Xcloud.id

partai: PPP

  • Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Ekonomi Ditarget 5,2%, Belanja Negara Rp 3.621 T

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

    Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

    “Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

    “Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

    Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

    Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% dan inflasi 2,5%. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

    “Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sangatlah besar,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

    Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

    – Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.
    – Inflasi: 2,5%
    – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 16.000
    – Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7%
    – Harga minyak mentah Indonesia: US$ 82 per barel
    – Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
    – Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

    Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

    – Tingkat kemiskinan: 7-8%
    – Tingkat kemiskinan ekstrem: 0%
    – Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5%
    – Rasio gini: 0,379-0,382
    – Indeks Modal Manusia: 0,56
    – Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
    – Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

    Postur APBN 2025:

    – Target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun: Terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 triliun.

    – Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun: Terdiri dari belanja K/L Rp 1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp 1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp 919 triliun.

    – Defisit APBN Rp 616,19 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    (kil/kil)

  • Eks Presiden Korsel Jadi Tersangka, Diduga Cari Jabatan untuk Menantu

    Eks Presiden Korsel Jadi Tersangka, Diduga Cari Jabatan untuk Menantu

    Seoul –

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) mengidentifikasi mantan Presiden Moon Jae In sebagai tersangka dalam kasus suap. Kasus ini melibatkan dugaan perlakuan istimewa terhadap menantu laki-laki Moon dalam mendapatkan jabatan tinggi di sebuah maskapai penerbangan.

    Sebagai imbalan, pemerintahan era Moon diduga mengatur penunjukan penting terhadap seorang politisi Korsel yang mendirikan maskapai penerbangan yang menjadi tempat menantu Moon bekerja tersebut. Dugaan praktik suap itu terjadi beberapa tahun lalu, namun penyelidikannya masih berproses hingga kini.

    Seperti dilansir The Korea Herald dan Straits Times, Senin (2/9/2024), penyelidikan terhadap potensi keterlibatan Moon dalam kasus suap itu dipimpin oleh Divisi Kriminal 3 dari Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju.

    Status Moon sebagai tersangka tercantum dalam surat perintah penggeledahan terhadap kediaman putrinya, Moon Da Hye. Perintah penggeledahan itu telah dilaksanakan jaksa distrik Jeonju pada 30 Agustus lalu. Saat ini, putri Moon dan suaminya, yang hanya disebut sebagai Seo, telah bercerai.

    Penggeledahan itu bermula dari aduan yang diajukan empat tahun lalu mengenai kecurigaan pelanggaran hukum dalam perekrutan Seo, atau menantu Moon, dalam menduduki jabatan direktur eksekutif pada maskapai Thai Eastar Jet.

    Maskapai berbujet rendah itu didirikan oleh seorang politisi bernama Lee Sang Jik, yang juga mantan anggota parlemen Korsel selama dua periode dari Partai Demokratik yang berkuasa pada era pemerintahan Moon.

    Penyelidikan kasus ini berfokus pada dugaan keterkaitan antara perekrutan Seo sebagai pejabat maskapai Thai Eastar Jet dengan penunjukan Lee sebagai Kepala Badan UKM dan Startup Korea, atau disebut juga sebagai Kosem.

    Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang kini berkuasa di Korsel dan kelompok sipil Justice People yang berbasis di Seoul mengajukan empat aduan antara September 2020 hingga April 2021, dengan tuduhan adanya dugaan praktik quid pro quo.

    Lee ditunjuk menjadi Presiden Kosme pada Maret 2018, beberapa bulan sebelum Seo bergabung dengan Thai Eastar Jet pada Juli tahun yang sama. Kurangnya pengalaman Seo dalam industri penerbangan, ditambah dengan kesulitan keuangan maskapai tersebut, telah menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan kantor kepresidenan dalam pengangkatannya.

    Jaksa-jaksa Korsel menduga penunjukan Lee sebagai Presiden Kosme mungkin telah diputuskan dalam pertemuan informal sekretariat kepresidenan pada akhir tahun 2017 lalu.

    Pihak kejaksaan menduga Moon dan istrinya telah memberikan dukungan finansial kepada keluarga putri mereka selama beberapa waktu, namun menghentikan dukungan finansial itu setelah Seo dipekerjakan oleh Thai Eastar Jet.

    Jika dukungan finansial itu dihentikan setelah Seo mendapatkan jabatan di maskapai itu, maka para jaksa Korsel meyakini bahwa tunjangan dari Thai Eastar Jet, termasuk gaji dan tempat tinggal, yang didapatkan Seo dapat dianggap sebagai suap kepada Moon.

    Para jaksa memperkirakan Seo menerima total sebesar 223 juta Won, atau setara Rp 2,5 miliar, sebagai gaji dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 hingga April 2020, yang mereka anggap sebagai suap kepada Moon yang saat itu masih aktif menjabat Presiden Korsel.

    Oleh karena itu, para jaksa Korsel mengindikasikan dalam surat perintah penggeledahan rumah putri Moon bahwa sang mantan Presiden Korsel itu diduga menerima sejumlah uang tersebut sebagai suap dari Lee.

    Seo telah diinterogasi tiga kali oleh jaksa Korsel sepanjang tahun 2014 sebagai saksi, dan secara konsisten mempertahankan haknya untuk tetap diam.

    Cho Hyun Ock, yang merupakan mantan sekretaris kepresidenan senior bidang personalia para era pemerintahan Moon, telah didakwa atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait kasus tersebut. Beberapa mantan pejabat kantor kepresidenan era pemerintahan Moon lainnya juga telah diinterogasi.

    Namun kritikan muncul yang menyebut penyelidikan kasus yang menyeret Moon itu bermotif politik. Cho, ketika menghadiri pemeriksaan di kantor Kejaksaan Distrik Jeonju pada 31 Agustus lalu, menuduh penyelidikan terhadap Moon dan keluarganya bertujuan mengalihkan perhatian dari kecurigaan seputar Presiden Yoon Suk Yeol dan istrinya, Kim Keon Hee.

    Belum ada tanggapan dari pemerintahan Yoon atas tuduhan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Polemik Gaji, Anggota DPRD Pasuruan Laporkan Petinggi Partai ke Polisi

    Polemik Gaji, Anggota DPRD Pasuruan Laporkan Petinggi Partai ke Polisi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polemik terjadi di tubuh DPRD Kabupaten Pasuruan menjelang akhir masa jabatan. Seorang anggota dewan dari Fraksi PPP, Moch. Adisetiawan F, melaporkan petinggi partainya sendiri ke polisi atas dugaan penggelapan gaji.

    Adi, yang merupakan anggota dewan pengganti antar waktu (PAW), mengaku tidak menerima gaji selama tiga bulan sejak Desember 2023 hingga Februari 2024. Padahal, menurutnya, gaji tersebut seharusnya sudah dicairkan.

    “Saya merasa dirugikan dan merasa terzalimi. Ini bukan masalah nominal, tapi lebih kepada masalah etika,” tegas Adi.

    Adi menduga bahwa gaji yang seharusnya ia terima telah digelapkan oleh Ketua Fraksi PPP, Saefulloh. Ia juga menduga adanya keterlibatan pimpinan partai dalam kasus ini.

    “Saya sudah berupaya menyelesaikan masalah ini secara internal, namun tidak ada titik temu,” ungkap Adi.

    Kasus ini semakin menarik karena tidak hanya melibatkan Adi, namun juga dua anggota DPRD PAW lainnya yang mengalami nasib serupa.

    Ketua DPC PPP Kabupaten Pasuruan, Habibullah, saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut, enggan memberikan komentar.

    Kasus kini ditangani oleh pihak kepolisian. Adi berharap kasus ini dapat segera terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. (ada/but)

  • Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Jakarta –

    Kabar duka untuk Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz, meninggal dunia di usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

    Selama menjabat Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz terbukti banyak membantu pemerintah kala itu khususnya dalam hal ekonomi. Sebab di masa pemerintahannya Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang International Monetary Fund (IMF) yang kemudian disusul dengan pengeluaran paket kebijakan ekonomi.

    Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (24/7/2024), Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 silam dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    “Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya ‘mencekik leher’ bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF,” ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

    Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    Kebijakan ini terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

    Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

    Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan Daftar Negatif Investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi serta pemberantasan korupsi.

    Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

    Walaupun dalam catatan detikcom pada 2004, pelaksanaan white paper atau paket kebijakan pasca-pelunasan utang IMF selama pemerintahan Megawati bersama Hamzah Haz belum mencapai 90%. Hal ini seperti disampaikan langsung oleh Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan white paper Jannes Hutagalung beberapa hari sebelum pengungkapan laporan akhir pelaksanaan white paper.

    “Penyelesaiannya tidak sampai 90 persen. Mudah-mudahan 2-3 hari angka pastinya bisa disampaikan,” kata Jannes Hutagalung di Gedung Depkeu, Jakarta, Oktober 2024 silam.

    “Pelaksanaan white paper cukup tinggi. White paper cukup berhasil walaupun masih ada yang belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada laporan akhir pelaksanaan 13 bulan white paper,” tegas Jannes.

    Beberapa kebijakan yang belum bisa diselesaikan diantaranya revisi UU Pajak, sejumlah Kepmen Perburuhan dan juga program divestasi perbankan seperti BNI. Namun di luar itu, tidak berlebihan jika sosok Hamzah Haz disebut-sebut sebagai orang yang berhasil menjaga APBN RI tetap aman di masa reformasi.

    Sebab sebelum ia menjadi Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz sudah banyak menulis berbagai macam artikel yang membahas permasalahan APBN RI sebelum menjabat di pemerintahan.

    “Tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an,” ungkap ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini.

    “Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR dimana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal,” tambahnya.

    Lebih lanjut Didik mengatakan pada tahun 2000-an sampai 2005, Hamzah Haz juga terlibat langsung untuk menenangkan masyarakat yang kala itu ribut karena pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM yang disebabkan adanya pengurangan subsidi.

    “Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus protensi krisis politik,” ucap Didik.

    “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” jelasnya lagi.

    (fdl/fdl)

  • Mengenang Hamzah Haz, Sang Penjaga APBN yang Kini Telah Tiada

    Mengenang Hamzah Haz, Sang Penjaga APBN yang Kini Telah Tiada

    Jakarta –

    Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan kesan pada orang-orang yang mengenalnya.

    Ekonom Senior Didik J Rachbini menyebut, Hamzah Haz merupakan sosok politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir, kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, khususnya politik anggaran dan APBN. Menurutnya, tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an.

    Menurutnya, Hamzah Haz tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktik kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal.

    “Hamzah Haz adalah seorang pemimpin yang matang dan wakil presiden yang negarawan pemikir, menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi, yang seharusnya disajikan dalam diskursus publik. Berbeda dengan zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekadae populer dan cuma menyukai mainan anak-anak,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

    Didik pun bicara peran Hamzah Haz dalam menjaga APBN. Dia menerangkan, hal yang bisa ditiru dari sosok Hamzah Haz adalah berkomitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa

    meninggalkan aspek realitas dan rasional. Dia bilang, Hamzah Haz berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan.

    Ia pun mencontohkan, pada 20 tahun lalu terjadi krisis APBN Hamzah Haz ‘turun gunung’ untuk ikut menyelesaikannya. Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Hamzah Haz yang merupakan wakil presiden sekaligus Ketua Umum PPP terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

    “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” terangnya.

    Dia mengatakan, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang pro kebijakan harus berbasis evidence (evidence based policy). Jika politik populis yang anti rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat.

    “Apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz. Tetapi kasus Perpu 01 dan utang Rp 1.520 triliun pada tahun 2020 dengan alasan COVID adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan,” terangnya.

    “Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun dan bunga yang harus dibayar menguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp 500 triliun,” katanya.

    Didik mengatakan, kini tak ada lagi sosok penjaga APBN seperti Hamzah Haz. Menurutnya, APBN telah rusak, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluarannya.

    “Tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz. APBN rusak pada sisi penerimaan, sekaligus lebih rusak pada sisi pengeluarannya. Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi serta di banyak kementrian dan lembaga negara,” ungkapnya.

    (acd/das)

  • Pertamina NRE Garap Proyek PLTS Berkapasitas 500 MW di Bangladesh

    Pertamina NRE Garap Proyek PLTS Berkapasitas 500 MW di Bangladesh

    Jakarta –

    Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) untuk proyek pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 500 MW di Moheshkhali dan area lain yang potensial di Bangladesh. MoU ini merupakan lanjutan dari MoU government to government (G2G) yang ditandatangani antara Indonesia dan Bangladesh pada tahun 2017, serta telah melalui studi kelayakan oleh dua perusahaan energi ini.

    MoU kali ini ditandatangani oleh Managing Director Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) Abul Kalam Azad dan Pelaksana Tugas CEO Pertamina NRE Fadli Rahman di Crystal Ballroom, Hotel Intercontinental, Dhaka, Bangladesh, Senin (15/7). Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Nelwin Aldriansyah, Chief Financial Officer Pertamina NRE.

    MoU ini juga mencakup pembangunan fasilitas pendukung dan menjadi dasar pengembangan kerja sama lainnya berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Kerja sama strategis ini menandai langkah menuju pemanfaatan solusi dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Bangladesh.

    “Kami menyambut sangat baik kerja sama antara CPGCBL dan Pertamina NRE. CPGCBL adalah perusahaan listrik yang terkemuka di Bangladesh. Dan Pertamina NRE memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola portofolio energi bersih. Saya yakin kemitraan strategis ini menjadi pondasi untuk kerjasama yang tidak hanya akan meningkatkan kemampuan operasional kami, tetapi juga mendorong pertumbuhan, inovasi, kesuksesan bersama, serta mendukung keamanan energi nasional Bangladesh,” kata CFO Pertamina NRE, Nelwin Aldriansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2023).

    CPGCBL melalui Managing Director Abul Kalam menyampaikan antusiasmenya atas kerja sama dengan Pertamina NRE.

    “Kami sangat antusias dengan kerjasama ini, Pertamina NRE telah memiliki pengalaman dan portofolio bisnis energi bersih yang cukup mumpuni di Indonesia, semoga kerjasama ini bisa mendorong pengembangan energi bersih di Bangladesh dan saling menguntungkan bagi dua belah pihak,” ujar Abul.

    CPGCBL merupakan perusahaan milik Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, didirikan sebagai perusahaan publik dengan tujuan bisnis utama untuk menghasilkan listrik.

    Perusahaan ini memiliki mandat untuk menjalankan skema pembangunan pembangkit listrik di bawah Kebijakan Pembangkit Listrik Sektor Swasta Bangladesh, Kebijakan Kemitraan Publik-Swasta (PPP) atau kerangka kebijakan pemerintah lainnya.

    Penandatanganan MoU antara CPGCBL dan Pertamina NRE merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju masa depan energi berkelanjutan bagi Bangladesh. Pihak Bangladesh menyatakan kebanggaannya dapat bermitra dengan Pertamina NRE, bagian dari PT Pertamina (Persero), perusahaan yang masuk dalam jajaran Fortune 500.

    Kemitraan ini diharapkan dapat membawa kemajuan yang signifikan di sektor energi terbarukan, yang berkontribusi pada ketahanan energi dan keberlanjutan menuju masa depan yang lebih bersih di negara tersebut.

    Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan kerja sama dengan CPGCBL merupakan salah satu upaya Pertamina NRE dalam menangkap peluang untuk ekspansi bisnis di luar negeri.

    “Kami mendukung ekspansi Pertamina NRE, sejalan dengan kompetensinya dalam pengelolaan energi baru terbarukan. Sebagai subholding, Pertamina NRE juga menunjukkan komitmennya untuk memperbesar bisnisnya secara mandiri,” ungkap Fadjar.

    Saat ini, Pertamina NRE mengoperasikan lebih dari 2,7 Gigawatt portofolio pembangkit listrik yang mencakup gas to power, solar PV, geothermal, dan biogas.

    Pertamina NRE berkomitmen untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur inovatif guna mendukung transisi energi. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis menegaskan dedikasi untuk membangun kemitraan baik nasional maupun internasional untuk dapat berkontribusi pada transisi energi yang berkeadilan yang mengacu pada SDGs, serta tetap mendukung ketahanan energi nasional.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (prf/ega)

  • Pelapor Kasus Logo ‘Ulama Nambang’ Kader PSI

    Pelapor Kasus Logo ‘Ulama Nambang’ Kader PSI

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelapor kasus pelecehan logo NU menjadi Ulama Nambang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ali Mahfud (50) tercatat pernah mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan legislatif (pileg) Kota Surabaya di pemilu 2024.

    Dari penelusuran Beritajatim.com, Ali Mahfud sempat nyaleg untuk DPRD Kota Surabaya 2024-2029 dan memiliki Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Sebelum menjadi kader PSI, Ali Mahfud tercatat sebagai ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya dan dicopot pada Juni 2023 lalu.

    “Iya, iya [sempat jadi Caleg PSI di Pileg 2024],” kata Ali saat dikonfirmasi wartawan.

    Walaupun Ali Mahfud kader PSI, ia mengaku aduannya ke Polrestabes Surabaya merupakan keputusan pribadi bukan atas nama partai. Ia pun memastikan tidak ada unsur kepentingan politik.

    “Bukan, bukan [atas nama partai]. Murni dalam pengaduan, saya murni. Ndak ada unsur kepentingan politik ataupun kepentingan yang lain,” ucapnya.

    Ali mengatakan, laporan itu juga bentuk baktinya sebagai Nahdliyin sekaligus santri dari KH Sholahuddin Azmi, yang merupakan cucu dari ulama pencipta lambang NU, yakni KH Ridwan Abdullah.

    “Laporan saya ini murni kepentingan pribadi, khidmat kepada NU. Saya ini santrinya KH Solahuddin Azmi, cucu pendiri NU sekaligus pencipta lambang NU, KH Ridwan Abdullah,” ucapnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD PSI Surabaya Shobikin membenarkan bahwa Ali merupakan caleg dari PSI untuk DPRD Kota Surabaya, saat Pileg 2024 lalu. Namun, menurut Shobikin, langkah kadernya yang melaporkan dugaan pelecehan logo NU itu bukan merupakan instruksi partai.

    “[Langkah Shobikin] bukan instruksi partai. Kami tidak cukup punya kapasitas untuk ikut menanggapi dinamika di NU,” ujar dia.

    Walaupun begitu, PSI menghargai sikap Ali yang menempuh jalur hukum atas peristiwa itu. Menurutnya, hal itu sebagai tanggung jawab sebagai kader NU.

    “Sebagai Kader NU tulen, Bro Ali Memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan hal itu,” pungkasnya.

    Diketahui, Ali Mahfud mengadukan akun X @pasifisstate karena memposting logo NU yang diedit menjadi UN (Ulama Nambang). Aduan itu teregistrasi dengan nomor LPM/ 236 /VI/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA. (ang/ian)

  • Achmad Baidowi Bincang Santai Soal RUU Penyiaran Bersama Jurnalis Pamekasan

    Achmad Baidowi Bincang Santai Soal RUU Penyiaran Bersama Jurnalis Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi membuka ruang dialog bersama sejumlah wartawan dari berbagai organisasi dan komunitas di Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Minggu (26/5/2024).

    Dialog yang dikemas bidang santai tersebut, mendiskusikan Rencana Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah menjadi perbincangan publik, khusunya dalam berbagai organisasi dan komunitas jurnalis.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyampaikan seputar Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

    “Tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan RUU Penyiaran ini, dan kami (DPR RI) terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat terkait RUU Penyiaran,” kata Achmad Baidowi.

    Bahkan pihaknya menyampaikan jika RUU tersebut nantinya akan dilakukan harmonisasi seiring dengan adanya beberapa pasal yang mendapat kritik publik. “RUU yang beredar saat ini masih sebatas draf, dan bukan produk yang final,” ungkapnya.

    “Saat ini draf RUU penyiaran masih berada di Baleg DPR RI, dan belum dilakukan pembahasan dengan pemerintah, sehingga masih sangat memungkinkan adanya perubahan norma dalam RUU Penyiaran,” imbuhnya.

    Legislator senayan dapil Madura, juga menegaskan jika saat ini RUU penyiaran belum ada. “Jadi yang beredar saat ini adalah draf, mungkin muncul dalam beberapa versi dan masih amat dinamis. Tentu kalau draf belum sempurna dan cenderung multi tafsir,” jelasnya.

    “Untuk itu, DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan masukan terkait RUU Penyiaran. Tentu setelah menjadi RUU, maka RUU akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuhnya.

    Bahkan pihaknya membuka ruang dialog untuk menjaring beragam informasi dan masukan progresif. “Tentu kami sangat mendukung diskusi dan diskursus untuk RUU Penyiaran sebagai bahan masukan pembahasan RUU Penyiaran,” pungkasnya. [pin/but]

  • PKS Jatim Silaturahim Kebangsaan ke Parpol, Diawali Gerindra

    PKS Jatim Silaturahim Kebangsaan ke Parpol, Diawali Gerindra

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jawa Timur mengagendakan Silaturahim Kebangsaan dan Syawalan ke partai politik yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di DPRD Jatim. Agenda tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2024 sampai pertengahan Mei.

    Kunjungan silaturahim dirancang mulai dari PKB, dilanjut PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PPP, PSI. Namun, karena terkait dengan jadwal akhirnya Partai Gerindra yang siap menerima sesuai jadwal ajuan yaitu pada tanggal 9 Mei.

    “Alhamdulillah, dari surat yang kami layangkan, yang cocok waktunya partai Gerindra, yaitu 9 Mei. Untuk kunjungan ke PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PPP, dan PSI mengalami penundaan waktu,” ujar Kang Irwan.

    PKS Jawa Timur melakukan silaturahim kebangsaan di kantor DPD Partai Gerindra Jatim, Kamis 9 Mei 2024.

    Dalam sambutannya, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, menyampaikan bahwa PKS dan Gerindra sebagai partai politik tentunya punya cita-cita sama, yaitu memberi kontribusi terbaik untuk bangsa dan Jawa Timur.

    Dalam kesempatan itu, Irwan juga menyampaikan selamat kepada pengurus DPD Partai Gerindra Jatim atas naiknya kursi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jawa Timur, dari 15 ke 21 kursi.

    “Selamat untuk Gerindra, naik cukup tinggi di Jatim, dari 15 ke 21 kursi,” kata pria 48 tahun itu.

    Ia berharap, dengan bertambahnya kursi memberi hikmat bagi Provinsi Jawa Timur.

    “Kami bertambah satu kursi di DPRD Jatim. Alhamdulillah, kini jadi satu fraksi,” katanya.

    Di hadapan pengurus DPD Partai Gerindra Jatim, Irwan menjelaskan tujuan kunjungan PKS Jatim.

    “Dalam rangka menjalin silaturahim yang sudah terjalin baik di Parlemen, DPRD Jawa Timur. Harapannya kita semua bisa guyup rukun, meskipun beberapa hal berbeda,” ujar Irwan sambil tersenyum.

    Bagi Irwan, perbedaan pandangan dalam politik adalah hal yang wajar yang harus dihargai dan dihormati.

    Meski demikian, Irwan menyampaikan bahwa PKS Jatim sangat terbuka berkolaborasi dan mengajak Partai Gerindra dalam rangka sama-sama membangun Jatim lebih baik.

    “Banyak momentum silaturahim dan kolaborasi, harapamnya terus berlanjut, mungkin dalam rangka Pilkada serentak dan agenda lain,” kata alumnus FISIP Unair ini.

    Dalam kunjungannya, PKS Jatim disambut hangat oleh beberapa pengurus DPD Partai Gerindra Jatim.

    Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Kharisma Febriansyah, dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf karena Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad berhalangan hadir.

    “Mohon maaf, beliau berhalangan hadir namun titip salam. Beberapa hari lalu, ada kabar duka dari keluarga Ponpes Sidogiri. Beliau masih di sana,” katanya.

    “Yakinlah hati kami terbuka untuk PKS terutama di Jatim,” katanya.

    Menurutnya, dalam membangun bangsa selalu saja ada tantangan yang bisa dihadapi bersama.

    “Ada yang mungkin bergandengan, ada juga yang berpisah, seperti rel kereta api, meski tidak ketemu, tapi tujuannya sama,” katanya sambil tertawa.

    Menurutnya, komunikasi formal antara PKS dan Gerindra Jawa Timur sudah dilakukan, ia berharap terus ada komunikasi intens non formal, berbicara dari hati ke hati.

    “Makna dari pertemuan, hati ini tak pernah putus silaturahim antara PKS dan Gerindra,” katanya.

    Selain Febri, rombongan PKS Jatim disambut pengurus Gerindra Jatim lainnya, yaitu Ferdians Reza Alvisa, Bendahara, Hidayat, Ketua OKK, Budiono, Dewan Penasehat, Satib, Wakil Ketua, Kusriyanto, Wakil Ketua, dan Halimur Rosyid, Wakil Sekretaris. [tok/beq]

  • Tujuh Tokoh ini Berebut Rekom PKB Maju Pilkada Sumenep, Siapa Saja?

    Tujuh Tokoh ini Berebut Rekom PKB Maju Pilkada Sumenep, Siapa Saja?

    Sumenep (beritajatim.com) – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep telah menerima pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati yang akan maju dalam Pilkada 2024.

    Ketua DPC PKB Sumenep, Imam Hasyim mengatakan, ada 7 orang yang telah menyerahkan berkas pendaftaran disertai ‘pakta integritas’ ke desk pilkada PKB Sumenep, setelah mendaftar secara online.

    “Dari 7 orang itu, 3 di antaranya mendaftar sebagai bakal calon bupati, dan 4 lainnya sebagai bakal calon wakil bupati,” katanya, Rabu (08/05/2024).

    Tiga orang yang mendaftar sebagai bakal calon bupati Sumenep adalah Unais Ali Hisyam, mantan anggota DPR RI, kemudian Abu Hasan, anggota DPRD Sumenep yang juga tokoh kepulauan, dan Hosni, Ketua Partai Nasdem Sumenep.

    Sedangkan yang mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Sumenep adalah Hamid Ali Munir, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, anggota DPRD Sumenep, kemudian Nur Fitriana, anggota DPRD Jawa Timur, dan Aditya Raman Dany, caleg PPP dapil 1.

    “Ketujuh bacabup dan bacawabup itu akan mengikuti uji kompetensi dan kelayakan (UKK) dari DPP PKB. UKK itu digelar serentak se-Indonesia. Untuk Jawa Timur akan diselenggarakan di Surabaya,” terang Imam Hasyim.

    Ia mengatakan, UKK itu nantinya akan menjadi salah satu penilaian yang akan menentukan rekomendasi partai. “Yang menentukan siapa cabup dan cawabup PKB itu murni kewenangan DPP. Tentu saja ada berbagai pertimbangan dan penilaian. Salah satunya UKK,” ujarnya.

    Sampai saat ini pihaknya masih menunggu informasi dari DPP, kapan UKK bagi bacabup dan bacawabup itu akan digelar. “Kalau sudah ada informasi dari DPP, kami pasti langsung menghubungi bacabup dan bacawabup yang sudah mendaftar di PKB untuk bersiap-siap mengikuti UKK,” ungkap Imam.

    Sementara ketika ditanya kemungkinan PKB akan berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung cabup dan cawabup? Imam enggan memastikan. Hingga saat ini, PKB Sumenep belum melakukan komunikasi dengan partai lain untuk kepentingan koalisi di Pilkada.

    “Dengan modal 10 kursi, PKB Sumenep sudah bisa mengusung sendiri calonnya tanpa koalisi. Tapi keputusan apakah nanti kami berkoalisi atau tidak, kalaupun koalisi dengan partai apa? Masih dalam tahap kajian,” tukasnya. (tem/ian)