Xcloud.id

partai: PPP

  • Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Risma-Hans Siapkan Saksi Kunci untuk Persidangan Megapolitan 12 Desember 2024

    Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Risma-Hans Siapkan Saksi Kunci untuk Persidangan Megapolitan 12 Desember 2024

    Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Risma-Hans Siapkan Saksi Kunci untuk Persidangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim dari Calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3,
    Tri Rismaharini
    –
    Zahrul Azhar Asumta
    atau
    Gus Hans
    telah menyiapkan sejumlah saksi setelah mengajukan gugatan ke
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) soal hasil Pilkada Jawa Timur, Rabu (11/12/2024).
    “Kita akan siapkan saksi semuanya,” ujar Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Risma-Gus Hans di MK, Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2024).
    Namun, Ronny belum bisa membeberkan jumlah saksi dan siapa yang dipersiapkan untuk menyampaikan dalam persidangan sengketa
    Pilkada Jatim
    .
    “Karena ini bagian dari strategi dari kami. Dan kami juga sampaikan, bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara di muka persidangan,” kata Ronny.
    Sejumlah saksi yang masih dirahasiakan bertujuan untuk menghindari intimidasi, khususnya menjelang persidangan gugatan yang diajukan.
    “Semua mata ikut mengawasi, rekan-rekan media ikut mengawasi, dan ini perlu diingat, ini ditonton oleh jutaan masyarakat yang ada di Indonesia,” kata Ronny.
    Untuk diketahui, tim Risma-Hans mendaftarkan gugatan pada Rabu sekitar pukul 22.34 WIB. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
    Hasil rekapitulasi Pilkada Jatim
    Sebelumnya diberitakan, KPUD Jawa Timur menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jatim 2024, Senin (9/12/2024) malam.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, memperoleh 1.797.332 suara (8,67 persen).
    Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, meraih 12.192.165 suara (58,81 persen).
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).
    Keputusan tersebut dibacakan Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, usai rapat pleno rekapitulasi suara di Hotel Dobel Tri Surabaya, Senin malam.
    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen surat suara cadangan di Jatim mencapai 32.081.667. Suara sah sebanyak 20.732.592, sementara suara tidak sah 1.204.610.
    Pilkada Jatim 2024 diikuti tiga pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung PKB.
    Pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, didukung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, dan PPP.
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo

    Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo

    Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Muhamad
    Mardiono
    yakin para kadernya di DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota bisa membantu merealisasikan program pangan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Baginya, berbagai implementasi program dari pemerintah pusat justru harus dikawal para anggota legislatif di tingkat daerah.
    “Kita justru membangun itu kan dari akar rumput, dari daerah. Tidak dari pusat. Semua implementasi kebijakan pusat itu dilaksanakan di daerah,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2024) malam.
    Ia yakin, PPP tetap bisa membantu pemerintahan Prabowo meski tak punya representasi di DPR RI.
    Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, PPP hanya memperoleh 3,87 persen suara.
    Padahal, ambang batas parlemen di Indonesia memberikan syarat minimal mencapai angka 4 persen dari suara sah nasional.
    “Kita maish mendapatkan keterwakilan di DPRD kabupaten/kota, provinsi, itu masih 932 (orang),” sebut dia.
    “Belum lagi hasil kemenangan pilkada kemarin, kader-kader kita banyak yang memenangkan sehingga kita punya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan lain sebagainya,” kata dia. 
    Saat ini, Mardiono juga ditarik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.
    Ia didapuk Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.
    Padahal, sebelumnya, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, PPP bukan menjadi partai politik (parpol) yang mendukung Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    PPP justru bergabung dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Beberkan Beberapa Kejanggalan Megapolitan 12 Desember 2024

    Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Beberkan Beberapa Kejanggalan Megapolitan 12 Desember 2024

    Risma-Gus Hans Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Beberkan Beberapa Kejanggalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3,
    Tri Rismaharini
    –
    Zahrul Azhar Asumta
    atau
    Gus Hans
    , mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jawa Timur, Rabu (11/12/2024).
    Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy yang ditunjuk seabgai kuasa hukum Risma-Gus Hans pun membeberkan beberapa kejanggalan yang masuk dugaan kecurangan pada kontestasi politik di Jatim itu.
    “Untuk Jawa Timur, kami menemukan ada 3.900 TPS di mana terjadi suara dari Bu Risma nol. Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain,” ujar Ronny di MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).
    Selain itu, tim Risma-Hans juga menemukan adanya surat suara yang tak terpakai dalam
    Pilkada Jatim
    2024. Mereka menyebut jumlahnya berbeda.
    “Terjadi selisih kurang lebih, kalau di Kabupaten/Kota setelah kita jumlah ada 600.000, sedangkan di Provinsi, surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000,” kata Ronny.
    “Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi,” ucap Ronny melanjutkan.
    Tim Risma-Hans mendaftarkan gugatan pada Rabu sekitar pukul 22.34 WIB. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
    Hasil rekapitulasi Pilkada Jatim
    Sebelumnya diberitakan, KPUD Jawa Timur menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jatim 2024, Senin (9/12/2024) malam.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, memperoleh 1.797.332 suara (8,67 persen).
    Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, meraih 12.192.165 suara (58,81 persen).
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).
    Keputusan tersebut dibacakan Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, usai rapat pleno rekapitulasi suara di Hotel Dobel Tri Surabaya, Senin malam.
    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen surat suara cadangan di Jatim mencapai 32.081.667. Suara sah sebanyak 20.732.592, sedangkan suara tidak sah 1.204.610.
    Pilkada Jatim 2024 diikuti tiga pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung PKB.
    Pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, didukung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, dan PPP.
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Rungkad di Pemilu 2024, Mardiono Beri Isyarat Nyalon Lagi Jadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar 2025

    Meski Rungkad di Pemilu 2024, Mardiono Beri Isyarat Nyalon Lagi Jadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar 2025

    GELORA.CO – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberi isyarat akan maju lagi menjadi ketua umum partai berlambang Kakbah, dalam Muktamar yang rencananya akan diselenggarakan pada 2025. Ia menyatakan, dirinya tidak boleh lari jika kembali diberi mandat menjadi ketua umum.

     

    “Saya ini menjadi kader sudah cukup lama ya, sudah 27 tahun dan saya bertahap selama berproses saya menjadi kader selama 27 tahun ya. Saya ini tidak pernah

    punya ambisi untuk jabatan-jabatan baik waktu saya di Banten menjadi ketua

    wilayah dan menjadi koordinator nasional. Tetapi saya tidak boleh lari sebagai seorang kader, prajurit kalau diberi tugas yang harus saya jalankan ya,” kata Mardiono usai pembukaan acara Workshop Nasional PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12) malam.

     

    Menurutnya, PPP dalam menjalankan roda organisasi sangat demokratis. Ia menyatakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan terselenggara pada Kamis (12/12) akan menentukan terkait waktu Muktamar PPP.

     

    “Itu akan kita selenggarakan nanti diputuskan pada Mukernas, Kamis besok itu insya Allah akan merumuskan kapan kita akan laksanakan. Sehingga itu nanti akan diambil keputusan,” ucap Mardiono.

    Mardiono menyatakan, Muktamar 2025 juga nantinya akan merumuskan agar PPP dapat sukses kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.

     

    “Nah di dalam Muktamar itu tidak hanya memilih ketua umum atau juga memilih struktur baru ya. Tetapi juga kita membangun sebuah fondasi melalui

    strategi-strategi politik, bagaimana nanti untuk menghadapi Pemilu 2029,” tegas Mardiono.

     

    Lebih lanjut, Mardiono mengharapkan partai yang saat ini dipimpinnya dapat menyusun program-program kerakyatan. Sehingga kelak pada Pemilu 2029, PPP mampu melenggang ke Senayan.

     

    “Bukan hanya memilih pemimpin, bukan hanya memilih ketua umum, tetapi yang

    paling mendasar adalah bagaimana merumuskan sebuah program-program kerja ya untuk menjemput kemenangan nanti di 2029, itu yang paling utama,” pungkasnya.

     

    Sebagaimana diketahui, PPP meraih hasil minor di Pemilu 2024. Partai dengan ciri khas warna hijau itu gagal melenggang ke Senayan sebagai perwakilan rakyat di tingkat pusat, DPR RI. Perolehan suara PPP hanya kurang sedikit dari amban batas parlemen atau parliementary threshold 4 persen.

  • Punya 932 Anggota DPRD di Daerah, Mardiono Yakin PPP Bisa Bantu Program Pangan Prabowo

    Gelar ‘”Workshop” DPRD PPP, Mardiono Minta Dukungan untuk Bikin Program Kelompok Tani

    Gelar “Workshop” DPRD PPP, Mardiono Minta Dukungan untuk Bikin Program Kelompok Tani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    )
    Muhamad Mardiono
    meminta bantuan para kadernya yang menjadi anggota DPRD di provinsi, kabupaten/kota untuk membantu program yang bakal dibuatnya.
    Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang
    Ketahanan Pangan
    , ia mengaku bakal membuat program untuk membentuk
    kelompok tani
    .
    “
    Insya Allah
    saya sedang membuat program-program kerja yang
    insya Allah
    semoga bapak presiden nanti menyetujui dalam bulan bulan depan ini,” ujar Mardiono dalam forum Workshop Anggota DPRD PPP di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2024).
    “Maka akan saya
    launching
    ke daerah-daerah yaitu untuk membangun kelompok tani,” ucap dia.
    Ia menyampaikan, berbagai program tentang
    ketahanan pangan
    perlu dikawal oleh para anggota parlemen PPP di daerah.
    Sebab, program itu menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu sekalian, saya berharap rekan-rekan bisa berkolaborasi, bersama dengan apa yang telah diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada sata sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan,” paparnya.
    Terakhir, ia memerintahkan kader PPP untuk berkolaborasi dengan pemerintah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki produksi pangan dalam jumlah tinggi.
    “saya mohon dukungannya dari teman-teman semua khususnya di daerah sentra sentra produksi pangan,” kata dia. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Ketahanan Pangan, Pemerintah Kembangkan Ekonomi Sirkular dan Sinergi Ternak-Pertanian

    Dorong Ketahanan Pangan, Pemerintah Kembangkan Ekonomi Sirkular dan Sinergi Ternak-Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana membangun ekonomi sirkular, yang mengintegrasikan kelompok tani dalam suatu sistem yang saling mendukung. Hal itu dilakukan untuk mendorong ketahanan pangan.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono menjelaskan, para petani nantinya tidak hanya akan menanam pangan, tetapi juga memelihara ternak.

    “Ternak ini nantinya dapat menghasilkan daging dan pupuk yang akan digunakan untuk menggantikan pupuk kimia, yang saat ini banyak digunakan oleh petani,” ujarnya seusai acara pembukaan workshop nasional PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Mardiono, upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pupuk yang selama ini menjadi andalan petani dalam meningkatkan hasil produksi pangan.

    “Tentu saja ini tidak bisa dilakukan tanpa solusi pengganti yang jelas. Oleh karena itu, menggabungkan peternakan dengan pertanian pangan adalah langkah yang tidak bisa terpisahkan,” katanya terkait ekonomi sirkuar untuk mendukung ketahanan pangan.

    Mardiono menambahkan, pihaknya ingin membangun kelompok tani untuk menggabungkan lahan seluas 10 hingga 15 hektare (ha). Kemudian, mengintegrasikan ekonomi sirkuler antara ternak dan tanaman pangan, seperti jagung atau padi.

    Dia menyebutkan, hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi petani, terutama di Jawa, yaitu sebagian besar pemilik lahan hanya memiliki tanah sekitar 1 hingga 1,5 ha. Mengenai tenaga kerja yang disebut sulit, Mardiono mengusulkan untuk melakukan investasi mekanik pertanian.

    “Saat ini, tidak mungkin mengelola lahan dengan cara manual. Oleh karena itu, kami akan fokus pada mekanisasi pertanian. Kami akan membentuk kelompok tani yang dapat berkolaborasi untuk berbagi investasi dalam mekanisasi pertanian,” urainya.

    Mardiono menegaskan, program tersebut akan dimulai dari tingkat bawah dengan membangun inisiatif dari daerah dan bukan dari pusat. Dia berarap dengan ekonomi sirkular dapat menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan bagi petani dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

    “Oleh karena itu, saya sedang membuat sebuah program-program kerja yang insyaallah Bapak Presiden nanti setujui dalam bulan-bulan ke depan, agar dapat saya launching ke daerah. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua, khususnya di daerah sektor produksi pangan,” pungkasnya terkait ekonomi sirkular demi mendukung ketahanan pangan.

  • PPP Dukung Program Swasembada Pangan Prabowo, Mardiono Usul Pembentukan Kelompok Tani – Halaman all

    PPP Dukung Program Swasembada Pangan Prabowo, Mardiono Usul Pembentukan Kelompok Tani – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono menyatakan partainya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Mardiono menyebut jika Presiden Prabowo memiliki lperhatian khusus di segi pangan sehingga memiliki utusan khusus untuk sektor tersebut.

    Mardiono juga menilai wajar jika Prabowo menyoroti sektor pangan karena adanya dinamika dan tantangan geopilitik serta kondisi global yang tidak menentu belakangan ini.

    Hal itu diungkapkan Mardiono saat membuka Workshop Nasional yang diikuti 932 Anggota DPRD fraksi PPP seluruh Indonesia di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (11/12/2024) malam.

    “Saat ini kita hidup di tengah dinamika dunia dan menghadapi tantangan, seperti ketidakpastian geopolitik dunia dengan adanya perang dagang, konflik timur tengah, dan ketegangan antarnegara besar,” kata Mardiono.

    Mardiono mengatakan Prabowo berpesan ke semua elemen bangsa untuk sama-sama bergotong royong dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Dalam berbagai kesempatan, Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita harus bergandengan tangan dan bergotong royong membangun Indonesia,” terangnya.

    Mardiono pun mengaku sudah mengusulkan kepada Prabowo membentuk kelompok tani di daerah demi mewujudkan swasembada.

    Apalagi, Presiden Prabowo telah mencanangkan swasembada pada pada tahun 2028, mendatang.

    Dia pun meminta para kader PPP di daerah bisa membantu pembentukan kelompok tani apabila usul tersebut direstui oleh Kepala Negara.

    “Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua khususnya di daerah sentra sentra produksi pangan,” jelas Mardiono.

  • Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    Desak Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Mantan Presiden Moon: Ikuti Rakyat!

    ERA.id – Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa pemakzulan Yoon Suk-yeol tidak bisa dihindari. Moon menyarankan proses pemakzulan yang gagal bisa ditempuh dengan mengikuti suara rakyat.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Moon dalam unggahannya di Facebook beberapa waktu lalu. Moon mengatakan bahwa Yoon harus digulingkan setelah pemungutan suara pemakzulan gagal tercapai.

    “Pemakzulan telah menjadi jalan yang tidak dapat dihindari. Satu-satunya cara untuk pemakzulan yang tertib adalah dengan mengikuti rakyat dan proses konstitusional,” kata Moon, dikutip Yonhap News, Rabu (11/12/2024).

    Pemungutan suara pemakzulan Yoon yang digelar pada Sabtu (7/12) gagal mencapai kesepakatan. Hal ini karena Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meboikot pemungutan suara itu.

    Moon mendesak untuk segera memakzulkan Yoon dan memiliki seorang presiden yang sah. Hal ini juga berhubungan dengan diplomasi tingkat tinggi yang diperlukan oleh Korea Selatan dengan kepala negara.

    “Tidak mungkin untuk mengendalikan militer secara normal jika terjadi krisis keamanan,” tambahnya.

    Partai Demokrat yang beroposisi utama akan mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon di kemudian hari atas pernyataan darurat militernya, hanya beberapa hari setelah ia selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama.

  • Presiden Korsel Ogah Mundur, Pede Bakal Selamat dari Pemakzulan

    Presiden Korsel Ogah Mundur, Pede Bakal Selamat dari Pemakzulan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Sumber di kantor kepresidenan Korsel memberi tahu partai berkuasa People Power Party (PPP) bahwa Yoon siap menghadapi pemakzulan kedua dan akan memperjuangkan kasus itu di pengadilan.

    Anggota Dewan Tertinggi PPP, Kim Jong Hyuk, mengonfirmasi sikap Yoon saat wawancara dengan media lokal Korsel, SBS.

    “Meski tidak ada pernyataan resmi yang dibuat, berdasarkan kontak saya dari kantor kepresidenan, sepertinya Yoon berpikir ‘tak akan ada pengunduran diri di situasi sekarang, saya tak akan mundur secara suka rela,” kata Kim, dikutip Korea Times, Rabu (11/12).

    Dugaan Yoon bersikap seperti itu bertentangan dengan partai dia yang sedang mengatur pengunduran diri presiden Korsel tahun depan.

    PPP juga menyatakan pemilihan umum dadakan akan digelar pada April usai Yoon mundur.

    Yoon akan menghadapi pemakzulan kedua kemungkinan pada akhir pekan ini. Oposisi di parlemen, Partai Demokratik, menyatakan akan terus mengajukan mosi tersebut hingga lolos.

    Untuk bisa meloloskan pemakzulan ini, oposisi harus mengantongi dua pertiga atau 200 suara.

    Di pemakzulan pertama, mosi itu gagal karena PPP walk out saat voting.

    Namun, di pemakzulan mendatang mereka diperkirakan bakal memberi suara.

    Usai parlemen berhasil memakzulkan Yoon, kasus ini akan bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

    MK akan memutuskan pemakzulan Yoon dan proses ini bakal memakan waktu lama.

    Namun, situasi di MK sekarang menguntungkan Yoon karena tiga hakim kosong. Sementara itu, sisanya kemungkikan menolak usul pemakzulan.

    Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar dalam mengambil keputusan tentang pemakzulan, harus ada sekurang-kurangnya enam orang hakim yang sepakat.

    Artinya keenam orang hakim tersebut harus sepakat dengan suara bulat.

    Kim mencatat Yoon mungkin mengincar peluang pembalikan, karena mengundurkan diri akan menghilangkan semua peluang untuk bertahan hidup.

    “Dengan hanya enam hakim yang saat ini bertugas, jika satu saja dari mereka tidak setuju (dengan yang lain), pemakzulan akan dibatalkan. Tampaknya faktor-faktor ini diperhitungkan dalam perhitungannya,” kata Kim.

    Kim juga mengatakan Yoon tampaknya tak bisa menilai situasi politik secara akurat karena pendukungnya yang kuat dan faktor-faktor lain.

     

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • China dan Jepang Minat Investasi Giant Sea Wall

    China dan Jepang Minat Investasi Giant Sea Wall

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, studi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sudah hampir selesai. China dan Jepang tertarik berinvestasi pada proyek ini.

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Airlangga, fase pertama pembangunan giant sea wall akan dimulai dari sebelah barat, yakni Banten ke Cirebon.

    “Studi giant sea wall sebagian besar sudah selesai, kita akan bahas lebih detail fasenya,” ujar Airlangga seusai menghadiri rapat kerja nasional (rakornas) Investasi 2024 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Dia menyebut, Indonesia telah melakukan pembahasan dengan sejumlah negara, seperti China dan Jepang yang tertarik berinvestasi giant sea wall. Indonesia juga diminta belajar dari Korea Selatan dan Belanda yang berpengalaman membuat infrastrktur serupa.

    “Kemarin sudah dibahas dengan China dengan Jepang, dan beberapa negara lain yang tertarik pada pembangunan giant sea wall,” pungkasnya.

    Airlangga menegaskan, pembangunan giant sea wall akan menerapkan konsep private public partnership (PPP), yakni perjanjian atau kontrak antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan layanan publik.