Xcloud.id

partai: PSI

  • Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok inisial J yang tampaknya sengaja dirahasiakan PSI untuk diumumkan tampaknya mulai terkuak.

    Meski banyak masyarakat sudah bisa menebak siapa inisial J itu, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu belum mau mengumumkannya.

    Mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan terkait temuannya perihal kesengajaan PSI tersebut yang disebutnya info A-1000.

    “Info A-1000: Kenapa Dewan Pembina PSI yg berinisial J belum diumumkan?” tulis Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

    Dia mengaku mendapat info bahwa nama inisial J sengaja diulur agar bisa jadi pemberitaan heboh karena sosok tersebut akan jadi Dewan Pembina untuk enam partai dan dilantik bersamaan.

    “Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai sekaligus dilakukan bersamaan,” sambung Said Didu.

    Adapun keenam partai tersebut adalah 1) PSI, 2) Projo, 3) Golkar, 4) PAN, 5) PPP, dan 6) Nasdem (masih alot). “Parcok dan Termul dibalik layar aja,” tutup Said Didu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menerima dua buah topi dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

    Ada satu topi itu bertuliskan huruf “J”, memicu spekulasi bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud sebagai ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J”.

    Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram @rajaantoni pada Senin (27/10/2025). Dilihat dari video itu, Raja Juli dan Jokowi tampak duduk santai di sebuah meja sambil berbincang.

  • Budi Arie Akui Ingin Gabung Gerindra Secepatnya

    Budi Arie Akui Ingin Gabung Gerindra Secepatnya

    Budi Arie Akui Ingin Gabung Gerindra Secepatnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) relawan Projo Budi Arie Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secepatnya.
    Ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo.
    “Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Budi bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
    Ia secara gamblang menyebut nama Partai Gerindra sebagai partai tujuannya.
    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” tutur Budi.
    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo sempat menggoda Budi Arie saat Ketum Projo itu masih menjabat sebagai Menteri Koperasi.
    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
    Prabowo sempat bertanya apakah Budi Arie kini bergabung dengan PSI.
    “Menteri Koperasi, Saudara Budi Arie Setiadi. Ini Masuk PSI kau? Bukan?” kata Prabowo menggoda Budi Arie. “PSI atau Gerindra kau?” ujar Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
    Merespons hal ini, ia mengaku siap ikut perintah Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Ikut perintah Presiden, ikut presiden,” kata Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Projo Jadi Parpol atau Masuk PSI? Ini Jawaban Budi Arie

    Projo Jadi Parpol atau Masuk PSI? Ini Jawaban Budi Arie

    Jakarta –

    Muncul isu santer relawan Projo akan menjelma menjadi partai politik atau bahkan masuk PSI yang kini didukung oleh Joko Widodo. Isu ini benar, atau hanya kabar burung?

    Isu Projo menjadi parpol muncul belakangan setelah Joko Widodo tidak lagi menduduki kursi Presiden RI. Namun isu lain muncul yakni spekulasi Projo gabung PSI, setelah Joko Widodo belakangan ini makin intens mendukung PSI yang kini berlogo gajah.

    Terlebih Ketua umum Projo Budi Arie Setiadi sempat sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 sebelum Kongres III Projo bakal digelar di Jakarta. Isu ini makin santer gara-gara Budi Arie bicara tentang rencana transformasi yang akan didorong kencang di Kongres III Projo.

    “Pembentukan Projo pada 2013 memang bermula dari semangat gerakan relawan. Namun, dalam perjalanannya Projo secara realitas berubah menjadi ‘bukan relawan biasa.’ Transformasi Projo sebenarnya sudah terjadi, dan melalui Kongres III kami kembali perumuskan bentuk transformasi baru,” kata Budi Arie kepada detikcom, Jumat (31/10/2025).

    Lantas apakah transformasi akan membawa Projo menjadi partai politik atau bergabung dengan parpol yang sudah ada? “Transformasi bisa dalam banyak aspek, bukan cuma jadi parpol atau tidak,” jawab Budi Arie.

    “Memang sifat dan nilai menempel pada orang atau figur. Figur semacam itu akan muncul di setiap era dengan beberapa pembeda sesuai kebutuhan zaman. Dan Projo akan berupaya selalu relevan sepanjang zaman,” ungkapnya.

    Budi Arie juga menegaskan Projo akan tetap all out mendukung Prabowo-Gibran ke depan.

    Dan, Projo akan terus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dari posisi apapun yang memungkinkan.

    “Projo memang sudah dan sedang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Caranya sdh terjadi, ada kader Projo di pemerintahan, legislatif, BUMN, dll. Selain itu, dukungan Projo konstruktif dan kritis. Contoh, pada era Jokowi, Projo menolak jabatan presiden 3 periode, menolak vaksin Covid berbayar, menolak tes PCR mahal dll. Ini bentuk dukungan solid tapi konstruktif untuk pemerintah dan rakyat. Ada rekam jejaknya. Bisa di searching. Kalau soal rakyat , menyangkut nasib rakyat kami tidak mau kompromi, kami selalu setia di garis rakyat,” pungkasnya.

    (van/idn)

  • Kereta Cepat Mulai Diselidiki, Kader PSI Tuding KPK Diam Bae di Kasus Korupsi Era SBY

    Kereta Cepat Mulai Diselidiki, Kader PSI Tuding KPK Diam Bae di Kasus Korupsi Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, tampaknya cukup gerah dengan keputusan KPK untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat.

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Penyelidikan difokuskan pada kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan proyek, yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

    Menanggapi hal itu, melalui akun media sosialnya, Dian Sandi menuding KPK diam bae terkait sejumlah kasus korupsi era SBY.

    “Aduan/laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambang… Adem2 bae KPK ini,” tulis Dian Sandi, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Pernyataan Dian Sandi tersebut kini viral dan jadi sorotan warganet. Banyak yang heran dengan pernyataan itu dan menilai Dian Sandi tidak pernah baca berita.

    Pasalnya, kasus-kasus yang ditulis Sandi tersebut telah lama diusut dan dituntaskan KPK. Bahkan sudah banyak pelaku yang telah selesai menjalani pidana penjaranya.

    “”Woooee @psi_id brp org yg sdh dibui di kasus Hambalang❓ 1. Anas Urbaningrum 2. Andi Mallarangeng 3. Choel Mallarangeng 4. Muhammad Nazaruddin 5. Angelina Sondakh 6. Dedy Kusdinar. Msh ada yg lain cb sebutin gobl*k! Suruh bc2 berita kadermu, jng spt wapres‼️,” ulas akun @D12khard.

    “Orangnya sudah ditangkap nyet.. kuota haji, kreta cepat, ijazah palsu dan kematian anggota pemilu sampai puluhan org kemaren blm di usut nyet sampai sekarang.. jgn amnesia,” tulis akun @aryindra10.

  • Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyindir PDI Perjuangan yang menentang keras pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 Soeharto.

    Ia yakin penolakan tersebut tidak mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

    “Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” kata Bestari dalam keterangannya dikutip pada Jumat (31/10).

    Mantan politisi Partai Nasdem itu menyebut, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto yang dijuluki Bapak Pembangunan itu secara objektif, bukan hanya dilihat dari sisi kontroversinya.

    Menurutnya, Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Soeharto membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

    “Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” tegas Bestari.

    Lebih lanjut, Bestari menilai, pandangan negatif terhadap Soeharto yang disertai kalimat merendahkan menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.

    Bestari lantas mengatakan partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri itu belum siap berdamai dengan sejarah.

    Salah satu pernyataan kader PDIP yang disorotnya adalah ‘apa hebatnya Soeharto?’ dinilai Bestari tidak bijak.

  • Soal Purbaya Layak Jadi Cawapres, Dedy Nur PSI: Populer Hari Ini, Besok Belum Tentu

    Soal Purbaya Layak Jadi Cawapres, Dedy Nur PSI: Populer Hari Ini, Besok Belum Tentu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, ikut merespons hasil survei Indeks Politica yang menempatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai sosok paling layak jadi Cawapres 2029.

    Dikatakan Dedy, ketokohan Purbaya saat ini patut dihargai, meski menurutnya politik kerap berubah dengan cepat dan sulit diprediksi.

    “Tinggal tunggu apakah beliau ini akan terus eksis dalam beberapa tahun yang akan datang,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (31/10/2025).

    “Karena dalam dunia politik, siapa yang populer hari ini belum tentu populer di masa depan,” tambahnya.

    Meski begitu, Dedy menegaskan pentingnya memberi apresiasi terhadap figur yang muncul dengan cara yang jujur dan memikat publik tanpa pencitraan berlebihan.

    “Tapi kita tetap perlu menghargai beliau ini. Karena ia hadir dengan pendekatan yang bikin banyak jiwa bergairah dan popularitas individual eksis karena otentik,” katanya.

    Dedy pun berharap akan semakin banyak generasi muda yang memiliki kualitas dan keberanian untuk tampil secara apa adanya dalam dunia politik nasional.

    “Saya sih berharap akan lebih lagi anak-anak bangsa berkualitas yang berani tampil otentik untuk menjawab beragam problem kebangsaan,” tandasnya.

    Terpisah, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengaku tidak terkejut dengan naiknya nama Purbaya hingga digadang-gadang jadi Cawapres terkuat 2029.

    Ia sejak awal sudah memprediksi bahwa langkah dan gaya komunikasi Purbaya memang diarahkan untuk kepentingan politik jangka panjang, bukan semata-mata urusan kinerja.

  • Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

    Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah derasnya kritik publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), kader PSI, Sigit Widodo, justru membagikan pengalaman positifnya saat menjajal moda transportasi kebanggaan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Sigit menceritakan perjalanannya bersama rekannya sesama kader PSI, Dian Sandi Utama, menggunakan Whoosh.

    “Kopi di Whoosh cuma 30 ribuan. Apa ngopi di Whoosh aja ya? Belum sarapan, nih,” ujar Sigit di X @sigitwid (31/10/2025).

    “Mas Dian Sandi U sih enak, bawa bekel,” tambahnya.

    Sigit juga menyoroti capaian positif proyek tersebut yang sudah beroperasi selama dua tahun tanpa insiden besar.

    “Ahamdulillah Whoosh dua tahun beroperasi hingga saat ini zero accident,” sebutnya.

    Dikatakan Sigit, biaya pembangunan jalur Kereta Cepat memang lebih mahal dibandingkan kereta konvensional, salah satunya karena standar keamanannya yang tinggi.

    “Biaya pembuatan jalurnya memang lebih mahal dari kereta konvensional karena harus steril,” tandasnya.

    “Jadi tidak ada banteng, kerbau, kambing, atau ayam yang melintas lalu mati tertabrak,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

    Ia mengatakan proyek tersebut sebagai bentuk lompatan besar pemerintah dalam menghadirkan transportasi modern berbasis teknologi tinggi.

    “Kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa,” ujar Bestari dikutip dari unggahan Instagram pribadinya (20/10/2025).

  • Jokowi Pakai Topi Inisial J, Apa Artinya?

    Jokowi Pakai Topi Inisial J, Apa Artinya?

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tampak memakai topi huruf J saat keluar rumah di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo. Jokowi terlihat semringah saat meninggalkan kediamannya dengan mengenakan topi tersebut.

    Dilansir detikJateng, Kamis (30/10/2025), Jokowi memakai kemeja panjang berwarna putih dipadukan dengan celana hitam. Jokowi juga terlihat memakai topi berwarna putih dengan tulisan J berwarna hitam.

    Jokowi sempat melayani permintaan foto dari warga yang datang ke rumahnya. Wartawan pun sempat menanyakan perihal topi Jokowi saat hendak memasuki mobilnya.

    “Gimana?” sapa Jokowi kepada awak media, sebelum memasuki mobilnya, Kamis (30/10).

    “Topinya baru pak? Kok J apa Pak?” tanya awak media.

    “Ya apa?” jawab Jokowi sembari masuk mobil.

    Saat hendak pergi, ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah sempat berseloroh mengenai inisial J itu. Ia menyebut J yang berada di topi Jokowi yakni inisial nama Jan Ethes

    Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sampai hari ini belum juga mengumumkan sosok Bapak J yang sudah resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

    Meski demikian, sosok Bapak J belakangan mengerucut kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Jeffrie Geovanie. Jokowi dikaitkan dengan Bapak J lantaran yang bersangkutan merupakan ayah dari Ketum PSI Kaesang Pangarep.

    Kemudian, Jeffrie Geovanie juga mencuat lantaran yang bersangkutan merupakan salah satu pendiri PSI. Ia, pada periode sebelumnya, juga merupakan Ketua Dewan Pembina PSI.

    Kaesang sebelumnya juga sempat buka suara terkait sosok Bapak J. Sosok Bapak J disebut memiliki dua profesi

    “(Latar belakangnya) politisi dan pengusaha,” kata Kaesang kepada wartawan seusai pelantikan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). Baik Jokowi maupun Jeffrie adalah politikus dan juga pengusaha.

    Baca selengkapnya di sini

    (lir/lir)

  • Politisi PSI Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sindir PDI-P Belum Berdamai dengan Sejarah

    Politisi PSI Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sindir PDI-P Belum Berdamai dengan Sejarah

    Politisi PSI Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sindir PDI-P Belum Berdamai dengan Sejarah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengatakan, bangsa Indonesia perlu menilai Presiden ke-2 Soeharto secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversinya.
    Bestari pun sepakat Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
    “Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” ujar Bestari dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
    Bestari kemudian mengkritik sejumlah politisi PDI-P yang menolak usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.
    Menurutnya, penilaian subjektif tidak sepatutnya mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.
    “Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” jelasnya.
    Lalu, Bestari menilai, komentar negatif yang disertai kalimat merendahkan terhadap Soeharto menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.
    Dia bahkan menyinggung PDI-P yang belum siap berdamai dengan sejarah.
    “Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda,” kata Bestari.
    “Kalau PDI-P masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah. Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,” sambungnya.
    Sebelumnya, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana, menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
    Diketahui, Soeharto menjadi salah satu dari 40 nama yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
    “Menurut hemat saya, ya kita harus tolak, saya sendiri menolak,” katanya, dilansir dari Kompas.id.
    Dia mengatakan, selama ini masyarakat ingin standar jelas tentang sosok pemimpin.
    Di antaranya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun praktik korupsi.
    Namun, kata dia, jika seorang yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan, maka generasi muda bisa kehilangan acuan tentang pemimpin yang baik.
    “Selama ini, kan, kita selalu ingin ada satu standar tentang bagaimana sih menjadi pemimpin publik yang demokratis, yang menghargai manusia, sehingga ketika seorang menjadi pemimpin publik, ya tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada korupsi, itu sudah clear. Kalau tokoh yang berkuasa selama 30 tahun dijadikan pahlawan, anak muda akan kehilangan ukuran. Mereka bisa berpikir, ‘Oh, yang seperti ini pun bisa jadi pahlawan’,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Chusnul Chotimah Balas Jubir PSI: Ini Saya Setuju, Makanya Segera Adili Jokowi

    Chusnul Chotimah Balas Jubir PSI: Ini Saya Setuju, Makanya Segera Adili Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, membalas komentar Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, yang menyinggung kasus Century hingga Wisma Atlet Hambalang saat menanggapi polemik proyek Kereta Cepat Whoosh.

    Chusnul sontak mempertanyakan maksud dari pernyataan jubir PSI yang mengaitkan proyek Whoosh dengan dua kasus lama tersebut.

    Ia menegaskan bahwa kasus Century maupun Hambalang sudah memiliki tersangka dan telah melalui proses hukum.

    “Bukankah Century hingga Wisma Atlet Hambalang sudah ada tersangkanya dan diadili?,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (30/10/2025).

    Ia mengaku memahami arah sindiran yang mungkin ingin disampaikan jubir PSI tersebut, yakni agar penegakan hukum juga berlaku untuk proyek Whoosh yang kini tengah menuai polemik.

    “Saya tahu, mungkin maksud jubir PSI ini, biar adil Kereta Cepat Whoosh juga harusnya segera ada tersangkanya dan diadili,” tandasnya.

    Chusnul bilang, gagasan agar kasus Whoosh juga diusut tuntas jika ditemukan adanya penyimpangan memang perlu dilakukan.

    “Ini saya setuju, makanya segera adili Jokowi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dian Sandi Utama, merespons langkah KPK yang mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Dian, KPK memang wajib menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

    “Aduan atau laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut,” ujar Dian di X @DianSandiU (29/10/2025).

    Hanya saja, ia juga menyinggung sejumlah kasus besar yang hingga kini terkesan jalan di tempat.

    “Tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambalang,” sebutnya.