Xcloud.id

partai: PSI

  • Untung Ada Jokowi Kata Dian Sandi, Jhon Sitorus: Jangan Samakan Indonesia Sebelum Jokowi dengan Zaman Batu

    Untung Ada Jokowi Kata Dian Sandi, Jhon Sitorus: Jangan Samakan Indonesia Sebelum Jokowi dengan Zaman Batu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali memanas setelah pernyataan Dian Sandi Utama, menuai respons dari pegiat media sosial, Jhon Sitorus.

    Sebelumnya, Dian menyebut bahwa tanpa keberanian mantan Presiden Jokowi, Indonesia tidak akan memiliki infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Whoosh.

    Ia juga menilai kritik terhadap proyek tersebut terlalu dipaksakan dan bersifat menjatuhkan.

    Namun, pernyataan itu langsung dibalas oleh Jhon Sitorus. Ia menilai pujian yang dilontarkan kader PSI kepada Jokowi sudah berlebihan dan tidak lagi menggunakan logika sehat.

    “Ternak-ternak Mulyono ini gilanya makin nggak ketulungan. Masa kalau Jokowi nggak ada, Indonesia jadi tidak punya apa-apa?” kata Jhon di X @jhonsitorus_18 (23/10/2025).

    Dikatakan Jhon, pernyataan semacam itu justru menggambarkan cara berpikir yang tidak rasional dan terlalu mengultuskan individu.

    “Ini artinya sebelum Jokowi, Indonesia masih zaman Purbakala,” sebutnya.

    Ia menilai, loyalitas kader PSI kepada Jokowi telah melewati batas kewajaran.

    “Memuji secara berlebihan hanya akan membuat otak makin gila karena khayalan tinggi yang melebihi kenyataan,” lanjut Jhon.

    Jhon bahkan menyarankan agar partai berlambang tangan itu melakukan introspeksi terhadap cara berpikir para kadernya.

    “Sepertinya kader-kader PSI ini perlu dievaluasi daya nalar dan berpikirnya. Agar memuji pemimpin dengan standar logika dan nalar,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi, mengatakan bahwa opini yang terus berkembang di medsos itu seakan sengaja diframing untuk menjatuhkan citra mantan Presiden Jokowi.

  • Celios Dihajar PSI Gegara Beri Nilai 3 dari 10: Riset atau Orderan Jatuhkan Prabowo-Gibran?

    Celios Dihajar PSI Gegara Beri Nilai 3 dari 10: Riset atau Orderan Jatuhkan Prabowo-Gibran?

    Karena itu, lanjutnya, survei Celios yang menggunakan metode serupa juga tak layak disebut riset ilmiah.

    “Pengikut Celios kalau dijadikan responden, ya sudah pasti bisa ditebak hasilnya. Tidak perlu riset-riset!,” timpalnya.

    Dian menegaskan, siapapun berhak menilai kinerja pemerintahan, namun lembaga survei harus tunduk pada kaidah metodologi ilmiah.

    “Semua orang bisa memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Mau kasih nol, satu, dua, atau sembilan, juga bebas! Tapi kalau lembaga mengaku telah melakukan riset maka dia harus tunduk pada metodologi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia menyindir klaim riset yang dilakukan Celios. “Jangan ngaku riset tapi sebenarnya lagi ngibul!” tegasnya.

    Dian juga mempertanyakan validitas hasil riset Celios yang memberi nilai rendah terhadap sejumlah kementerian.

    “Apalagi sampai mau nge-chek kesuksesan program, variabel itu penting. Mana yang harus dikontrol, mana yang bebas. Kalau ujug-ujug ada raport nilai 3, ya monmaap, itu namanya tendensius bukan penilaian,” bebernya.

    Bahkan, ia menduga riset tersebut sarat kepentingan politik.

    “Apalagi penilaian terhadap kinerja kementerian, jangan-jangan itu semua orderan,” tandasnya.

    Menurut Dian, riset kebijakan publik harus didasarkan pada pendekatan ilmiah dan instrumen kausalitas yang tepat.

    “Riset kebijakan itu penting soal kausalitas. Ada instrumennya, harus objektif. Boleh pakai difference in differences,” ucapnya.

    Ia pun menyarankan agar Celios jujur kepada publik mengenai tujuan dari surveinya.

    “Jadi saran saya sama peneliti maha benar Celios, gentle aja bilang bahwa ini bukan hasil riset tapi hasil diskusi-diskusi tim untuk menjatuhkan citra Prabowo-Gibran!” katanya menohok.

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)

  • Dian Sandi PSI Jelaskan Hitung-hitungan Ekonomi Whoosh: Belum Sesuai Target, Bukan Merugi

    Dian Sandi PSI Jelaskan Hitung-hitungan Ekonomi Whoosh: Belum Sesuai Target, Bukan Merugi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, ikut menanggapi pernyataan rekannya, Bestari Barus, soal Kereta Cepat.

    Bestari Barus sebelumnya menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak seharusnya hanya dinilai dari sisi untung dan rugi.

    Dikatakan Dian, pernyataan Bestari sebenarnya memiliki konteks yang lebih luas, meski banyak pihak salah memahaminya.

    “Banyak juga yang bingung dengan pernyataan Bang Barus ini, maklumi aja,” ujar Dian di X @DianSandiU (20/10/2025).

    Ia kemudian menjelaskan perbedaan antara kondisi rugi operasional dengan pendapatan yang belum sesuai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” jelasnya.

    Dian menegaskan, proyek Whoosh (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) tidak bisa serta merta disebut merugi hanya karena belum menutup pembiayaan secara penuh.

    Kata Dian, proyek transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

  • Pakar: Pindahnya anak Gubernur Sumbar ke PSI tidak pengaruhi suara PKS

    Pakar: Pindahnya anak Gubernur Sumbar ke PSI tidak pengaruhi suara PKS

    Padang (ANTARA) – Pakar politik dari Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Aidinil Zetra mengatakan pindahnya Taifiqur Rahman yang merupakan anak Gubernur Mahyeldi ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan mempengaruhi suara PKS di Ranah Minang.

    “Saya rasa ditunjuknya Taifiqur Rahman yang merupakan anak Gubernur Sumbar menjadi Ketua PSI Sumbar tidak akan berpengaruh signifikan terhadap konstituen PKS di Ranah Minang,” kata pakar politik dari UNAND Aidinil Zetra di Padang, Sabtu.

    DPP PSI resmi menunjuk Taifiqur Rahman sebagai Plt Ketua DPW PSI Sumbar menggantikan Sukma Trianda. Ia merupakan anak keempat dari Mahyeldi yang merupakan politisi senior di tubuh PKS sekaligus Gubernur Sumbar periode 2024-2029. Pada Pemilu 2024 Taifiqur mencalonkan diri pada pemilihan legislatif dari PKS namun gagal.

    Menurut Aidinil, preferensi politik masyarakat termasuk di Ranah Minang tidak berpengaruh besar kepada ketokohan seseorang kecuali mempunyai kharisma yang kuat, visioner dan mempunyai pengaruh luas di masyarakat.

    “Saya tidak yakin para konstituen PKS akan beralih ke PSI karena pemilih kita lebih cenderung rasional,” ujarnya.

    Aidinil yang juga Sekretaris UNAND tersebut mengatakan fenomena menyeberangnya politisi dari satu partai ke partai lain bukanlah sesuatu yang baru. Sebab, jauh sebelum ini cukup banyak politisi di Tanah Air sudah melakukannya .

    “Perpindahan dari satu partai ke partai lain menunjukkan bahwa ideologi partai memang semakin melemah,” kata dia.

    Terpisah, Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020-2025 Sukma Trianda mengatakan sebelum ditunjuk sebagai Plt DPW PSI Sumbar, Taufiqur Rahman sudah beberapa kali bertemu dengan pengurus pusat sebelum akhirnya menerima SK dari Ketua Umum PSI pada Rabu (15/10/2025).

    “Jadi, Taufiqur merasa cocok sehingga ini atas dasar keinginan kedua belah pihak,” kata dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahmad Ali PSI Bocorkan Sinyal Kejutan Besar di 10 November

    Ahmad Ali PSI Bocorkan Sinyal Kejutan Besar di 10 November

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu bergabungnya Bendahara Umum DPP NasDem, Ahmad Sahroni, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya dibantah tegas oleh Ketua Harian PSI, Ahmad Ali.

    Sebelumnya, publik sempat heboh usai Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron, diketahui bertemu dengan Ahmad Sahroni beberapa waktu lalu.

    Pertemuan itu memicu spekulasi bahwa “Crazy Rich Tanjung Priok” tersebut bakal hijrah ke PSI.

    Namun, Ahmad Ali memastikan kabar itu tidak benar. Ia menegaskan bahwa Sahroni tidak akan bergabung dengan PSI dalam waktu dekat maupun ke depan.

    “Oh tidak, saya pastikan tidak. Sahroni itu tidak bergabung di partai PSI itu saya pastikan. Sahroni saya pastikan tidak bergabung di partai PSI. Itu clear,” ujar Ali, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

    Meski membantah kabar soal Sahroni, Ahmad Ali justru memberi isyarat bahwa PSI tengah menyiapkan kejutan besar dalam waktu dekat.

    Ia menyebut akan ada sejumlah tokoh politik hingga aktivis yang segera bergabung dengan partai berlambang mawar itu.

    “Nah, soal rencana kejutan di 10 November, Ali belum bisa bocorin. Tapi yang jelas, katanya bakal ada tokoh politik sampai aktivis yang gabung ke PSI dalam waktu dekat,” tandasnya.

    Sebelumnya, pada foto yang beredar, ia tampak bertemu dengan Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron.

    Momen pertemuan keduanya diunggah langsung oleh Bro Ron melalui akun Instagram pribadinya, @brorondm, pada Senin (13/10/2025) kemarin.

    Dalam unggahan itu, tampak Sahroni dan Bro Ron saling berbincang akrab. Unggahan tersebut juga terlihat mendapat tanda suka dari Sahroni.

  • Aset Tidur di Kota Pahlawan: Ketika Digitalisasi Belum Menyentuh Meja Pelayanan

    Aset Tidur di Kota Pahlawan: Ketika Digitalisasi Belum Menyentuh Meja Pelayanan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pagi itu, Gatot Setyabudi berdiri di depan kantor Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, sambil menenteng map biru berisi berkas izin sewa lahan. Keringat membasahi pelipisnya, bukan karena terik matahari, tapi karena sudah berulang kali menunggu tanpa kepastian.

    Di layar berita, dia sering mendengar Pemerintah Kota Surabaya berbicara tentang digitalisasi pengelolaan aset daerah, tentang efisiensi, transparansi, dan modernisasi. Namun, di hadapan meja birokrasi, semua jargon itu dirasakannya seperti ilusi.

    “Permohonan kami sudah lengkap tapi ditolak tanpa alasan jelas,” ujar Gatot.

    Dia dan beberapa warga Kebraon hanya ingin memanfaatkan lahan kosong milik Balai Teknik Kesehatan Daerah (BTKD) yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Ironisnya, lahan itu justru termasuk dalam kategori idle asset, aset tidur yang tengah gencar dibahas Pemkot karena tak menghasilkan apa pun bagi kas daerah.

    Kisah Gatot bukan satu-satunya. Dia hanyalah satu nama dari ribuan warga yang tanpa sadar menjadi korban sistem pengelolaan aset yang belum sepenuhnya beranjak dari cara lama.

    Di balik data rapi dan peta digital yang dipamerkan dalam presentasi resmi, masih terselip tumpukan berkas, tanda tangan yang tertunda, dan koordinasi antardinas yang saling tumpang tindih.

    Sikdasda adalah Jawaban

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Wiwiek Widyawati, mengakui bahwa sebagian besar aset pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal. Dari 8.452 aset yang tercatat, sebanyak 598 di antaranya masih berupa lahan kosong.

    “Kami tidak ingin lagi aset pemerintah hanya jadi catatan inventaris. Semua harus produktif, Sikdasda adalah jawabannya,” kata dia.

    Sikdasda, atau Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah, menjadi kebanggaan baru Pemkot. Sistem ini disebut-sebut akan memangkas birokrasi, mencegah data ganda, dan membuka peluang investasi melalui etalase digital aset daerah. Namun di lapangan, warga seperti Gatot belum merasakan dampaknya.

    “Digitalisasi tanpa perubahan mental birokrasi itu seperti membuat etalase cantik untuk toko yang tidak melayani pelanggan,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno.

    Dia menilai, masalah sebenarnya bukan pada sistem, melainkan pada cara kerja manusia di baliknya. Rio menuturkan, aset daerah harus diperlakukan sebagai sumber daya strategis.

    “Aset yang dibiarkan mati hanya menambah beban, tapi kalau dikelola dengan pola modern, bisa jadi mesin ekonomi baru dan membuka lapangan kerja,” tutur politisi PSI ini.

    Pendekatan Kreatif

    Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Dr. Syofyan Hadi, menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi. Menurut dia, ada banyak aset yang belum tersertifikasi, masih bersengketa, atau bahkan dikuasai pihak lain.

    “BPKAD perlu diperkuat lewat unit seperti Jakarta Asset Management Centre (JAMC), agar fokus dalam mengelola aset secara profesional,” ujar Syofyan.

    Dia juga mengusulkan agar pemanfaatan aset dilakukan dengan pendekatan kreatif, misalnya untuk creative hub atau program padat karya. “Tidak semua aset harus dikomersialisasi. Sebagian bisa dikembalikan manfaatnya untuk masyarakat,” tambah dia.

    Gatot dan warga Kebraon telah mengirim surat ke lurah dan camat, tapi tidak pernah direspon. Saat hearing di DPRD Surabaya, terungkap perbedaan data antara BPKAD dan Dinas Perumahan terkait fungsi lahan, satu menyebut jalur hijau, yang lain menyebut zona perdagangan dan jasa.

    “Ini contoh klasik bagaimana birokrasi kita belum satu suara. Akhirnya warga yang dirugikan,” kata salah satu anggota Komisi B DPRD Surabaya.

    Hearing itu menghasilkan rekomendasi agar BPKAD membuka kembali izin sewa warga sesuai prosedur, dan seluruh aset tanpa izin ditertibkan. Namun, prosesnya belum berlanjut.

    Birokrasi yang Melayani

    Kasus Kebraon menunjukkan bahwa sistem digital tak bisa sepenuhnya menggantikan pelayanan publik yang lambat. Ketika data antar instansi tak sinkron, teknologi hanya jadi etalase.

    “Digitalisasi itu bukan ujung tapi alat bantu. Tanpa reformasi birokrasi, dia hanya kosmetik,” ujar Syofyan Hadi.

    Sementara itu, Wiwiek tetap yakin digitalisasi akan menjadi jalan keluar. Menurut dia, jika seluruh OPD bersinergi dan masyarakat diberi ruang partisipasi, aset yang selama ini ‘tidur’ bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi kota.

    “Surabaya punya potensi luar biasa. Kalau dikelola dengan manajemen modern, aset tidur bisa jadi mesin uang untuk membiayai pembangunan kota. Kita harus bergerak cepat,” tutur dia.

    Namun, bagi Gatot dan warga lain, digitalisasi belum berarti apa-apa selama keputusan izin masih bergantung pada tanda tangan pejabat yang sulit ditemui. Di layar komputer, sistem boleh bekerja otomatis. Tapi di dunia nyata, warga masih harus mengetuk pintu demi pintu hanya untuk mendapat jawaban.

    Digitalisasi mungkin membuat data lebih rapi tapi kisah Gatot mengingatkan: yang paling penting dari tata kelola aset bukanlah dashboard atau sistem canggih, melainkan empati dan kemauan birokrasi untuk benar-benar melayani. [rio/but]

    DATA ASET PEMKOT SURABAYA

    Total Aset:
    8.452 aset terdaftar secara register
    4.058 persil (tanah & bangunan, di luar jalan & saluran)
    598 lokasi lahan kosong belum dimanfaatkan

    Status Sertifikasi (2023):
    5.312 aset sudah tersertifikasi
    ±1.000 aset dengan IPT belum diperbarui
    32 aset masih dalam sengketa hukum
    Target 2024: tambahan 1.100 aset tersertifikasi

    Target PAD dari Aset (2025):
    Rp121 miliar (dari total retribusi Rp486 miliar)
    Strategi: Digitalisasi (Sikdasda), Promosi Agresif, Restrukturisasi Organisasi

  • Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anak Gubernur Mahyeldi ditunjuk jadi Plt. Ketua PSI Sumbar

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan anak dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yakni Taufiqur Rahman ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sumbar.

    “Benar, beliau (Taufiqur Rahman) sudah menerima surat keputusan sebagai Plt. Ketua DPW PSI Sumbar,” kata Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020–2025 Sukma Trianda di saat dihubungi di Padang, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI rebut kampung yang sebelumnya dikuasai OPM di Intan Jaya

    Prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Habema berhasil merebut kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama, Rabu (15/10).

    Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, menjelaskan operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM.

    “Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI jadikan bekas markas OPM sebagai pos taktis

    Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono menyatakan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya menjadi markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan difungsikan sebagai pos taktis TNI.

    “Menetapkan wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Iwan menjelaskan penetapan pos taktis tersebut dilakukan setelah personel Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut kampung itu dari kekuasaan OPM.

    Selengkapnya klik di sini.

    Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Elite PSI Sindir Partai yang Ditinggal Kadernya, Singgung Kalkulasi Politik Nasional 16 Oktober 2025

    Elite PSI Sindir Partai yang Ditinggal Kadernya, Singgung Kalkulasi Politik Nasional 16 Oktober 2025

    Elite PSI Sindir Partai yang Ditinggal Kadernya, Singgung Kalkulasi Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali menyinggung soal partai politik yang ditinggal banyak kadernya.
    Ali mengatakan, seorang kader tentu memiliki kalkulasi politik sebelum memutuskan untuk meninggalkan partainya.
    Selain itu, ia mengatakan bahwa seharusnya partai politik yang ditinggalkan kadernya melakukan introspeksi.
    “Harusnya partai-partai politik yang ditinggalkan kadernya itu menyegerakan introspeksi diri. ‘Apa yang salah di partai saya? Kenapa kemudian banyak yang hijrah?’,” ujar Ali saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
    Mantan wakil ketua umum Partai Nasdem itu pun menyinggung banyaknya kader partai politik yang kini bergabung dengan PSI.
    Dengan nada bercanda ia mengatakan, hijrahnya nama-nama tersebut mungkin disebabkan oleh penampilan menarik dari Ali.
    “Mungkin kalian lihat Ahmad Ali yang ganteng kali,” ujar Ali.
    Kendati demikian, Ali kembali menjelaskan bahwa pindahnya seseorang ke partai politik lain pasti sudah melalui pertimbangan matang.
    Termasuk kenyamanan dan rasa hormat yang dinilainya menjadi sejumlah faktor seseorang hijrah ke partai politik lain.
    “Semua orang ini kan punya kalkulasi politik, hitungan-hitungan politik. Jadi bagi saya, untuk menentukan satu sikap itu adalah soal kenyamanan,” ujar Ali.
    “Kedua, di partai itu harus ada rasa respek. Kemudian ketiga, partai itu sungguh-sungguh diurus. Nah insya Allah itu menjadi salah satu indikator yang sedang kita kerjakan hari ini,” sambung mantan anggota Komisi III itu.
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Para pengurus baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berfoto bersama usai diumumkan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Di samping itu, Ali mengungkap bahwa tujuh nama akan bergabung dengan PSI dalam waktu dekat. Ada politikus maupun aktivis yang disebut akan bergabung dengan partai pimpinan Kaesang Pangarep itu.
    “Ada beberapa tokoh politik dan aktivis profesional yang memang telah mengkonfirmasi ke saya dalam beberapa hari ini mereka akan bergabung ke PSI. Jadi ada lima atau tujuh,” ujar Ali.
    Bergabungnya nama-nama tersebut ke PSI disebut Ali akan menjadi kejutan. Namun, Ali masih enggan mengungkap lebih detail terkait tujuh sosok tersebut.
    “Yang saya bisa pastikan adalah kader-kader bangsa,” singkat Ali.
    Ia juga menjawab soal sosok J yang merupakan nama besar yang akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.
    Namun, mantan wakil ketua umum Partai Nasdem itu masih enggan mengungkap sosok J yang akan diumumkan dalam forum besar.
    “Memang ini kalau tentang Mr. J itu, saya pastikan ya, Mr. J itu adalah tokoh besar yang akan bergabung di PSI. Forumnya pun, ketika dia mau bergabung itu, forumnya besar,” ujar Ali.
    Diketahui, Ahmad Ali diketahui merupakan salah satu politisi senior yang bergabung dengan partai pimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
    Selain Ahmad Ali, ada nama eks kader Partai Nasdem lain seperti Bestari Barus, Pinrang Andi Ichsan Aswad, dan Indira Mulasari.
    Terdapat pula tiga eks legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Solo, yakni Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Santer Diisukan Angkat Kaki dari Nasdem, Ahmad Sahroni Jabat Dewan Penasehat PSI?

    Santer Diisukan Angkat Kaki dari Nasdem, Ahmad Sahroni Jabat Dewan Penasehat PSI?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu penambahan kekuatan di internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi perbincangan hangat di publik.

    Informasi yang dihimpun, ada dua nama besar yang dikaitkan dengan perubahan struktur di tubuh partai tersebut.

    Sosok misterius itu disebut sebagai Bapak J yang kabarnya akan menempati posisi Dewan Pembina PSI.

    Selain itu, nama Ahmad Sahroni yang merupakan Bendahara Umum DPP Partai Nasdem juga turut mencuat dan disebut-sebut bakal diberi jabatan sebagai Dewan Penasehat PSI.

    “Bocor! PSI perebutan kekuasaan! Bapak ‘J’ jadi Dewan Pembina dan Ahmad Sahroni jadi Dewan Penasehat?,” dikutip dari unggahan Instagram @garudatv (16/10/2025).

    Manuver ini memunculkan spekulasi bahwa PSI tengah melakukan konsolidasi politik besar-besaran untuk menyongsong kontestasi politik nasional berikutnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron, mengaku memiliki hubungan baik dengan politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni.

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah1, nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron dikutip pada Selasa (14/10/2025).

    Bro Ron menuturkan, dua dekade silam dirinya maupun Sahroni tak pernah membayangkan akan terjun ke dunia politik, apalagi hingga berada di posisi strategis seperti saat ini.

    “20 tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang Bro Roni Bendum Partai Nasdem dan saya Bro Ron Waketum PSI,” sebutnya.