partai: PPP

  • Gagal di Pilpres, Koalisi Perubahan Ingin Menangi Pilkada Jember

    Gagal di Pilpres, Koalisi Perubahan Ingin Menangi Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Gagal memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden, Koalisi Perubahan ingin memenangi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Mengawali ikhtiar pemenangan, sejumlah petinggi tiga partai Koalisi Perubahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, bertemu di Kafe Excelso, Jember, Minggu (7/4/2024) malam.

    “Intinya kami sepakat melakukan gerakan perubahan di Kabupaten Jember. Gerakan perubahan kemarin kan sangat terasa pada saat pilpres. Ini akan kami bawa kembali di Kabupaten Jember, perubahan yang semakin baik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

    “Kebersamaan antara partai politik pengusung Amin (Anies-Muhaimin) ini insyallah akan terus kami pupuk untuk menghadapi kontestasi politik, khususnya di Kabupaten Jember pada 2024,” kata Ayub.

    “Alhamdulillah kami sepakat untuk terus kompak bersama-sama dalam menghadapi Pilkada 2024. Terkait siapa yang akan jadi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jember, kami akan serahkan mekanisme internalnya kepada partai masing-masing,” tambah Ayub.

    Koalisi Perubahan masih dibutuhkan dalam pilkada, karena tiga partai ini tak memenuhi syarat 10 kursi DPRD Jember untuk mengusung calon sendiri. PKB hanya punya delapan kursi hasil pemilihan umum tahun ini. Sementara PKS dan Nasdem sama-sama mempunyai enam kursi. Jika benar-benar berkoalisi, akumulasi kursi mereka mencapai 20 kursi.

    “Terkait pilkada, kami akan menata bersama dan merajut kebersamaan. Siapa yang akan kami calonkan, kami akan rembuk bersama. Saya yakin Nasdem akan melakukan mekanismenya. PKS juga begitu. Kami akan melaporkan hasil (pertemuan) ini kepada induk partai masing-masing, karena menurut aturan yang berlaku, yang menentukan hanya Dewan Pimpinan Pusat. Kami hanya melaksanakan,” kata Ayub.

    PKB, Nasdem, dan PKS memiliki keinginan bersama, yakni memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat bupati dan wakil bupati. “Selama pemilukada diselenggarakan secara langsung, belum muncul kader-kader terbaik partai politik untuk jadi pimpinan,” kata Ayub.

    Sejak 2005, bupati di Jember memiliki latar belakang birokrasi (MZA Djalal pada 2005-2015), pengusaha (Faida pada 2015-2020), dan birokrasi-pengusaha (Hendy Siswanto pada 2021-2024). Posisi kader murni yang tumbuh dari rahim parpol hanya pada posisi wakil bupati, yakni Kusen Andalas dati PDI Perjuangan pada periode 2005-2015.

    “Partai politik ini pilar demokrasi. Saya bisik-bisik dengan teman-teman Nasdem dan PKS, bagaimana kalau yang dimunculkan adalah kader terbaik. Saya yakin kader terbaiknya banyak,” kata Ayub.

    Ayub menegaskan, tiga partai Koalisi Perubahan akan terus berkomunikasi. “Insyallah dalam waktu dekat kami jug akan membuka ruang komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk Partai Persatuan Pembangunan yang kemarin bertemu dengan Nasdem dan PKS. Semua akan kami komunikasikan untuk membawa Jember semakin baik,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur menegaskan, Koalisi Perubahan ini melengkapi Koalisi Kebersamaan yang dibangun Nasdem, PKS, dan PPP. “Terus terang, Nasdem, PKB, PKS tetap solid untuk Pilkada 2024 ini akan bersama-sama,” katanya.

    Koalisi Kebersamaan dan Koalisi Perubahan sama-sama sepakat memunculkan kader partai untuk menjadi kandidat pemimpin daerah di Jember. “Tapi tidak menutup non kader. Terbuka. Cuma saran dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah, kader yang diutamakan,” kata Marsuki.

    Sekretaris Dewan Pengurus Daerah PKS Jember Muhammad Zaky Ardianto menyebut pertemuan malam itu sebagai nostalgia perjuangan. “Harapannya nanti tetap di jalur perubahan. Sama dengan yang kami usung saat pilpres, yakni perubahan. Meskipun kami tidak tahu nanti ending-nya seperti apa,” katanya.

    Harapan Zaky ini diamini Ayub. “PKB juga begitu. Tagline untuk pilkada ini adalah ‘perubahan’ seluruh Indonesia,” katanya.

    PKS saat ini sedang menjaring kandidat bupati, baik dari internal maupun eksternal partai. “Ada kualifikasi yang diatur dalam sistem penjaringan PKS. Harapannya koalisi ini bergabung dengan koalisi PPP, Nasdem, dan PKS, ditambah partai lain yang akan bergabung. Insyaallah ini akan memberikan warna tersendiri bagi proses pilkada di Kabupaten Jember,” kata Zaky.

    Zaky berharap ada lebih dari dua pasangan kandidat bupati dan wakil bupati yang muncul dalam pilkada di Jember. “Supaya tidak monoton,” katanya. [wir]

  • Ketua Demokrat Jember Hanya Mau Berkoalisi Dukung Petahana dalam Pilkada

    Ketua Demokrat Jember Hanya Mau Berkoalisi Dukung Petahana dalam Pilkada

    Jember (beritajatim.com) – Try Sandi Apriana, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, hanya mau berkoalisi dengan partai yang mendukung petahana Bupati Hendy Siswanto, dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

    “Demokrat menganggap ini sudah high politics. Bebas, terserah mau bikin apapun. Tapi Demokrat tetap tujuannya mengusung Bupati Haji Hendy Siswanto. Kami tetap tujuannya seperti itu,” kata Sandi, Sabtu (6/4/2024).

    “Jadi kalau mungkin (partai) yang lain ingin perubahan, tapi jika kami misalkan mendapat ajakan atau undangan untuk satu visi melanjutkan kepemimpinan Bupati Hendy, mungkin kami akan bergabung. Kami akan bergabung dengan koalisi partai yang melanjutkan. Tapi sejauh ini belum ada,” kata Sandi.

    Demokrat adalah satu dari lima partai pengusung pasangan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam Pilkada Jember 2020. Namun belakangan Gerindra memilih untuk mencalonkan Muhammad Fawait menjadi bupati dalam pilkada tahun ini.

    Sementara itu, tiga partai lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasional Demokrat bergabung dalam Koalisi Kebersamaan. Mereka tak lagi menjamin bakal mengusung Hendy dalam pilkada tahun ini.

    Kendati bertekad tetap mengusung Hendy, posisi tawar politik Demokrat tak lagi kuat menyusul tak ada lagi wakil partai itu di DPRD Jember. Sebelumnya, Demokrat masih mengirimkan dua wakil berdasarkan hasil Pemilu 2019. Namun dalam pemilu tahun ini, tak ada satu pun calon legislator Demokrat yang lolos ke DPRD Jember, termasuk Sandi yang masih berstatus menantu Bupati Hendy.

    Kegagalan Demokrat di Jember ini menjadi sorotan partai lain yang dulu berkoalisi mengusung Hendy. Ketua DPC PPP Jember Madini Fariuq mencatat kegagalan calon-calon legislatif yang berasal dari keluarga Bupati Hendy dalam pemilu tahun ini sebagai bagian dari pertimbangan.

    Ada empat anggota keluarga bupati, baik menantu dan keponakan, yang menjadi caleg DPR RI di Nasdem, dan caleg DPRD Jember di Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, dan Demokrat dalam pemilu kali ini.

    “Ternyata tidak ada yang berhasil masuk ke parlemen. Bahkan partai yang dipimpin menantu bupati tidak dapat kursi. Itu kan sangat ironis. Bahkan ada yang mempertanyakan, ketika anggota keluarga yang nyaleg tidak ada yang jadi dan partai yang dipimpin putranya tidak mendapat kursi, apakah masih percaya diri untuk mencalonkan diri kembali,” kata Madini.

    “Tentu semua akan kami evaluasi, karena pilkada saatnya untuk mengevaluasi kepemimpinan daerah di Kabupaten Jember,” kata Madini. [wir]

  • Seberapa Layak Achmadi Bersaing di Pilkada Pamekasan 2024?

    Seberapa Layak Achmadi Bersaing di Pilkada Pamekasan 2024?

    Pamekasan (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, terbilang serius menghadapi momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan, pada November 2024 mendatang.

    Hal tersebut tidak lepas dari munculnya sosok Achmadi, yang mulai gencar melakukan beragam rangkaian sosialisasi bersamaan dengan momentum Ramadhan 1445 Hijriah.

    Bahkan dalam momentum tersebut, ia juga mulai melakukan silaturahim dengan berkunjung ke sejumlah tokoh maupun stakeholder khususnya di kabupaten Pamekasan.

    Tidak hanya itu, ratusan atau bahkan seribu banner berbagai ukuran bergambar Achmadi juga sudah mulai tampak menyebar di berbagai titik di Pamekasan. Tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga tersebar hingga pelosok desa.

    Terkait keseriusan politisi yang menjabat sebagai anggota DPRD Pamekasan, Periode 2019-2024, juga disampaikan langsung oleh Ketua DPC PPP Pamekasan, RPA Wazirul Jihad. “Insya’ Allah (maju),” ungkapnya, Jum’at (5/4/2024) malam.

    Namun kepastian maju tidaknya Achmadi pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Pamekasan, tentunya masih menunggu situasi dan perkembangan politik di wilayah setempat.

    Terlebih saat ini sudah terdapat beberapa nama yang digadang-gadang bakal kembali meramaikan momentum pilkada Pamekasan. Bahkan nama-nama tersebut merupakan sosok familiar di kalangan masyarakat Pamekasan.

    Semisal mantan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Badrut Tamam yang dikabarkan kembali mencalonkan diri. Termasuk juga mantan Wakil Bupati Fattah Jasin, mantan Kepala Kemenag Pamekasan, Affandi.

    Selain itu juga terdapat Kasi Penyidikan Kantor Syahbandar Utama Surabaya, Rudy Susanto, hingga Kabid Inovasi dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Daerah Jatim, Firman Syah Ali hingga sejumlah politisi muda lainnya, seperti Ismail, Mohammad Sahur hingga Nady Mulyadi.

    PPP dan Pilkada Pamekasan
    Memang selama ini, partai politik (parpol) berlogo Ka’bah selalu menjadi parpol pemenang dalam setiap perhelatan Pemilu di Pamekasan. Termasuk pada Pemilu 2024, sekalipun hasil perolehan kursi pada pemilu terakhir berbanding terbalik dari Pemilu sebelumnya.

    Namun selama itu juga, mereka masih jarang mengantarkan kader terbaik untuk berkompetisi pada ajang pilkada serentak. Tercatat hanya beberapa nama yang tampil sebagai kandidat pada pelaksanaan pilkada, salah satunya Kholil Asy’ari yang sempat terlebih Wakil Bupati Pamekasan, bersama Bupati Achmad Syafii.

    Selain itu, mereka justru relatif terbilang jarang mendelegasikan kader terbaik untuk perhelatan pemilu, sekalipun di setiap kesempatan, mereka selalu ansih mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) pada tiap pelaksanan pilkada Pamekasan.

    Dengan keberadaan Achmadi yang mulai gencar melakukan beragam rangkaian sosialiasi maupun silaturrahim ke sejumlah tokoh, akankan PPP Pamekasan, kembali ambil bagian dan mendelegasikan kader terbaik mereka pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 mendatang? Layak disimak. [pin/ted]

  • Achmadi Gencar Sosialisasikan Diri untuk Pilkada Pamekasan

    Achmadi Gencar Sosialisasikan Diri untuk Pilkada Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Salah satu politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, Achmadi gencar sosialisasikan diri untuk bertarung pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

    Pria yang saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Pamekasan, Periode 2019-2024, dipastikan gagal kembali menjadi wakil rakyat berdasar rekapitulasi hasil pemilu 2024 yang dikeluarkan KPU Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Kadur, Pagantenan dan Pakong) Pemilu 2024, gagal bersaing dengan kompatriotnya dari partai politik (parpol) berlogo Ka’bah, yakni Ainol Yaqin dan Halili Yasin.

    Bahkan ia juga dipastikan kalah bersaing dalam memperebutkan 9 kursi yang menjadi kuota perebutan untuk Dapil IV, sehingga saat ini ia ‘banting setir’ untuk merebut kursi pada pelaksanaan Pilkada serentak, November 2024 mendatang.

    “Seorang politisi itu tidak boleh bermental pesimis, tidak boleh takut dan harus terus maju selama kita memiliki komitmen dan niat tulus untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Achmadi, Jumat (5/4/2024).

    Bahkan sebagai bentuk keseriusannya menjelang Pilkada serentak, dirinya juga gencar melakukan berbagai sosialisasi ke sejumlah stakeholder di kabupaten Pamekasan.

    “Prinsipnya kalau ditanya serius atau tidak, tentunya kami sangat serius. Bahkan kita sudah sebar seribu banner hampir di seluruh titik di Pamekasan. Kalah di Pileg bukan berarti kalah Pilkada,” ungkapnya, mantap.

    Tidak hanya itu, selama ini dirinya juga mengaku sering melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh di Pamekasan, termasuk ke beberapa pesantren di wilayah setempat. “Soal dukungan dan lainnya, biar nanti waktu yang menjawab,” pungkasnya. [pin/ian]

  • PPP Hanya Raih 4 Kursi, GPK Tetap Pede Dorong Mundjidah Maju Pilbup Jombang 2024

    PPP Hanya Raih 4 Kursi, GPK Tetap Pede Dorong Mundjidah Maju Pilbup Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kabupaten Jombang hanya mendapatkan empat kursi legislatif di DPRD setempat pada Pemilu 2024. Sehingga untuk mengusung calon bupati/wakil bupati harus melakukan koalisi dengan partai lain.

    Karena susai aturan, untuk bisa mengusung calon secara mandiri minimal memiliki 10 kursi di DPRD. Raihan PPP Jombang di Pemilu 2024 memang jeblok di banding Pemilu 2019. Pada 2019, PPP Jombang mendapatkan tujuh kursi di parlemen. Artinya, partai belambang kabah ini kehilangan tiga kursinya.

    Meski demikian. organisasi sayap PPP, Gerakan Pemuda Kabah (GPK) tetap percaya diri (pede) mendorong agar Mundjidah Wahab maju dalam kontestasi lima tahunan tersebut. GPK tak menjelaskan secara detail hitung-hitungan kursi di parlemen dan parpol mana yang akan digandeng menjadi bagian dari koalisi PPP. GPK hanya mengklaim bahwa Mundjidah adalah tokoh yang layak maju Pilbup Jombang karena sederet prestasinya.

    Sekretaris GPK Jombang Sukri mengungkapkan bahwa Mundjidah merupakan Bupati Jombang periode 2018-2023. Nah, sosok perempuan asal PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas Jombang ini masih layak melanjutkan periode selanjutnya, 2024-2029.

    “Kami mengusulkan Ibu Nyai Mundjidah Wahab meneruskan kepemimpinan 2 periode dalam Pilkada 2024. Programnya terbukti, salah satunya keindahan tata kota dan program pemberdayaan desa melalui program Berkadang,” kata Sukri, Jumat (5/4/2024).

    Mantan aktivis PMII Jombang ini membeber sejumlah parameter yang menjadikan Mundjidah layak masuk lagi menjadi Jombang 1 (Bupati Jombang). Di antaranya, Mundjidah merupakan tokoh perempuan yang aktif diberbagai bidang baik politik maupun sosial keagamaan.

    Bahkan, karir Mundjidah dimulai dari bawah sewaktu aktif di badan otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) yakni IPPNU. Mundjidah juga pernah menjabat anggota legislatif termuda dalam memulai karir politiknya.

    Semangat itu masih terjaga hingga saat ini. Hal itu, lanjut Sukri, terbukti dengan Mundjiah yang dipercaya menjadi Ketua Muslimat Jombang. “Untuk itu, kami berharap masyarakat kembali mengamanahkan kepemimpinan Jombang kepada beliau,” katanya.

    Pernyataan senada juga dilontarkan Ketua GPK Jawa Timur H Mujtahidur Ridho atau Gus Edo. Dia menyambut positif dukungan kader GPK akar rumput yang mengusulkan Mundjidah Wahab untuk melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Jombang. “Kami di Jatim juga sangat mendukung pilihan kader dari bawah,” tutur Gus Edo. [suf]

  • PPP Jatim Ketuk Langit Demi Lolos Batas Parlemen 4 Persen

    PPP Jatim Ketuk Langit Demi Lolos Batas Parlemen 4 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PPP Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dan doa bersama untuk kelolosan partai berlambang Kabah ke Senayan. PPP Jatim panjatkan doa dengan ketuk pintu langit demi kelolosan batas parlemen 4 persen.

    Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab menyebut kegiatan ini merupakan ajang koordinasi sekaligus silaturahmi antarkader PPP di Bumi Majapahit.

    “Kami gelar rapat untuk berkoordinasi dengan kader sekaligus buka bersama. Tidak lupa kita juga menggelar doa bersama untuk perjuangan PPP lolos ke Senayan,” kata Mundjidah di Kantor DPW PPP Jatim, Kamis (4/4/2024) malam.

    Mundjidah yakin, suara PPP yang hilang dan sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali. Sehingga, PPP bisa menembus 4 persen dan lolos ke Senayan.

    Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori menambahkan doa bersama kader partai untuk mengetuk langit dan berikhtiar agar PPP lolos ke Senayan.

    “Hari ini yang hadir dari pimpinan majelis syariah, pakar, pertimbangan DPW PPP Jatim. Kita semua kompak, berdoa bersama mengetuk langiut, kita serahkan ikhtiar kader PPP semua kepada yang maha kuasa,” kata Mujahid didampingi Bendahara PPP Jatim Agus Mashuri.

    Mantan Anggota DPRD Jatim ini meyakini suara PPP menembus batas parlemen yakni 4 persen. Ia mengklaim PPP meraih angka 4,01-4,02 persen untuk tingkatan DPR RI.

    “Kami yakin kita sudah di atas 4 persen. Kami kehilangan suara hampir 160-170 ribu. Itu yang kami perjuangkan di MK sekarang agar suara PPP kembali, dan PPP berhasil lolos ke Senayan,” jelasnya.

    Mujahid menyebut ada dua dapil DPR RI di Jatim yang dibawa PPP ke MK. Yakni, Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) dan Dapil Jatim XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

    “Kami di Jatim yakin suara-suara PPP yang hilang di Dapil Jatim IV dan Jatim XI akan kembali, dan Jatim menjadi provinsi dengan sumbangsih terbesar untuk PPP di tingkat nasional,” tandasnya.

    Diketahui dalam rekapitulasi KPU RI, PPP gagal menembus batas ambang parlemen, yakni 4 persen. PPP meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Kini PPP tengah berproses menggugat hasil Pileg 2024 ke MK. [tok/aje]

  • Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Modal 27 Kursi, PKB Usung Kader Internal?

    Surabaya (beritajatim.com) – Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bisa mengajukan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) secara mandiri pada Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024, PKB merebut 27 kursi DPRD Jatim. Capaian politik itu lebih dari 20 persen dari total jumlah kursi DPRD Jatim yang mencapai 120 kursi.

    Kursi yang diraih PKB di DPRD Jatim pada Pileg 2024 mengalami kenaikan dibanding raihan Pileg 2019. Hasil ini sekaligus mentasbihkan kembali PKB sebagai partai pemenang di Jatim.

    Posisi kedua ditempati PDIP dan Partai Gerindra yang sama-sama merengkuh 21 kursi. Partai Golkar dengan 15 kursi, Partai Demokrat dengan 11 kursi, Partai NasDem dengan 10 kursi, PAN dengan 5 kursi, PKS dengan 5 kursi, PPP dengan 4 kursi, dan PSI dengan 1 kursi.

    Hasil Pileg 2024 sekali lagi menegaskan tlatah politik Jatim belum mengalami pergeseran politik bersifat ekstrem. Komunitas Islam Tradisional (NU) yang sebagian besar di antaranya menjatuhkan pilihan politiknya kepada PKB di Pileg 2024.

    Partai berpaham Nasionalis seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar juga mampu mengambil ceruk politik cukup besar di Jatim. Pelapisan politik kekuatan religius (NU) dan nasionalis tetap menjadi warna politik dominan di lanskap politik Jatim.

    Baru setelah itu kekuatan komunitas Islam Modernis, yang secara kultural dan historis dekat dengan PKS dan PAN, jadi kekuatan ketiga di tlatah politik Jatim modern.

    Dari tiga kali kontestasi Pilgub Jatim, satu catatan penting yang muncul adalah dua partai besar di Jatim: PKB dan PDIP belum pernah sekalipun memenangkan pertarungan. Yang terakhir di Pilgub Jatim 2018, PKB dan PDIP berkoalisi dengan mengusung Saifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim) dan Puti Guntur Soekarnoputra (cucu Bung Karno).

    Duet politikus dari komunitas religius dan nasionalis itu belum mampu mengungguli pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, dan sejumlah partai level tengah lainnya.

    Abdul Halim Iskandar

    Informasi yang berkembang sampai hari ini menyebutkan, PKB bakal mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jatim 2024. Siapa? Belum jelas dan belum ada keputusan mengenai hal itu. Ketua PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar (kakak kandung Muhaimin Iskandar) yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) berpeluang masuk bursa Pilgub Jatim.

    Menjelang perhelatan Pilgub Jatim 2018, nama Halim Iskandar sempat muncul sebagai bakal cagub. Tapi, dia mengalah dan memberikan jalan kepada Saifullah Yusuf yang memperoleh dukungan politik dari banyak kiai sepuh NU di Poros Lirboyo yang masuk panggung kontestasi.

    Saat itu, Halim Iskandar telah melakukan kerja-kerja politik praktis untuk mengonsolidasi dan mengecek aspirasi yang berkembang di lapisan warga Jatim tentang siapa figur gubernur yang diharapkan. Ketika itu, Halim Iskandar menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Jatim.

    Sebagai politikus yang patuh dan taat dengan fatwa kiai NU, Halim Iskandar ikhlas dan legowo memberi jalan Saifullah Yusuf untuk masuk bursa Pilgub Jatim 2018.

    Catatan penting kedua terkait Pilgub Jatim relevansinya dengan PKB adalah partai ini belum pernah mengusulkan dan mendukung kader tulen yang sedang duduk di struktural partai sebagai kandidat gubernur. Pada Pilgub Jatim 2008, PKB mengusung H Achmady (Bupati Mojokerto).

    Kemudian Pilgub Jatim 2013 menjagokan Khofifah Indar Parawansa, aktivis Muslimat NU yang pernah duduk sebagai elite PKB, dan Pilgub Jatim 2018 mendukung Saifullah Yusuf, aktivis GP Ansor dan mantan Sekjen DPP PKB hasil MLB Yogyakarta 2001.

    Thoriqul Haq alias Cak Thoriq

    Nama Halim Iskandar memiliki kans politik kuat masuk bursa Pilgub Jatim 2024. Hal itu didasarkan pada posisi struktural kepartaian dari Halim Iskandar sebagai orang pertama PKB Jatim, ideologi ke-NU-annya tak diragukan, pengalaman politiknya lengkap, dan senior partai yang dihormati di PKB. Di samping itu, relasi nasabnya dengan Muhaimin Iskandar sebagai orang pertama di PKB.

    Tentu masih ada sejumlah nama kader internal PKB lainnya yang berpotensi masuk bursa Pilgub Jatim 2024, seperti mantan Bupati Lumajang M Thoriqul Haq, mantan Bupati Pamekasan Badrut Tamam, dan tokoh lainnya. Pilgub Jatim 2024 menjadi kesempatan politik bagi PKB untuk mengaktualisasikan strategi politik baru yang berbeda dengan tiga perhelatan pilgub sebelumnya.

    Satu di antaranya adalah mendukung dan mengusung kader struktural partai masuk ajang kontestasi politik ini. Satu pilihan politik yang belum pernah ditempuh dan diambil elite PKB sebelumnya. [air]

  • Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menggelar acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Koalisi partai pendukung tak mau berspekulasi acara tersebut merupakan bagian dari pendekatan politik sebelum pemilihan kepala daerah.

    “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jember Sudiyanto.

    Sudiyanto justru bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama itu. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengajak pimpinan 18 partai politik untuk berbuka puasa bersama di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Dari lima partai koalisi pendukung, hanya ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya yang absen.

    Dalam acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, petinggi empat partai koalisi pendukung pemerintah daerah saat ini kompak berbuka dan berfoto bareng dalam satu meja.

    Selain Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sudiyanto, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Marsuki Abdul Ghafur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Try Sandi Apriana, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Abu Yazid Merdeka.

    Hendy menyebut acara tersebut bukan bagian dari pendekatan kepada partai jelang pemilihan kepala daerah. Ia hanya ingin berterima kasih kepada partai-partai peserta pemilu dalam acara buka bersama tersebut. “Saya kemarin penanggungjawab keamanan politik di Jember. Kemarin yang saya takutkan kan dampak (negatif terhadap) ekonomi. Ternyata tidak. Pemilu aman.” katanya.

    Hendy menilai partai politik berhasil ikut menciptakan kondusivitas Jember yang istimewa. “Dampak teman-teman peserta pemilu kemarin istimewa dan bagus. Ekonomi kita selama pemilu tidak terganggu, malah bagus dan meningkat,” katanya.

    Soal ada petinggi partai yang tidak hadir, Hendy tak mempersoalkan. Ia mendengar ada sejumlah partai yang menggelar acara buka bersama bersamaan dengan acara di pendapa.

    Hendy hanya berharap situasi kondusif ini terjaga saat pemilihan kepala daerah pada November mendatang. “Harapan saya di pilkada lebih bagus lagi. Kita tetap berangkulan. Namanya pemimpin, semua bagus. Siapapun pemenangnya kita hormati dan kita tetap berangkulan seperti yang dilakukan pada pemilu presiden dan legislatif kemarin,” katanya.

    Dimintai konfirmasi soal ketidakhadirannya, Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim menyatakan sedang di Surabaya. “Saya mewakili DPRD Jember untuk acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Jember Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan tengah ada acara buka puasa bersama. Ia minta maaf tidak bisa hadir dalam acara di pendapa.

    Sementara itu, Sudiyanto bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    Sudiyanto tak mau berspekulasi soal buka bersama sebagai momentum pendekatan kepada partai politik untuk pilkada. “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • 7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    7 Parpol Terancam Tak Dapat Kursi di DPRD Bojonegoro dalam Pemilu 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dari 18 partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak semua mendapat kursi di legislatif. Seperti 7 parpol di Kabupaten Bojonegoro ini terancam tidak memperoleh kursi dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 DPRD Kabupaten Bojonegoro.

    Perhitungan 7 parpol yang berpotensi tidak mendapat kursi di DPRD Bojonegoro itu masih sementara. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro hingga saat ini belum melakukan penetapan.

    Ke tujuh parpol itu yakni, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Ummat.

    Sedangkan, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara masing-masing parpol dalam Pemilu 2024, khususnya untuk pemilu calon legislatif DPRD Kabupaten Bojonegoro kursi terbanyak diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 13 kursi dengan jumlah suara 185.932 suara.

    Sementara perolehan kursi untuk partai lainnya yaitu, Partai Gerindra diperkirakan akan memperoleh 8 kursi dengan perolehan 118.456 suara. Disusul PDIP diperkirakan akan memperoleh 6 kursi dengan perolehan 81.849 suara, Partai Golkar (83.500 suara) dan Partai Demokrat (82.665 suara) diperkirakan akan memperoleh 5 kursi.

    Selanjutnya PAN (47.697 suara) dan PPP (30.037suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 3 kursi; PKS (54.851 suara), Partai Hanura (28.688 suara), dan PBB (39.987 suara) masing-masing diperkirakan akan memperoleh 2 kursi; dan terakhir Partai Nasdem (39.391 suara) diperkirakan akan memperoleh 1 kursi. [lus/ian]