Xcloud.id

partai: PPP

  • Eri Cahyadi dan Armuji Daftar Bacakada Surabaya ke Demokrat?

    Eri Cahyadi dan Armuji Daftar Bacakada Surabaya ke Demokrat?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji, mendaftar bacakada ke Partai Demokrat. Langkah ini dijalankan pasangan cakada petahana ini setelah sebelumnya mendaftar ke PDIP dan PKB. 

    Eri-Armuji itu datang langsung ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya di Jalan Tenggilis Utara VI, Rabu (8/5/2024). Usai mengembalikan berkas pendaftaran ke Demokrat, Eri bersama Armuji melakukan silaturahmi ke semua partai.

    Kepada Demokrat, Eri dan Armuji menyampaikan visi-misi membangun Kota Surabaya dengan guyub rukun dengan pemerintahan dan partai yang ada di Kota Pahlawan.

    “Kami menjadi satu saudara (bersama Demokrat) menjadi satu kekuatan katena tujuan kita hanyalah satu bagaimana memberikan kebahagian umat kota Surabaya,” kata Eri usai mengembalikan formulir di DPC Demokrat Surabaya.

    Eri mengungkapkan, pemerintahan dan bersama partai Demokrat juga luar biasa membangun Kota Surabaya dengan rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

    “Semoga kebersamaan ini bisa semakin membawa kebahagiaan buat rakyar Surabaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Surabaya,” ujarnya.

    Nantinya, lanjut Eri, setelah ke Demokrat. dia akan mendaftar ke partai lain yakni ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

    “Ke Partai Demokrat, yang ketiga setelah PKB dan PDIP. Ketika kami menyerahkan kembali, nanti insya Allah di minggu besok kami juga akan ke PPP, minggu depannya lagi PAN dan Nasdem,” terangnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari menambahkan pihaknya telah resmi menerima formulir pendaftaran dari Eri Cahyadi-Armuji.

    “Ini yang kita tunggu tunggu cak Eri dan Armuji sudah mengembalikan formulir yang kita berikan di tanggal 4 Mei 2024, kemudian dikembalikan tanggal 8 Mei 2024,” kata Lucy.

    Lucy menegaskan bahwa DPC Demokrat Surabaya akan menutup penjaringan bacakada untuk Pilkada serentak 2024. Ia menyebut hanya Eri-Armuji yang mendaftar di partainya tersebut.

    “Nanti kami akan laporkan ke DPP melalui DPD Jatim  dan setelah ini kami tutup di penjaringan dan yang mendaftar hanya cak Eri dan cak Armuji. Keduanya daftar sendiri tetapi masih berpasangan,” jelasnya.

    Lebih lanjut Lucy mengungkapkan bahwa alasannya pihaknya hanya memilih Eri-Armuji karena prestasinya membangun Kota Surabaya selama kepimpinanannya selama ini. Ia memastikan, Demokrat akan mendukung keduanya.

    “Prestasi tadi kan luar biasa. Sudah aku sebut tiga halaman tadi. Tak sebut siji (saya sebut salah satu), survei juga tertinggi, nggak ada yang lawan. Demokrat pasti akan all out,” tegasnya.

    Ia menambahkan setelah inim tim penjaringan bacakada Demokrat Surabaya akan mengajukan ke DPD Jatim. Kemudian direkomedasikan ke DPP Demokrat, lalu akan diumumkan di Juni 2024 nanti.

    “Tim penjaringan harus melaporkan dan diajukna ke DPD, lalu akhir Mei 2024 ke DPD Jatim. Lalu ke DPP mengeluarkan rekomendasi di bulan Juni 2024,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Pemkab Pamekasan Masih Bayar JKN Bagi 500 Warga yang Sudah Meninggal

    Pemkab Pamekasan Masih Bayar JKN Bagi 500 Warga yang Sudah Meninggal

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, rutin membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Namun pembayaran iuran yang bersumber melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, justru dilakukan bagi sekitar 500 orang warga Pamekasan, yang sudah meninggal dunia.

    Hal tersebut terungkap berdasar temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap penggunaan APBD Pamekasan, Tahun 2022.

    Data hasil audit BPK RI sangat detail, termasuk jumlah warga Pamekasan, yang meninggal dunia dan masih membayar iuran JKN kepada BPJS Kesehatan hingga mencapai angka sebesar Rp 494 juta pada 2022 lalu.

    “Data yang kami peroleh dari BPK, ada 500 orang lebih meninggal dunia masih dibebani pembayaran (JKN BPJS Kesehatan) melalui APBD Pamekasan, di Tahun 2022. Jumlah itu lengkap nama, alamat, tanggal dan tahun kematiannya,” kata Legislator Pamekasan, Qomarul Wahyudi, Rabu (8/5/2024).

    Seharusnya Pemkab Pamekasan, menghapus data orang meninggal agar tidak membebani belanja daerah. Sayangnya dalam temuan tersebut juga ada data orang meninggal sejak 2018 belum dihapus, dan terus membayar iuran JKN ke BPJS Kesehatan.

    “Selama ini Pemkab Pamekasan, selalu berbicara anggaran defisit. Ternyata ada anggaran yang tidak tepat sasaran dan nilainya hampir setengah miliar mengalir ke BPJS. Andaikan data orang meninggal itu dihapus, akan ada penghematan anggaran,” ungkapnya.

    Bahkan politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PBB) itu menilai jika data tersebut tidak dihapus karena ada unsur kesengajaan, khususnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pamekasan.

    Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, sebab data kematian yang tidak dihapus justru terjadi sejak 2018. “Kalau setahun atau dua tahun mungkin kami nilai teledor, tapi ini berjalan sudah 4 tahun masih dibiarkan,” tegasnya.

    “Selama ini Pemkab Pamekasan, tidak pernah menyerahkan data secara detail ketika rapat internal dengan DPRD Pamekasan, khususnya tentang JKN. Bahkan saat kami meminta data, selalu dijanjikan dan tak pernah diberi data. Sehingga kami harus mencari dan mengungkap sendiri data itu dengan meminta kepada BPK, dan akhirnya terungkap fakta yang mengejutkan,” beber Wahyu.

    Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Muhammad Sahrul menyampaikan pembayaran iuran JKN dari Pemkab Pamekasan ke BPJS Kesehatan berdasarkan data yang diajukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

    “Tugas kami hanya membayar sesuai data yang diberikan kepada kami, jika ada yang meninggal masih masuk data, kami tidak tahu dan kami tidak bisa mengintervensi karena bukan menjadi kewenangan kami,” pungkasnya. [pin]

  • Karang Taruna di Jombang Dorong Pengembangan Wisata Sekitar Makam Gus Dur

    Karang Taruna di Jombang Dorong Pengembangan Wisata Sekitar Makam Gus Dur

    Jombang (beritajatim.com) – Karang Taruna Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan wisata di sekitar Kawasan Makam Gus Dur (KMGD).

    Pasalnya, masih banyak potensi belum tergarap secara maksimal di wisata religi yang berada di Desa Kwaron tersebut. Seperti pelaku UMKM dan penginapan rumahan yang terus berkembang dan bertambah.

    Dorongan ini muncul ini saat Karang Taruna menggelar Seminar Peningkatan Kapasitas SDM dengan tema ‘Peranan Pemuda Dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Desa’ yang digelar di auditorium MINHA (Musieum Islam Indonesia KH Hasyim Asyari) yang ada di Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Jombang, Minggu (5/5/2024).

    Dalam kegiatan ini panitia menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Jombang yang sekaligus Ketua Fraksi PPP Junita Erma Zakiyah, Muhammad Kholil Pendamping Desa Kecamatan Diwek dan Rendika Dian Anggara Ketua Karang Taruna Kecamatan.

    Junita Erma dalam paparannya mengatakan, Karang Taruna harus memiliki program kerja yang berkelanjutan. Artinya program kerja ini bisa menjadi sumber pemasukan dan pendapatan untuk kepentingan organisasi.

    “Organisasi kepemudaan seperti karangtaruna harus menjadi mitra dan bagian dari inovasi pembangunan desa. Peran dan kiprahnya harus terus dikembangkan. Tujuannya agar ide-ide cemerlang dari anak anak muda bisa tersalurkan dalam rangkaian pembangunan desa,” kata anggota DPRD yang akrab disapa Mbak Ita ini.

    Mbak Ita mengakui, Karang Taruna Desa Kwaron selama ini sudah cukup mewarnai pembangunan di desa. Kiprah ini harus terus dikembangkan agar kemajuan desa semakin berkembang. “Desa Kwaron memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata dan ekonomi, keberadaan wisata religi Gus Dur ini harus terus dikembangkan,” katanya.

    Pernyataan Ketua Karang Taruna Kabupaten Jombang ini disambut oleh Muhammad Kholil, Pendamping Desa Kecamatan Diwek. Pria ini mengakui potensi desa Kwaron untuk berkembang cukup besar. Saat ini diperlukan kolaborasi dari banyak pihak khususnya di Desa Kwaron untuk mengembangkan potensi tersebut.

    “Kami siap melakukan pendampingan jika masyarakat dan pemerintah desa akan melakukan pengembangan wisata di sekitar Kawasan Makam Gus Dur. Karan Taruna bisa menjadi mitra dan pelopor untuk mendorong pemerintah mengembangkan kawasan wisata religi ini,” ujarnya.

    Muhammad Angga Rizqi Ketua Karang Taruna Desa Kwaron menyambut dorongan tersebut untuk kemajuan desanya. Dirinya bersama kelompok anak muda akan berupaya memaksimalkan pengembangan wisata tersebut. “Kita sudah memulai menggali segala potensi,” pungkasnya.

    Seminar Peningkatan Kapasitas SDM Forum Pengurus Karang Taruna Desa Kwaron ini dibuka oleh Kepala Desa Kwaron Wiji Santoso. Kepala Desa jua memberikan areiasi atas terlaksananya kegiatan itu. [suf]

  • Seragam Anggota Baru DPRD Jombang Sedot Anggaran Rp553 Juta

    Seragam Anggota Baru DPRD Jombang Sedot Anggaran Rp553 Juta

    Jombang (beritajatim.com) – Seragam untuk anggota DPRD Jombang terpilih mulai dianggarkan. Hal itu setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menetapkan 50 caleg terpilih dalam Pemilu 2024.

    Kepastian pembelian seragam baru tersebut tertuang dalam laman sirup.lkpp.go.id. Belanja pakian dinas dengan nama paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD pimpinan dan anggota DPRD itu dialokasikan Rp 553.150.000. Anggaran tersebut sedianya dibagi untuk delapan paket.

    Kondisi tersebut dibenarkan oleh Seketaris DPRD Jombang, Bambang Sriadi. “Pembelian baju dinas baru tersebut sudah menjadi kewajiban sekretariat DPRD. Yakni menyediakan bagi anggota DPRD Jombang yang terpilih,” ujar Bambang.

    Bambang mengungkapkan bahwa anggaran tersebut untuk 50 anggota DPRD Jombang. Satu anggota dewan bakal menerima tiga stel pakaian dinas. Rinciannya, satu PSR (Pakaian Sipil Resmi), PSH (Pakaian Sipil Harian), kemudian ada atribut-atribut lainya.

    “Saya tidak hafal jumlah anggaran untuk pembelian tiga baju dinas untuk masing-masing anggota dewan. Ada sejumlah pakaian dinas yang memang setiap tahun dianggarkan. Misalnya, pakaian sipil harian (PSH),” lanjutnya sembari mengatakan bahwa anggaran tersebut dari APBD 2024.

    Sebelumnya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menetapkan 50 caleg terpilih di DPRD setempat dalam Pemilu 2024. Rapat pleno penetapan perolehan kursi tersebut digelar di gedung Husni Kamil Manik kantor KPU setempat, Kamis (2/5/2024) malam.

    Berdasarkan rekapitulasi KPU itu, hanya ada 8 parpol yang memperoleh kursi. PKB mendapat kursi terbanyak dalam Pemilu 2024 ini yakni 12 kursi. Disusul PDIP yang memperoleh 10 kursi. Selanjutnya, Partai Gerindra memperoleh 8 kursi, dan Partai Demokrat 6 kursi.

    Kemudian Partai Golkar 5 kursi, PPP 4 kursi, PKS 3 kursi dan NasDem 2 kursi. Sedangkan parpol yang tidak mendapat memperoleh kursi antara lain Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, PSI, Partai Perindo dan Partai Ummat.

    Setelah dilakukan pengitungan, sebanyak 50 caleg dinyatakan terpilih. Mereka kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Jombang. [suf]

  • Beginilah Pembagian Kursi Anggota DPRD Kota Pasuruan 2024, Gerindra Cuma 1 Saja

    Beginilah Pembagian Kursi Anggota DPRD Kota Pasuruan 2024, Gerindra Cuma 1 Saja

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan, pada Kamis malam kemarin (2/5/2024), telah resmi menetapkan 30 orang anggota Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan terpilih pada Pemilu serentak 2024 yang lalu.

    Royce Diana Sari, Ketua KPU Kota Pasuruan, yang memimpin sidang pleno penetapan hasil perolehan suara dan Caleg terpilih, menegaskan bahwa hasil perolehan suara caleg terpilih telah final dan telah ditetapkan.

    Dengan demikian, 30 caleg yang mendapatkan perolehan suara terbanyak di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) tinggal menunggu pelantikannya saja.

    Berdasarkan hasil perolehan kursi di DPRD Kota Pasuruan, Partai Golkar menduduki peringkat tertinggi dengan mendapatkan 9 kursi. Disusul oleh PKB dengan memperoleh 8 kursi.

    Perolehan kursi terbanyak yakni Partai Golkar dengan total sembilan kursi, kemudian disusul dengan PKB yang mendapat delapan kursi. Sementara untuk PDIP dan juga PKS sama-sama mendapat tiga kursi.

    Sedangkan untuk Hanura dan PPP mendapatkan masing-masing dua kursi. Kemudian sisanya yakni Gerindra, Nasdem, dan juga PAN mendapat masing-masing satu kursi.

    Rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dan Caleg terpilih dihadiri oleh perwakilan partai politik dan tidak ada sanggahan terhadap hasil yang telah ditetapkan.

    Partai-partai yang memiliki wakil di dewan juga mendapatkan salinan berita acara penetapan hasil perolehan suara dan kursi DPRD Kota Pasuruan periode 2024-2029.

    “Untuk proses pemilu di KPU ini sudah final, untuk selanjutnya tinggal pelantikan yang akan dilakukan oleh sekretariat DPRD Kota Pasuruan,” kata Royce Diana Sari.

    Menjelang Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang, KPU Kota Pasuruan membuka kesempatan bagi warga Kota Pasuruan untuk kembali berpartisipasi sebagai Petugas Pemungutan Setempat (PPS).

    “Pendaftaran PPS kita buka kesempatannya, kalau PPK sudah tinggal pengumuman saja,” pungkas Royce. (ada/ian)

  • 11 Parpol Usung Maidi Maju Pilkada Kota Madiun, Siapa Bakal Calon Wakilnya?

    11 Parpol Usung Maidi Maju Pilkada Kota Madiun, Siapa Bakal Calon Wakilnya?

    Madiun (beritajatim.com) – Mantan Wali Kota Madiun Maidi maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Madiun. Total 11 partai politik mengusung Maidi untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Madiun.

    Sebelas  parpol yang mendeklarasikan dukungan. Diantaranya Demokrat, PSI, PKB, Golkar,  Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, PBB, Hanura dan Gelora. Menurut Maidi, dukungan parpol tersebut merupakan niat awal untuk membangun Kota Madiun serta menyejahterakan masyarakat.

    Kesebelas partai tersebut telah menyatakan dukungan dan menggelar deklarasi dukungan di Alun-Alun Kota Madiun, tepatnya di Replika Tugu Monas pada Sabtu (4/5/2024).

    Dukungan terhadap Maidi tidak hanya dari parpol, banyak juga simpatisan dan relawan Bacawali Maidi turut hadir menyuarakan dukungan.

    ‘’Ini (dukungan parpol) menandakan Kota Madiun yang sudah baik untuk dilanjutkan, diselesaikan dan dituntaskan. Menuju Kota Madiun maju mendunia, saya tidak bisa sendiri. Parpol, relawan, simpatisan dan seluruh masyarakat ayo tujuan bersama ini kita antarkan,’’ ajak mantan Sekda Kota Madiun itu.

    Terkait potensi parpol lain yang ingin menyusul memberikan dukungan, mantan Walikota Madiun periode 2019 – 2024 itu menyebut, masih terbuka pintu yang lebar. Justru lebih baik. Sehingga, apa yang dicita-citakan bersama demi kemaslahatan rakyat dapat tercapai.

    ‘’Yang belum (bergabung) saya harap juga gabung. Mungkin yang belum itu belum rapat pengurus atau apa. Kalau memang ada susulan dukungan saya tunggu,’’ ujarnya.

    Nah, siapa Bakal Calon Wali Kota (Bacawawali) pendampingnya mendatang? Maidi belum bisa menjawab meski telah mengantongi nama bakal calon. ‘’Nanti diskusikan bersama parpol pengusung. Tunggu survei saja,’’ jelas Maidi. [fiq/ian]

  • KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih di DPRD Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

    KPU Tetapkan 50 Caleg Terpilih di DPRD Jombang, Ini Daftar Lengkapnya

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang menetapkan 50 caleg terpilih di DPRD setempat dalam Pemilu 2024. Rapat pleno penetapan perolehan kursi tersebut digelar di gedung Husni Kamil Manik kantor KPU setempat, Kamis (2/5/2024) malam.

    Rapat penetapan perolehan kursi DPRD Jombang dihadiri oleh Forkopimda, Bawaslu, serta perwakilan partai politik. Selain itu juga dihadiri media massa, ormas serta undangan lainnya.

    Ketua KPU Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi mengatakan, penetapan dilakukan merujuk pada pemberitahuan dari KPU RI kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten bahwa di Jombang sudah tidak ada sengketa.

    “Penetapan perolehan kursi DPRD Jombang bisa dilaksanakan kalau tidak ada sengketa atau gugatan. Nah, di Jombang sudah klir, Makanya hari ini kita lakukan penetapan,” jelas Burhan, panggilan akrab Abdul Wadud Burhan Abadi.

    Burhan mengungkapkan, jika tidak ada sengketa, maka tiga hari setelah ditetapkan nasional oleh KPU RI, maka KPU daerah bisa melaksanakan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD.

    Namun, kalau ada sengketa, menunggu keputusan dari MK (Mahkamah Konstitusi). Dimana objek dari gugatan itu adalah keputusan KPU RI Nomor 360. Rapat pleno dimulai dengan pembacaan perolehan kursi parpol di masing-masing dapil. Penetapan kursi untuk DPRD Jombang itu berdasarkan pembagian suara partai dengan sistem pembagian bilangan ganjil atau motode sainte legue.

    Berdasarkan rekapitulasi KPU itu, hanya ada 8 parpol yang memperoleh kursi. PKB mendapat kursi terbanyak dalam Pemilu 2024 ini yakni 12 kursi. Disusul PDIP yang memperoleh 10 kursi. Selanjutnya, Partai Gerindra memperoleh 8 kursi, dan Partai Demokrat 6 kursi.

    Kemudian Partai Golkar 5 kursi, PPP 4 kursi, PKS 3 kursi dan NasDem 2 kursi. Sedangkan parpol yang tidak mendapat memperoleh kursi antara lain Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, PSI, Partai Perindo dan Partai Ummat.

    Setelah dilakukan pengitungan, sebanyak 50 caleg dinyatakan terpilih. Mereka kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jombang dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Jombang.

    “Kami akan memberikan salinan nama-nama terpilih kepada Bawaslu dan Partai Politik, juga kepada Calon terpilih. Selain itu juga menyampaikan hasil penetapan kepada gubernur melalui bupati,” pungkasnya. [suf]

    Hasil penetapan caleg terpilih DPRD Jombang

    A. Dapil Jombang 1 (Jombang, Peterongan)
    1. M. Subaidi Muchtar (PKB)
    2. Hadi Atmaji (PKB)
    3. Mochammad Agung Natsir (Gerindra)
    4. Donny Anggun (PDIP)
    5. Dora Maharani (PDIP)
    6. M. Zahrul Jihad (Demokrat)
    7. Muhamad Said (PKS)
    8. Taufiqi Fakkarudin Assilahi (PPP)

    B. Dapil Jombang 2 (Diwek, Sumobito, Jogoroto)
    1. Mas’ud Zuremi (PKB)
    2. Fatimah ZB (PKB)
    3. Mochamad Fauzan (PKB)
    4. Aang Z Kunaifi (Gerindra)
    5. Syaifulloh (PDIP)
    6. Jawahirul Fuad (PDIP)
    7. Junita Erma Zakiyah (PPP)
    8. Rahmat Agung Saputra (Golkar)
    9. M. Syarif Hidayatulloh (Demokrat)
    10. Muhammad Thoyib Faizin (PKS)

    C. Dapil Jombang 3 (Bareng, Mojoagung, Mojowarno, Wonosalam)
    1. Mohamad Muhaimin (PKB)
    2. Subur (PKB)
    3. Machwal Huda (Gerindra)
    4. Samsul Hudah (PDIP)
    5. Dodit Eko Prasetyo (PDIP)
    6. Totok Hadi Riswanto (PDIP)
    7. Sugiyoto (Demokrat)
    8. M. Ishomuddin Haidar (PPP)
    9. Mohammad Misbah (Nasdem)
    10. Arif Sutikno (Golkar)

    D. Dapil Jombang 4 (Perak, Gudo, Ngoro, Bandarkedungmulyo)
    1. Kholilah (PKB)
    2. M. Naqib Abdullah (PKB)
    3. Machin (Gerindra)
    4. Adi Artama Putra (PDIP)
    5. Andik Basuki Rahmat (Golkar)
    6. Aditya Dimas Pradana (Nasdem)
    7. Heri Purwanto (Demokrat)
    8. Heri Santoso (PKS)
    9. Ahmad Fakhiril Aflah (PPP)

    E. Dapil Jombang 5 ( Ploso, Plandaan, Kabuh Kudu dan Ngusikan)
    1. Kartiyono (PKB)
    2. Erna Kuswati (PKB)
    3. Achmad Fachruddin (Gerindra)
    4. Iwan Trisaksono (Gerindra)
    5. Ama Siswanto (PDIP)
    6. Maya Novita (Golkar)
    7. Mulyani Puspita Dewi (Demokrat)

    F. Dapil Jombang 6 (Kesamben, Tembelang, Megaluh)
    1. Anas Burhani (PKB)
    2. Octadella Bilytha Permatasari (Gerindra)
    3. Novadona Bilytha Puspythasari (Gerindra)
    4. Andik Purnawan (Golkar)
    5. M. Na’im (PDIP)
    6. Dian Ayunita Prasstumi (Demokrat)

  • Survei Pilkada Jember: Pertarungan Ketat Hendy Vs Fawait

    Survei Pilkada Jember: Pertarungan Ketat Hendy Vs Fawait

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan pertarungan ketat antara Muhammad Fawait, kandidat bupati asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dengan kandidat petahana Hendy Siswanto.

    Ini setidaknya terbaca dari hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada 18-26 April 2024. Dari seribu orang responden, tingkat elektabilitas Fawait mencapai 38,7 persen dan Hendy 31,5 persen.

    Persaingan antara Hendy dengan Fawait sudah terjadi sejak setahun belakangan. Menurut survei ARCI, pada Maret 2023, elektabilitas Fawait 26,9 persen, Hendy 25,5 persen.

    Hendy unggul dalam survei pada Agustus sebesar 30,7 persen dan Fawait 28,8 persen. “Pak Hendy mengalami kenaikan signifikan pada periode Agustus 2023, karena tingkat kepuasan terhadap infrastruktur luar biasa,” kata Direktur ARCI Baihaqi Siradj, ditulis Sabtu (4/5/2024).

    Fawait kembali unggul dalam survei pada Januari 2024 sebesar 32,9 persen, dan elektabilitas Hendy turun menjadi 29,6 persen. “Haji Hendy mengalami penurunan, karena di lapangan, banyak ketidakpuasan terhadap pelayanan publik dan pendidikan,” kata Baihaqi.

    Mantan bupati Faida menguntit Hendy dan Fawait. Setelah memperoleh dukungan 10,2 persen pada Maret 2023, sedikit demi sedikit elektabilitasnya naik menjadi 11,5 persen (Agustus 2023), 13,7 persen (Januari 2024), dan 15,6 persen (April 2024).

    “Tingkat kepuasan pada zaman pemerintahan Faida dengan Hendy sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi dianggap sama saja. Angka kenaikan elektabilitas Faida tidak terlalu signifikan dari Maret 2023 ke Agusrus 2023,” kata Baihaqi.

    Elektabilitasnya meningkat 2,2 persen pada Januari 2024 setelah Faida berkampanye pada pemilihan umum. Ia mencalonkan diri menjadi legislator DPR RI dari Partai Perindo. “Dia tidak terpiih, tapi gencar sehingga terbaca oleh masyarakat,” kata Baihaqi.

    Elektabilitas Faida kembali naik pada April 2024 karena sudah mulai berkampanye untuk ikut pilkada pada 27 November 2024.

    Kendati demikian, Baihaqi menegaskan, tidak ada pengaruh pemilihan presiden terhadap pilihan saat pilkada Jember. “Karena ketokohan calon di wilayah masing-masing,” katanya.

    Dari kelompok pemilih, menurut Baihaqi, Fawait lebih banyak dipilih perempuan. “Ibu-ibu lebih suka sosok Fawait. Tingkat kemantapan pemilih Fawait lebih tinggi, karena yang digarap adalah kaum perempuan,” kata Baihaqi.

    Ini berbeda dengan Hendy yang lebih banyak dipilih pelaku usaha mikro kecil menengah. Dia disukai karena program kerjanya. Sementara Faida lebih disukai masyarakat kecil di tingkat desa.

    Sementara untuk posisi calon wakil bupati, Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang saat ini menjabat wakil bupati mendampingi Hendy masih yang terkuat, dengan elektabilitas 30,2 persen. Elektabilitas Abdul Muqiet Arief yang pernah menjadi wabup mendampingi Faida pada 2016-2021 mencapai 21 persen.

    Sementara artis Anang Hermansyah yang sempat mencuat sebagai nama cawabup mendampingi Fawait memperoleh 10.8 persen. Sejumlah nama lain yang muncul sebagai kandidat wabup adalah Ketua Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi (8,2 persen) dan Ketua PPP Jember Madini Farouq (6,1 persen).

    Berdasarkan survei tersebut, Baihaqi mengatakan, belum ada kandidat bupati dan wakil bupati yang aman alias bakal menang. “Kalau seseorang pada posisi elektabilitas 50 persen atau bahkan 60 persen, ini baru bisa disebut sedikit aman. Pada Pilkada DKI 2017, elektabilitas Ahok ada pada angka 65 persen. Itu pun masih dikalahkan Anies Baswedan,” kata Baihaqi. [wir]

  • 50 Anggota DPRD Sumenep Ditetapkan, Setengahnya Wajah Baru

    50 Anggota DPRD Sumenep Ditetapkan, Setengahnya Wajah Baru

    Sumenep (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menetapkan 50 anggota DPRD Sumenep terpilih hasil Pemilihan Umum Legislatif 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka. Setengah dari total anggota tersebut adalah wajah baru.

    “Alhamdulillah, kami sudah selesai melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Sumenep,” kata Ketua KPU Sumenep, Rahbini, Sabtu (4/5/2024).

    Dari 59 nama, sebanyak 25 anggota merupakan wajah baru di DPRD Sumenep dan sisanya merupakan petahana. Sementara dari 50 anggota DPRD Sumenep itu, jumlah caleg terpilih perempuan hanya 4 orang.

    Empat caleg perempuan terpilih itu adalah Nia Kurnia dari PDIP dapil I (petahana), Siti Hosna dari PAN dapil III (petahana), Virzannida dari PKB dapil V (baru), dan Afrilia Wahyuni dari Partai Nasdem dapil V (baru).

    “Untuk 50 caleg terpilih DPRD Sumenep itu berasal dari 10 partai politik (parpol). Perolehan kursi terbanyak ada di PDI Perjuangan,” terang Rahbini.

    Sepuluh partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya duduk di kursi wakil rakyat periode 2024-2029 itu adalah PDIP 11 orang, PKB 10 orang, Partai Demokrat 7 orang, dan PPP 6 orang. Kemudian PAN dan Partai Nasdem masing-masing 5 orang, Partai Gerindra dan PKS masing-masing 2 orang, PBB dan Partai Hanura masing-masing 1 orang.

    Sementara beberapa wajah baru yang mengisi kursi DPRD Sumenep diantaranya Sutan Hady Tjahyadi dari PDIP dapil I, Samsiyadi dari Partai Nasdem dapil II, Moh Asy’ari Muthhar dari PPP dapil III, dan Hairul Anwar dari PAN dapil IV.

    Kemudian caleg terpilih petahana diantaranya adalah M Muhri dari PKB dapil V, Masdawi dari Partai Demokrat dapil VI, Darul Hasyim Fath dari PDIP dapil VII, dan Badrul Aini dari PBB dapil VIII. [tem/beq]

  • Sah! Ini Daftar 25 Anggota DPRD Kota Blitar Yang Telah Ditetapkan

    Sah! Ini Daftar 25 Anggota DPRD Kota Blitar Yang Telah Ditetapkan

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar resmi menetapkan 25 calon anggota legislatif hasil Pemilu 2024.

    Dari 18 partai politik peserta Pemilu di Kota Blitar, hanya 7 Parpol saja yang berhasil membawa calon legislatifnya menjadi anggota dewan DPRD Kota Blitar periode 2024-2029.

    Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya mengatakan dalam penetapan ini, ada partai yang pada sebelumnya mendapatkan kursi, namun pada pemilihan kali ini tidak mendapatkan kursi.

    “Partai yang lolos dan mendapatkan kursi untuk pemilihan kali ini berubah. Seperti Partai Hanura yang kemarin mendapat 1 kursi, sekarang tidak mendapatkan,” kata Rangga Bisma.

    Adapun daftar 25 anggota DPRD Kota Blitar terpilih adalah sebagai berikut:

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    1. Ely Idayah Vitnawati
    2. Judarso
    3. Abdus Sjakur
    4. Totok Sugiarto
    5. Adi Santoso

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PKB)

    1. Yudi Meira
    2. Johan Marihot
    3. Siswanto
    4. Bayu Setyo Kuncoro
    5. Aris Dedi Arman
    6. dr. Syahrul Alim
    7. Sudarwati
    8. Bayu Kurniawan

    Partai Gerakan Indonesia Raya

    1. Tan Ngi Hing
    2. Yohan Tri Waluyo

    Partai Golongan Karya

    1. Purwanto
    2. Mohammad Hardita Magdi
    3. Yasa Kurniawanto

    Partai Amanat Nasional

    1. Adi Rianto
    2. Muhamad Raihan Tsany Azurra
    3. Eva Novianti

    Partai Persatuan Pembangunan

    1. Guntur Pamungkas
    2. H.M. Nuhan Eko Wahyudi
    3. Agus Zunaidi

    Partai Demokrat

    1. Rido Handoko

    Rangga mengingatkan agar caleg terpilih nanti menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU Kota Kediri sebelum dilantik.

    “H-1 sebelum pelantikan wajib menyetorkan LHKPN ini. Jika tidak ya akan gagal untuk dilantik,” tutupnya. (owi/ted)