partai: PPP

Hasil Mukernas II PPP: Tak Bahas Caketum hingga Penyelenggaraan Muktamar X Usai Lebaran 2025

ERA.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rampung menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam. Salah satu hasil pembicaraan Mukernas yaitu penyelenggaraan Muktamar X.

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan, forum Mukernas II PPP menyepakati pelaksanaan Muktamar X partainya dipercepat. Rencananya akan digelar usai Lebaran 2025.

“Muktamar akan kita selenggarakan setelah lebaran. Sedangkan waktu dan tempatnya rekan-rekan wilayah menyerahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat akan ditentukan kapan, tanggal berapa, dan kemudian akan diselenggarakan di mana,” kata Mardiono.

Kedua, Mukernas II PPP menyepakati tema Muktamar X yaitu ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’.

Selanjutnya, menyepakati perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP akan dibahas dalam forum muktamar. Menurutnya, sejauh ini tidak ada perubahan.

“Memang betul adanya AD/ART itu bisa dirubah. Tetapi perubahan AD/ART itu adalah diperuntukkan untuk muktamar yang akan datang,” kata Mardiono.

“Jadi dalam pelaksanaan mutamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang existing sekarang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, utusan khusus presiden itu menegaskan, tidak ada pembahasan calon ketua umum PPP dalam forum mukernas yang digelar selama dua hari ini.

Terkait adanya sejumlah nama-nama yang beredar sebagai kandidat ketua umum partai berlambang Ka’bah, menurutnya itu hanya pemikiran pribadi kader. Namun tidak disuarakan dalam forum resmi di Muktamar II PPP.

“Mungkin menjadi wacana pemikiran-pemikiran pribadi para kader ya itu sah-sah saja,” kata Mardiono.

“Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hasil Mukernas ini tidak membahas seorang calon ketua umum. Dan tidak satu pun para peserta Mukernas ini menyebut para calon ketua umum. Jangankan sampai 3, 4 atau satu pun, sekali pun, tidak ada yang disebut,” pungkasnya.

15/12/2024 00:57
Mukernas Rampung, PPP Agendakan Gelar Muktamar April 2025, Bali Diusulkan jadi Lokasi Acara – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangun (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai guna membahas persiapan Muktamar X untuk menentukan kepengurusan baru, pada Sabtu (14/12/2024) malam.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan, bahwa Mukernas II yang diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ini telah menentukan bahwa Muktamar bakal digelar pada bulan April 2025, mendatang.

Dimana, agenda Muktamar dilaksanakan usai hari raya Idul Fitri tahun 2025.

Namun, Mardiono belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan Muktamar tersebut.

Hal itu disampaikannya usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu malam.

“Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah lebaran itu awal ya, awal April ya. Mungkin bisa di akhir April maupun awal Mei. Nanti tergantung kan Muktamar itu banyak yang kita butuhkan,” kata Mardiono.

Mardiono pun membeberkan sejumlah hal yang perlu dipersiapan jelang Muktamar. Dimana, ketersediaan hotel juga perlu diperhitungkan.

Sebab, sebanyak 1.200 peserta yang terdiri dari kader PPP akan turut serta dalam forum tersebut.

“Pertama adalah kapasitas hotel. Hotel itu yang kita butuhkan itu sekitar 1.200. Kemudian nanti belum lagi pas pembukaan itu kan pasti 2 ribuan. Nah ini yang kita siapkan. Jadi kan menyangkut ketersediaan hotel. Kan kita enggak boleh kan, pokoknya harus hari ini. Nah kalau kita enggak dapat hotel Itu ya. Misalnya ini satu kasus,” beber Mardiono.

Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan ini menyebut jika permasalahan transportasi juga perlu diperhitungkan oleh panitia Muktamar.

“Jadi misalnya apakah di Jakarta, bagaimana lalu lintas yang hadir dari Indonesia bagian timur,” ujarnya.

Mardiono juga menyampaikan bahwa peserta Mukernas turut mengusulkan pulau Bali sebagai lokasi Muktamar.

“Bagaimana kalau diselenggarakan di Bali?
Tapi tadi ada wacana beberapa teman-teman mengusulkan di Bali. Ya, kira-kira tempatnya di Bali. Itu tadi wacana yang diusulkan,” katanya.

Meski begitu, Mardiono mengatakan bahwa pembahasan lengkap terkait tanggal serta lokasi Muktamar akan diputuskan pasa forum DPP Partai.

“Tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan oleh DPP. Kemudian nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” jelasnya.

Diketahui, Muktamar PPP merupakan forum tertinggi partai dalam menentukan kepengurusan partai yang baru, mulai dari Ketua Umum hingga jajaran kepengurusan.

Sebagai informasi, PPP menggelar Mukernas II di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, sejak Jumat (13/12/2024) hingga Minggu (14/12/2024).

Mukernas itu diikuti oleh pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP di seluruh Indonesia.

Mukernas tersebut merupakan forum untuk mengevaluasi kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono yang dinilai gagal memimpin partai sehingga suara anjlok pada Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) hingga akhirnya partai berlambang Kabah itu gagal lolos ke Senayan.

Muktamar itu juga bakal menjadi forum untuk persiapan Muktamar X PPP, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025-2020.

14/12/2024 23:17
Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Sandiaga Ungkit Nasihat Jokowi

Jakarta –

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, merespons soal namanya masuk dalam bursa calon ketum PPP. Sandiaga mengaku saat ini masih menunggu panduan yang akan ditentukan melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) PPP terkait posisi ketum.

“Kita tunggu hasilnya dan tentunya kita hormati keputusan dari para pemangku kepentingan di PPP,” kata Sandiaga usai menghadiri acara puncak HUT ke-10 Perindo, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Sandiaga menilai PPP harus mampu bersatu untuk kembali lolos ke Senayan. Menurutnya, terdapat peluang untuk PPP kembali ke Senayan.

“PPP ini sudah hampir beberapa tahun ini dihadapkan beberapa masalah, tapi untuk menghadapi masalah, tersebut tantangan tersebut bisa kita atasi dengan syarat kita harus bersatu,” ujarnya.

Sandiaga mengaku telah banyak pembicaraan mengenai dirinya menjadi calon Ketum PPP. Bahkan, Sandiaga pun mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai masa depan PPP.

“Kemarin saya bicara sama Bapak Jokowi dan meminta nasihat, meminta pandangan beliau. Dan beliau menyampaikan PPP ini memiliki potensi yang sangat luar biasa jika bisa terus dekat dengan masyarakat,” tuturnya.

Rommy mengatakan keempat nama itu didapat dari aspirasi internal partai PPP. Tak menutup kemungkinan nama-nama caketum bakal bertambah di kemudian hari.

“Dari dalam (PPP) ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi ketua bapilu kita. Bahkan Pak Sandi kemarin juga sudah sempat menyampaikan yang memang tidak secara eksplisit tetapi perhatiannya secara nasional terhadap kebutuhan PPP untuk naik kembali,” kata Rommy kepada wartawan seusai mengikuti pembukaan Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12).

“Dari luar yang muncul di antara kader ini ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Menteri Sosial), yang tadi juga beliau langsung menelepon saya menyampaikan betul ‘Nama saya disebut’, karena beliau membaca berita. Saya bilang ‘Ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul’,” ujarnya.

(amw/rfs)

14/12/2024 22:13
Keras Kepala Si Paling Merasa Benar, Cerita di Balik Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol – Halaman all

Keras Kepala Si Paling Merasa Benar, Cerita di Balik Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas upayanya yang berumur pendek untuk memberlakukan darurat militer awal Desember ini.

Pada Sabtu (14/12/2024), Majelis Nasional negara itu memberikan suara 204 berbanding 85 untuk memakzulkan Yoon dan menangguhkan kekuasaan dan tugasnya, Associated Press melaporkan.

Usulan tersebut membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen untuk meloloskannya.

Setidaknya 200.000 orang telah berkumpul di luar parlemen untuk mendukung pemecatan presiden, menurut AFP.

Yoon sempat selamat dari pemungutan suara pemakzulan pertama Sabtu pekan lalu setelah sebagian besar Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikotnya.

Presiden mengeluarkan dekrit darurat militer pada tanggal 3 Desember, yang menyebabkan kekacauan politik di seluruh negeri.

Dekrit itu hanya berlangsung selama enam jam karena parlemen negara itu memberikan suara untuk memblokir dekrit tersebut.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan memberhentikan Yoon sebagai presiden atau mengembalikan kekuasaannya.

Jika ia dipaksa keluar, pemilihan umum untuk memilih penggantinya harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berpidato di Seoul awal minggu Desember 2024. Parlemen Korea Selatan telah memberikan suara untuk memakzulkan Yoon atas upayanya memberlakukan darurat militer awal bulan ini.

Keras Kepala, Merasa Benar Keluarkan Dekrit

Sempat lolos dari pemakzulan setelah insiden dekrit militer, Yoon akhirnya tumbang betulan. Apa sebab?

Sikap penolakan Yoon untuk mengundurkan diri dan kekerasan kepalanya kalau dia benar dalam mengumumkan darurat militer justru menjadi bumerang.

Sikap itu malah meyakinkan beberapa anggota parlemen dari partainya sendiri untuk menyeberang dan memenuhi mayoritas dua pertiga, atau 200 suara, yang dibutuhkan untuk menggulingkannya, The Washington Post melaporkan.

Sebagai informasi Yoon membenarkan deklarasi darurat militer sebagai langkah untuk menggagalkan kegiatan “anti-negara” oleh partai oposisi yang mengendalikan Majelis Nasional.

Ia mengirim ratusan tentara dan polisi ke parlemen dalam upaya untuk memblokir pemungutan suara atas dekrit tersebut.

Ia mengatakan pada Kamis pekan ini kalau keputusannya merupakan tindakan konstitusional pemerintahan.

Alih-alih melembut, dia malah menuduh Partai Demokrat, partai oposisi liberal utama , sebagai “monster” yang telah mencoba untuk memakzulkan pejabat dan melemahkan rancangan anggaran pemerintah.

Seorang pria melihat dari balik garis polisi di luar Majelis Nasional di Seoul pada tanggal 4 Desember 2024, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer. – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada tanggal 3 Desember mengumumkan darurat militer, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari “kekuatan komunis” di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran. (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP) (AFP/ANTHONY WALLACE)

Efek Pergolakan Bagi Seoul

“Demokrasi Korea telah berhasil melewati situasi sulit, dan negara demokrasi lain dengan bentuk pemerintahan presidensial harus mengambil pelajaran dari kejadian ini,” kata Tom Pepinsky, profesor pemerintahan dan kebijakan publik di Universitas Cornell.

“Upaya Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer menunjukkan rapuhnya supremasi hukum di masyarakat yang terpecah, terutama masyarakat dengan pemerintahan presidensial di mana kepala eksekutif tidak dapat dengan mudah diberhentikan oleh badan legislatif,” katanya kepada Newsweek .

Pepinsky mengatakan beruntungnya, deklarasi darurat militer ditentang dengan tegas oleh Majelis Nasional negara itu, serta media, masyarakat sipil, dan anggota militer yang memilih tidak menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan anggota parlemen.

“Yang terpenting, tidak ada satu pun anggota partai Presiden Yoon yang bersedia membela tindakannya di depan umum, juga tidak ada satu pun yang memberikan suara untuk membela pernyataan darurat militernya,” tambahnya.

Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai presiden sementara saat Korea Selatan memasuki masa ketidakpastian.

Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai presiden sementara saat Korea Selatan memasuki keadaan ketidakpastian sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan tuduhan tersebut pada saat yang sama dengan transisi presiden di Amerika Serikat.

Washington Post mengatakan kekosongan kekuasaan dapat membahayakan kemampuan Seoul untuk menanggapi kemungkinan perubahan dalam kebijakan perdagangan, mengingat ancaman Presiden terpilih Donald Trump untuk meminta tarif yang lebih tinggi dan saran bahwa Korea Selatan harus membayar jumlah yang tinggi untuk 30.000 tentara Amerika di semenanjung.

Rachel Beatty Riedl, direktur Pusat Demokrasi Global Universitas Cornell mengatakan pergolakan politik Korea Selatan mungkin memiliki konsekuensi signifikan bagi penyelarasan geostrategis yang lebih luas.

“Sekutu global yang melihat Korea Selatan sebagai mitra demokrasi yang kuat di bawah rezim Yoon akan menilai ketahanan demokrasi warga negaranya, partai politik, dan pengawasan kelembagaan sambil menunggu masa transisi ketidakpastian kebijakan luar negeri yang akan menyertai perubahan kepemimpinan,” katanya kepada Newsweek .

“Perlawanan demokrasi Korea Selatan memperkuat premis global bahwa demokrasi mampu menyingkirkan pemimpin yang berupaya merebut kekuasaan melalui kekerasan, dan meminta pertanggungjawaban elite politik atas kinerjanya,” katanya.

(oln/afp/nw/wp/*)

14/12/2024 21:03
Yoon Suk Yeol: Saya Akan Melakukan yang Terbaik untuk Bangsa Sampai Akhir

ERA.id – Presiden Yoon Suk-yeol bersumpah untuk melakukan yang terbaik demi negaranya sampai akhir. Janji itu disampaikan oleh Yoon setelah seluruh kegiatannya ditangguhkan pasca dimakzulkan oleh Majelis Nasional.

“Meskipun saya berhenti sejenak untuk saat ini, perjalanan saya untuk masa depan bersama masyarakat selama dua setengah tahun terakhir tidak boleh berhenti,” kata Yoon dalam pidatonya, dikutip Yonhap News, Sabtu (14/12/2024).

“Saya akan membawa semua kritik, dorongan dan dukungan yang saya terima, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk bangsa sampai akhir,” tambahnya.

Dalam pidatonya itu, Yoon juga mendesak pejabat publik untuk terus menjalankan tugasnya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang akan menjabat sebagai pejabat presiden.

Dia juga meminta komunitas politik untuk menghindari politik yang sembrono dan konfrontatif dan melakukan upaya untuk meningkatkan budaya politik.

Majelis Nasional dengan suara 204-85, dengan tiga abstain dan delapan surat suara tidak sah memutuskan untuk memakzulkan Yoon dari jabatannya. Yoon diskors dari tugas-tugasnya setelah resolusi pemakzulan disampaikan ke kantornya.

Upaya pertama untuk memakzulkan Yoon minggu lalu gagal setelah hampir semua anggota parlemen PPP memboikot pemungutan suara.

Usulan pemakzulan kedua terhadap Yoon diajukan pada hari Kamis (12/12) oleh oposisi utama Partai Demokrat dan lima partai oposisi kecil lainnya, menuduhnya melanggar Konstitusi dan undang-undang lainnya dengan mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember.

Keputusan tersebut dicabut enam jam kemudian setelah Majelis memberikan suara untuk mencabutnya.

Usulan kedua direvisi dari usulan pertama untuk menghapus beberapa tuduhan terhadap Yoon tetapi menambahkan yang lain, termasuk tuduhan bahwa Yoon memerintahkan pasukan dan polisi untuk menangkap anggota parlemen saat darurat militer diberlakukan.

Usulan tersebut sekarang akan dikirim ke Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah akan mengembalikan Yoon atau mencopotnya dari jabatan.

Sidang pemakzulan dapat memakan waktu hingga 180 hari. Jika pemakzulan ditegakkan, Yoon akan menjadi presiden kedua yang digulingkan setelah mantan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017, yang memicu pemilihan presiden dadakan dalam waktu 60 hari.

14/12/2024 19:08
Eks Kepala Intelijen Militer Korsel Ditangkap Terkait Darurat Militer

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan Korea Selatan Yeo In-hyung ditangkap pada Sabtu (14/12) terkait keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember lalu.

Ia menjadi pejabat tinggi kedua yang ditahan setelah mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Sebab, keduanya terlibat dalam pertemuan rapat deklarasi militer.

Yeo diduga mengatur operasi untuk mengerahkan pasukan militer dan polisi ke Gedung Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Nasional (NEC).

Mengutip Korean Times, berdasarkan bukti yang ada, Yeo diduga memerintahkan penangkapan segera terhadap Ketua Dewan Nasional Woo Won-shik dan sejumlah pemimpin politik utama saat badan legislatif hendak melakukan pemungutan suara untuk mencabut darurat militer.

Satuan tugas khusus yang dipimpin oleh jaksa Park Se-hyun, yang menyelidiki deklarasi darurat militer tersebut, menuntut Yeo dengan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang.

Jaksa militer yang ditugaskan dalam satuan tugas itu mengajukan surat perintah penahanan pra-persidangan ke Pengadilan Militer Pusat karena Yeo masih bertugas sebagai perwira aktif.

Pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan pada hari ini (14/12) pukul 15.30 waktu setempat dengan alasan keseriusan tindak pidana dan risiko pelarian.

Jaksa menduga Yeo memainkan peran penting dalam operasi darurat militer. Ia diduga menyampaikan daftar 14 orang yang harus ditahan, termasuk Ketua Partai Demokrat Korea (DPK) Lee Jae-myung dan Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon.

Penyelidikan kini berfokus pada apakah tindakan Yeo dimaksudkan untuk menghalangi upaya Dewan Nasional untuk mencabut darurat militer tersebut.

Jaksa telah mengungkapkan bukti sejumlah panggilan yang dilakukan Yeo untuk memastikan penangkapan cepat terhadap Ketua Dewan dan para pemimpin DPK serta PPP hanya 20 menit sebelum pemungutan suara darurat di legislatif.

(ldy/wiw)

[Gambas:Video CNN]

14/12/2024 19:00
Buka Peluang Tokoh Baru Pimpin PPP, Sekjen: Demi Kejayaan Partai – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menyebut, selalu ada kemungkinan terhadap tokoh baru untuk memimpin PPP di Muktamar 2025. Menurut dia, PPP adalah partai terbuka yang memiliki segudang tokoh internal yang memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin partai. Namun demikian, semua bergantung pada keputusan semua peserta muktamar.

“PPP memiliki sejumlah tokoh internal yang potensial seperti Gus Taj Yasin, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Rusli Efendi, Achmad Baidowi dan lainnya. Mereka mempunyai kapasitas dan kesempatan untuk memimpin partai, dan semua tergantung peserta muktamar 2025 mendatang,” kata pria karib disapa Gus Arwani dalam keterangan diterima, Sabtu (14/12/2024).

Gus Arwani menyebut, banyak ketua PPP di tingkat wilayah yang terbukti berhasil memimpin partai di daerah. Mereka bisa menaikkan suara PPP di daerahnya, maka tidak salah jika para ketua wilayah berpotemsi dan peluang untuk memimpin partai di tingkat pusat.

“PPP memiliki Andi Sumangaruka yang merupakan Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih. Ada juga Ketua DPW PPP Jambi Fadhil Arief dan Ketua DPW Yogyakarta M Yazid dan banyak lagi yang berhasil menaikkan suara PPP pada Pemilu 2024 lalu,” tutur Arwani.

14/12/2024 18:35
Yoon Suk Yeol – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Yoon Suk Yeol adalah Presiden Korea Selatan.

Pria bertinggi di 1,78 m ini juga dikenal sebagai pengacara. Ia juga pernah menjabat sebagai jaksa agung.

Yoon Suk Yeol lahir pada tanggal 18 Desember 1960 di Seoul, Korea.

Presiden Yoon Suk Yeol lahir di lingkungan Bomun-dong, distrik Seongbuk, Seoul.

Yoon Suk Yeol merupakan anak dari pasangan profesor.

Dilansir Britannica, ayah Yoon Suk Yeol bernama Yoon Ki-Jung yang merupakan ekonom terkemuka di Universitas Yonsei.

Ayah Yoon Suk Yeol mendirikan Korean Statistical Society dan menjadi anggota National Academy of Sciences.

Sementara sang ibu adalah Choi Jeong-Ja.

Ibu Yoon Suk Yeol mengajar di Ewha Womans University sebelum meninggalkan jabatannya untuk menikah.

Pasangan itu membesarkan Presiden Yoon Suk Yeol dan adik-adiknya di Yeonhui-dong, distrik Gangnam, tempat Yoon bersekolah di Sekolah Dasar Daegwang, Sekolah Menengah Pertama Jungnang, dan Sekolah Menengah Atas Chungam.

Yoon Suk Yeol diketahui telah menikah dengan Kim Keon-hee sejak tanggal 11 Maret 2012.

Pendidikan

Tahun 1988 : Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional Seoul

Tahun 1983 : Sarjana Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Nasional Seoul

Karier

Dilansir dari laman eng.president.go.kr, Yoon Suk Yeol menempuh pendidikan di Universitas Nasional Seoul, tempat ia meraih gelar Sarjana dan Magister Hukum.

Yoon Suk Yeol mengawali kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994.

Presiden Yoon Suk Yeol menjabat sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dan diangkat sebagai Jaksa Agung pada tahun 2019.

Dengan keyakinannya, tidak setia kepada siapa pun kecuali kepada Konstitusi, ia adalah seorang jaksa yang hanya berpedoman pada hukum dan prinsip.

Yoon Suk Yeol melakukan investigasi korupsi terhadap tokoh-tokoh penting pemerintahan.

Presiden Yoon terjun ke dunia politik dengan tujuan menjadikan Republik Korea sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan kreativitas, negara yang menjunjung tinggi generasi masa depan dan masyarakat yang kurang mampu, serta negara yang memenuhi tanggung jawabnya dan berbagi nilai-nilai universal dengan masyarakat internasional.

Didorong oleh aspirasi rakyat untuk pemulihan keadilan dan supremasi hukum, ia terpilih sebagai Presiden pada bulan Maret 2022.

Berikut rincian lengkap karier Presiden Yoon Suk Yeol :

2010 – 2022

Mei 2022 Presiden Republik Korea ke-20
Maret 2022 Presiden terpilih ke-20 Republik Korea
Juli 2019 Jaksa Agung, Kejaksaan Agung
Mei 2017 Kepala Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul
April 2013 Kepala Jaksa, Cabang Yeoju, Kantor Kejaksaan Distrik Suwon
September 2011 Kepala Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul & Kepala Divisi Investigasi Pusat 1, Kantor Kejaksaan Agung (merangkap jabatan)

2001 – 2009

Januari 2009 Kepala Jaksa, Departemen Investigasi Khusus, Kantor Kejaksaan Distrik Daegu
Januari 2008 Dikirim ke Kejaksaan Khusus untuk menyelidiki kejahatan yang diduga dilakukan oleh calon presiden dari Partai Nasional Besar
Maret 2007 Petugas Riset Penuntutan, Kejaksaan Agung
Januari 2002 Pengacara, Bae, Kim & Lee LLC

1990 – 1999

Maret 1999 Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Seoul

Maret 1994 Jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Daegu

Februari 1994 Lulus dari Angkatan ke-23 Lembaga Penelitian dan Pelatihan Peradilan

Oktober 1991 Lulus Ujian Advokat ke-33

Deklarasi Darurat Militer

Presiden Yoon Suk Yeol – Selebaran dari Kantor Kepresidenan Korea Selatan yang diambil pada tanggal 3 Desember 2024 ini menunjukkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato untuk mengumumkan darurat militer di Seoul. – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada tanggal 3 Desember mengumumkan darurat militer, menuduh pihak oposisi sebagai “pasukan anti-negara” dan mengatakan bahwa ia bertindak untuk melindungi negara dari “ancaman” yang ditimbulkan oleh Korea Utara. (Photo by Handout / South Korean Presidential Office / AFP) (AFP/HANDOUT)

Pada Selasa (3/12/2024), Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan dalam rangkaian peristiwa yang dramatis dan tak terduga.

Ia menuduh Majelis Nasional yang dipimpin oposisi, dan khususnya Partai Demokrat Korea sebagai “sarang penjahat” dan “monster yang meruntuhkan sistem demokrasi liberal .”

Ia mengklaim bahwa negara itu telah menjadi “surga narkoba” dan menuduh lawan-lawannya berpihak pada Korea Utara.

Yoon menyatakan, keputusannya untuk memberlakukan darurat militer ditujukan untuk memberantas “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu ini.”

Segera setelah pengumuman Yoon, Kepala Staf Angkatan Darat Park An-Su diangkat menjadi komandan darurat militer.

Park menyatakan bahwa semua kegiatan politik, termasuk protes publik dan pertemuan Majelis Nasional, dilarang.

Ia mengumumkan “semua media berita dan publikasi” akan dikontrol oleh otoritas darurat militer dan memperingatkan bahwa siapa pun yang melanggar darurat militer dapat ditangkap tanpa surat perintah.

Meskipun demikian, para pengunjuk rasa mulai berkumpul di luar Majelis Nasional, di mana mereka bentrok dengan polisi.

Pernyataan Yoon segera dikecam oleh politisi oposisi dan partai penguasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).

Majelis Nasional bersidang dengan 190 dari 300 anggota parlemennya dan mengeluarkan resolusi dengan semua anggota yang hadir memberikan suara untuk membatalkan pernyataan darurat militer.

Ini menandai deklarasi darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1980.

Setelah pemungutan suara Majelis Nasional, Yoon membatalkan keputusannya dan mengumumkan akan mencabut darurat militer setelah menyusun kabinetnya, hanya beberapa jam setelah deklarasi awalnya.

Keesokan harinya, sejumlah anggota staf Yoon mengundurkan diri. Partai-partai oposisi liberal Korea Selatan mengajukan mosi untuk memberikan suara atas pemakzulan Yoon pada 7 Desember.

Yoon selamat dari pemungutan suara pemakzulan setelah partainya keluar dari Majelis Nasional, memboikot prosesnya.

Sebagai hasil dari boikot tersebut, hanya 195 anggota parlemen yang memilih untuk pemakzulan, kurang dari 200 suara yang dibutuhkan.

Pimpinan PPP, Han Dong-hoon menyatakan, Yoon akan segera mengundurkan diri dan selama sisa masa jabatan, Yoon ia tidak akan menangani tugas kepresidenan apa pun.

Sebaliknya, Perdana Menteri Han Duck-Soo akan memikul tanggung jawab tersebut dengan arahan dari PPP.

Sementara itu, anggota parlemen oposisi mengajukan mosi untuk pemungutan suara pemakzulan lainnya pada 14 Desember.

Selain itu, Yoon dilarang meninggalkan negara itu oleh kementerian kehakiman, dan jaksa membuka kasus pidana terhadapnya karena pengkhianatan.

Pemakzulan

Pada 14 Desember 2024, para anggota parlemen Korea Selatan mengambil langkah bersejarah dengan memutuskan untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol.

Dalam pemungutan suara yang melibatkan 300 anggota parlemen, 204 suara mendukung pemakzulan, 85 menolak, dan tiga abstain, sementara delapan suara dibatalkan.

Ketua Majelis Nasional (DPR) Woo Won-shik dalam pembukaan rapat Majelis Nasional menekankan, beban sejarah kini berada di tangan para anggota majelis.

Dia mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab konstitusional mereka.

Sementara itu, Park Chandae, pemimpin Partai Demokratik Korea menyatakan, Yoon dianggap sebagai “dalang pemberontakan”.

Ia menekankan bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk melindungi konstitusi Korea Selatan.

(Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih)

14/12/2024 18:31
Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Jubir Milenial: Sandiaga Uno All Out Jika Dapat Amanah – Page 3

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy membocorkan empat nama yang masuk calon ketua umum (caketum) PPP. Salah satunya adalah eks Menteri Parekraf Sandiaga Uno.

Selain Sandi, nama yang muncul dari internal partai adalah Taj Yasin. Sementara dua lainnya berasal dari luar partai.

“Saya mendapat suara dari berbagai whatsapp group yang saya ikuti di internal partai persatuan pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul 4 nama, dari dalam (PPP) ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi ketua Bapilu kita,” kata Rommy usai pembukaan Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12) malam.

Dua nama yang mengemuka lainnya adalah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang merupakan kader PKB. Satu lagi eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

Rommy mengaku menerima telepon dari Gus Ipul untuk mengonfirmasi dirinya masuk bursa caketum PPP.

“Ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tadi juga beliau langsung menelpon saya menyampaikan, betul nama saya disebut, karena beliau membaca berita. Saya bilang, ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul,” ujarnya.

“Juga nama Pak Dudung Abdurachman yang mantan KSAD dan beliau juga sekarang Wanhatsuspres, setidaknya 4 nama,” sambungnya.

14/12/2024 18:26
Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar

Jombang, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi enteng dirinya yang masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gus Ipul menyatakan jika namanya disebut hanya wacana setiap menjelang muktamar X PPP.

“Itu biasa. Jadi setiap mau muktamar beberapa nama kan disebut, biasanya Bu Khofifah juga disebut, siapa pun bisa disebut, Pak Suharso Monoarfa juga disebut,” katanya di sela-sela menengok korban banjir di Desa Jombok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (14/12/2024).

Gus Ipul mengakui setiap menjelang muktamar, namanya selalu menjadi bahan obrolan sejumlah pihak yang diisukan menjadi calon ketua umum. Ia pun menegaskan jika isu calon ketua umum PPP itu hanya sebuah wacana saja.

“Itu wacana-wacana biasa. Nama saya memang selalu disebut-disebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum PPP. Dari empat nama, dua dari internal partai dan dua dari luar.

“Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi kandidat ketua umum PPP,” kata Romy sapaan Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Menurut dia, dari internal partai PPP, ada dua nama yang sudah dimunculkan dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. Kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin.

Kemudian, lanjut Romy, untuk eksternal kandidat ketua umum PPP, terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

“Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di PPP sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini PPP tidak perlu menutup diri dari pihak luar. Adapun yang terpenting, para tokoh ini dapat memajukan kembali PPP ketika pemilu nanti.

“Kalau masalah AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) PPP bisa diubah,” katanya.

14/12/2024 16:58