kata Heru kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

    Heru mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Ketua Umum Projo saat itu, Budi Arie Setiadi, justru pernah terlibat dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

    Menurutnya, hal itu seharusnya membuat Projo lebih hati-hati sebelum melontarkan tuduhan.

    “Saya ingatkan kembali, dalam skenario Pilpres 2024, Ketua Projo waktu itu Budi Arie ada dalam satu kelompok mendukung Ganjar. Saya sebagai Ketua Relawan Ganjar Nasional tahu persis soal itu,” ungkap Heru.

    Ia menyebut, pernyataan Freddy Damanik dan Projo menunjukkan bahwa mereka kehilangan kontrol dan arah politik.

    “Sepertinya tuduhan Anda ini fitnah yang luar biasa, mabuk terhadap isu-isu, dan saya meyakini Anda sudah kehilangan kontrol dan jati diri dalam menentukan standar politik,” tegasnya.

  • Dian Sandi PSI: Sudah Setahun Jokowi Diserang Isu Ijazah, tapi Rakyat Masih Percaya

    Dian Sandi PSI: Sudah Setahun Jokowi Diserang Isu Ijazah, tapi Rakyat Masih Percaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap mantan Presiden Jokowi tetap kuat, meski terus diterpa berbagai isu negatif selama lebih dari setahun terakhir.

    Dikatakan Dian, gempuran isu terhadap Jokowi datang dari berbagai arah, mulai dari tudingan soal ijazah palsu hingga isu pribadi lainnya.

    Namun semua itu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

    “Sudah setahun lebih dibombardir. Isu ijazah, bunker, dan lain-lain. Serang kiri-kanan, bawah-atas, depan-belakang,” ujar Dian di X @DianSandiU, Selasa (7/10/2025).

    Ia menambahkan, berbagai serangan politik tersebut nyatanya tidak menurunkan dukungan rakyat terhadap Jokowi.

    “Hasilnya hanya 19 persen yang tidak suka Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menegaskan bahwa polemik terkait dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Jokowi sudah berada di tahap akhir.

    Ia meminta publik untuk tidak terkecoh oleh isu lain yang dinilai dapat mengaburkan fokus perjuangan hukum pihaknya.

    “Kasus ijazah palsu Jokowi sudah diujung, jangan terkecoh oleh agenda yang mengaburkan perjuangan,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

    Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh dokumen salinan legalisir ijazah Jokowi secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Dokumen tersebut, menurutnya, menjadi objek penting dalam analisis yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo menggunakan metode digital forensik dan error level analysis (ELA).

  • Ferdinand Hutahaean: Jokowi Pikirkan Gibran, Megawati Utamakan Rakyat

    Ferdinand Hutahaean: Jokowi Pikirkan Gibran, Megawati Utamakan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ada pernyataan menarik dari kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahean soal dua mantan presiden Megawati dan Joko Widodo.

    Dalam unggahannya di threads Ferdinand menyoroti kontras kedua pemimpin tersebut yang dinilai sangat bertolak belakang.

    “Beda MEGA PDIP dengan JKW PSI, MEGA PDIP memikirkan rakyat, JKW PSI memikirkan Gibran 2 periode. Sungguh rakus..!!,” tulisnya dikutip Threads Selasa (7/10/2025).

    Dalam unggahan tersebut juga memperlihatkan video dirinya sedang membicarakan soal hanya partainya sendiri saat ini yang kekeuh memperjuangkan UU Perampasan Aset.

    “Saya gak bilang Mbak Puan. Saya ralat. Saya mau sampaikan bahwa saat ini di DPR, PDI Perjuangan satu-satunya yang meminta segera sahkan UU perampasan aset,” katanya.

    Selain itu, saat ini masih ribut-ribut soal pemakzulan Gibran. Meski sudah menjabat kurang lebih setahun, banyak yang masih memperdebatkan keabsahan pendaftarannya.

    “Yang kedua, soal celah politik dan celah hukum pemakzulan Gibran yang tadi kita bicarakan. Saya mau sampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi perdebatan keabsahan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden,” jelasnya

    Menurutnya ini menjadi salah satu celah hukum yang perlu didalami saat ini. Belum sampai di situ, kini banyak pula yang mempertentangkan soal ijazah Gibran.

    Lebih lanjut, Ferdinand membahas soal.wacana dua periode Prabowo-Gibran. Dia menyindir apakah wacana tersebut untuk kebaikan rakyat atau hanya kerakusan politik.

    “Periode Prabowo-Gibran, dua periode ini untuk apa? Untuk negara atau untuk keluarga? Saya berpikir bahwa ini adalah bentuk satu kerakusan politik yang memang sudah tidak bisa ditahan syahwat politiknya melihat kekuasaan,” jelasnya.

  • Kader PDIP Ungkap Perbedaan Mencolok Megawati dan Jokowi

    Kader PDIP Ungkap Perbedaan Mencolok Megawati dan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberi pernyataan menarik Ketua Umum PDIP Megawati dan Mantan Presiden Jokowi.

    Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan di akun Threads pribadinya.

    Ferdinand menyebut ada dua perbedaan mencolok dari kedua pemimpin partai ini.

    Perbedaan paling mencolok itu terlihat dari target dan prioritas yang sama-sama mereka kejar.

    “Beda MEGA PDIP dgn JKW PSI,” tulisnya dikutip Selasa (7/10/2025).

    Megawati Soekarnoputri menurutnya lebih karena sampai saay ini masih terus mementingkan rakyat.

    “MEGA PDIP memikirkan rakyat,” sebutnya.

    Hal berbeda terlihat dari Joko Widodo, dimana menurutnya mantan Presiden RI itu masih haus kekuasaan.

    Ia menyebut fokus dan target Jokowi saat ini adalah mencoba untuk membuat Wapres Gibran Rakabuming Raka naik kembali selama dua periode.

    “JKW PSI memikirkan Gibran 2 periode,” jelasnya.

    “Sungguh rakus..!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Politik kemarin, Karlinah wafat hingga Prabowo minta alat steril MBG

    Politik kemarin, Karlinah wafat hingga Prabowo minta alat steril MBG

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Karlinah Umar Wirahadikusumah istri dari Wakil Presiden (Wapres) Ke-4 Umar Wirahadikusumah meninggal dunia hingga Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dilengkapi alat sterilisasi.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Istri Wapres Ke-4 RI Karlinah Umar Wirahadikusumah tutup usia

    Karlinah Umar Wirahadikusumah, istri dari Wakil Presiden Ke-4 Republik Indonesia Umar Wirahadikusumah, dikabarkan meninggal dunia di Jakarta pada Senin.

    Adapun informasi tersebut di antaranya disampaikan oleh organisasi istri prajurit TNI yakni Pengurus Pusat Dharma Pertiwi melalui akun Instagram-nya. Karlinah wafat pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, setelah menjalani perawatan medis.

    “Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan,” tulis unggahan akun Dharma Pertiwi di Instagram.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menkum tegaskan rekonsiliasi murni internal PPP, tanpa andil Presiden

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan rekonsiliasi dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) murni dari internal partai tersebut, dan tanpa andil Presiden Prabowo Subianto.

    “Tidak ada (andil Presiden, red.). Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pangkostrad benarkan satu prajurit gugur saat persiapan HUT TNI

    Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Mohammad Fadjar membenarkan ada satu prajuritnya yang meninggal dunia dalam kecelakaan saat persiapan acara perayaan HUT Ke-80 TNI di Jakarta pada Sabtu (4/10).

    “Jenazahnya sudah diantar ke Aceh Tenggara kemarin malam dan hari ini dimakamkan secara militer,” kata Fadjar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Fadjar menjelaskan prajurit yang meninggal dunia itu atas nama Prajurit Satu Johari Alfarizi.

    Baca selengkapnya di sini.

    PSI: Pertemuan Prabowo-Jokowi, pikiran dan hati mereka untuk rakyat

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut positif pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mengatakan keduanya rutin bertemu untuk membahas berbagai isu kebangsaan.

    “Pertemuan kedua tokoh tersebut menghangatkan hati. Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua pemimpin yang, kata anak sekarang, bestie. Mereka rutin membicarakan nasib bangsa. Pikiran dan hati mereka selalu untuk rakyat,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo di kediaman pribadinya menerima kedatangan Presiden Ke-7 Jokowi. Dalam pertemuan itu, keduanya makan siang bersama, dan lanjut bertemu empat mata. Pertemuan itu berlangsung pada Sabtu (4/10) pukul 13.00 WIB.

    Baca selengkapnya di sini.

    Prabowo perintahkan semua dapur MBG wajib dilengkapi alat sterilisasi

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur makan bergizi gratis telah dilengkapi dengan alat-alat sterilisasi dan perangkat uji makanan (test kit), serta filter air bersih.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.

    “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” kata Seskab Teddy.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Pengawas Buntut Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

    PSI Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Pengawas Buntut Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

    JAKARTA – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi bangunan berkaca sehubungan terjadi kasus robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), beberapa waktu lalu.

    Lembaga tersebut, lanjut Ali, dibentuk untuk menjalankan tugas pemeriksaan dan memastikan bangunan layak dari sisi konstruksi.

    “Kasus di Sidoarjo besar kemungkinan karena konstruksinya bermasalah. Makanya ke depan, perlu ada sertifikasi untuk bangunan dan lembaga ini ditempatkan di setiap kabupaten atau kota tujuannya agar tidak ada lagi kasus seperti di Sidoarjo,” kata Ahmad Ali dalam siaran persnya, Senin, disitat Antara.

    Melalui lembaga tersebut, kata Ali, pemerintah dapat menentukan bangunan mana yang tidak ataupun belum memenuhi standar tertentu.

    Dengan demikian, insiden bangunan roboh hingga memakan korban jiwa pun dapat dihindari.

    Terlepas dari itu, Ali mengaku prihatin atas insiden yang mengakibatkan 49 orang menjadi korban jiwa.

    “Kami prihatin dengan apa yang terjadi di Al Khoziny. Semoga pihak yang terdampak terutama keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan,” kata Ahmad Ali.

    Ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah itu mengatakan di saat seperti ini rasa solidaritas antar sesama harus diperkuat dengan cara membantu proses evakuasi serta rehabilitasi keluarga korban.

    Bagi Ali selain bantuan material, pendampingan psikologi juga perlu diberikan kepada korban dan keluarga.

    “Ada beban psikologis yang mereka tanggung. Mereka pasti mengalami trauma berat. Sehingga penyelesaiannya bukan sekadar ngasih materi tapi juga pendampingan psikologis,” kata dia.

    Dengan saling bahu-membahu, Ali berharap proses evakuasi maupun pemulihan psikis korban dapat berjalan dengan maksimal.

  • PSI dorong pemerintah bentuk lembaga khusus mengawasi bangunan

    PSI dorong pemerintah bentuk lembaga khusus mengawasi bangunan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi bangunan berkaca sehubungan terjadi kasus robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

    Lembaga tersebut, lanjut Ali, dibentuk untuk menjalankan tugas pemeriksaan dan memastikan bangunan layak dari sisi konstruksi.

    “Kasus di Sidoarjo besar kemungkinan karena konstruksinya bermasalah. Makanya ke depan, perlu ada sertifikasi untuk bangunan dan lembaga ini ditempatkan di setiap kabupaten atau kota tujuannya agar tidak ada lagi kasus seperti di Sidoarjo,” kata Ahmad Ali dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Senin.

    Melalui lembaga tersebut, kata Ali, pemerintah dapat menentukan bangunan mana yang tidak ataupun belum memenuhi standar tertentu.

    Dengan demikian, insiden bangunan roboh hingga memakan korban jiwa pun dapat dihindari.

    Terlepas dari itu, Ali mengaku prihatin atas insiden yang mengakibatkan 49 orang menjadi korban jiwa.

    “Kami prihatin dengan apa yang terjadi di Al Khoziny. Semoga pihak yang terdampak terutama keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan,” kata Ahmad Ali.

    Ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah itu mengatakan di saat seperti ini rasa solidaritas antar sesama harus diperkuat dengan cara membantu proses evakuasi serta rehabilitasi keluarga korban.

    Bagi Ali selain bantuan material, pendampingan psikologi juga perlu diberikan kepada korban dan keluarga.

    “Ada beban psikologis yang mereka tanggung. Mereka pasti mengalami trauma berat. Sehingga penyelesaiannya bukan sekadar ngasih materi tapi juga pendampingan psikologis,” kata dia.

    Dengan saling bahu-membahu, Ali berharap proses evakuasi maupun pemulihan psikis korban dapat berjalan dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analisis Peneliti Citra Institute soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara

    Analisis Peneliti Citra Institute soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara menuai banyak spekulasi dari sejumlah pihak. Asumsi itu cukup wajar di tengah sorotan terhadap Jokowi dan keluarganya.

    Diketahui, sorotan masyarakat terhadap Jokowi hingga putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka cukup ramai. Hal yang paling disoroti publik adalah terkait masalah ijazah keduanya.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza ikut angkat suara. Dia menilai pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo bukan sekedar balasan silaturahmi politik.

    Ada dugaan, pembicaraan dalam pertemuan itu tidak sekadar urusan negara. Sebab, Mensesneg Prasetyo Hadi tidak memerinci isi pembicaraan.

    “Kuat dugaan ada pula pembicaraan pribadi utamanya dari Jokowi yang bertemu dengan Presiden Prabowo,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Senin (6/10).

    Tak bisa dipungkiri, lanjut Efriza, beberapa minggu ini berbagai isu yang mencuat di publik tidak bisa dilepaskan dari Jokowi dan keluarganya maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Jokowi bertemu dua jam diperkirakan, banyak spekulasi isi pertemuannya, diyakini dia banyak menjelaskan pandangannya, sikapnya, sekaligus upayanya mempengaruhi pemerintahan,” lanjutnya.

    Dia menegaskan pembicaraan keduanya diperkirakan hal penting, tetapi lebih banyak subjektifitas diri Jokowi, karena banyak persoalan politik yang sedang hangat di publik karena komunikasi dan perilaku eks Gubernur DKI Jakarta itu.

    “Ditenggarai Jokowi juga memungkinkan membicarakan persoalan dirinya dan keluarganya yang sedang disorot banyak kasus, seperti Jokowi terkait kasus ijazah palsu, begitu juga persoalan ijazah Gibran yang sedang berproses di pengadilan negeri,” jelasnya.