Xcloud.id

partai: PPP

  • Arah Politik PDIP Koalisi atau Oposisi Tunggu Megawati

    Arah Politik PDIP Koalisi atau Oposisi Tunggu Megawati

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada pertengahan Mei mendatang akan dibahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu.

    Namun. sikap PDIP apakah berada di dalam pemerintahan dengan bergabung ke koalisi atau di luar pemerintahan menjadi oposisi, hal itu merupakan kebijakan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Rakernas partai ke depan akan merumuskan sikap-sikap politik dalam menghadapi seluruh dinamika politik nasional maupun global, dan juga langkah-langkah strategis yang akan dilakukan partai pasca-pemilu,” ujar Hasto, Sabtu (27/4/2024).

    Dia menambahkan, mengenai target PDIP di Pilkada 2024, akan diputuskan dalam Rakernas yang akan digelar 24-26 Mei 2024 di Jakarta.

    Dia menyebut, dari pengalaman yang lalu PDIP mampu menempatkan kader-kader partai yang muncul dari kalangan rakyat biasa, melalui proses kaderisasi untuk menjadi pemimpin di tingkat kabupaten kota dan provinsi.

    “Target diputuskan berdasarkan pemetaan politik, PDIP membuka ruang kerja sama. Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada,” kata Hasto. [hen/beq]

  • Bupati Hendy Temui Koalisi Partai Pendukung Amin dan PPP di Excelso Jember

    Bupati Hendy Temui Koalisi Partai Pendukung Amin dan PPP di Excelso Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menemui petinggi koalisi partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Partai Persatuan Pembangunan, di Excelso Coffee, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (26/4/2024) malam.

    Hendy tiba di Excelso sekitar pukul 22.15 WIB. Dia langsung disambut Madini Farouq (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember), dan tiga petinggi partai koalisi pendukung Amin saat pemilihan presiden, yakni Ayub Junaidi (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember), Sudiyanto (Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Jember), Bambang Haryanto (Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Jember).

    “Saya berterima kasih kepada teman-teman. Ini semua karena izin Allah. Tidak ada janjian sama sekali. Tadi saya ada acara salawatan di Sukowono, lalu tiba-tiba ada telepon dari Ra Itqon (Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi, red) yang meminta saya untuk bergabung,” kata Hendy.

    Hendy langsung menyambut gembira tawaran itu. “Saya belum pernah bertemu dengan teman-teman dan bersilaturahim. Ini kesempayan. Oleh karena itu saya merapat ke sini. Tidak tahunya di sini sudah berkumpul teman-teman, ketua-ketua partai, yang memang saya harapkan ingin berjumpa,” katanya.

    Hendy mengaku punya kepentingan untuk bertemu dengan para elite partai itu. “Saya ingin berjumpa. Pilkada akan dimulai. Saya ingin melanjutkan (memimpin Jember) untuk periode kedua,” katanya.

    Pertemuan berlangsung kurang lebih satu jam. Ayub mengatakan, pertemuan dengan Hendy berlangsung mendadak. Empat partai politik yang sepakat membentu Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan (KKP) tersebut sebenarnya bertemu untuk bersilaturahmi dan berhalalbihalal setelah Ramadan. Tidak ada rencana untuk mengundang Bupati Hendy.

    “Ini pertemuan biasa. Kami hanya omong-omongan soal apa yang dilakukan teman-teman partai dalam menyikapi pilkada. Tiga partai yang hadir adalah pengusung Bupati Hendy saat pilkada dulu, yakni PPP, PKS. Lalu kami gojlok-gojlokan (saling ledek, red): bagaimana kalau dites, kira-kira kalau diundang mendadak, incumbent mau datang atau tidak,” kata Ayub, Sabtu (27/4/2024).

    Ayub sudah mendengar jika Bupati Hendy sulit berkomunikasi dengan koalisi partai yang dulu mendukungnya saat pilkada. Ia lantas meminta Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi yang juga Ketua DPRD Jember untuk menelepon Hendy. “Ternyata datang. Kami kaget juga. Ya sudah, kami ngobrol,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, para petinggi empat partai tersebut mendengarkan penjelasan Hendy soal sejumlah isu. “Juga ada permohonan maaf kepada partai-partai koalisi Pilkada 2020 yang komunikasinya tidak lancar. Kami memahami dinamika di Jember pada saat Covid kemarin sangat luar biasa,” kata Sudiyanto.

    “Bupati menyampaikan, kemarin waktu beliau terkurangi untuk menangani Covid, sehingga belum maksimal untuk berkomunikasi dan belum tuntas membangun Jember. Perlu dipertimbangkan untuk melanjutkan di periode kedua,” kata Madini.

    PKS sendiri sudah berkomitmen menguatkan Bupati Hendy agar dalam sisa masa jabatannya bisa berbuat lebih baik untuk masyarakat Jember. “Kesepakatannya adalah bagaimana sampai akhir masa jabatan, maksimal untuk Jember. Itu yang diutamakan. Soal pilkada bagaimana, kami akan berkomunikasi terus,” kata Sudiyanto.

    Madini melaporkan pertemuan tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat PPP. Apalagi Rofik, anggota DPRD Jatim dari PPP juga hadir dalam pertemuan itu. “Mekanisme di masing-masing partai tetap berjalan. Tapi segala sesuatunya kami tetap laporkan ke DPP sebagai lembaga yang mengeluarkan rekomendasi pemilihan kepala daerah. Foto pertemuan dengan Pak Bupati kami kirim ke DPP,” katanya.

    Sementara itu, Bambang juga menegaskan komitmen Nasdem untuk tetap mengawal pemerintahan Bupati Hendy sampai akhir masa jabatan. “Jika Pak Hendy ingin maju lagi ya tentunya harus lebih baik lagi dari yang kemarin, untuk masyarakat Jember dan lebih intensif lagi berkomunikasi dengan partai pengusung,” katanya. [wir]

  • Partai Pendukung Amin dan PPP Bentuk Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan di Jember

    Partai Pendukung Amin dan PPP Bentuk Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Tiga partai pendukung Amin (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar) bersama Partai Persatuan Pembangunan membentuk Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan (KKP) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun ini, KKP saat ini menguasai 25 kursi di DPRD Jember. Partai Kebangkitan Bangsa menguasai 8 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 6 kursi, Partai Nasional Demokrat 6 kursi, dan PPP 5 kursi.

    Tiga ketua partai di Jember, yakni Ayub Junaidi (PKB), Sudiyanto (PKS), dan Madini Farouq (PPP) hadir dalam pertemuan itu. Sementara Nasdem diwakili Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Jember Bambang Haryanto dan legislator Dedy Dwi Setiawan.

    Gagasan koalisi ini muncul dalam pertemuan empat partai itu di Excelso Coffee, Jumat (26/4/2024) malam. “Membangun Jember yang lebih baik bisa dimulai dari obrolan di warung kopi. Malam ini kami melakukan itu dalam rangka mewujudkan Jember yang lebih baik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq, Sabtu (27/4/2024).

    Menurut Madini, malam itu ada dua koalisi partai yang berkumpul, yakni Koalisi Perubahan dan Koalisi Kebersamaan. Koalisi Perubahan terdiri atas PKB, PKS, dan Nasdem. Koalisi Kebersamaan terdiri atas PPP, PKS, dan Nasdem.

    “Jadi kami bersama untuk melakukan perubahan menuju Jember yang lebih baik. Perubahan itu tidak harus ganti orang, tapi bagaimana kita menata Jember ke depan agar menjadi lebih baik,” kata Madini.

    “Ini baru partai pemilik 25 kursi yang bertemu dan mungkin masih akan bertambah, sehingga kekuatannya bisa menjadi lebih. Kita selesaikan Jember,” kata Madini.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi sepakat jika jumlah anggota koalisi bisa bertambah. “Tidak menutup untuk yang lainnya. Kami terus berkomunikasi. Lincahnya teman-teman di situ. Mereka kan politisi ulung semua. Gus Mamak (Madini Farouq), Haji Marsuki (Ketua Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur), teman-teman PKS, sudah top untuk level Jember,” katanya.

    Ayub mengaku berguru kepada pemimpin tiga partai politik lainnya. “Bagaimana caranya menang dalam pilkada. Mereka berpengalaman pernah berhasil (dalam pencalonan bupati). Kalau saya kan belum,” katanya.

    “Komitmen kami dalam kesepakatan semalam adalah kebersamaan ini akan terus berlangsung dalam momen-momen di luar pilkada, tapi bagaimana menjaga (kebersamaan) lima tahun ke depan. Nanti pada saat pilkada, kami akan terus sampaikan hingga level pusat,” kata Ayub.

    Ayub sudah melaporkan pembentukan KKP ini kepada Dewan Pimpinan Pusat PKB. “Barusan saya sudah lapor. Semua dilaporkan ke induk partai masing-masing,” katanya/

    Ayub berharap KKP bisa mencalonkan bupati dan wakil bupati Jember tahun ini. “Perkara siapa nanti yang diputuskan DPP, saya yakin DPP akan berkomunikasi dengan partai-partai lain,” katanya.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Jember Sudiyanto menyebut pertemuan malam itu sebagai momentum awal. “PKS, Nasdem, dan PPP sudah sering bertemu sebelumnya. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, PKB, PKS, dan Nasdem di koalisi pilpres juga sudah bertemu. Fokus pembahasan kami adalah Pilkada Jember 2024,” katanya.

    Pertemuan malam itu juga dihadiri anggota DPRD Jawa Timur dari PPP, Rofik. “Kebetulan beliau bersilaturahmi ke rumah saya. Jadi sekalian saja saya ajak dalam pertemuan dengan teman-teman,” kata Madini. [wir]

  • Anak Petinggi PPP Siap Maju Pilkada Jombang 2024

    Anak Petinggi PPP Siap Maju Pilkada Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – Anak dari tokoh PPP KH Abdul Hafidz Ma’soem, Ahmad Solahudin atau Gus Didin, memnyatakan siap maju dalam Pilkada Jombang yang digelar November 2024. Memang saat ini Gus Didin tidak berpartai, namun dirinya mengelola lembaga pendidikan dan sebagai Ketua Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jombang.

    Gus Didin membenarkan bahwa dirinya siap maju dalam kontestasi lima tahunan yang dihelat pada November mendatang. Dia mengklaim bahwa hal itu bukan keinginan dirinya secara pribadi, namun permintaan para kiai.

    “Bukan dalam posisi melamar untuk mencalonkan diri di Pilbup Jombang. Melainkan dilamar untuk maju. Meski demikian, kita tetap melihat situasi yang berkembang. Artinya, siapapun kader NU terbaik yang maju, ya kita dukung,” jelas pria keturunan dari PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso Peterongan Jombang ini, Sabtu (27/4/2024).

    Maju lewat partai apa? Gus Didin tak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa sudah melakukan konsolidasi sejumlah parpol. Namun lagi-lagi, partai apa yang sudah melakukan konsolidasi, Gus Didin juga enggan buka suara.

    Putra dari almarhum KH Hafidz Ma’soem ini menambahkan, dirinya siap maju di Pilbup Jombang berdasarkan pengalamannya. Yakni, pernah menjadi pengurus PCNU dan saat ini sebagai Ketua Baznas Jombang. Dua hal itu menurut Gus Didin adalah modal pengalaman untuk bertarung di Pilkada.

    “Saya ingin membawa program optimisasli zakat di Jombang. Jika dikelola dengan baik, potensi zakat di Jombang bisa mencapai Rp300 miliar per tahun. Namun selama ini belum terkelola dengan baik, sehingga hanya Rp20 miliar per tahun,” ujarnya saat disinggung program yang diusung ke maju Pilkada.

    Nah, jika hal tersebut dikelola dengan baik, lanjutnya, maka problem kemiskinan ekstrem, stunting di Kabupaten Jombang bisa teratasi. Karena kalau hanya berharap pada APBD, sangat sulit.

    Sekadar diketahui, orangtua Gus Didin adalah KH Hafidz Maksum atau Gus Hafidz. Selama hidup Gus Hafidz aktif di PPP (Partai Persatuan Permbangunan). Karier politiknya dimulai dari bawah. Pernah menjadi Ketua PPP Jombang. Kemudian menjadi anggota DPRD Jombang dari PPP era orde baru.

    Lalu melesat menjadi anggota DPR RI dari partai berlambang kabah ini. Dia merupakan tokoh sentral di PPP. Maka tidak heran dipercaya menduduki jabatan ketua bidang di DPP PPP periode 2003-2008. Sedangkan Ketua Umum waktu itu adalah Hamzah Haz.

    KH Hafidz Ma’soem dilahirkan di Jombang pada 4 November 1948 dan meninggal 17 Februari 2022. Di masa tuanya Kiai Hafidz mendirikan lembaga pendidikan yang diberinama Yayasan Roushon Fikr. Nah, lembaga inilah yang saat ini dikelola oleh Gus Didin. [suf]

  • Pemilihan Wali Kota Blitar, PPP Siap Koalisi Dengan PDIP

    Pemilihan Wali Kota Blitar, PPP Siap Koalisi Dengan PDIP

    Blitar (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap melanjutkan koalisi Pilpres di Pemilihan Wali Kota Blitar, Oktober 2024. PPP Kota Blitar siap bekerjasama dengan PDIP untuk mengusung Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilwali mendatang.

    Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi menyebut partai berlogo ka’bah tersebut tengah intens membangun komunikasi dengan PDIP. Komunikasi ini terus dijaga agar kedua partai politik ini bisa melangkah bersama di Pilwali Kota Blitar mendatang.

    “Memang yang paling intens kami dengan PDIP karena melanjutkan Pilpres kemarin,” kata Agus Zunaidi, Ketuanya DPC PPP Kota Blitar, Jumat (26/04/24).

    Jika koalisi kedua partai politik itu terjadi, maka secara otomatis posisi Calon Wali Kota Blitar akan diisi orang PDIP. Sementara untuk posisi Calon Wakil Wali Kota Blitar bakal diisi oleh orang PPP.

    Meski demikian semua itu masih bisa berubah. Namun pada prinsipnya PPP ingin melanjutkan koalisi Pilpres lalu di Pilwali Kota Blitar, Oktober mendatang.

    “Sekarang masih dinamis ya, tapi kita intens dengan PDIP dengan PKB juga sudah, ini kami juga sudah komunikasi-komunikasi,” bebernya.

    Selain intens berkomunikasi dengan PDIP, Partai Persatuan Pembangunan juga membuka komunikasi politik dengan sejumlah Parpol lain. Salah satunya adalah PKB.

    Komunikasi ini dilakukan agar PPP bisa mengusung Calon Wali Kota Blitar. Pasalnya PPP tidak bisa mengusung calon sendiri karena hanya memiliki 3 kursi DPRD Kota Blitar.

    “Kami sudah ada tiga calon, salah satunya saya. Sebagai kader partai saya harus siap kalau ditunjuk,” pungkasnya.

    Sejauh ini PPP telah menyiapkan 3 calon yang bakal diusung menjadi Calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Blitar. Satu dari tiga calon yang disiapkan tersebut adalah Agus Zunaidi. [owi/aje]

  • Pilkada Pamekasan, Pasang Baliho Belum Tentu Dapat Rekom Parpol

    Pilkada Pamekasan, Pasang Baliho Belum Tentu Dapat Rekom Parpol

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah figur mulai ramai dan menjadi perbincangan publik untuk menjadi bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati Pamekasan. Khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Pamekasan, November 2024 mendatang.

    Bahkan dari beberapa figur juga tampak serius dengan memasang berbagai sarana sosialisasi, mulai dari promosi melalui jejaring media sosial (medsos) hingga sarana banner beragam ukuran yang dipajang di sejumlah ruas jalan di wilayah Pamekasan.

    Hanya saja upaya mereka tentunya harus dibarengi dengan rangkaian komunikasi, khususnya dengan partai politik (parpol) untuk mengusung mereka pada pelaksanaan pesta rakyat.

    Sebab mereka tidak mungkin dapat mencalonkan diri, baik sebagai bacabup maupun bacawabup tanpa dukungan parpol. Kecuali berangkat melalui jalur independen yang tentunya membutuhkan berbagai rangkaian persyaratan.

    Terlebih sejauh tidak ada satupun parpol di Pamekasan, mencukupi syarat minimal dukungan parpol pengusung, yakni 9 kursi legislatif. Hal itu berdasar rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 di Pamekasan, perolehan kursi parpol terbanyak maksimal hanya 7 kursi.

    Dari beberapa parpol di Pamekasan, hanya terdapat 3 parpol yang mendapatkan masing-masing sebanyak 7 kursi legislatif, yakni Demokrat, PKB dan PPP.

    Sementara PBB mendapatkan sebanyak 6 kursi, PKS dan Nasdem masing-masing 4 kursi, Golkar 3 kursi, Gelora, Gerindra, dan PDI Perjuangan masing-masing 2 kursi, serta 1 kursi milik PAN.

    Kondisi tersebut tentunya mengharuskan parpol menjalin koalisi antar sesama parpol guna memenuhi syarat minimal dukungan parpol pengusung, yakni sebanyak 9 kursi.

    Sejauh ini masih terdapat dua parpol di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran untuk melakukan seleksi bacabup maupun bacawabup untuk Pilkada Serentak 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

    “Untuk saat ini, kami yakin semua parpol masih dalam tahap penjajakan sebelum memutuskan siapa yang akan diusung pada pilkada mendatang. Termasuk koalisi antar parpol juga demikian,” kata Nadi Mulyadi, Kamis (25/4/2024).

    Bahkan ia menilai jika figur yang sudah ambil start dan mulai mempromosikan diri dengan beragam atribut kampanye. “Jadi saat ini masih proses penjajakan, baik untuk figur yang mau diusung maupun progres koalisi antar parpol. Sebab banyaknya baliho justru belum tentu mendapatkan rekom partai,” jelasnya.

    “Namun yang pasti kalau PDI Perjuangan, tentu kami tetap tegak lurus dengan DPD (Jatim) dan DPP terkait siapa nantinya yang akan dapat rekomendasi baik sebagai Bacabup maupun Bacawabup,” pungkasnya. [pin/but]

  • Para Petinggi Partai Siap Maju Calon Wali Kota Blitar

    Para Petinggi Partai Siap Maju Calon Wali Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Sejumlah Ketua DPC dan DPD partai politik siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar. Para petinggi partai politik ini telah menyatakan kesiapannya jika diperintah oleh ketua umum.

    Berikut beberapa Ketua DPC dan DPD Partai Politik yang menyatakan kesiapannya untuk ikut kontestasi Pilwali Kota Blitar bulan Oktober mendatang.

    1. Heri Romadhon

    Ketua DPD PAN Kota Blitar ini menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai Calon Wali Kota andaikan diberi perintah oleh sang ketua umum. Heri Romadhon bukan nama asing bagi warga Kota Blitar.

    Politikus kawakan ini, bahkan membuat PAN bisa kembali mendapatkan kursi DPRD Kota Blitar setelah 20 tahun berpuasa. Strategi dan pengalaman politik Heri Romadhon tentu menjadi kekuatan bagi dirinya untuk maju di Pilwali 2024 mendatang.

    “Prinsip sebagai kader ketika masyarakat menginginkan dan ada mandat dari partai saya siap-siap saja,” kata Hari Romadhon.

    Meski begitu untuk mengusung calon Wali Kota, PAN harus berkoalisi karena hanya mendapatkan 3 kurai DPRD di Pileg kemarin. PAN Kota Blitar dituntut untuk berkoalisi dengan partai agar bisa memenuhi batas minimal pencalonan yakni 5 kursi.

    2. Agus Zunaidi

    Ketua DPC PPP Kota Blitar ini juga menyatakan kesiapannya untuk maju di Pemilihan Wali Kota Mendatang. Agus Zunaidi menegaskan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota di Pilwali mendatang.

    Sebagai Ketua DPC, Agus Zunaidi mengaku siap jika ditunjuk oleh Ketua Umumnya maju sebagai Wali Kota. Namun Agus Zunaidi juga menyadari bahwa untuk maju sebagai Wali Kota, PPP harus berkoalisi dengan partai lain agar batas minimal kursi terpenuhi.

    PPP Kota Blitar sendiri mendapat 3 kursi di DPRD Kota Blitar pada Pileg lalu. Artinya jika ingin mencalonkan Agus Zunaidi maka PPP wajib berkoalisi dengan partai lain untuk menambah kekurangan 2 kursi.

    “Ya tentunya kita proporsional ya kalau nanti yang gabung dengan kita itu 2 kursi ya berarti Wali Kota Kita, kalau sama-sama 3 nya nanti tinggal komunikasi bagaimana,” kata Agus Zunaidi.

    3. Syahrul Alim

    Ketua DPC PDIP Kota Blitar memang disebut-sebut siap untuk maju sebagai Calon Wali Kota. Namun Syahrul Alim masih menunggu keputusan pusat.

    Ketua DPRD Kota Blitar itu mengaku keputusan maju atau tidaknya dirinya di Pilwali 2024 ini tergantung dari keputusan DPP. Jika dirinya menerima rekomendasi untuk maju sebagai Calon Wali Kota Blitar, maka ia tidak bisa mengelak.

    “Saya masih menunggu keputusan dari DPP,” pungkasnya. [owi/but]

  • Parpol di Pamekasan Jalin Komunikasi Intens Penuhi Syarat Minimal Dukungan

    Parpol di Pamekasan Jalin Komunikasi Intens Penuhi Syarat Minimal Dukungan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah partai politik (parpol) di Pamekasan, mulai intens menjalin komunikasi antar sesama parpol, guna menghadapi Pilkada Serentak 2024 di wilayah setempat.

    Sebab sejauh ini, tidak satupun parpol di DPRD Pamekasan, yang memiliki batas minimal 9 kursi sebagai salah satu prasyarat untuk mengusung kandidat untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

    Bahkan untuk parpol pemenang Pemilu 2024 di Pamekasan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mampu merebut 7 kursi dari total 12 kursi pada pemilu sebelumnya.

    Sehingga mau tidak mau, mereka menjalin koalisi dengan parpol lain untuk memenuhi syarat minimal dukungan parpol pengusung pada pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar serentak pada November 2024 mendatang.

    “Saat ini tidak satupun parpol di Pamekasan, yang dapat mengusung calon sendiri untuk pelaksanaan Pilkada Pamekasan 2024 mendatang, termasuk Partai Demokrat,” kata Ketua Demokrat Pamekasan, Ismail, Rabu (24/4/2024).

    Kondisi tersebut juga membuat parpol yang dipimpinnya, harus intens menjalin komunikasi bersama parpol lain untuk mengusung kandidat. “Saat ini kita mendapatkan 7 kursi di legislatif berdasar hasil Pemilu 2024 lalu, atau kurang 2 kursi untuk memenuhi batas minimal dukungan,” ungkapnya.

    “Dari itu kami juga melakukan komunikasi intens dengan sejumlah parpol untuk persiapan koalisi pada pelaksanaan pilkada mendatang, dan sejauh ini sudah ada beberapa parpol yang sudah kita jajaki (untuk koalisi),” imbuhnya.

    Hanya saja pihaknya enggan menjelaskan parpol mana saja yang sudah diajak komunikasi untuk koalisi, terlebih saat ini pihaknya juga sudah mulai membuka pendaftaran bacabup maupun bacawabup yang akan berlangsung hingga 22 Mei 2024 mendatang.

    “Di samping itu, kita juga mulai membuka pendaftaran untuk tahap seleksi bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang akan kita usung pada pelaksanaan pilkada mendatang,” jelasnya.

    Sejauh ini baru dua parpol berbeda di Pamekasan, yang sudah mulai membuka pendaftaran bacabup maupun bacawabup menghadapi Pemilu 2024. Masing-masing PDI Perjuangan dan Demokrat Pamekasan.

    Sementara untuk perolehan kursi legislatif berdasar rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 di Pamekasan, tiga parpol masing-masing mendapatkan 7 kursi terbanyak, yakni Demokrat, PKB, dan PPP.

    Disusul PBB sebanyak 6 kursi, PKS dan Nasdem masing-masing 4 kursi, Golkar 3 kursi, Gelora, Gerindra, dan PDI Perjuangan masing-masing 2 kursi, serta 1 kursi milik PAN. [pin/kun]

  • Belum Jelas Jadi Wabup Jember Lagi, Benarkah Hubungan Gus Firjaun dengan Bupati Hendy Memburuk?

    Belum Jelas Jadi Wabup Jember Lagi, Benarkah Hubungan Gus Firjaun dengan Bupati Hendy Memburuk?

    Jember (beritajatim.com) – Kesediaan Muhammad Balya Firjaun Barlaman alias Gus Firjaun untuk kembali mendampingi Bupati Hendy Siswanto sebagai wakil bupati Jember, Jawa Timur, untuk periode kedua, masih menyisakan teka-teki.

    Belum adanya kepastian Gus Firjaun menjadi wakil bupati untuk periode kedua disampaikan langsung oleh Hendy, usai menyerahkan berkas pendaftaran calon bupati di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, Senin (22/4/2024). “Saat ini wakil kami masih Gus Firjaun. Gus Firjaun saat ini antara mau dan belum mau (berpasangan kembali). Silakan bertanya sendiri kepada Gus Firjaun,” katanya.

    Dimintai konfirmasi Beritajatim.com, Gus Firjaun tidak menjelaskan terang-benderang soal pencalonannya kembali sebagai sekondan Hendy untuk periode kedua. “Belum ada signal. Doakan saja yang terbaik untuk Jember,” katanya, ditulis Selasa (23/4/2024).

    Firjaun membantah jika relasinya dengan Hendy memburuk, “Tidak. Hubungan tetap baik,” katanya.

    Hendy dan Firjaun berpasangan dengan diusung koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan kepala daerah pada 2020.

    Mereka berhasil mengalahkan dua pasangan kandidat lain, yakni Abdus Salam – Ifan Ariadna yang diusung koalisi enam partai, termasuk PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, dan Faida – Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang mencalonkan diri dari jalur independen. [wir]

  • DPRD Pamekasan Minta Pemkab Segera Realisasikan Program Fisik

    DPRD Pamekasan Minta Pemkab Segera Realisasikan Program Fisik

    Pamekasan (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, agar segera mempercepat serapan anggaran dengan merealisasikan beragam program pengerjaan fisik.

    Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin disela kegiatan Rapat Paripurna di Gedung Wakil Rakyat, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (22/4/2024).

    “Kalau semisal setiap instansi bisa mengerjakan (pengerjaan program fisik) di awal tahun, kenapa harus menunggu akhir tahun atau injury time,” kata Halili Yasin.

    Bahkan pihaknya menilai jika proses pengerjaan fisik dilakukan pada awal tahun, justru akan tampak lebih efesien karena durasi waktu relatif panjang guna menyelesaikan proses pengerjaan.

    “Dengan begitu, output dari pembangunan atau pengerjaan fisik tentunya akan lebih bagus, termasuk juga dari segi kualitas tentunya akan lebih baik, sehingga bisa segera bisa dinikmati oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Tidak kalah penting, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga menegaskan jika durasi waktu relatif panjang nantinya justru akan berdampak pada kualitas pengerjaan itu sendiri.

    “Karena itu, jika pengerjaan kegiatan fisik molor, ada kemungkinan rekanan bekerja cepat karena mengejar target. Sehingga kualitas pekerjaan tidak lagi menjadi prioritas,” pungkasnya.

    Sejauh ini pengerjaan program pembangunan fisik di Pamekasan, relatif masih terbilang minim. Bahkan hanya terdapat satu paket program yang sudah dilelang berdasar kaman lpse.pamekasankab.go.id. [pin/suf]