Xcloud.id

partai: PPP

  • Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan, Rakyat Korea Selatan Raih Kemenangan

    Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan, Rakyat Korea Selatan Raih Kemenangan

    ERA.id – Majelis Nasional mengesahkan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol atas penerapan darurat militer yang gagal. Yoon diskors dari tugas-tugasnya sebagai kepala negara.

    Usulan pemakzulan Yoon disahkan dengan perolehan suara 204-85, dengan tiga abstain dan delapan surat suara tidak sah. Pemungutan suara itu diikuti oleh seluruh anggota Majelis Nasional yang berjumlah 300 orang.

    “Sejak darurat militer diumumkan hingga saat ini, kesungguhan, keberanian, dan dedikasi yang ditunjukkan rakyat untuk demokrasi menghasilkan keputusan ini,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, dikutip Yonhap News, Sabtu (14/12/2024).

    Yoon akan diskors dari tugas-tugasnya segera setelah resolusi pemakzulan disampaikan ke kantornya. Selama diskors, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai penjabat presiden hingga Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya.

    “Kami meraih kemenangan bersejarah bagi demokrasi berkat semua orang yang berkumpul di depan Majelis Nasional dan dengan penuh semangat menyerukan perlindungan Konstitusi dan demokrasi,” kata pemimpin DP Park Chan-dae.

    Mayoritas dua pertiga suara diperlukan untuk menyetujui usulan tersebut, dengan blok oposisi yang mencakup 192 dari 300 anggota parlemen.

    Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Yoon memutuskan sesaat sebelum sidang untuk ikut serta dalam pemungutan suara tetapi menentang pemakzulan. Hasilnya menunjukkan 12 anggota parlemen PPP kemungkinan besar keluar dari garis partai mereka untuk memberikan suara mendukung pemakzulan.

    Upaya pertama untuk memakzulkan Yoon minggu lalu gagal setelah hampir semua anggota parlemen PPP memboikot pemungutan suara.

    Usulan pemakzulan kedua terhadap Yoon diajukan pada hari Kamis oleh oposisi utama Partai Demokrat dan lima partai oposisi kecil lainnya, menuduhnya melanggar Konstitusi dan undang-undang lainnya dengan mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember. Keputusan tersebut dicabut enam jam kemudian setelah Majelis memberikan suara untuk mencabutnya.

    Usulan kedua direvisi dari usulan pertama untuk menghapus beberapa tuduhan terhadap Yoon tetapi menambahkan yang lain, termasuk tuduhan bahwa Yoon memerintahkan pasukan dan polisi untuk menangkap anggota parlemen saat darurat militer diberlakukan.

    Usulan tersebut sekarang akan dikirim ke Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah akan mengembalikan Yoon atau mencopotnya dari jabatan.

    Sidang pemakzulan dapat memakan waktu hingga 180 hari. Jika pemakzulan ditegakkan, Yoon akan menjadi presiden kedua yang digulingkan setelah mantan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017, yang memicu pemilihan presiden dadakan dalam waktu 60 hari.

  • Dimakzulkan Parlemen, Nasib Presiden Korsel Ada di Mahkamah Konstitusi

    Dimakzulkan Parlemen, Nasib Presiden Korsel Ada di Mahkamah Konstitusi

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12) terkait penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu. Yoon pun kini diskors dari jabatannya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo bertindak sebagai presiden sementara.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024), putusan parlemen ini masih harus mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, yang akan berunding untuk memutuskan apakah mendukung atau menolak pemakzulannya.

    Mahkamah Konstitusi sekarang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Jika mahkamah mendukung pemakzulannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan.

    Sebelumnya, dalam voting yang digelar pada Sabtu (14/12), para anggota parlemen Korea Selatan telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya, yang kemudian dibatalkan.

    Dari 300 anggota parlemen, 204 memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan, sementara 85 memilih menolak.

    Setidaknya 200 diperlukan agar pemakzulan dapat diloloskan, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon untuk beralih pihak.

  • Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Implikasi dan Reaksi di Korea Selatan – Halaman all

    Yoon Suk Yeol Dimakzulkan: Implikasi dan Reaksi di Korea Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada 14 Desember 2024, para anggota parlemen Korea Selatan mengambil langkah bersejarah dengan memutuskan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Keputusan ini muncul setelah adanya pengumuman darurat militer yang kontroversial dari Yoon pekan lalu.

    Dalam pemungutan suara yang melibatkan 300 anggota parlemen, 204 suara mendukung pemakzulan, 85 menolak, dan tiga abstain, sementara delapan suara dibatalkan.

    Apa Alasan di Balik Pemakzulan Yoon Suk Yeol?

    Ketua DPR Woo Wonshik dalam pembukaan rapat Majelis Nasional menekankan bahwa beban sejarah kini berada di tangan para anggota majelis.

    Dia mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab konstitusional mereka.

    Sementara itu, Park Chandae, pemimpin Partai Demokratik Korea, menyatakan bahwa Yoon dianggap sebagai “dalang pemberontakan”.

    Ia menekankan bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk melindungi konstitusi Korea Selatan.

    Yoon sendiri, meskipun menghadapi kritik tajam, tetap bersikap menantang dan tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya.

    Perlu dicatat bahwa pemakzulan Yoon adalah yang kedua kalinya dalam sejarah Korea Selatan, setelah Park Geun-hye, presiden sebelumnya, dimakzulkan pada bulan Desember 2016 dan dicopot pada Maret 2017 karena penyalahgunaan wewenang.

    Siapa yang Menggantikan Yoon Suk Yeol Sebagai Presiden?

    Setelah pemakzulan ini, Perdana Menteri Han Ducksoo secara otomatis mengambil alih tugas sebagai presiden sementara.

    Dalam pernyataan resmi, Han Ducksoo berkomitmen untuk bekerja keras dalam menstabilkan situasi politik pasca-deklarasi darurat militer oleh Yoon.

    Dia menyerukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun stabilitas di negara tersebut.

    Han juga menekankan pentingnya menjaga fungsi pemerintahan dan meminta pejabat publik untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi.

    “Pemerintah akan mendedikasikan semua upayanya untuk memastikan stabilitas awal urusan negara semata-mata sesuai dengan kehendak rakyat,” ungkap Han yang dikutip oleh kantor berita Korean Times.

    Bagaimana Reaksi Masyarakat Terhadap Pemakzulan Ini?

    Pemakzulan Yoon diwarnai dengan aksi demonstrasi besar-besaran dari ribuan warga.

    Laporan dari Korea Herald mencatat bahwa demonstrasi tersebut dipimpin oleh anggota serikat buruh dan kelompok sipil liberal yang memulai aksi mereka di dekat Seoul Plaza dan melanjutkan ke kediaman presiden.

    Meskipun ada yang meragukan stabilitas demonstrasi, aksi ini berlangsung dengan damai dan tertib.

    Menariknya, banyak demonstran yang membawa lightstick dari fandom K-Pop serta poster-poster kreatif.

    Bahkan, lagu terbaru dari grup idol AESPA menjadi pengiring dalam aksi tersebut.

    Dalam konteks ini, meski Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Yoon memboikot pemungutan suara pemakzulan, hal tersebut tidak menghalangi keinginan mayoritas masyarakat.

    Jajak pendapat menunjukkan bahwa 75 persen warga mendukung pemakzulan Yoon dari jabatannya sebagai presiden.

    Pemakzulan Yoon Suk Yeol bukan hanya sekadar kejadian politik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan keinginan masyarakat Korea Selatan untuk menjaga konstitusi dan stabilitas pemerintahan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan

    Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan parlemen di Majelis Nasional, Sabtu (14/12).

    Pemakzulan Yoon berlangsung melalui pemungutan suara. Dari total 300 pemilih, sebanyak 204 anggota mendukung.

    Partai berkuasa, People Power Party (PPP) turut memberi suara untuk pemakzulan tersebut.

    Pemakzulan Yoon akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel, walaupun akan memakan waktu lama.

    Sebelumnya, Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember dan hanya berlangsung enam jam.

    Aksi Yoon membuat warga murka dan terus menggelar aksi menuntut Yoon mundur.

  • Presiden Korsel Dimakzulkan Buntut Darurat Militer!

    Presiden Korsel Dimakzulkan Buntut Darurat Militer!

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12) terkait penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024), para anggota parlemen Korea Selatan pada hari Sabtu telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

    Dari 300 anggota parlemen, 204 memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan sementara 85 memilih menolak.

    Tiga anggota memilih abstain, dengan delapan suara dibatalkan.

    Atas putusan parlemen ini, Yoon sekarang diskors dari jabatannya sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan berunding apakah akan menguatkan pemakzulannya.

    Perdana Menteri Han Duck-soo kini menjadi presiden sementara.

    Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sekarang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

    Sebelumnya, aksi protes yang menuntut Yoon mundur dimulai sekitar tengah hari di luar gedung parlemen, Majelis Nasional, sebelum voting untuk resolusi pemakzulan. Ini dilakukan seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal.

    Seorang pejabat polisi Seoul mengatakan kepada AFP, bahwa mereka memperkirakan sedikitnya 200.000 orang akan berdemonstrasi untuk mendukung pemakzulannya.

    Dua ratus suara diperlukan agar pemakzulan dapat diloloskan, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon untuk beralih pihak.

    Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama, pada hari Sabtu mengatakan bahwa pemungutan suara untuk pemakzulan adalah “satu-satunya cara” untuk “menjaga Konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, dan masa depan Korea Selatan.”

    “Kami tidak tahan lagi dengan kegilaan Yoon,” kata juru bicara partai, Hwang Jung-a.

    (ita/ita)

  • Mardiono: Semua sepakat Muktamar X tak diwarnai cacat organisasi

    Mardiono: Semua sepakat Muktamar X tak diwarnai cacat organisasi

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan bahwa semua kader PPP telah bersepakat ketika pelaksanaan Muktamar X nanti tidak diwarnai dengan cacat organisasi untuk mencegah konflik di tubuh partai berlambang Ka’bah.

    “Kita tahu dalam perjalanan Partai Persatuan Pembangunan telah mengalami konflik panjang dan lain sebagainya,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (13/12) malam.

    Menurut dia, pada Muktamar X semua kader bertekad untuk tidak mewarnai jalannya pergantian kepemimpinan dengan konflik yang berkepanjangan.

    Untuk itu, kata Mardiono DPP PPP menyiapkan Muktamar X dengan matang melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara.

    Ia mengatakan bahwa PPP merupakan sebuah organisasi yang sudah berada di tingkat nasional sehingga secara teknis sudah tahu mana arah yang baik dan tidak.

    “Organisasi ini kan organisasi tingkat nasional. Ya tentu tidak seperti mana organisasi-organisasi yang berbasis pada keluarga. Muktamar nanti jangan sampai dibumbui oleh goresan-goresan yang kemudian menjadi beban-beban masa lalu,” ujarnya.

    Mardiono menambahkan bahwa pihaknya juga akan menjaga partai ini ke arah yang lebih baik lagi dan menjaga dari pihak-pihak yang tidak ingin partai ini bangkit kembali.

    Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 yang akan datang agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan,” tutur Mardiono.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu yang panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    Untuk itu kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ribuan Warga Turun ke Jalan saat Voting Pemakzulan Presiden Korsel

    Ribuan Warga Turun ke Jalan saat Voting Pemakzulan Presiden Korsel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan saat voting pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tengah dilakukan di Gedung Parlemen.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Sabtu (14/12), tampak foto suasana ribuan warga yang memenuhi jalan dan berunjuk rasa atau demo dengan membawa spanduk yang didominasi oleh warna merah.

    Kemarahan warga berawal dari kebijakan darurat militer yang diambil oleh Presiden Yoon dengan alasan ada partai oposisi yakni Demokrat berupaya melemahkan pemerintahannya.

    Yoon berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Sebelumnya voting pemakzulan telah dilakukan pekan lalu. Namun, hasilnya tidak memenuhi kuorum untuk melanjutkan sidang pemungutan suara.

    Sepekan setelahnya, yakni hari ini pemungutan suara kembali dilakukan.

    Saat ini pada Sabtu (14/12) proses voting pemakzulan PresidenKorea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol tengah berlangsung. Voting pemakzulan digelar oleh Majelis Nasional Korea Selatan.

    Sebanyak mayoritas dua pertiga suara diperlukan untuk meloloskan usulan pemakzulan kedua bagi Presiden Yoon hari ini (14/12). Artinya, butuh dukungan dari setidaknya delapan anggota parlemen dari Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    PPP menolak mosi pemakzulan presiden Yoon Suk Yeol imbas drama darurat militer.

    Dilansir dari kantor Berita Yonhap, PPP memutuskan untuk menentang usulan pemakzulan Presiden Yoon. Namun, PPP tidak memboikot pemungutan suara di Majelis Nasional Korsel terkait rencana pemakzulan. PPP merupakan partai yang menaungi Presiden Yoon.

    (ldy/dmi)

  • 3 Fakta Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Hadapi Pemakzulan

    3 Fakta Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Hadapi Pemakzulan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tengah menghadapi kecaman dari publik hingga dituntut mengundurkan diri. Hal ini akibat sederetan skandal yang menimpanya.

    Kondisi tersebut membuat posisi politiknya goyah dengan tingkat penerimaan masyarakat yang terus turun. Di tengah itu ia mendadak mengeluarkan kebijakan darurat militer dengan alasan ada partai oposisi yakni Demokrat berupaya melemahkan pemerintahannya.

    Yoon sendiri berasal dari partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

    Berikut tiga fakta mengenai Presiden Yoon dikutip dari AFP:

    1. Lahir di era diktator

    Yoon lahir di Seoul pada 1960 beberapa bulan sebelum kudeta militer. Ia adalah lulusan fakultas hukum yang kemudian menjadi jaksa penuntut umum dan pejuang antikorupsi.

    Ia memainkan peran penting dalam pemakzulan Park Geun-hye, presiden perempuan pertama Korea Selatan, pada 2016 dan kemudian dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan dan dipenjara.

    Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, yang beroposisi pada saat itu, menyukai apa yang mereka lihat dan meyakinkan Yoon untuk menjadi kandidat presiden mereka.

    Ia menang pada Maret 2022, mengalahkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, tetapi dengan selisih suara paling tipis dalam sejarah Korea Selatan.

    2. Penuh dengan skandal

    Sejak masa kampanye, Yoon telah lekat dengan skandal sehingga ia tak disukai terutama oleh kaum perempuan. Hal ini karena ia mengatakan akan menghapus kementerian kesetaraan gender.

    Skandal lain adalah pemerintahannya yang dianggap gagal karena kurang tanggap terkait dengan kejadian perayaan Halloween yang menewaskan lebih dari 150 orang pada 2022 lalu.

    Kemudian, selama pemerintahannya inflasi pangan meroket, ekonomi lesu dan kebebasan demokrasi makin melemah.

    Skandal juga menimpa istrinya, Kim Keon-hee yang terciduk menerima tas desainer senilai US$2 ribu sebagai hadiah dari sebuah video yang beredar. Yoon beralasan istrinya terpaksa menerima karena sopan santun menerima hadiah.

    3. Kebijakan darurat militer dadakan

    Kebijakan darurat militer yang dikeluarkan ditentang oleh warga Korsel hingga mereka turun ke jalan. Bahkan anggota parlemen juga bergerak untuk memakzulkan Yoon.

    Voting untuk pemakzulannya pertama kali dilakukan pada pekan lalu namun batal karena jumlah minimum anggota parlemen yang harus setuju atau kuorum tidak terpenuhi. Sehingga ia harus menghadapi voting keduanya hari ini, Sabtu (14/12).

    Diperlukan 200 suara agar pemakzulan dapat berjalan lancar, yang berarti anggota parlemen oposisi harus meyakinkan delapan anggota parlemen dari partai berkuasa untuk berpindah haluan.

    (ldy/bac)

  • Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali Masuk Bursa Caketum PPP

    Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali Masuk Bursa Caketum PPP

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama eks wakil ketua umum Partai Nasdem Ahmad Ali masuk dalam bursa calon ketua umum (caketum) PPP. Nama Ahmad Ali dimunculkan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC PPP) Kota Palu Shauqi Maskati yang menganggap Ahmad Ali sebagai tokoh nasional mewakili Sulawesi.

    “Kita pernah punya tokoh mewakili Sulawesi, Bapak Suharso Monoarfa Ketum PPP yang banyak meninggalkan prestasi bagi partai. Nah, saya menilai Ahmad Ali ini sekaliber beliau,” ujar Shauqi di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024) malam.

    Terkait hal itu, Shauqi Maskati meminta pimpinan mukernas agar menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai terkait persyaratan calon ketua umum. Menurut dia, hal tersebut penting agar membuka peluang tokoh-tokoh nasional lain dari luar partai maju bursa caketum.

    “Mukernas harus mengagendakan perubahan AD/ART syarat calon ketua ini. Perubahan itu agar membuka peluang bisa majunya dalam bursa caketum bagi tokoh-tokoh nasional lain dari luar,” imbuh dia.

    Shauqi menegaskan usulannya itu bisa diterapkan pada penyelenggaraan Muktamar PPP mendatang. Apalagi, saat ini kondisi PPP sedang tidak baik-baik saja setelah Pemilu 2024.

    “Kami para kader menginginkan figur tokoh nasional yang siap lahir batin, baik dari segi otak, ongkos, dan jaringan mumpuni,” pungkas dia.

    Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

    Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) PPP bisa diubah,” katanya.

  • Jenderal Dudung dan Sandiaga Uno Bakal Calon Ketua Umum PPP, Ini Tanggapan Kader dari Daerah – Halaman all

    Jenderal Dudung dan Sandiaga Uno Bakal Calon Ketua Umum PPP, Ini Tanggapan Kader dari Daerah – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025 mendatang.

    Diantaranya, kata Rommy, ada nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno.

    Lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman

    Merespons sederet nama tokoh yang masuk bursa Caketum, Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat, Arief Maoshul Effandy mengatakan bahwa partainya membutuhkan pemimpin yang inovatif, memiliki jaringan kuat di tingkat nasional serta butuh pemimpin yang tidak ada sekat dengan kader.

    “Itu juga penting yang tidak elitis, mau menyapa kadernya tidak pada momen politik saja tetapi mau turun ke bawah mengunjungi kader dan masyarakat umum,” kata Arief, Jumat (13/12/2024) malam.

    Arief pun berharap ajang Mukernas dan Muktamar yang bakal digelar PPP berjalan dengan kondusif dan mampu melahirkan narasi besar dalam politik nasional dan internasional.
     
    “PPP harus melakukan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kepengurusan, bisa dimulai dengan pertanyaan salah apa?Bukan salah siapa?” ujarnya.

    Dia juga berharap dengan digelarnya Mukernas dan Muktamar nanti akan hadirnya pemimpin yang inovatif dan mampu melakukan konsolidasi pada tiap lapisan struktural partai dan masyarakat. 

    Selain itu, Arief mengatakan PPP jangan terjebak dengan memori partai besar masa lalu.

    “PPP harus lebih realistis dalam memahami kondisi hari ini dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik dimasa yang akan datang,” kata dia.

    Menurut Anggota DPRD Jawa Barat ini, PPP juga harus bisa menyesuaikan dengan jaman menghadapi pesatnya era digitalisasi.

     “PPP harus mempunyai visi yang jelas untuk memanfaatkan bonus demografi dan komunikasi digital sehingga mampu diterima kalangan di semua kalangan terutama kalangan muda,” tandasnya.

    Diketahui PPP bakal menggelar Muktamar untuk menentukan ketua umum baru, yang waktunya akan ditentukan pada Mukernas yang digelar tanggal 13 hingga 15 Desember 2024.

    Muktamar merupakan forum bagi PPP menentukan kepengurusan partai yang baru menuju Pemilu 2029, mendatang.