partai: PPP

  • Kandidat Ketua Umum PPP: Sandiaga, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, hingga Gus Ipul

    Kandidat Ketua Umum PPP: Sandiaga, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, hingga Gus Ipul

    Jakarta, Beritasatu.com– Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara

    Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

    Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti. “Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) bisa diubah,” katanya.

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya kandidat ketua umum PPP.

  • Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Mau Digulingkan, Nasib Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diketok Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota parlemen Korea Selatan akan kembali melangsungkan persidangan untuk memutuskan opsi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol untuk kedua kalinya. Hal itu dilakukan menyusul upaya darurat militer yang gagal.

    Mengutip The Guardian, oposisi membutuhkan dukungan partai yang berkuasa untuk menangguhkan presiden atas upaya darurat militer ‘pemberontakan’, sementara pemecatannya membutuhkan persetujuan pengadilan.

    Seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal, Majelis Nasional diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada pukul 16.00 waktu setempat pada Sabtu (14/12/2024) terkait apakah akan memakzulkannya atas tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional.

    Memerlukan sebanyak 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai konservatif People Power (PPP) untuk berpindah haluan.

    Pada Jumat, tujuh anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan dan membuat pemungutan suara menjadi tidak pasti.

    Di sisi lain, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan-jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri dan pemenjaraan Yoon setelah deklarasi darurat militernya yang hanya berlangsung singkat dengan mengirimkan tentara dan helikopter ke parlemen.

    Para anggota parlemen dengan cepat merespons dengan membubarkan barisan militer dan berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi tersebut.

    Demonstrasi yang mendukung pemakzulan diperkirakan akan berkumpul di dekat parlemen sekitar tengah hari pada hari Sabtu. Penyelenggara telah berjanji untuk membagikan makanan dan spanduk kepada para pengunjuk rasa untuk meningkatkan semangat mereka di tengah suhu yang sangat dingin di bulan Desember.

    Penyanyi K-pop Yuri dari grup band Girls’ Generation yang lagunya Into the New World telah menjadi lagu protes. Mereka mengatakan bahwa Ia telah membayar makanan untuk para penggemarnya yang menghadiri aksi tersebut.

    “Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda!” katanya secara online.

    Yoon telah bersumpah untuk berjuang sampai menit terakhir dan menggandakan klaim yang tidak mendasar bahwa pihak oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis Korea Selatan.

    Pemimpin partai oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, telah memohon kepada anggota parlemen PPP yang berkuasa untuk berpihak pada orang-orang yang meratap di jalan-jalan yang membeku. Dua anggota parlemen PPP mendukung mosi tersebut dalam pemungutan suara minggu lalu.

    “Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.

    Salah satu anggota parlemen dari pihak oposisi Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa ia 99% yakin bahwa mosi tidak percaya akan lolos. Jika disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara dari jabatannya sementara pengadilan konstitusi Korea Selatan berunding.

    Nantinya, Perdana Menteri Han Duck-soo, akan menjadi presiden sementara. Pengadilan kemudian memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika pengadilan mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan setelah pada tahun 2004 lalu presiden Roh Moo-hyun, dilengserkan.

    Roh Moo-hyun diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuannya, namun pengadilan konstitusi kemudian mengembalikannya.

    Mahkamah juga saat ini hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusannya harus diambil dengan suara bulat. Jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi tanggung jawab hukum atas upaya darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Korea University Institute of Law.

    Peringkat persetujuan Yoon telah anjlok menjadi 11% berdasarkan jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis pada Jumat. Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75% mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa yang menyerukan pelengseran Yoon selama lebih dari seminggu ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga para pensiunan dan pekerja kerah biru.

    (luc/luc)

  • Romahurmuziy: Ada empat nama kandidat ketua umum PPP 

    Romahurmuziy: Ada empat nama kandidat ketua umum PPP 

    “Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat malam.

    Menurut dia, dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup “WhatsApp” kedua nama itu yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

    Kemudian lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

    Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) bisa diubah,” katanya.

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Buntut Darurat Militer, Presiden Korsel Hadapi Upaya Pemakzulan Kedua

    Jakarta

    Keputusan kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang pertama sejak empat dekade, menyeret demokrasi Korea Selatan ke jurang krisis politik.

    Kelompok oposisi Sabtu (7/12) silam gagal menjaring pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat, PPP, demi mendukung pemakzulan. Tanpa dukungan anggota fraksi pemerintah, kelompok oposisi Korsel kekurangan suara untuk melengserkan Yoon.

    Namun, setelah sepekan melobi, ditambah penyelidikan dugaan makar terhadap Yoon, para analis kini mengatakan bahwa Partai Demokrat berpeluang sukses dalam sidang istimewa kedua.

    Pemungutan suara pemakzulan pada hari Sabtu (14/12) sore, dengan Yoon didakwa dengan “tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional” untuk upayanya memberlakukan darurat militer.

    Dua ratus suara diperlukan agar pemakzulan itu dapat diloloskan, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan rekan partai yang berkuasa untuk membelot.

    Pada hari Jumat, pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, memohon PPP untuk mendukung pemecatan presiden dari jabatannya.

    “Yang harus dilindungi oleh para anggota parlemen bukanlah Yoon atau Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, tetapi kehidupan rakyat yang meratap di jalan-jalan yang dingin,” kata Lee.

    Ketat berebut suara

    Dua anggota parlemen partai yang berkuasa mendukung mosi tersebut minggu lalu.

    Dan hingga Jumat siang, tujuh anggota parlemen dari partai berkuasa telah berjanji untuk mendukung pemakzulan.

    Artinya, pemungutan suara akan berlangsung sangat ketat. Namun, anggota oposisi yakin mereka akan memperoleh cukup dukungan.

    Anggota parlemen Kim Min-seok mengatakan pada hari Jumat bahwa dia “99 persen” yakin pemakzulan akan diloloskan.

    Jika lolos, Yoon akan diskors dari jabatannya ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan bersidang. Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai presiden sementara.

    Pengadilan kemudian akan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon. Jika mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.

    Sebuah “pemberontakan” elit politik

    Ada juga preseden bagi pengadilan untuk memblokir pemakzulan. Pada tahun 2004, presiden saat itu Roh Moo-hyun dicopot oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuan. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan pemecatannya.

    Pengadilan saat ini juga hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusan mereka harus bulat.

    Dan jika pemungutan suara gagal, Yoon masih dapat menghadapi “tanggung jawab hukum” atas tawaran darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Institut Hukum Universitas Korea, kepada AFP.

    “Ini jelas merupakan tindakan pemberontakan,” katanya. “Sekalipun usulan pemakzulan tidak lolos, tanggung jawab hukum Presiden berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana… tidak dapat dihindari.”

    Yoon tetap tidak menyesal dan menantang meski dampak dari darurat militer yang diberlakukannya semakin dalam.

    Dalam pidato yang disiarkan di televisi, ia berjanji pada hari Kamis untuk berjuang “sampai menit terakhir” dan menegaskan kembali klaim yang tidak berdasar bahwa oposisi bersekongkol dengan musuh komunis negara itu.

    Pemulihan demokrasi

    Ribuan orang turun ke jalan di Seoul sejak darurat militer diberlakukan untuk menuntut pengunduran dirinya dan pemenjaraannya.

    Tingkat penerimaan Yoon, yang tidak pernah terlalu tinggi, anjlok hingga 11 persen, menurut jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis hari Jumat (13/12).

    Jajak pendapat yang sama menunjukkan 75 persen sekarang mendukung pemakzulannya.

    Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan, mulai dari penggemar K-pop yang melambaikan tongkat cahaya hingga pensiunan dan kaum buruh.

    “Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti,” kata Kim Sung-tae, seorang pekerja berusia 52 tahun di sebuah perusahaan yang membuat suku cadang mobil, kepada AFP.

    “Kami berjuang untuk pemulihan demokrasi,” kata guru sekolah, Kim Hwan-ii. “Saya sangat marah karena kita semua harus membayar harga karena memilih presiden ini.”

    rzn/hp (afp,ap)

    (ita/ita)

  • Romahurmuziy: Pengurus PPP harus minta maaf secara kesatria

    Romahurmuziy: Pengurus PPP harus minta maaf secara kesatria

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat malam.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

    Selain itu, para pengurus juga wajib mengevaluasi kinerja selama Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 agar apa yang menjadi kegagalan partai tidak terulang lagi pada pemilu mendatang.

    Romy melanjutkan bahwa secara nasional untuk tingkat kabupaten/kota suara partai masih berada di angka 8 juta lebih, tetapi suara di DPR RI hanya 5,8 juta.

    “Kalau partai yang lain, suara RI-nya itu jauh lebih besar daripada suara kabupaten/kota. Artinya ada kegagalan di level Dewan Pimpinan Pusat Partai yang harus menjadi bahan introspeksi,” katanya.

    Sebelumnya, Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tidak alergi dengan kritikan dan evaluasi atas pencapaiannya pada Pemilu 2024 yang membuat parpol itu tidak lolos ke Senayan.

    “Saya meyakini dari setiap ujian dan tantangan pasti selalu ada peluang untuk bangkit lebih kuat kembali di masa yang akan datang,” kata Mardiono ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP.

    Mardiono mengaku bahwa ia tidak antikritik dan alergi untuk dievaluasi atas kekalahan pada Pemilu 2024 yang menyebabkan PPP tidak dapat masuk parlemen.

    “Saya tidak alergi dengan evaluasi. Saya juga tidak alergi dengan kritik, saya juga tidak alergi untuk mengakui kekalahan, mengakui kesalahan karena memang manusia tidaklah ada yang sempurna,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dharma Pongrekun Buka-Bukaan Biaya Kampanyenya di Pilkada Jakarta, Miliaran Rupiah hinga Patungan

    Dharma Pongrekun Buka-Bukaan Biaya Kampanyenya di Pilkada Jakarta, Miliaran Rupiah hinga Patungan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Dharma Pongrekun buka-bukaan soal uang yang dikeluarkan untuk biaya kampanyenya di Pilkada Jakarta 2024.

    Seperti diketahui, Dharma maju Pilkada Jakarta 2024 dari jalur independen bermodalkan 677.468 dukungan KTP.

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu didampingi akademikus Kun Wardana Abyoto.

    Tanpa bantuan partai, nyatanya, Dharma-Kun berhasil mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Padahal survei sejumlah lembaga beberapa pekan sebelum pemungutan suara, menyebut elektabilitas Dharma-Kun hanya antara 3-5 persen.

    Mengarungi sengitnya Pilkada Jakarta 2024, Dharma harus mengeluarkan kocek pribadinya untuk segala kebutuhan sosialisasi.

    Ia mengaku keluar uang sebesar Rp 5 miliar. Namun hal itu belum termasuk sumbangan dari pendukung untuk alat peraga kampanye.

    “Not more than 5 billion. Not more than that (Tidak lebih dari 5 miliar, tidak lebih dari itu). Yakin,” kata Dharma di program Youtube Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    “Eh ini anunya ya, karena kalau kayak banner apa segala macam mereka pasang sendiri ya itu kalau misalnya dihitung itu saya juga enggak tahu tapi mereka pasang sendiri gitu,” lanjutnya.

    Dharma mengaku membangun sistem desentralisasi untuk partisipasi kampanyenya.

    Maksudnya, para pendukung bebas mengampanyekan dirinya dengan berbagai alat peraga.

    Dharma dan tim hanya menyediakan template fotonya agar seragam satu sama lain.

    “Strategi saya adalah desentralisasi, jadi bagi warga atau rakyat yang ingin membuat menjadi relawan silakan bentuk sendiri.”

    “Ada, justru karena itu ada saya bisa berjalan, kalau itu tidak ada yasudah saya berjalan sendiri,” paparnya.

    Untuk saksi, kubu Dharma mengaku menyiapkan hanya di 9.000 TPS. Itupun, Dharma tidak yakin lengkap.

    Seperti diketahui, jumlah TPS di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 14.835 TPS.

    “Jadi kami punya saksi kalau ada semua itu 9.000 TPS,” kata Dharma.

    Dana untuk saksi pun bukan dari Dharma atau Kun, melainkana ada pihak lain yang menyumbang.

    “Dari kawan yang patungan saja untuk itu. Kalau ari saya enggak ada. Justru karena itu ada saya bisa berjalan, Kalau itu tidak ada ya sudah saya jalan sendiri, karena enggak mungkin enggak mungkin mampu,” kata dia.

    Akui Kemenangan Pram-Rano

    Dharma sendiri sudah mengakui kemenangan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

    “Yang terpenting disini kami ingin juga mengucapkan selamat kepada Bapak Pramono Anung dan Bang Doel, yang telah memenangkan kontestasi ini,” kata Dharma saat pembubaran timsesnya di posko pemenangan Jalan Antasari, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    Dharma mengatakan, dirinya ikhlas dan happy bisa terlibat di Pilkada Jakarta 2024.

    Ia menegaskan, hal itu bukan semata karena dirinya bisa mendapatkan 459.230 suara atau di angka 10,53 persen. Tetapi karena bisa menyebarkan peringatan tentang ancaman pandemi baru selama keikutsertaannya di Pilkada Jakarta.

    “Kami ikhlas dan kami juga happy, karena selama 10 bulan yang menjadi tujuan utama kami adalah bagaimana kami menyampaikan selama dua bulan penuh, masalah bahaya pandemi dan yang menjadi agenda asing. Yang akan mengancam kedaulatan bangsa serta mengancam jiwa keluarga kita,” ujar Dharma.

    Seperti diketahui, Pram-Rano yang diusung partai parlemen PDIP menang dengan raihan 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara, paslon lainnya, nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon nomor 1 ini sendiri diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Fakta-fakta Terkini Drama Presiden Korsel Yoon Hadapi Upaya Pemakzulan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Korea Selatan belakangan ini menuai sorotan usai mengalami peristiwa politik paling dramatis lantaran Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.

    Meski begitu, status darurat militer ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer. Meski berakhir, kemarahan publik Korsel belakangan ini memuncak dan desakan Yoon mundur makin mengemuka.

    Berikut beberapa fakta terkini terkait dinamika politik di Negeri Gingseng itu usai Presiden Yoon mencabut darurat militer.

    Yoon membela diri

    Presiden Yoon menganggap keputusannya menerapkan darurat militer sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional saat darurat militer merupakan bentuk pemberontakan.

    Dalam pidato yang disiarkan ke publik pada Kamis (12/12), Yoon menegaskan ia menggunakan wewenang presidennya untuk mendeklarasikan darurat militer “demi melindungi negara dan menormalkan urusan pemerintahan”.

    Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer adalah “penilaian politik yang sangat terukur.”

    Sebab, saat itu, parlemen atau Majelis Nasional yang saat ini dikuasai partai oposisi pemerintah telah mengesahkan pemangkasan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan melangsungkan mosi pemakzulan terhadap kepala auditor negara dan jaksa.

    “Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” tegas Yoon dalam pidatonya seperti dikutip kantor berita Korsel, Yonhap.

    Darurat militer diduga karena spionase China

    Presiden Yoon membenarkan darurat militer sebagai cara melindungi negara dengan menyebut warga China menjadi mata-mata.

    “Kelompok besar partai oposisi kini bahkan mengancam keamanan nasional dan keselamatan social,” kata Yoon, dikutip Korea Herald.

    Oposisi itu adalah Partai Demokratik yang menguasai parlemen. Yoon dan anggota legislatif ini kerap menemui jalan buntu soal agenda pemerintahan.

    Dia lalu mengatakan warga China ini merekam instalasi militer Korsel. Foto-foto itu ditemukan di ponsel dan laptop tiga warga China tersebut.

    “Misalnya, tiga warga negara China tertangkap menerbangkan pesawat tak berawak dan memfilmkan kapal induk Amerika Serikat yang berlabuh di Busan pada Juni,” ujar Yoon.

    Yoon juga membeberkan kasus lain yang dianggap berkaitan spionase. Pada November, salah satu warga China berusia 40-an tertangkap sedang merekam markas besar Badan Intelijen Nasional dengan drone.

    Sementara Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan sangat terkejut dengan tuduhan Yoon.

    Upaya dimakzulkan

    Partai oposisi parlemen Korea Selatan, Partai Demokratik (DP) menyiapkan upaya pemakzulan kedua Presiden Yoon imbas drama darurat militer.

    DP berencana melaporkan usulan mosi pemakzulan kedua Presiden Yoon ke Majelis Nasional Korsel pada Kamis (12/12). Sementara itu, pemungutan suara untuk mosi tersebut bakal dilakukan pada Sabtu (14/12).

    Dukungan pemakzulan Presiden Yoon juga datang dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Ketua PPP, Han Dong Hoon, menyerukan agar para anggota parlemen Korsel mendukung pemakzulanYoon di berdasarkan “keyakinan mereka sendiri.”

    “Kita harus menghentikan kekacauan lebih lanjut. Hanya ada satu metode yang efektif sekarang,” ujar Han dalam konferensi pers yang dihelat pada Kamis (12/12), seperti dikutip Yonhap.

    “Dalam pemungutan suara (mosi pemakzulan) berikutnya, anggota parlemen partai kita harus memasuki ruang sidang dan mengambil bagian dalam pemungutan suara berdasarkan keyakinan dan hati nurani mereka sendiri,” lanjutnya.

    Untuk bisa meloloskan pemakzulan ini, oposisi harus mengantongi dua pertiga atau 200 suara. Di pemakzulan pertama, mosi itu gagal karena PPP walk out saat voting. Namun, di pemakzulan mendatang mereka diperkirakan bakal memberi suara.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Yoon disebut ogah mundur

    Presiden Yoo disebut siap menghadapi pemakzulan kedua dan enggan mengundurkan diri secara suka rela usai drama darurat militer.

    Sumber di kantor kepresidenan Korsel memberi tahu partai berkuasa People Power Party (PPP) bahwa Yoon siap menghadapi pemakzulan kedua dan akan memperjuangkan kasus itu di pengadilan.

    Anggota Dewan Tertinggi PPP, Kim Jong Hyuk, mengonfirmasi sikap Yoon saat wawancara dengan media lokal Korsel, SBS.

    “Meski tidak ada pernyataan resmi yang dibuat, berdasarkan kontak saya dari kantor kepresidenan, sepertinya Yoon berpikir ‘tak akan ada pengunduran diri di situasi sekarang, saya tak akan mundur secara suka rela,” kata Kim, dikutip Korea Times, Rabu (11/12).

    Dugaan Yoon bersikap seperti itu bertentangan dengan partai dia yang sedang mengatur pengunduran diri presiden Korsel tahun depan.

    PPP juga menyatakan pemilihan umum dadakan akan digelar pada April usai Yoon mundur.

    Menlu Korsel ungkap dampak serius

    Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae Yul mengatakan darurat militer yang semat ditetapkan Presiden Yoon ini akan berdampak ke misi diplomatik negara.

    Cho menyebut deklarasi itu berdampak “secara serius” ke diplomasi Korsel.

    “Saya kira ada dampak yang serius,” kata Cho saat hadir di sesi interpelasi di Majelis Nasional pada Jumat (13/12), dikutip Yonhap.

    Dia lalu berujar, “Kami akan memperkuat aliansi Korsel-AS dan fokus pada pemulihan komunitas internasional.”

    Protes menggema di mana-mana

    Pelbagai elemen warga Korsel melakukan protes imbas drama darurat militer ini. Salah satunya protes hadir dari ribuan warga Korsel yang beramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/12) lalu.

    Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para pedemo meneriakkan slogan “tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol.

    Kemudian para selebritas Korea Selatan turut mendukung pemakzulan Preaiden Yoon. Mantan anggota IZ*ONE Lee Chae-yeon menentang anggapan bahwa para selebritas harus menjauh dari politik pada akhir pekan lalu atau ketika ratusan ribu orang berkumpul di depan Majelis Nasional mendesak pemakzulan Yoon Suk Yeol.

    “Apakah saya tidak dalam posisi untuk berbicara politik? Lalu posisi apa yang memenuhi syarat?” tulisnya di platform penggemar daring sebagai bentuk menunjukkan tekadnya, seperti diberitakan Korea Times, Selasa (10/12).

    Yuri Girls’ Generation ikut memberikan dukungan kepada para penggemarnya yang ikut turun ke jalan dalam demonstrasi pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

    Diberitakan Star News Korea pada Rabu (12/12), Yuri mengunggah pesan kepada para penggemarnya di media sosial setelah mengetahui banyak pendemo menggunakan lightstick Girls’ Generation dan mengumandangkan lagu Into the New World milik girl group tersebut.

  • Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    Kalah Pilkada Jakarta: Dharma Pongrekun Tetap Jaga 10 Persen Pemilihnya, RK Mau Istirahat di Bandung

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sikap berbeda ditunjukkan dua calon gubernur yang sama-sama kalah di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun.

    Ridwan Kamil mengaku ingin istirahat sejenak, pulang ke kampung halaman di Bandung bersama keluarga.

    Sementara, Dharma Pongrekun ingin tetap menjaga warga Jakarta yang telah memilihnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 dimenangkan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Paslon yang diusung partai parlemen PDIP itu meraih 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara Ridwan Kamil yang bersanding dengan Suswono mendapat 1.718.160 suara (39,40 persen).

    Paslon yang disingkat menjadi RIDO itu diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Sedangkan, paslon jalur independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto mendapat 459.230 suara (10,53 persen).

    Ridwan Kamil Mau Istirahat

    Ridwan Kamil sudah mengakui kemenangan Pram-Rano.

    Ia tidak lagi bicara Jakarta setelah kalah di Pilkada Jakarta 2024.

    Suami Atalia Prararatya itu mengatakan, akan kembali ke Bandung, tempat tinggalnya dan keluarga untuk beristirahat.

    Menurutnya kontestasi politik di daerah khusus itu melelahkan karena tensi tingginya.

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing.”

    “Dan bagi kami berdua tidak ada kata akhir dalam pengadian kepada bangsa dan negara,” kata Ridwan Kamil, pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Gubernur Jawa Barat 2018-2023 itu pun menanggapi kabar soal dirinya yang akan dijadikan meniteri atau wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah kalah di Pilkada Jakarta.

    Ia meminta masyarakat melihat sepak terjangnya di dunia politik.

    Menurutnya, politik adalah jalan untuk menggapai cita-cita bermanfaat buat masyarakat.

    “Tolong lihat sejarah saya masuk politik ya. Saya dulu adalah warga yang banyak kekecewaan lah ya terhadap apa yang banyak kami lihat dan kami dengar, akhirnya saya masuk ke politik.”

    “Politik itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau kita memperjuangkan cita-cita, bisa berpolitik tanpa harus namanya berpolitik praktis.”

    “Jadi ada tidak ada takdir di politik praktis, yang namanya memperbaiki, mengurusi, mencintai itu akan menjadi warna pengabdian saya ke masyarakat,” kata pria yang karib disapa Kang Emil itu.

    Kang Emil mengaku tidak pernah mengharapkan jabatan tertentu ketika berpolitik.

    “Tidak ada sedikit pun di benak saya, ‘uh nanti ada jabatan tertentu’, saya masuk ke politik itu bukan cari pekerjaan, itu adalah pintu yang saya ambil untuk pengabdian.”

    “Sebelum orang yang masuk politik, saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada sekarang mungkin pintu itu, saya tetap sosok yang akan sibuk memberikan kebermanaatan untuk masyarakat,” kata dia.

    Pria bergelar Master of Urban Design dari Universitas California, Berkeley itu juga memastikan dirinya tidak akan menganggur.

    Setidaknya, Kang Emil memiliki tiga pekerjaan yang bisa dan sedang dilakoninya.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih Kurator IKN, jadi mencintai bangsa ini bentuknya banyak. Tidak harus disederhanakan ke yang sifatnya politik praktis,” pungkasnya.

    Dharma Jaga 10 Persen Pemilihnya

    Di sisi lain, Dharma Pongrekun ingin tetap setia kepada pemilihnya.

    “Yang 10 persen ini mereka harus bangga karena mereka adalah orang yang sudah tersadarkan tidak tunduk kepada sembako dan tidak tunduk kepada amplop dan itu besar dan mereka ingin Jakarta ku aman karena Indah adabnya.”

    “Mereka adalah pemenang karena mereka sudah menunjukkan bahwa adab itu adalah hal yang terpenting untuk bangsa,” kata Dharma di program Akbar Faizal Uncensord, tayang Kamis (12/12/2024).

    Purnawirawan jenderal bintang tiga itu bertekad tetap menyuarakan keyakinannya yang ia suarakan sebagai visi misi saat mengarungi Pilkada Jakarta 2024.

    Salah satunya, yakni soal kewaspadaan akan pandemi yang menjadi agenda elite global.

    Menurutnya, isu pandemi penting disuarakan, karena akan berdampak pada banyak hal termasuk ekonomi, sosial dan politik seperti pada Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    “Saya akan tetap menyampaikan dan menyuarakan apa yang sudah kami bangun. Karena saya hadir saat ini itu mulai dari 2019 sejak saya membuat buku. Buku saya launching kemudian terjadi 2020 pandemi dan ternyata ini berkelanjutan.”

    “Tuhan sedang menggiring saya sampai kepada titik ini dan Tuhan akan terus menggiring saya sampai kepada titik yang sudah ditentukan oleh Dia. Saya sudah punya destiny, kita masing-masing.”

    “Apa yang saya mau saya lakukan adalah tetap menjaga 10 persen ini supaya mereka aman dari pandemi,” jelasnya.

    Dharma ingin para pemilihnya bergantung pada Tuhan tidak takut kepada manusia yang melakukan manipulasi.

    “Saya akan menyiapkan bagaimana mereka jangan lagi penuh dengan ketakutan. Saya akan bukakan hal-hal yang perlu mereka tahu sehingga hidup mereka kembali hanya mengandalkan Allah SWT tidak perlu takut dengan manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan, yang otaknya di belakang ingin menghasilkan uang-uang besar, yang akan mereka taruh di bank-bank luar negeri,” kata dia.

    Diketahui, Baik Dharma maupun Ridwan Kamil sama-sama tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi KPU yang menunjukkan kemenangan Pram-Rano satu putaran.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Parlemen Gelar Voting Pemakzulan Kedua Presiden Korsel Yoon Hari Ini

    Parlemen Gelar Voting Pemakzulan Kedua Presiden Korsel Yoon Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia

    Majelis Nasional Korea Selatan menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan untuk kedua kalinya terhadap Presiden Yoon Suk Yeol hari ini, Sabtu (14/12).

    Ketua DPR Korsel Woo Won Shin mengatakan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 14.00 WIB.

    Langkah tersebut muncul usai 190 anggota DPR dari enam partai oposisi sepakat mengajukan mosi pemakzulan di Majelis Nasional, demikian dikutip Korea Herald.

    Mosi pemakzulan ini merupakan yang kedua setelah upaya pertama diboikot partai berkuasa People Power Party (PPP).

    PPP kini pindah haluan dengan menyatakan akan mendukung pemakzulan Yoon.

    Dalam konstitusi Korsel, pemakzulan bisa lolos jika mengantongi dua pertiga atau 200 suara parlemen. Aliansi Demokratik memiliki sekitar 176 kursi, sementara PPP 108 kursi.

    Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.

    Namun, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.

    Meski berakhir, kemarahan publik Korsel tak sirna dan meminta Yoon mundur. Namun, dia menegaskan akan menghadapi pemakzulan dan membawa kasus ini ke pengadilan.

    Artinya, Yoon kemungkinan tak akan mundur secara suka rela.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ada Sandi, Dudung Eks KASAD Juga Gus Ipul

    Ada Sandi, Dudung Eks KASAD Juga Gus Ipul

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy atau Rommy membocorkan ada empat nama yang masuk bursa calon ketua umum (caketum) partai. Dua di antaranya berasal dari luar partai.

    Menurutnya, keempat nama itu didapat dari aspirasi internal PP, serta tak menutup kemungkinan nama-nama caketum bakal bertambah di kemudian hari.

    Dari internal PPP, Rommy menyebut ada nama eks Menteri Parekraf Sadiaga Uno Taj Yasin.

    “Dari dalam (PPP) ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi ketua Bapilu kita,” kata Rommy usai pembukaan Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12) dikutip Detiknews.

    Namun, Rommy menyebut pertainya juga terbuka bagi kandidat ketua umum dari luar PPP. Sementara ini, ada dua nama yang mengemuka. Keduanya adalah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang merupakan kader PKB. Satu lagi Dudung Abdurachman, esk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

    Rommy mengaku menerima telepon dari Gus Ipul untuk mengonfirmasi dirinya masuk bursa caketum PPP.

    “Tadi juga beliau langsung menelpon saya menyampaikan, betul nama saya disebut, karena beliau membaca berita. Saya bilang, ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul’,” ujarnya.

    “Juga nama Pak Dudung Abdurahman yang mantan KSAD dan beliau juga sekarang Wanhatsuspres, setidaknya 4 nama,” imbuh Rommy.

    Menurutnya, PPP bisa mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait caketum selain kader. Perubahan aturan partai demi mencari ketua umum yang mumpuni adalah hal positif.

    “Sebagai partai Islam yang nggak boleh diubah itu kan hanya Alquran saja. Kalau cuma AD/ART diubah itu adalah keharusan karena itu bahagian dari adaptasi PPP terhadap kebutuhan, termasuk kebutuhan pemimpin baru,” pungkasnya.

    (pta/pta)