Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) Romahurmuziy atau Rommy menganggap kepemimpinan Muhamad
Mardiono
di partainya tidak sehat.
Ia mengatakan, Mardiono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP terlalu lama.
Baginya, PPP harus segera menjalankan muktamar untuk menjadi ketua umum definitif yang dipilih oleh kader.
“Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai. Plt Ketum PPP kali ini adalah Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat,” ujar Rommy dalam keterangannya pada
Kompas.com,
Sabtu (14/12/2024).
Ia mengungkapkan, para pimpinan majelis di PPP sudah mengirimkan surat dan meminta muktamar segera dilaksanakan.
Tapi, surat itu tidak mendapatkan jawaban apapun dari jajaran kepemimpinan PPP saat ini.
Bahkan, ia mengatakan Mardiono sendiri yang terus mencoba untuk menunda berjalannya muktamar.
“Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun, Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan,” tuturnya.
“Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” sambung dia.
Terakhir, Rommy meminta agar forum
Mukernas PPP
yang berlangsung di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta hingga nanti malam memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar.
“Yang diharapkan sesuai dengan permintaan para pimpinan majelis, yaitu pada bulan Februari 2025,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: PPP
-
/data/photo/2024/12/14/675d15026571e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepemimpinan Mardiono di PPP Dinilai Tak Sehat, Jabat Plt Ketum Terlalu Lama
-

Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat
Jakarta, Beritasatu.com– Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.
“Masa khidmat PPP akan berakhir nanti pada Desember 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (14/12/2024) malam dilansir Antara
Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.
Untuk itu, kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Pada Mukernas II, pengurus akan memutuskan jadwal Muktamar PPP X dan lokasi yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus, dan tamu undangan.
“Mengingat Muktamar PPP itu memerlukan hotel luas, sebab peserta itu pada saat pembukaan sekitar 2.000 orang, sehingga memerlukan hotel dengan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader dari daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan Mukernas PPP II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024. Selain itu, DPP PPP ingin membangun soliditas dengan kader di seluruh Indonesia.
“Kami juga akan merumuskan langkah-langkah dalam menyambut Muktamar PP dan dalam pelaksanaan muktamar nanti harus melahirkan sebuah perubahan,” katanya.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.
Kedua nama dari internal yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin. Untuk eksternal, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
Para kandidat ini akan dipilih pada Muktamar PPP mendatang.
-

Akhir Kelam Presiden Korsel: Digulingkan, Dipenjara, hingga Bunuh Diri
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Politik dalam negeri Korea Selatan (Korsel) masih terus menjadi sorotan. Hal ini terjadi sejak Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan darurat militer pada pekan lalu.
Hal menimbulkan penolakan dari parlemen negara itu, Majelis Nasional, yang menentang perintah darurat militer itu setelah 6 jam diterapkan. Penolakan ini pun membawa nasib Yoon sebagai Presiden Korsel, di mana parlemen berupaya untuk menggulingkannya.
Sabtu lalu, parlemen telah menggelar pemungutan suara untuk menggulingkan Yoon. Namun upaya pemakzulan itu gagal setelah pemungutan suara tidak memenuhi kuorum karena politisi partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memutuskan untuk walk out dari ruang sidang.
Pada hari ini, Sabtu (14/12/2024), Majelis Nasional akan menggelar pemungutan suara kembali dalam upaya memakzulkan Yoon. Diketahui, butuh 8 suara lagi dari PPP agar perintah penggulingan diterima.
Langkah ini sendiri telah mewarnai jalan panjang politik Negeri Ginseng. Tercatat, sejumlah presiden negara itu seringkali menemui kondisi sulit, dengan ada yang ditahan setelah memimpin, dikudeta, hingga melakukan bunuh diri.
Berikut daftarnya sebagaimana dirangkum dari AFP:
1. Park Geun Hye
Pada Desember 2016, Park Geun Hye, presiden sejak 2013, dimakzulkan oleh Parlemen dalam sebuah keputusan yang dikonfirmasi pada bulan Maret 2017 oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan dakwaan dan pemenjaraannya.
Putri dari mantan diktator Park Chung Hee, ia adalah presiden wanita pertama Korea Selatan dan telah menampilkan dirinya sebagai orang yang tidak korup. Namun, ia dituduh menerima atau meminta puluhan juta dolar dari konglomerat, termasuk Samsung.
Tuduhan tambahan termasuk berbagi dokumen rahasia. Ia juga tercatat menempatkan artis yang kritis terhadap kebijakannya dalam ‘daftar hitam’, dan memecat pejabat yang menentangnya.
Park dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2021 dan denda yang besar. Namun pada akhir tahun itu, ia diampuni oleh penggantinya, Moon Jae In.
Yoon, presiden saat ini, adalah seorang jaksa Seoul pada saat itu dan memainkan peran penting dalam pemecatan dan penahanannya selanjutnya.
2. Lee Myung Bak
Berkuasa dari tahun 2008 hingga 2013, Lee Myung Bak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan Oktober 2018 karena korupsi.
Yang paling menonjol, ia dinyatakan bersalah menerima suap dari Samsung sebagai imbalan atas bantuan kepada ketua konglomerat itu saat itu, Lee Kun Hee, yang telah dihukum karena penggelapan pajak. Mantan pemimpin tersebut diampuni oleh Presiden Yoon pada bulan Desember 2022.
3. Roo Moo Hyun
Roo Moo Hyun memimpin dari tahun 2003 hingga 2008. Pendukung kuat perbaikan hubungan dengan Korea Utara (Korut) ini bunuh diri dengan melompat dari tebing pada bulan Mei 2009.
Ia mendapati dirinya menjadi target penyelidikan atas pembayaran oleh seorang produsen sepatu kaya sebesar satu juta dolar kepada istrinya dan lima juta dolar kepada suami salah seorang keponakannya.
4. Chun Doo Hwan
Presiden Korsel satu ini dikenal sebagai “Penjagal Gwangju” karena memerintahkan pasukannya untuk menghentikan pemberontakan terhadap kekuasaannya di kota barat daya Gwangju Ia mengundurkan diri pada tahun 1987 dalam menghadapi demonstrasi massa dan menyerahkan kekuasaan kepada anak didiknya Roh Tae Woo.
Roh dan Chun telah dekat selama beberapa dekade, pertama kali bertemu sebagai teman sekelas di akademi militer selama Perang Korea.
Pada tahun 1996, kedua pria itu dihukum karena pengkhianatan atas kudeta tahun 1979 yang membawa Chun ke tampuk kekuasaan, pemberontakan Gwangju tahun 1980, korupsi, dan pelanggaran lainnya.
Roh dijatuhi hukuman 22,5 tahun penjara, yang dikurangi menjadi 17 tahun. Sementara Chun dijatuhi hukuman mati, hukuman yang diringankan menjadi penjara seumur hidup.
Mereka kemudian diberi amnesti pada tahun 1998 setelah hanya menghabiskan dua tahun di balik jeruji besi.
5. Park Chung Hee
Park Chung Hee dibunuh pada bulan Oktober 1979 oleh kepala mata-matanya sendiri saat makan malam pribadi. Peristiwa malam itu telah lama menjadi subjek perdebatan sengit di Korsel, khususnya mengenai apakah pembunuhan itu direncanakan sebelumnya.
Chun Doo Hwan dan Roh Tae Woo, yang saat itu menjabat sebagai jenderal angkatan darat, memanfaatkan kekacauan politik untuk melancarkan kudeta pada Desember 1979.
6. Yun Po Sun
Presiden Yun Po Sun digulingkan pada tahun 1961 dalam kudeta yang dipimpin oleh perwira angkatan darat Park Chung Hee. Park mempertahankan jabatan Yun tetapi secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan. Park kemudian menggantikannya setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 1963.
7. Syngman Rhee
Presiden pertama Korsel, Syngman Rhee, yang terpilih pada tahun 1948, dipaksa mengundurkan diri oleh pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1960. Pemberontakan terjadi setelah ia berupaya memperpanjang masa jabatannya melalui pemilihan umum yang curang.
Rhee dipaksa mengasingkan diri di Hawaii, tempat ia meninggal pada tahun 1965.
(luc/luc)
-
/data/photo/2024/12/14/675d15026571e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mukernas PPP, Mardiono: Saya Tidak Alergi Mengakui Kekalahan
Mukernas PPP, Mardiono: Saya Tidak Alergi Mengakui Kekalahan
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) Muhamad
Mardiono
mengaku tidak alergi dengan kritikan dan evaluasi atas pencapaiannya pada Pemilu 2024 yang membuat parpol itu tidak lolos ke Senayan.
“Saya meyakini dari setiap ujian dan tantangan pasti selalu ada peluang untuk bangkit lebih kuat kembali di masa yang akan datang,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (14/12/2024) malam, ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II DPP PPP, dikutip dari Antara.
Mardiono mengaku bahwa ia tidak antikritik dan alergi untuk dievaluasi atas kekalahan pada Pemilu 2024 yang menyebabkan PPP tidak dapat masuk parlemen.
“Saya tidak alergi dengan evaluasi. Saya juga tidak alergi dengan kritik, saya juga tidak alergi untuk mengakui kekalahan, mengakui kesalahan karena memang manusia tidaklah ada yang sempurna,” ujarnya.
Menurut dia, dari fakta yang ada pemilu ke pemilu PPP terus menurun baik pada penurunan suara maupun penurunan perolehan kursi di parlemen.
Kondisi tersebut kata dia, menjadi tanggung jawab semua pengurus dan anggota.
“Oleh karena itu kita semua tidak boleh lari dari kenyataan sekaligus tidak boleh lari dari tanggung jawab di masa-masa mendatang,” tuturnya.
Ditemui usai acara, Mardiono mengatakan bahwa evaluasi pada Mukernas II ini tidak pada personal tetapi secara keseluruhan tubuh organisasi tersebut.
“Tidak ada pekerjaan besar yang bisa dikerjakan oleh seorang diri. Atau misalnya seorang ketua umum, dan sekretaris jenderal,” kata Mardiono.
Hal itu dikatakan Mardiono ketika ditanya terkait penyataan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy yang menyatakan bahwa mukernas kali ini untuk mengevaluasi kinerja Plt Ketum Mardiono.
Menurut dia, evaluasi pada tubuh organisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada personal, tetapi dilakukan bagi seluruh pengurus organisasi tersebut.
“Seluruhnya. Karena di dalam sebuah organisasi itu tidak berlaku secara personal,” tuturnya.
Mardiono bahkan menganalogikan bahwa evaluasi sebuah organisasi juga seperti perusahaan, di mana suatu perusahaan tidak bisa maju ketika direksi bekerja sendirian, namun butuh kerja sama.
“Kalau organisasi besar itu tentu dikerjakan secara kolektif, secara bersama-sama menjadi sebuah tim. Termasuk saya sebagai seorang pengusaha. Di perusahaan tentu harus memperkuat dalam tim organisasi itu untuk mencapai sebuah keberhasilan,” katanya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Mardiono sebut muktamar dipercepat untuk persiapan Pemilu 2029
“Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,”
Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 yang akan datang agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.
“Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam.
Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu yang panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.
Untuk itu kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Pada Mukernas II ini nantinya pengurus akan memutuskan jadwal muktamar, lokasi dan juga tempat yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus dan tamu undangan.
“Karena muktamar itu memerlukan hotel yang cukup, sebab nanti peserta itu pada saat pembukaan sekitar 2.000 orang. Sehingga memerlukan hotel yang cukup dan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader yang dari daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan pada Mukernas II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi apa saja dalam pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada serentak 2024.
Selain itu pada kesempatan kali ini, DPP ingin membangun soliditas dengan seluruh para kader di seluruh Indonesia, karena tanpa adanya kader partai ini tidak ada apa-apanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024 -

Pemakzulan Jilid 2 terhadap Yoon Suk Yeol Dimulai – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kembali menghadapi pemungutan suara pemakzulan, setelah upaya pertama gagal.
Anggota parlemen dijadwalkan untuk bersidang hari ini pada pukul 16.00 waktu setempat untuk menentukan nasib presiden terkait kegagalannya dalam menerapkan darurat militer.
Oposisi membutuhkan dukungan dari partai berkuasa, People Power Party (PPP), untuk mencapai 200 suara yang diperlukan agar pemakzulan dapat diloloskan, The Guardian melaporkan.
Hingga Jumat (13/12/2024) kemarin, tujuh anggota parlemen dari PPP telah menyatakan dukungannya, namun masih dibutuhkan dukungan tambahan untuk memastikan keberhasilan pemungutan suara.
Jika pemakzulan disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara.
Lalu Perdana Menteri Han Ducksoo akan menjabat sebagai presiden sementara.
Pengadilan Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.
Jika pemakzulan berhasil, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.
Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan di Seoul untuk menuntut pengunduran diri Yoon, setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial.
Sejumlah unjuk rasa diperkirakan akan berlangsung di dekat gedung parlemen, dengan penyanyi Kpop Yuri dari Girls Generation turut mendukung aksi tersebut.
“Tetaplah aman dan jaga kesehatan Anda,” ujarnya secara daring.
Yoon bersumpah untuk berjuang hingga akhir, sementara pemimpin partai oposisi Demokrat, Lee Jaemyung, meminta anggota PPP untuk mendengarkan suara rakyat.
“Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” kata Lee.
Kim Minseok, anggota parlemen oposisi, menyatakan keyakinannya bahwa mosi pemakzulan akan disetujui.
Tingkat penerimaan terhadap Yoon telah anjlok hingga 11 persen, dengan 75 peren responden mendukung pemakzulannya, menurut jajak pendapat Gallup Korea.
Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari penggemar Kpop hingga pekerja pabrik, menyuarakan ketidakpuasan mereka.
“Pemakzulan adalah suatu keharusan dan kita harus berjuang tanpa henti,” kata Kim Sungtae, seorang pekerja berusia 52 tahun.
Yoon tetap bersikap menantang meskipun dampak dari pengumuman darurat militernya semakin meluas, dan penyelidikan terhadap lingkaran dalamnya terus berlanjut.
Jaksa telah menangkap seorang komandan militer dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala polisi nasional, menandakan bahwa situasi politik di Korea Selatan semakin memanas.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
-
/data/photo/2024/12/14/675d102ef0a71.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Empat Calon Ketum PPP: Sandiaga Uno, Taj Yasin, Gus Ipul, dan Dudung Abdurachman
Empat Calon Ketum PPP: Sandiaga Uno, Taj Yasin, Gus Ipul, dan Dudung Abdurachman
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Pertimbangan DPP
PPP
Muhammad
Romahurmuziy
menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.
“Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam, dikutip dari Antara.
Menurut dia, dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup “WhatsApp”.
Kedua nama itu yaitu
Sandiaga Uno
dan
Taj Yasin
yang merupakan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Kemudian lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
Gus Ipul
dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat
Dudung Abdurachman
.
Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.
“Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti.
“Kalau masalah AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) bisa diubah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.
“Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy.
Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.
Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Minta Taubatan Nasuhah, Mardiono: Saya Setiap Hari Salat Taubat
Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya menjalankan salat taubat karena selalu ada kesalahan menyusul imbauan taubatan nasuhah dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy.
“Saya selalu melaksanakan salat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara, saat ditanya terkait seruan taubatan nasuhah karena PPP tidak lolos ke Senayan.
Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Semua orang berhak menjalankan taubat, termasuk dirinya yang sedang dipercaya sebagai plt ketua umum PPP.
“Setiap hari pasti kita akan memperbarui dosa, karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertaubat,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.
“Ketika saya menyampaikan seruan untuk taubatan nasuhah itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.
-

Diminta “taubatan nasuhah”, Mardiono: Saya setiap hari salat taubat
“Saya selalu melaksanakan sholat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,”
Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan bahwa hampir setiap hari menjalankan salat taubat karena memang setiap hari pasti akan ada kesalahan.
“Saya selalu melaksanakan sholat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam, saat ditanya terkait seruan “taubatan nasuhah” oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy.
Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat.
Ia melanjutkan bahwa semua orang berhak menjalankan taubat begitu pula ia yang sedang dipercaya sebagai Plt Ketua Umum PPP.
“Setiap hari itu pasti kita akan memperbaharui dosa. Karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertaubat,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.
“Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.
Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.
Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024