Xcloud.id

partai: PSI

  • Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    Jokowi Sudah Punya PSI, Ngapain Projo Masih Ngotot Jadi Partai? Budi Arie Disebut Cuma Mimpi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia menyebut, pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang membuka peluang bagi Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik hanyalah strategi komunikasi politik semata.

    Dikatakan Heru, langkah tersebut merupakan cara Budi Arie untuk menghidupkan kembali semangat dan eksistensi Projo di tengah situasi politik yang dinamis.

    Ia menilai, isu pembentukan partai politik merupakan manuver populis agar Projo kembali menjadi sorotan publik.

    “Dalam konteks komunikasi politik, ini upaya naik panggung. Projo ingin kembali bersemangat dan bangkit dengan memainkan isu populis soal partai politik,” ujar Heru kepada fajar.co.id (29/10/2025).

    Namun, Heru memandang bahwa langkah tersebut justru tidak relevan dengan posisi dan fungsi Projo selama ini.

    Ia mengatakan, sejak awal Projo dibentuk sebagai relawan pendukung Jokowi, bukan entitas politik yang memiliki basis ideologi atau agenda kekuasaan sendiri.

    “Platform Projo sejak awal adalah relawan. Kepentingannya mengawal Jokowi dua periode. Sekarang Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka sebenarnya Projo sudah kehilangan orientasi politiknya,” jelas Heru.

    Heru menambahkan, secara politik dan kelembagaan, Budi Arie saat ini juga tidak memiliki posisi kuat.

    Setelah dicopot dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM oleh Presiden Prabowo, menurutnya, Budi Arie justru sedang menghadapi tekanan politik dan bayang-bayang kasus hukum.

    “Budi Arie bukan lagi siapa-siapa. Ia tidak punya portofolio kuat untuk menjadikan Projo sebagai partai politik,” tegasnya.

  • PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan merugi melainkan belum mencapai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” kata politisi PSI ini melalui akun X pribadinya, dikutip pada Selasa (28/10).

    Dian menambahkan, proyek sepanjang 142,3 km tersebut yang notabene transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” ungkapnya.

    Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi polemik. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB sejatinya muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu Ignatius Jonan, tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

    Berdasarkan informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat ada kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati bahkan telah mengingatkan sejak awal proyek ini dicetuskan pemerintahan Joko Widodo bahwa kebijakan itu seharusnya ditinjau ulang.

  • PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengecekan-Peremajaan Pohon di Area Publik

    PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengecekan-Peremajaan Pohon di Area Publik

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, menyoroti insiden meninggalnya pengemudi usai tertimpa pohon tumbang di kawasan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Francine mendorong pemprov mengevaluasi kejadian itu dengan melakukan pengecekan rutin dan peremajaan pohon-pohon di seluruh area publik Jakarta.

    “Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi kejadian naas ini. Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi pohon-pohon di Jakarta, khususnya di area publik. Bila ada pohon yang lapuk atau berpotensi tumbang, agar ditangani segera sebelum terjadi kecelakaan,” kata Francine kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

    Ketua DPP PSI ini menyebut banyak pohon di sekitaran jalan di Pondok Indah itu sudah berusia puluhan tahun. Ia pun meminta pemprov agar melakukan peremajaan pohon-pohon tersebut.

    “Berdasarkan kesaksian warga, tidak sedikit pohon yang ada di Pondok Indah ini usianya sudah puluhan tahun. Oleh karena itu, pohon-pohon tersebut menjadi rentan tumbang ketika terjadi hujan besar seperti kemarin. Bila diperlukan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan peremajaan terhadap pohon-pohon yang lapuk atau rapuh,” lanjutnya.

    Francine kemudian mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa isu menyangkut pohon-pohon tumbang itu bukan hanya mengenai masalah estetika, melainkan juga keamanan dan keselamatan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor.

    “Jangan sampai, pohon-pohon yang tumbang itu membahayakan pejalan kaki maupun pengendara, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) segera memasang penyangga di sekitar 5.000 pohon yang dinilai rawan tumbang.

    “Saya sudah memerintahkan Pak Fajar, Kepala Distamhut, untuk segera menangani sekitar 5.000 pohon yang perlu dipasang penyangga. Kalau tidak, kejadian seperti ini bisa terulang kembali,” kata Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (27/10).

    Dia mengaku mengenal korban dalam peristiwa pohon tumbang di Pondok Indah itu. Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menawarkan bantuan untuk proses pemakaman dan asuransi.

    “Almarhum Hery ini saya kenal secara pribadi, dan atasannya juga sahabat saya. Pemerintah daerah langsung menawarkan bantuan, termasuk fasilitas pemakaman dan asuransi yang sedang diurus,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • Arif Wicaksono Semprot Kader PSI Soal Ijazah Jokowi: Bedakan Kita dan Kami Saja Tak Bisa!

    Arif Wicaksono Semprot Kader PSI Soal Ijazah Jokowi: Bedakan Kita dan Kami Saja Tak Bisa!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat politik, ekonomi, dan sosial, Arif Wicaksono, menyemprot pernyataan kader PSI, Dedy Nur, terkait pernyataannya soal keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi.

    Sebelumnya, Dedy Nur menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan isu ijazah Jokowi.

    Alasannya, pihak UGM selaku institusi pendidikan sudah menegaskan bahwa ijazah tersebut asli.

    Namun, tanggapan itu langsung disemprot Arif Wicaksono. Ia menilai kader PSI tersebut terlalu jumawa dalam berbicara tanpa memahami konteks logika maupun bahasa dasar.

    “Kita?,” kata Arif di X @arifbalikpapan1 (27/10/2025).

    Ia kemudian menambahkan komentar yang semakin menohok.

    “Bedakan kata kita dengan kami saja tak bisa, apalagi bedakan ijazah asli dengan palsu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dedy, mengatakan bahwa polemik keaslian ijazah Jokowi seharusnya sudah tuntas sejak UGM, almamater Jokowi, menyatakan secara resmi bahwa ijazah tersebut asli dan sah.

    “Kalau UGM sebagai sumber primernya sudah bilang asli, ya mau berdebat sampai ke alam ghaib mondar-mandir juga nggak akan berubah. Itu kenyataan,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (27/10/2025).

    “Relawan pastikan ijazah Jokowi asli, kita sudah ditunjukin, ijazahnya ada,” tambahnya.

    Dedy menekankan, sebagian pihak yang masih meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya mencari panggung politik dengan menjual isu yang sudah lama diklarifikasi.

    Ia menyebut kelompok tersebut sebagai geng Tiroris, merujuk pada Tifa, Roy, dan Rismon, tiga pihak yang kerap menggulirkan isu tersebut ke publik.

  • PSI Sebut Kereta Cepat Proyek Luar Biasa, Cipta Panca: Luar Biasa Buat Kroni Jokowi, Iya Kali

    PSI Sebut Kereta Cepat Proyek Luar Biasa, Cipta Panca: Luar Biasa Buat Kroni Jokowi, Iya Kali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, merespons pernyataan Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, yang sebelumnya menyebut proyek Kereta Cepat Whoosh sebagai proyek luar biasa peninggalan Jokowi.

    Ia pun merasa aneh hingga mempertanyakan dasar pernyataan tersebut.

    Panca menilai proyek kereta cepat itu justru sarat masalah dan tidak pernah menjadi bagian dari janji kampanye Jokowi sejak awal.

    “Luar biasa dari mana?,” ujar Panca di X (27/10/2025).

    Dikatakan Panca, proyek tersebut tidak memiliki kajian kelayakan (feasibility study) yang memadai ketika pertama kali digagas.

    “Nggak ada di janji kampanye Jokowi, tiba-tiba muncul aja proyek kereta cepat itu. Nggak ada feasibility study-nya,” tegas Panca.

    Bahkan, dua pejabat tinggi di era awal pemerintahan Jokowi disebut sempat menolak proyek tersebut karena dinilai tidak layak.

    “Ditolak oleh Menhub Jonan dan Agus Pambagyo karena nggak feasible. Tapi Jokowi tetap maksain,” sebutnya.

    Panca bilang, proyek tersebut lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan rakyat banyak.

    Ia menyindir bahwa yang luar biasa justru keuntungan yang didapat oleh lingkar kekuasaan, bukan manfaatnya bagi publik.

    “Luar biasa untuk Jokowi dan kroninya iya kali. Tapi beban untuk rakyat!,” kuncinya.

    Sebelumnya, Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, menyebut kereta cepat Whoosh sebagai salah satu proyek luar biasa era Jokowi yang tak seharusnya dinilai negatif hanya karena faktor politik.

    Sigit menilai keberhasilan proyek tersebut menunjukkan kemajuan transportasi Indonesia menuju level global.

  • Wamenag Buka Kongres PMMBN 2025, Ajak Mahasiswa Jadi Generasi Moderat dan Penjaga NKRI

    Wamenag Buka Kongres PMMBN 2025, Ajak Mahasiswa Jadi Generasi Moderat dan Penjaga NKRI

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Menteri Agama Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum. membuka secara resmi kegiatan Penguatan Kapasitas Mahasiswa Islam pada Perguruan Tinggi Umum dan Kongres Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN) di Mercure Convention Hotel Ancol, Jakarta, Minggu (26/10/2025) malam.

    Mengusung tema “Mahasiswa Moderat, Negara Berdaulat, Indonesia Kuat”, kegiatan ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari Pimpinan Pusat, 22 Pimpinan Wilayah, dan 225 Pimpinan Komisariat PMMBN se-Indonesia. Turut hadir Staf Khusus Wamenag Hj. Nona Gayatri Nasution, S.Si., serta Tenaga Ahli Ir. H. Junisab Akbar dan H. Jaka Setiawan.

    Dalam sambutannya, Wamenag Romo R. Muhammad Syafi’i mengajak mahasiswa untuk bersyukur atas kesempatan menjadi insan terdidik dan memanfaatkan ilmu serta nilai agama untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

    “Jadilah generasi muda yang unggul dalam agama, sains, dan teknologi. Pahami empat konsensus bangsa — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — sebagai fondasi menjaga persatuan,” pesannya.

    Sementara itu, Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Dr. M. Munir, S.Ag., M.A. menjelaskan bahwa PMMBN berawal dari kegiatan FGD di Surabaya yang diikuti 16 perguruan tinggi umum, dan kini telah berkembang menjadi gerakan nasional dengan 22 wilayah dan 225 komisariat di seluruh Indonesia. “Mahasiswa PMMBN adalah calon pemimpin masa depan yang membawa semangat kebangsaan dan nilai Islam rahmatan lil alamin,” ungkap Munir.

    Ia menekankan pentingnya mahasiswa untuk aktif berorganisasi sebagai bagian dari proses membangun karakter, jejaring, dan kepemimpinan. “Anda boleh cerdas secara akademik, tapi wajib aktif berorganisasi. Di situlah tempat menumbuhkan relasi dan kepemimpinan,” tegasnya.

    Munir juga mengajak seluruh kader PMMBN untuk mengembangkan organisasi secara demokratis, sehat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta bangsa. “PMMBN baru berumur dua tahun, tapi sudah menunjukkan kemajuan luar biasa. Mari bangun PMMBN untuk agama, nusa, dan bangsa,” ujarnya.

    Ketua Umum PMMBN Derida Achmad Bil Haq, S.Psi. mengapresiasi dukungan Kementerian Agama terhadap penguatan kapasitas mahasiswa dalam empat tahun terakhir. Ia menegaskan pentingnya mahasiswa memiliki keberanian, keteguhan, dan kepekaan dalam membaca situasi zaman.

    “Jangan menyerah di medan perjuangan, meskipun tantangan datang bertubi-tubi. Jika ingin mencintai langit, terimalah gemuruh dan petirnya; jika ingin mencintai negeri, terimalah lelah dan letihnya,” tegas Derida yang disambut tepuk tangan peserta kongres.

    Kegiatan yang berlangsung hingga Selasa (28/10/2025) tersebut diisi dengan diskusi panel, pemilihan ketua organisasi, serta pengukuhan pengurus baru PMMBN. Melalui agenda ini, mahasiswa diharapkan memperkuat kapasitas intelektual dan spiritual, serta meneguhkan komitmen sebagai duta moderasi beragama dan penjaga keutuhan NKRI. [beq]

  • Sigit Widodo: Banyak yang Buta Fakta, Cuma Mau Jatuhkan Jokowi Lewat Whoosh

    Sigit Widodo: Banyak yang Buta Fakta, Cuma Mau Jatuhkan Jokowi Lewat Whoosh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, geram terkait maraknya narasi negatif yang kembali mencuat soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Dikatakan Sigit, perbincangan di ruang publik belakangan ini terlalu banyak dipenuhi sentimen politik ketimbang melihat fakta dan manfaat nyata dari proyek kebanggaan nasional tersebut.

    “Banyak narasi tentang Kereta Api Cepat Whoosh yang beredar beberapa waktu belakangan ini,” ujar Sigit di X @sigitwid (25/10/2025).

    “Jarang sekali yang bicara soal dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” tambahnya.

    Ia menuturkan, sebagian kalangan lebih suka menyoroti sisi negatif dengan tujuan mendiskreditkan keberhasilan pembangunan infrastruktur strategis yang dilakukan di era Jokowi.

    “Kebanyakan hanya menggunakan narasi negatif untuk mendeskreditkan proyek luar biasa ini,” tegasnya.

    Padahal, lanjut Sigit, berbagai kajian akademik sudah menunjukkan besarnya dampak positif yang dihasilkan proyek Kereta Cepat Whoosh bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

    “Sebagai contoh, kajian POLAR UI pada 2023 menyebut Woosh menghemat biaya bahan bakar untuk perjalanan antara Jakarta-Bandung sebesar Rp3,2 triliun setiap tahunnya,” tukasnya.

    Tak hanya itu, ia menambahkan, efeknya juga terasa dalam konteks lingkungan dan infrastruktur.

    “Kajian yang sama membuktikan ada benefit dampak lingkungan sebesar Rp301 miliar untuk pengurangan emisi per tahun,” Sigit menuturkan.

    “Ada juga penghematan untuk perbaikan jalan tol sebesar Rp19 miliar per tahun,” jelasnya.

  • Jokowi Sudah Diakui UGM, Tak Perlu Diperdebatkan Lagi?

    Jokowi Sudah Diakui UGM, Tak Perlu Diperdebatkan Lagi?

    “Pada akhirnya publik melihat sebuah keniscayaan ataupun kemustahilan intervensi PSI terhadap hasil karya-karya dari Roy Suryo,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan, langkah Roy Suryo selama ini masih berada di jalur akademik dan dapat diuji kebenarannya.

    “Untuk ranah pembuktian dalam bentuk otentik ataupun kerja-kerja nyata yang dilakukan Roy Suryo, saya pikir PSI tidak mempunyai kewenangan atau tekanan terhadap isu-isu ijazah Jokowi dan bahkan Gibran,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Heru melihat apa yang dilakukan Roy Suryo CS masih dalam koridor yang wajar.

    “Kita melihat langkah-langkah yang sudah diambilnya adalah langkah rasional dan masih dalam koridor akademik,” tuturnya.

    Ia pun mengingatkan, bahwa pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) seharusnya menjadi pijakan utama dalam menyikapi isu ini.

    “Saya mewanti-wanti saja ketika kemarin Jokowi dan Rektor juga sudah hadir dalam sebuah momen di Senatalis Fakultas Kehutanan, dan Rektor sendiri sudah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus terhormat dari UGM,” imbuhnya.

    Menurut Heru, hal tersebut secara resmi mempertegas posisi akademik Jokowi sebagai bagian dari alumni UGM.

    “Ini secara kolektivitas dari pihak universitas yang sudah mempublikasikan bahwa Jokowi secara resmi sudah menjadi bagian dari alumni atau lulus dari Fakultas Kehutanan,” jelasnya.

    Heru bilang, PSI kemungkinan melihat pernyataan rektor itu sebagai bentuk legitimasi politik terhadap Jokowi.

    “Benang merahnya di sini, bahwa apa yang sudah menjadi langkah Jokowi dan Rektor UGM dengan menghadiri acara tersebut dipandang oleh PSI sebagai bagian dari legitimasi Jokowi,” tandasnya.

  • Dian Sandi PSI: Turis Asing Kagum Indonesia Punya Kereta Cepat, Bukan Soal Siapa Presidennya

    Dian Sandi PSI: Turis Asing Kagum Indonesia Punya Kereta Cepat, Bukan Soal Siapa Presidennya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, menyebut Kereta Cepat Whoosh kini menjadi perhatian dunia.

    Melalui unggahannya di X, Dian memperlihatkan sejumlah video dari konten kreator luar negeri yang tengah viral.

    Dalam video-video tersebut, para turis asing tampak takjub saat menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan pada era pemerintahan Jokowi.

    Dikatakan Dian, hal menarik dari video-video itu adalah tidak ada satu pun dari mereka yang menyebut nama Jokowi.

    “Mereka tidak menyebut nama Jokowi,” ujar Dian di X @DianSandiU (26/10/2025)

    Mereka hanya berfokus pada rasa kagum terhadap kemajuan Indonesia yang kini memiliki kereta cepat berteknologi tinggi.

    “Mereka mengatakan, hebatnya Indonesia punya kereta cepat,” sebutnya.

    Dian menilai, ini menjadi bukti bahwa keberadaan Whoosh sudah melampaui sekadar simbol politik.

    Kereta cepat itu kini menjadi ikon baru yang mengangkat citra Indonesia di mata dunia.

    Ia juga membandingkan kecepatan Whoosh dengan kereta cepat di beberapa negara maju.

    Dian bilang, kecepatan Whoosh mengalahkan kereta cepat di Jepang dan Prancis yang hanya berada di kisaran 320 kilometer per jam.

    “Mengalahkan Prancis dan Jepang yang hanya 320km/jam,” tandasnya.

    Dian mengaku bangga karena banyak turis asing yang memuji kehebatan Indonesia tanpa embel-embel politik.

    Baginya, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan besar seperti proyek Whoosh telah memberikan dampak nyata bagi citra bangsa.

    (Muhsin/Fajar)

  • PSI Jakarta sebut RUU Pemilu harus menjawab masalah biaya politik

    PSI Jakarta sebut RUU Pemilu harus menjawab masalah biaya politik

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Wilayah DPW PSI DKI Jakarta Geraldi Ryan Wibinata menyatakan dukungannya terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) agar segera dibahas dan disahkan.

    Dia pun berharap agar RUU tersebut dapat menjadi jawaban terkait permasalahan biaya politik yang dinilainya mahal.

    “Ada dua masalah besar yang sedang kita hadapi dalam perpolitikan. Pertama, biaya politik mahal. Kedua, anak muda itu juga berhadapan dengan lembaga-lembaga politik yang sudah membutuhkan perbaikan lagi,” kata Geraldi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan tersebut dia sampaikan sebagai delegasi PSI dalam Indonesia Youth Democracy Forum bertajuk “Aspirasi untuk Reformasi Pemilu: Representasi Akuntabel dan Kepemimpinan Kompeten.”

    Dia mengungkapkan pihaknya selaku partai ekstra-parlementer atau belum masuk parlemen, mendukung RUU Pemilu agar segera dibahas dan disahkan sebelum proses elektoral menuju Pemilu 2029 dimulai.

    “Dengan mempertimbangkan bahwa kita akan segera memulai rangkaian menuju Pemilu 2029, kami mendukung agar RUU Pemilu dibahas segera dan disahkan sebagai dasar-dasar penyelenggaraannya,” ujar Geraldi.

    Menurut dia, saat ini terdapat dua permasalahan besar yang dihadapi dalam dunia politik, terutama bagi anak-anak muda ketika ingin berkiprah di dunia politik, yaitu biaya politik yang tinggi dan kelelahan kelembagaan.

    Dia pun menegaskan pihaknya berkomitmen memperjuangkan dan mendorong agar RUU Pemilu dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

    “Menanggapi adanya tuntutan dari masyarakat secara luas dan anak muda secara khusus, kami akan memperjuangkan agar RUU Pemilu berikutnya dapat menjadi solusi terhadap biaya politik yang mahal,” tutur Geraldi.

    Dia mengatakan salah satu caranya, yaitu dengan membatasi pengeluaran kampanye dari calon legislatif atau eksekutif yang akan mencalonkan diri.

    Pihaknya juga mendorong agar RUU Pemilu dapat menyegarkan kembali sejumlah lembaga, baik penyelenggara pemilu, pemerintahan, dan partai politik untuk beradaptasi.

    Dia menilai perumusan RUU Pemilu harus mempertimbangkan aspirasi-aspirasi anak muda yang mendambakan sistem politik di Indonesia menjadi lebih baik secara keseluruhan.

    “Kita harus menyadari bahwa anak muda menginginkan perbaikan dalam sistem dan kehidupan politiknya,” tegas Geraldi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.