Xcloud.id

partai: PPP

  • Bobby Nasution-Surya Unggul di Medan, Peroleh 388.688 Suara

    Bobby Nasution-Surya Unggul di Medan, Peroleh 388.688 Suara

    Medan, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah menyelesaikan rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2024. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya unggul dibanding rivalnya.

    “Selanjutnya, KPU Medan akan menyerahkan D hasil perolehan suara ke KPU Sumut untuk dilakukan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumut,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, Mutia Atiqah, Minggu (8/12/2024).

    Mutia mengatakan pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution – Surya memperoleh 388.688 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, memperoleh 222.878 suara.

    “Untuk surat suara yang sah sebesar 611.566 suara. Dan surat suara tidak sah sebanyak 17.923 lembar. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Medan berjumlah 1.799.421 jiwa pada Pilkada 2024,” ujarnya.

    Pilgub Sumut 2024 diikuti sebanyak dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya didukung 10 partai politik antara lain Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Perindo, PSI.

    Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi. Sedangkan Surya menjabat sebagai Bupati Asahan.

    Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala didukung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Gelora dan PKN.

    Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut periode 2018 -2023. Sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan mantan tenaga ahli Menteri Agama RI.

    (fnr/chri)

  • Beda Nasib Presiden Korsel dan Eks Menhan Usai Darurat Militer

    Beda Nasib Presiden Korsel dan Eks Menhan Usai Darurat Militer

    Seoul –

    Nasib berbeda dialami Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dengan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun. Yoon selamat dari pemakzulan, sementara Kim ditangkap dan ditahan kejaksaan.

    Yoon lolos dari upaya pemakzulan yang digulirkan oleh oposisi di Parlemen Korsel. Upaya pemakzulan itu merupakan buntut pengumuman darurat militer kontroversial pada Selasa (3/12/2024) malam.

    Darurat militer itu dicabut pada Rabu (4/12) dini hari. Pencabutan darurat militer dilakukan setelah anggota Parlemen Korsel menggelar voting yang menuntut pencabutan darurat militer.

    Pada Sabtu (7/12) malam, parlemen menggelar rapat untuk menggulingkan Yoon dari kursi Presiden Korsel. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikot pemungutan suara melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

    Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Berdasarkan aturan yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen atau sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan Presiden Korsel. Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen.

    PPP pun menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim. Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara.

    Laporan AFP menyebut hanya ada satu anggota parlemen PPP yang tetap duduk di kursinya ketika rekan-rekannya yang lain melakukan walk out. Proses voting sendiri tetap digelar, namun jumlah anggota parlemen yang menyetujui pemakzulan Yoon tidak mencukupi batas minimal yang diatur.

    Upaya Pemakzulan Akan Dilakukan Lagi

    Partai oposisi utama Korsel pun mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Yoon. Dilansir AFP, Minggu (8/12), Yoon juga sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

    Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat (DP) yang merupakan oposisi utama, mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember. Dia mengatakan hanya ada dua pilihan bagi Yoon, mundur atau dimakzulkan.

    “Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan,” kata Lee.

    “Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” sambungnya.

    Sebagai imbalan atas pemblokiran pemakzulan, Partai Kekuatan Rakyat mengatakan mereka telah ‘secara efektif memperoleh janji dari Yoon untuk mengundurkan diri’.

    “Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan mencampuri urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Minggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo.

    “Ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil dan memulihkan demokrasi liberal”, kata Han.

    Namun Lee dan juru bicara Majelis Nasional Woo Won-shik yang sama-sama dari partai oposisi bersikeras darurat militer yang sempat diterapkan merupakan tindakan ilegal. Dia mengatakan Yoon telah melakukan pelanggaran konstitusi.

    “Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi,” kata Woo.

    “Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol Bukankah ini kudeta lain yang menghancurkan tatanan konstitusional?” sambungnya.

    Yoon sudah meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Namun, dia tidak mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya kepada partainya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Diduga Jadi Pembisik Darurat Militer

    Mantan Menhan Korsel Ditangkap, Diduga Jadi Pembisik Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan menteri pertahanan (menhan) Korea Selatan Kim Yong Hyun ditangkap imbas gaduh deklarasi darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Kim kabarnya diringkus pada akhir pekan ini waktu setempat. Mantan menhan itu dianggap berperan dalam pengumuman darurat militer yang membuat Korea Selatan chaos.

    “Kim Yong-hyun telah ditangkap atas perannya dalam deklarasi darurat militer yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan,” tulis AFP, dikutip Minggu (8/12).

    “Kim (Yong Hyun) telah dijatuhi larangan bepergian,” sambung laporan tersebut.

    Media lokal Yonhap juga mengabarkan penangkapan mantan menhan itu. Akan tetapi, Kejaksaan Korsel belum memberikan komentar mengenai penangkapan Kim.

    Di lain sisi, polisi diklaim tetap melakukan penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Ia diselidiki atas dugaan pemberontakan.

    Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Penetapan secara mendadak ini dilakukan dengan dalih adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.

    Menurut sejumlah laporan, eks Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun adalah dalangnya. Kim disebut-sebut mengusulkan agar Yoon mendeklarasikan status darurat tersebut.

    Publik Korsel dilanda kebingungan dan kekhawatiran. Namun, ternyata status darurat militer itu ditetapkan hanya karena masalah politik Yoon dengan para oposisi.

    “Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” kata Kim yang akhirnya mundur dari posisi menhan, Rabu (4/12).

    Sedangkan Presiden Yoon Suk Yeol selamat dari upaya pemakzulan. Keberhasilan ini terjadi berkat aksi boikot dalam sidang parlemen atau Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu (7/12).

    Anggota parlemen yang mendukung Yoon, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) memboikot sidang.

    Pada akhirnya, voting terkait deklarasi darurat militer Yoon hanya mengumpulkan 195 suara alias di bawah ambang batas 200 suara yang dibutuhkan. Mosi pemakzulan sang presiden pun otomatis gagal.

    (skt/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Partai Berkuasa Korsel Walk Out saat Voting Pemakzulan Presiden

    Partai Berkuasa Korsel Walk Out saat Voting Pemakzulan Presiden

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang mengusung Presiden Yoon Suk Yeol melakukan aksi walk out saat pemungutan suara pemakzulan Yoon pada Sabtu (7/12).

    Sebagian besar anggota PPP walk out kecuali satu politisi yaitu Ahn Cheol-soo.

    Ahn menjadi satu-satunya anggota PPP yang ikut pemungutan suara pemakzulan Yoon.

    Mosi pemakzulan yang diajukan Partai Demokratik gagal usai kekurangan delapan suara tambahan.

  • Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini hari real count Pemilihan Bupati Purbalinggga 2024 dari laman resmi KPU https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-tengah/purbalingga.

    KPU Kabupaten Purbalingga telah resmi mengumumkan hasil Pilkada Serentak 2024 yang tertuang dalam Ketua KPU Purbalingga Nomor 2260 Tahun 2024 dari hasil penghitungan suara di 18 kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah.

    Pilkada Purbalingga diikuti oleh dua kontestan, yakni Paslon Tiwi-Hendra yang diusung PDIP, PKB, PAN, PPP, Partai Nasdem, PSI dan Partai Perindo.

    Kemudian Paslon Fahmi-Dimas diusung PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Gelora, PBB dan Partai Umat.

    Paslon Bupati-Wabup Purbalingga Nomor Urut 2, Fahmi Muhammad Hanif-Dimas Prasetyahani (Fahmi-Dimas) unggul dengan memperoleh 342.913 suara.

    Dalam penghitungan tersebut, paslon Fahmi-Dimas unggul di 17 kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga. 

    Sedangkan Paslon petahana Dyah Hayuning Pratiwi – Mahendra Farizal (Tiwi-Hendra) hanya mendapatkan 214.932 suara.

    Berikut rangkumkan rincian perolehan suara Pilkada Purbalingga hasil hitung manual KPU Purbalingga:

    1. Kecamatan Kemangkon

    Tiwi-Hendra – 14.858 suara
    Fahmi Dimas – 23.609 suara

    2 Kecamatan Bukateja

    Tiwi-Hendra – 16.889 suara
    Fahmi Dimas – 27.197 suara

    3. Kecamatan Kejobong

    Tiwi-Hendra – 11.483 suara
    Fahmi Dimas – 16.484 suara

    4. Kecamatan Kaligondang

    Tiwi-Hendra – 12.660 suara
    Fahmi Dimas – 26.538 suara

    5. Kecamatan Purbalingga

    Tiwi-Hendra – 11.741 suara
    Fahmi Dimas – 21.748 suara

    6. Kecamatan Kalimanah

    Tiwi-Hendra – 11.738 suara
    Fahmi Dimas – 22.323 suara

    7. Kecamatan Kutasari

    Tiwi-Hendra – 15.668 suara
    Fahmi Dimas – 22.596 suara

    8. Kecamatan Mrebet

    Tiwi-Hendra – 14.760 suara
    Fahmi Dimas – 28.148 suara

    9. Kecamatan Bobotsari

    Tiwi-Hendra – 11.586 suara
    Fahmi Dimas – 18.228 suara

    10. Kecamatan Karangreja

    Tiwi-Hendra – 8.900 suara
    Fahmi Dimas – 15.637 suara

    11. Kecamatan Karanganyar

    Tiwi-Hendra – 10.079 suara
    Fahmi Dimas – 10.918 suara

    12. Kecamatan Karangmoncol

    Tiwi-Hendra – 11.961 suara
    Fahmi Dimas – 18.738 suara

    13. Kecamatan Rembang

    Tiwi-Hendra – 13.901 suara
    Fahmi Dimas – 19.791 suara

    14. Kecamatan Bojongsari

    Tiwi-Hendra – 13.783 suara
    Fahmi Dimas – 22.591 suara

    15. Kecamatan Padamara

    Tiwi-Hendra – 10.355 suara
    Fahmi Dimas – 17.117 suara

    16. Kecamatan Pengadegan

    Tiwi-Hendra – 8.516 suara
    Fahmi Dimas – 14.404 suara

    17. Kecamatan Karangjambu

    Tiwi-Hendra – 7.665 suara
    Fahmi Dimas – 6.761 suara

    18. Kecamatan Kertanegara

    Tiwi-Hendra – 8.389 suara
    Fahmi Dimas – 10.085 suara

    Total Tiwi-Hendra – 214.932 suara, Fahmi Dimas – 342.913 suara, suara sah 557.845 suara. 

    Suara tidak sah 20.511 suara. 
    Total 578.356 suara. 

    Sosok Fahmi Bupati Purbalingga 2024 terpilih yang menjadi jajaran bupati termuda di Indonesia. 

    Fahmi sebelumnya hanyalah pengusaha dan yang baru kali ini terlibat langsung dalam dunia politik. 

    Namun pada 2018, ia pernah menjadi ketua tim pemenangan saat ayahnya, Rofiq Hananto maju dalam bursa Pileg DPR RI 2019. 

    Fahmi Muhammad Hanif adalah putra dari Rofik Hananto Anggota DPR RI dari PKS. 

    Pada 2010 Fahmi mendirikan perusahaan digital marketing yang saat ini sudah dapat mempekerjakan ribuan orang. 

    Fahmi bercerita pada mulanya dia kurang tertarik dalam dunia politik namun dia lebih tertarik dalam pengabdiannya. 

    Bahkan saat dicalonkan Fahmi mengaku perusahaan yang dirintisnya itu sedang moncer-moncernya untuk target 10 tahun kedepan. 

    “Tapi memang kita tidak tahu takdir kemana dan dorongan dari berbagai elemen masyarakat Purbalingga yang ingin Purbalingga yang baru dan maju.

    Saya jadi instrumen jembatan agar perubahan itu dapat terwujud di Purbalingga,” terangnya melnasir Tribunbanyumas.com, Rabu (4/12/2024). 

    Pada Februari 2025 nanti saat resmi menjabat sebagai Bupati Purbalingga, dirinya mengaku siap memberikan kebermanfaatan bagi Purbalingga. 

    Terutama menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan, kinerja dan karya nyata untuk kebutuhan masyarakat. 

    Baginya bukan ambisi kekuasaan tapi pilihan dia melihat kondisi masyarakat yang menginginkan Purbalingga yang lebih baik. (*)

  • Oposisi Bakal Kembali Ajukan Upaya Pemakzulan Presiden Korsel

    Oposisi Bakal Kembali Ajukan Upaya Pemakzulan Presiden Korsel

    Seoul –

    Partai oposisi utama Korea Selatan (Korsel) mengaku akan mencoba lagi upaya memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol. Upaya pemakzulan sebelumnya telah gagal karena partai berkuasa menolak pemungutan suara (voting).

    Dilansir AFP, Minggu (8/12/2024), polisi telah menangkap mantan Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer dan Menteri Dalam Negeri telah mengundurkan diri. Mereka dan Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan.

    Yoon berhasil menghindari pemakzulan. Partai-partai oposisi mengusulkan mosi pemakzulan, yang membutuhkan 200 suara dari 300 anggota parlemen untuk meloloskannya, tetapi boikot hampir total oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon menyebabkan mosi tersebut gagal.

    Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat (DP), mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember.

    “Yoon, pelaku utama di balik pemberontakan dan kudeta militer yang menghancurkan tatanan konstitusional Korea Selatan, harus segera mengundurkan diri atau dimakzulkan tanpa penundaan,” kata Lee.

    “Pada tanggal 14 Desember, Partai Demokrat kami akan memakzulkan Yoon atas nama rakyat,” sambungnya.

    “Bahkan sebelum presiden mengundurkan diri, dia tidak akan mencampuri urusan negara, termasuk urusan luar negeri,” kata pemimpin PPP Han Dong-hoon pada hari Minggu setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo.

    “Ini akan meminimalkan kebingungan bagi Korea Selatan dan rakyatnya, menyelesaikan situasi politik secara stabil dan memulihkan demokrasi liberal”, kata Han.

    “Bagi perdana menteri dan partai yang berkuasa untuk bersama-sama menjalankan kewenangan presidensial, yang tidak diberikan kepada mereka oleh siapa pun, tanpa berpartisipasi dalam proses konstitusional untuk menangani darurat militer yang tidak konstitusional, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konstitusi,” kata Woo.

    “Kekuasaan presiden bukanlah milik pribadi Presiden Yoon Suk Yeol Bukankah ini kudeta lain yang menghancurkan tatanan konstitusional?” sambungnya.

    Yoon telah muncul dan meminta maaf atas ‘kecemasan dan ketidaknyamanan’ yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Namun, dia tidak mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nasibnya kepada partainya.

    (haf/imk)

  • Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.

    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 

    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.

    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.

    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 

    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.

    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.

    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.

    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.

    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.

    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 

    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.

    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 

    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.

    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.

    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 

    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.

    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  

    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.
     
    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 
     
    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.
     
    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.
     
    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 
     
    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.
     
    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.
     
    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).
     
    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.
     
    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.
     

     
    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.
     
    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.
     
    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 
     
    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.
     
    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 
     
    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.
     
    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 
     
    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  
     
    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Mendagri Korsel Mengundurkan Diri Buntut dari Darurat Militer

    Mendagri Korsel Mengundurkan Diri Buntut dari Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-min mengundurkan diri pada Minggu (8/12) waktu setempat buntut dari pengumuman darurat keamanan militerpada Selasa (3/12) yang menimbulkan kehebohan publik.

    Lee Sang-min mengatakan dia mengundurkan diri “sebagai pengakuan berat atas tanggung jawab karena gagal melayani publik dan presiden dengan baik”, menurut surat kabar Joong Ang Ilbo disitat dari AFP.

    Presiden Yoon Suk Yeol menerima pengunduran diri Lee Sang-min, kata surat kabar itu.

    Lee dan Yoon termasuk di antara pejabat Korsel lainnya yang diselidiki atas tuduhan pemberontakan setelah deklarasi darurat militer beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Yoon, yang lolos dari mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12).

    Sebelumnya pada hari Minggu, Polisi menangkap Kim Yong-hyun, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada saat operasi darurat militer. Kim dicekal dan dilarang bepergian.

    Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait keputusannya memberlakukan darurat militer gagal dilakukan.

    Parlemen Korsel gagal meloloskan draf pemakzulan Yoonyang digelar Majelis Nasional pada Sabtu (7/12) malam karena kalah suara.

    Kegagalan pemakzulan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).

    Usulan pemakzulan gagal mencapai kuorum dengan selisih lima suara.

    Adapun berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    “Jumlah anggota yang memberikan suara tidak mencapai mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gagalnya Pemakzulan Presiden Korsel Usai Partai Penguasa Boikot Voting

    Gagalnya Pemakzulan Presiden Korsel Usai Partai Penguasa Boikot Voting

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang hendak dilakukan oleh Parlemen Korea Selatan berkaitan dengan pengumuman darurat militer yang sempat membuat heboh negara tersebut. Upaya tersebut batal lantaran kuorum parlemen tidak terpenuhi.

    Partai Penguasa Boikot Voting

    Parlemen Korsel sebetulnya sudah sempat melakukan voting terkait upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikotnya melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

    Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12), menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    Partai Demokrat, sebagai oposisi utama, dan partai-partai oposisi kecil lainnya secara total menguasai 192 kursi dalam parlemen. Ini berarti dibutuhkan setidaknya delapan anggota parlemen dari PPP untuk turut mendukung mosi pemakzulan tersebut.

    PPP menguasai 108 kursi dalam parlemen Korsel. PPP kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah pembelotan anggotanya, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui pemungutan suara yang anonim.

    Dari 108 anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, 107 telah meninggalkan ruang pemungutan suara. Laporan AFP menyebut hanya ada satu anggota parlemen PPP yang tetap duduk di kursinya ketika rekan-rekannya yang lain melakukan walkout.

    Tonton juga video: Presiden Korsel Akhirnya Minta Maaf gegara Bikin Gaduh Darurat Militer

    Baca berita lengkapnya di halaman berikutnya.

  • Parlemen Korsel Gagal Jatuhkan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Alasannya

    Parlemen Korsel Gagal Jatuhkan Presiden Yoon Suk Yeol, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen oposisi gagal memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas krisis politik yang dipicu oleh penerapan darurat militer pada pekan ini.

    Kegagalan ;menjatuhkan Yoon Suk Yeol dari kursi Presiden itu karena pemakzulan membutuhkan dua pertiga suara di badan legislatif Korea Selatan yang memiliki 300 kursi. Namun kurang dari 200 anggota parlemen memberikan suara mendukung mosi tersebut, yang diajukan oleh pihak oposisi awal pekan ini.

    Upaya pemakzulan ini, jika berhasil, akan segera mencabut kekuasaan kepresidenan dari kelompok konservatif Yoon.

    Meski gagal dalam upaya pertama ini, anggota parlemen oposisi berjanji akan mengadili untuk kedua kalinya pada hari Rabu.

    Sebelumnya, sejumlah anggota partai penguasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), walk out atau keluar ruangan, saat mulainya proses sidang pleno pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.

    Anggota parlemen dari partai Yoon Suk Yeol yang walk out berusaha memboikot proses pemungutan suara pemakzulan. Beberapa anggota parlemen oposisi berteriak kepada anggota parlemen partai yang berkuasa: “Pengkhianat, kembalilah”.

    Ketua DPR Korsel, Woo Won-shik yang juga merupakan anggota parlemen dari partai Demokrat, telah meminta anggota PPP yang keluar sebelumnya untuk kembali memberikan suara dalam proses pemakzulan tersebut.

    Merespons gagalnya upaya pemakzulan tersebut, puluhan ribu pengunjuk rasa masih berkumpul menyuarakan aspirasi mereka untuk mengakhiri kepemimpinan Presiden Yoon.

    Melansir laporan The New York Times, saat seorang aktivis mengumumkan mosi pemakzulan gagal, massa di depan panggung tak memberikan reaksi. Kemudian mereka melontarkan kecaman dari aktivis lain atas hasil pemilu tersebut. “Kami tidak akan tinggal diam.”

    (pgr/pgr)