Xcloud.id

partai: PSI

  • Maidi Nyatakan Siap Maju Pilwalkot Madiun, 6 Partai Merapat 

    Maidi Nyatakan Siap Maju Pilwalkot Madiun, 6 Partai Merapat 

    Madiun (beritajatim.com) – Wali Kota Madiun Maidi resmi menyatakan siap maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot). Dia pun meminta restu kepada masyarakat untuk memimpin kembali di periode kedua.

    “Kalau saya, yang penting saya sendiri siap. Saya serahkan pada masyarakat Madiun. Yang jelas, pengalaman hidup saya dan pengalaman pengabdian selama 30 tahun akan saya sumbangkan untuk pembangunan Kota Madiun agar lebih baik,’’ kata Maidi usai Halal Bihalal di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Rabu (17/4/2024)

    Dia mengaku sudah ada pembicaraan dengan enam partai politik terkait niatnya maju di Pilwalkot. Enam partai tersebut yaitu Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    ‘’Sudah komunikasi dan tinggal melengkapi administrasinya saja. Setelah itu nanti penjajakan, kemudian nanti komunikasi,’’ kata alumnus Doktoral Universitas Terbuka (UT) itu.

    Dia mengharapkan seluruh parpol dan semua pihak memberikan dukungan penuh untuk menjadi calon wali kota lagi. Sehingga, keberlanjutan program bisa berjalan lancar jika ada dukungan seluruh pihak.

    “Karena sudah terbukti, program ke depan sudah ada. Buktinya juga sudah ada. Harapannya, semua parpol nanti memberikan dukungan pada saya,’’ katanya.

    Soal kembali menggandeng Inda Raya Ayu Miko Saputri, Maidi memberikan respons. ‘’Rahasia!’’ kata Maidi kemudian masuk ke mobil dinasnya untuk menuju lokasi kegiatan berikutnya. [fiq/beq]

  • Ketua Demokrat Jember: Saya Punya Hak Mendukung Orang Tua

    Ketua Demokrat Jember: Saya Punya Hak Mendukung Orang Tua

    Jember (beritajatim.com) – Try Sandi Apriana, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, menegaskan loyalitasnya kepada Bupati Hendy Siswanto. Belum ada arahan resmi dari pusat, ia sudah menyatakan dukungan untuk Hendy dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    “Kalau misalkan Demokrat belum mendukung Pak Bupati, ya saya mendukung alur partai. Tapi sebagai anak, saya punya hak sendiri untuk bisa mendukung orang tua,” kata Sandi, Minggu (7/4/2024).

    Sebelumnya, Beritajatim.com, Sabtu (6/4/2024), memberitakan pernyataan Sandi yang hanya mau berkoalisi dengan partai yang mendukung Hendy dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. “Demokrat tetap tujuannya mengusung Bupati Haji Hendy Siswanto. Kami akan bergabung dengan koalisi partai yang melanjutkan. Tapi sejauh ini belum ada,” katanya.

    Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Mahathir Muhammad menyebut Sandi sedang genit kepada mertua. “Statement Try Sandi itu statement yang terlalu genit kepada mertuanya,” katanya.

    Dituding begitu, Sandi meminta semua pihak bersikap adil sejak dalam pikiran. “Saya tidak mengkritisi mereka kalau mau ganti bupati. Kenapa ,mereka mengkritisi saya? Itu kan membingungkan. Saya cuma bilang ‘siap melanjutkan yang sudah ada yang sudah didukung Demokrat’. Tapi masalah partai ke depan seperti apa, ya saya ikut instruksi partai,” katanya.

    Sandi menyadari statusnya sebagai menantu Bupati Hendy Siswanto membuatnya berada dalam sorotan, terutama setelah Demokrat gagal menaikkan jumlah kursi di DPRD Jember pada pemilu tahun ini. Alih-alih bertambah, Demokrat justru kehilangan dua kursi yang diperoleh pada pemilu lima tahun lalu.

    Namun Sandi tidak risau dengan sorotan yang diarahkan kepadanya itu. Ia lebih memilih takzim sebagai anak. Apalagi Hendy memiliki jasa besar dalam kariernya di dunia politik. “Saya bisa jadi Ketua DPC Demokrat Jember ya karena orang tua. Jadi tidak mungkin (saya tidak mendukung),” katanya.

    Sandi mengatakan, Hendy Siswanto sendiri yang mengantarkannya menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono empat tahun silam. Saat itu, Hendy sedang berupaya mencari rekomendasi pencalonan bupati. “Kami sudah mengobrol tentang bagaimana Demokrat ke depan pada saat mencari rekomendasi,” katanya.

    Hendy tak hanya membawa Sandi ke dunia politik, tapi juga menantunya yang lain, Muhammad Nadhif Ramadhan, yang mencalonkan diri menjadi legislator DPR RI dari Partai Nasional Demokrat. Saat itu, Hendy langsung membawa Nadhif menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

    Langkah Hendy mengantarkan anak-anaknya ke dunia politik sebenarnya bukan hal ganjil. Ini juga dilakukan Presiden Joko Widodo yang mengantarkan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka menjadi kader PDI Perjuangan sekaligus calon wakil presiden.

    Sandi sendiri tak merasa dilematis jika kemudian nantinya Demokrat tak mendukung Hendy dalam pemilihan kepala daerah di Jember. “Saya tetap akan ikut rambu-rambu Partai Demokrat,” katanya.

    “Ketentuan yang tidak boleh dilanggar di partai itu menyangkut intoleransi, berkhianat kepada partai, korupsi, dan melakukan hal-hal yang mencoreng nama partai. Dukungan kan tidak mencoreng nama partai. Hanya saja ada rambu-rambu kami harusnya mendukung seperti ini,” kata Sandi.

    “Kalau Demokrat, selama pemimpinnya saya, ya saya siap mendukung Pak Bupati untuk periode selanjutnya. Tapi kalau partai punya kehendak lain, ya silakan. Masalahnya di Jember ini bergeraknya lebih mudah kalau petahana maju lagi. Elektabilitas juga tinggi,” kata Sandi.

    Sandi yakin DPP Partai Demokrat akan melakukan survei terlebih dulu terhadap nama-nama yang punya elektabilitas bagus, termasuk Bupati Hendy. “Mereka menghitungnya popularitas dan elektabilitas. Semua akan dinilai,” katanya. [wir]

  • 8 Partai Koalisi Indonesia Maju Dorong Warsubi Maju Pilbup Jombang 2024

    8 Partai Koalisi Indonesia Maju Dorong Warsubi Maju Pilbup Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – Sebanyak 8 partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM (Koalisi Indonesia Maju) mendorong Ketua AKD (Asosisasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang Warsubi untuk maju dalam perhelatan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang digelar November 2024 mendatang.

    Delapan parpol itu linear dengan koalisi di tingkat pusat yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) lalu. Walhasil, paslon (pasangan calon) yang mereka usung diprediksi menang meski saat ini masih ada perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di MK (Mahkamah Konstitusi).

    Nah, koalisi yang ada di Kabupaten Jombang ini ingin mendulang sukses serupa. Makanya, pada Rabu (3/4/2024), delapan ketua parpol koalisi ini melakukan konsolidasi di kediaman Ketua DPC Partai Gerindra Jombang Octadella Bilytha Permatasari.

    Mereka berbicara panjang lebar tentang sosok yang pantas memimpin Kabupaten Jombang 2024-2029. Menimbang dan menakar sejumlah tokoh. Hingga akhirnya mengerucut pada nama Kades Mojokrapak yang juga Ketua AKD Kabupaten Jombang H Warsubi.

    “Kami dari demokrat sepakat mendorong Pak Warsubi sebagai calon Bupati Jombang periode 2024-2029. Demokrat Jombang tidak punya pilihan lain kecuali harus merapat ke Gerindra. Karena Koalisi Indonesia Maju harus diteruskan hingga pilkada,” ujar Ketua Partai Demokrat Jombang Syarif Hidayatulloh atau Gus sentot, Sabtu (6/4/2024).

    Gus Sentot mengakui bahwa eletabilitas Partai Gerindra sangat tinggi sehingga layak untuk didukung. Sedangkan Warsubi, bagi Gus Sentot, adalah sosok yang mumpuni. Betapa tidak, Warsubi menjabat Kades sebanyak tiga periode. Bahkan saat ini menjabat sebagai Ketua AKD Jombang.

    “Kami dari Partai Demokrat tidak tidak harus berada di posisi Wabup atau Jombang 2. Semuanya kami serahkan ke Pak Warsubi untuk mencari pendamping yang memiliki elektabilitas tinggi. Perlu diingat, selama Pilkada Jombang calon yang didukung Demokrat selalu menang,” katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Jombang Zahrul Jihad atau Gus Heri. Menurutnya, yang paling pantas membawa perubahan dan perbaikan di Jombang adalah H Warsubi. Karena Kades Mojokrapak itu diyakini siap bekerja untuk rakyat dan bukan bekerja untuk kerabat dan keluarganya sendiri.

    Pernyataan Gus Heri ini diamini oleh banyak ketua partai lainnya, salah satunya adalah Ketua DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Jombang H. Dhuha.

    Selain Gus Sentot dan Dukha, ketua parpol yang hadir, di antaranya dari Golkar yang diwakili Rahmad Agung, Ketua PBB (Partai Bulan Bintang) Abdul Kholiq, Ketua PSI Jombang Malik Mahardika Aditia Rahman, Ketua Partai Gelora Jombang Imam Khudori, serta ketua dari Partai Garuda dan Prima.

    Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Jombang Octadella Bilytha mengungkapkan bahwa konsolidasi tersebut dikemas dalam tasyakuran atas kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih 2024-2029.

    Oleh sebab itu, delapan partai koalisi yang berada di daerah diundang dalam acara ini. Sebagai tuan rumah adalah Gerindra. Acara bertempat di rumah Octadella di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang.

    “Sama halnya dengan Partai Demokrat. Kami dari Partai Gerindra bersama KIM (Koalisi Indonesia Maju) siap mendukung dan mengusung Pak Warsubi untuk maju dalam Pilkada Jombang yang digelar November mendatang,” ujar Mbak Della, panggilan akrab Octadella Bilytha P.

    Ketua TKD (Tim Kampanye Daerah) Koalisi Indonesia Maju Kabupaten Jombang Farid Kurniawan Aditama memberikan apresiasi dengan dukungan yang dilontarkan oleh sejumlah partai untuk mendukung Kades Mojokrapak Warsubi maju dalam Pilbup Jombang.

    “Harapan kami, Partai Koalisi Indonesia Maju bisa meneruskan perjuangan sampai ke Pemilukada. Sehingga bisa mengatarkan Pak Warsubi menjadi Bupati Jombang 2024-2029. Sama halnya dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengantarkan Prabowo-Gibran menjadi Presiden-Wakil Presiden 2024-2029,” ujar pria yang terpilih menjadi anggota DPRD Jatim dari Gerindra ini.

    Di akhir konsolidasi, semua ketua partai khususnya yang punya kursi di parlemen akan menindaklanjuti ke pengurus wilayah hingga pusat dalam memastikan rekomendasi pencalonan H. Warsubi untuk maju dalam Pilbup Jombang 2024. [suf]

  • Ketua ke DPRD Jatim, PSI Surabaya Jamin Tak Ganggu Internal

    Ketua ke DPRD Jatim, PSI Surabaya Jamin Tak Ganggu Internal

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PSI Surabaya, Shobikin menyatakan terpilihnya mantan ketua partai berlambang mawar Erick Komala ke DPRD Jatim tidak akan mengganggu internal partai.  Menurut dia, hal itu tidak akan berdampak apapun di internal PSI karena berbeda wilayah.

    “Ya enggaklah, itu hal yang beda. Dia (Erick Komala) kan di provinsi. Kita kan DPD Kota Surabaya. Iya, kalaupun ada kan beda tupoksinya,” ujar Shobikin.

    Disinggung kemungkinan Erick Komala gagal dilantik akibat kasus dugaan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim, dia enggan berkomentar. Shobikin menegaskan bahwa hal itu bukan wewenangnya.

    “Ya itu, itu yang bukan wewenang saya. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab terkait dengan kemungkinan gagal dilantik atau enggak,” pungkas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik.

    Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan.

    Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    https://youtu.be/cp2osssVIkI?si=GjZJZOhz7qOq9237

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024)

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol.

    “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia. [asg/beq]

  • Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Surabaya (beritajatim.com) – Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bisa mengajukan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) secara mandiri pada Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, PKB merebut 27 kursi DPRD Jatim. Capaian politik itu lebih dari 20 persen dari total jumlah kursi DPRD Jatim yang mencapai 120 kursi.

    Kursi yang diraih PKB di DPRD Jatim pada Pileg 2024 mengalami kenaikan dibanding raihan Pileg 2019. Hasil ini sekaligus mentasbihkan kembali PKB sebagai partai pemenang di Jatim.

    Posisi kedua ditempati PDIP dan Partai Gerindra yang sama-sama merengkuh 21 kursi. Partai Golkar dengan 15 kursi, Partai Demokrat dengan 11 kursi, Partai NasDem dengan 10 kursi, PAN dengan 5 kursi, PKS dengan 5 kursi, PPP dengan 4 kursi, dan PSI dengan 1 kursi.

    Hasil Pileg 2024 sekali lagi menegaskan tlatah politik Jatim belum mengalami pergeseran politik bersifat ekstrem. Komunitas Islam Tradisional (NU) yang sebagian besar di antaranya menjatuhkan pilihan politiknya kepada PKB di Pileg 2024.

    Partai berpaham Nasionalis seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar juga mampu mengambil ceruk politik cukup besar di Jatim. Pelapisan politik kekuatan religius (NU) dan nasionalis tetap menjadi warna politik dominan di lanskap politik Jatim.

    Baru setelah itu kekuatan komunitas Islam Modernis, yang secara kultural dan historis dekat dengan PKS dan PAN, jadi kekuatan ketiga di tlatah politik Jatim modern.

    Dari tiga kali kontestasi Pilgub Jatim, satu catatan penting yang muncul adalah dua partai besar di Jatim: PKB dan PDIP belum pernah sekalipun memenangkan pertarungan. Yang terakhir di Pilgub Jatim 2018, PKB dan PDIP berkoalisi dengan mengusung Saifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim) dan Puti Guntur Soekarnoputra (cucu Bung Karno).

    Duet politikus dari komunitas religius dan nasionalis itu belum mampu mengungguli pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan sejumlah partai level tengah lainnya.

    Abdul Halim Iskandar

    Informasi yang berkembang sampai hari ini menyebutkan, PKB bakal mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jatim 2024. Siapa? Belum jelas dan belum ada keputusan mengenai hal itu. Ketua PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar (kakak kandung Muhaimin Iskandar) yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) berpeluang masuk bursa Pilgub Jatim.

    Menjelang perhelatan Pilgub Jatim 2018, nama Halim Iskandar sempat muncul sebagai bakal cagub. Tapi, dia mengalah dan memberikan jalan kepada Saifullah Yusuf yang memperoleh dukungan politik dari banyak kiai sepuh NU di Poros Lirboyo yang masuk panggung kontestasi.

    Saat itu, Halim Iskandar telah melakukan kerja-kerja politik praktis untuk mengonsolidasi dan mengecek aspirasi yang berkembang di lapisan warga Jatim tentang siapa figur gubernur yang diharapkan. Ketika itu, Halim Iskandar menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Jatim.

    Sebagai politikus yang patuh dan taat dengan fatwa kiai NU, Halim Iskandar ikhlas dan legowo memberi jalan Saifullah Yusuf untuk masuk bursa Pilgub Jatim 2018.

    Catatan penting kedua terkait Pilgub Jatim relevansinya dengan PKB adalah partai ini belum pernah mengusulkan dan mendukung kader tulen yang sedang duduk di struktural partai sebagai kandidat gubernur. Pada Pilgub Jatim 2008, PKB mengusung H Achmady (Bupati Mojokerto).

    Kemudian Pilgub Jatim 2013 menjagokan Khofifah Indar Parawansa, aktivis Muslimat NU yang pernah duduk sebagai elite PKB, dan Pilgub Jatim 2018 mendukung Saifullah Yusuf, aktivis GP Ansor dan mantan Sekjen DPP PKB hasil MLB Yogyakarta 2001.

    Thoriqul Haq alias Cak Thoriq

    Nama Halim Iskandar memiliki kans politik kuat masuk bursa Pilgub Jatim 2024. Hal itu didasarkan pada posisi struktural kepartaian dari Halim Iskandar sebagai orang pertama PKB Jatim, ideologi ke-NU-annya tak diragukan, pengalaman politiknya lengkap, dan senior partai yang dihormati di PKB. Di samping itu, relasi nasabnya dengan Muhaimin Iskandar sebagai orang pertama di PKB.

    Tentu masih ada sejumlah nama kader internal PKB lainnya yang berpotensi masuk bursa Pilgub Jatim 2024, seperti mantan Bupati Lumajang M Thoriqul Haq, mantan Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dan tokoh lainnya. Pilgub Jatim 2024 menjadi kesempatan politik bagi PKB untuk mengaktualisasikan strategi politik baru yang berbeda dengan tiga perhelatan pilgub sebelumnya.

    Satu di antaranya adalah mendukung dan mengusung kader struktural partai masuk ajang kontestasi politik ini. Satu pilihan politik yang belum pernah ditempuh dan diambil elite PKB sebelumnya. [air]

  • PSI Kota Surabaya: Eri dan Cak Ji Belum Masuk Kriteria Entrepreneur

    PSI Kota Surabaya: Eri dan Cak Ji Belum Masuk Kriteria Entrepreneur

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kota Surabaya saat ini dihadapkan pada situasi pelik di internal mereka.

    Sejak kasus dugaan korupsi bantuan politik (banpol) mencuat dan sudah diadukan ke Polda Jatim, partai pimpinan Kaesang Pangarep anak Presiden Jokowi ini dikabarkan bakal menggandeng PDIP terutama untuk pencalonan Walikota Surabaya.

    Secara tegas Plt ketua DPD PSI Surabaya Shobikin mengatakan bahwa tidak benar DPD PSI Kota Surabaya memberikan dukungan kepada Eri Cahyadi dan Armuji untuk maju kembali sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

    Secara tegas, Shobikin menampik bahwa DPD PSI Kota Surabaya sudah memberikan dukungan kepada pasangan Eri dan Armuji (Erji) sebagai cawali maupun cawawali Kota Surabaya

    “Rencana untuk memberikan dukungan kepada Erji belum ada, begitu juga rencana melakukan pendekatan kepada PDI Perjuangan sebagai upaya koalisi pemberian dukungan kepada Erji,” tandas Shobikin.

    Terkait kontestasi pemilihan kepala daerah di Surabaya, Shobikin menerangkan, bahwa DPD PSI Kota Surabaya akan melakukan survei kelayakan untuk mencari sosok yang pas sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

    “Kami juga akan melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik, untuk mengetahui siapa sosok yang tepat menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya pada periode mendatang,” papar Shobikin

    PSI Kota Surabaya sendiri, lanjut Shobikin, akan menunggu arahan dari pimpinan pusat DPP PSI bagaimana mekanisme penjaringan calon walikota dan wakil walikota Surabaya.

    Plt pengurus PSI pasca kesandung masalah hukum menunjukkan SK penetapan sebagai pengurus

    Meski demikian, secara internal, DPD PSI Kota Surabaya, menurut Shobikin, telah mempunyai calon yang nantinya bisa diajukan sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya.

    Siapakah calon yang saat ini sudah masuk dalam daftar yang nantinya akan diajukan sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya itu? Shobikin enggan menjawabnya dan tidak ingin terburu-buru mempublish-nya.

    Calon itu, lanjut Shobikin, saat ini masih dalam pantauan dan kajian untuk mengetahui sejauh mana kelayakan calon itu sebagai pemimpin di Kota Surabaya.

    “Masih kami takar. Dan kami juga terus komunikasikan ke pimpinan pusat tentang kelayakan calon kami tersebut,” ungkap Shobikin.

    Shobikin kembali melanjutkan, yang paling mendasar untuk mempelajari sosok yang akan menjadi calon DPD PSI Kota Surabaya itu, akan dikomunikasikan juga kepada partai-partai koalisi lainnya, apakah calon tersebut layak untuk diberi dukungan maju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kota Surabaya.

    “Masih kami pelajari sejauh mana elektabilitas bakal calon kami ini. Kami juga ingin mengetahui, apakah partai-partai yang menjadi koalisi kami, juga memberikan restu dan dukungan kepada calon itu,” kata Shobikin.

    Shobikin kembali mengatakan, sebagai partai yang hanya memiliki lima kursi di legislatif, tidaklah mungkin bagi PSI untuk memberikan dukungan sendirian.

    Lalu, partai politik apa saja yang sudah berkomunikasi dengan PSI Kota Surabaya dan siap berkoalisi dengan PSI Kota Surabaya di Pilwali Kota Surabaya mendatang?

    “Sudah ada beberapa partai yang bersedia koalisi dengan kami. Dan saat ini, kami juga masih membuka diri kepada partai politik lain untuk ikut bergabung dengan PSI Kota Surabaya,” ungkap Shobikin.

    Kalaupun sudah ada beberapa kader maupun anggota PSI Kota Surabaya yang sudah menjalin komunikasi dengan PDI P Kota Surabaya untuk memberi dukungan dan restu kepada pasangan Erji maju kembali di Pilwali Kota Surabaya, menurut Shobikin, dukungan itu merupakan dukungan pribadi.

    “Dukungan itu belum mewakili keputusan DPD PSI Kota Surabaya. Mereka yang sudah melakukan pertemuan bahkan sudah membahas dukungan kepada pasangan Erji untuk maju di Pilwali Kota Surabaya, tidak bisa dikatakan mewakili keputusan DPD PSI Kota Surabaya,” tegas Shobikin.

    Bicara tentang Kota Surabaya, Shobikin berpandangan bahwa orang yang tepat sebagaj pemimpin di Kota Pahlawan ini sosoknya haruslah anak muda yang progresif, berjiwa enterprenuer,

    Apakah kriteria yang disebutkan Shobikin ini telah ada pada sosok Eri Cahyadi? Shobikin pun menjawab, bahwa Eri Cahyani adalah sosok pemimpin muda dan progresif. Namun, Eri Cahyadi belum memiliki jiwa enterprenuer. [uci/ted]

  • 7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dari 18 partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak semua mendapat kursi di legislatif. Seperti 7 parpol di Kabupaten Bojonegoro ini terancam tidak memperoleh kursi dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 DPRD Kabupaten Bojonegoro.

    Perhitungan 7 parpol yang berpotensi tidak mendapat kursi di DPRD Bojonegoro itu masih sementara. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro hingga saat ini belum melakukan penetapan.

    Ke tujuh parpol itu yakni, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat.

    Sedangkan, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara masing-masing parpol dalam Pemilu 2024, khususnya untuk pemilu calon legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro kursi terbanyak diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 13 kursi dengan jumlah suara 185.932 suara.

    Sementara perolehan kursi untuk partai lainnya yaitu, Partai Gerindra diperkirakan akan memperoleh 8 kursi dengan perolehan 118.456 suara. Disusul PDIP diperkirakan akan memperoleh 6 kursi dengan perolehan 81.849 suara, Partai Golkar (83.500 suara) dan Partai Demokrat (82.665 suara) diperkirakan akan memperoleh 5 kursi.

    Selanjutnya PAN (47.697 suara) dan PPP (30.037suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 3 kursi; PKS (54.851 suara), Partai Hanura (28.688 suara), dan PBB (39.987 suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 2 kursi; dan terakhir Partai Nasdem (39.391 suara) diperkirakan akan memperoleh 1 kursi. [lus/ian]

  • Partainya Kena Virus Korupsi, Ini Kata Plt Ketua PSI Surabaya

    Partainya Kena Virus Korupsi, Ini Kata Plt Ketua PSI Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSI Surabaya Shobikin berkomentar terkait isu partainya terkena virus korupsi. Dia bahkan membuat pengandaian yang terlalu berani dengan menyebut nabi masih memiliki dosa.

    “Ya, nabi aja masih ada dosanya kan gitu ya, tidak lepas dari salah,” ujar Shobikin kepada beritajatim.com, Rabu (3/4/2024).

    Pernyataan tersebut menanggapi kabar yang menyebut pengurus PSI Surabaya diduga terjerat korupsi bantuan politik (banpol). Kasus ini telah dilaporkan dan sedang ditangani Polda Jatim.

    Shobikin menyebut virus korupsi bisa menyelinap dimana saja, kapanpun dan kepada siapapun. Tak hanya pada PSI. Karena itu, pihaknya akan menata ulang partai sebaik mungkin. Sehingga virus korupsi di internal partai berlambang mawar ini dapat diamputasi.

    “Nah, artinya kemudian yang bisa kita lakukan bagaimana menata organisasi sebaik mungkin sehingga kemudian virus itu tidak berkembang biak kalau bisa diamputasi sejak dini sehingga tidak menjalar kesana kemari,” kata dia.

    Sebelumnya diberitakan, Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik.

    Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan.

    Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024).

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol. “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia. [asg/suf]

  • Jelang Pilkada Serentak Termasuk di Jatim, Parpol Wajib Serap Aspirasi

    Jelang Pilkada Serentak Termasuk di Jatim, Parpol Wajib Serap Aspirasi

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia termasuk di Jawa Timur (Jatim), partai politik (parpol) wajib menyerap aspirasi di tingkat akar rumput.

    Hal ini dikemukakan oleh Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun usai pelaksanaan sebuah diskusi di Kampus Fisipol UGM bersama dengan pengurus parpol DIY.

    Alfath mengatakan partai politik perlu melakukan positioning, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjelang pilkada. Di samping itu, ia mengharapkan masyarakat dari kelas menengah terdidik juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

    “Kelas menengah terdidik sebenarnya bisa berkontribusi untuk memaksimalkan peran yang sentral dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” tutur Alfath.

    Alfath menegaskan jelang Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, baik masyarakat maupun partai politik kembali bersiap untuk menentukan pilihannya.

    Sudah selayaknya calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar pemimpin yang terpilih mampu menampung serta mengeksekusi aspirasi masyarakat. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.

    Dalam diskusi yang diadakan di Kampus Fisipol UGM Yogyakarta ini dihadirkan beberapa pengurus parpil seperti dari Gerindra, PKS, Golkar dan PSI.

    Dalam paparannya pengurus parpol ini sepakat jika setiap calon harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakat yang dituju. Sebab menurutnya pilkada merupakan aspek penting bagi partai politik karena nantinya kepala daerah-lah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat.

    Tak kalah penting calon harus memiliki visi, misi, dan cara pandang yang sama dengan parpol pendukung. Kriteria lain calon harus mampu berpikir rasional, kuat dan berani melakukan perubahan yang positif sekaligus memperjuangkan demokrasi.

    Adapun perwakilan dari mereka juga menyepakati bahwa anak muda berperan besar dalam kesuksesan baik Pemilu bahkan Pilkada serentak di November mendatang. [aje]

  • PSI Surabaya Tersandung Masalah Hukum, Ini Kata Ketua Baru

    PSI Surabaya Tersandung Masalah Hukum, Ini Kata Ketua Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik. Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan. Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024)

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol.

    “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia.

    Di kesempatan yang sama, Abdul Ghoni selaku Plt Sekretaris DPD PSI Surabaya menambahkan, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi partai, pihaknya berkomitmen bakal mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

    Dia juga memastikan, bahwa masalah ini tidak akan mengganggu maupun mempengaruhi kinerja partai.

    “Adanya Plt ini dalam rangka juga meneruskan dan konsen pada wilayah hukum proses itu sendiri. Jadi kita tidak dalam rangka menyudutkan atau segala macam,” tandasnya.

    Pihaknya juga menampik adanya tudingan bahwa kepengurusan sementara DPD PSI Surabaya yang baru ditunjuk oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep ini, bertujuan untuk mengamankan orang-orang yang diduga terlibat menyelewengkan dana Banpol.

    “Yang jelas kita bertiga (Plt Ketua, Plt Sekretaris dan Plt Bendahara) ditugaskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kaderisasi dan fungsi-fungsi keorganisasian partai politik di Kota Surabaya,” tutupnya. [uci/beq]