Xcloud.id

partai: PPP

  • Sandiaga Uno hingga Gus Ipul Berpotensi Jadi Ketum PPP

    Sandiaga Uno hingga Gus Ipul Berpotensi Jadi Ketum PPP

    ERA.id – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum. Empat calon itu merupakan dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy sapaan Romahurmuziy, dikutip Antara, Sabtu (13/12/2024).

    Romy menuturkan dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp, kedua nama itu yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

    Kemudian lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

    Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp grup yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) bisa diubah,” katanya.

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

  • 10 Ingin Bertemu Jokowi, Mardiono: Saya Sudah Rindu dengan Beliau Nasional

    10 Ingin Bertemu Jokowi, Mardiono: Saya Sudah Rindu dengan Beliau Nasional

    Ingin Bertemu Jokowi, Mardiono: Saya Sudah Rindu dengan Beliau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Muhamad
    Mardiono
    mengaku juga ingin bertemu dengan Presiden RI ke 7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Ia mengaku, pertemuan terakhir dengan Jokowi berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024.
    “Ya saya sebenarnya juga sudah rindu dengan beliau. Terakhir saya ketemu Pak Presiden Joko Widodo itu di IKN,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
    Mardiono tengah mengatur jadwal untuk bisa bersilaturahmi dengan Jokowi di Solo.
    Namun, Mardiono tak menyampaikan kapan kira-kira pertemuan itu bakal berlangsung.
    “Ya nanti saya ada sih rencana silaturahim,” kata dia.
    Mardiono juga mengaku rindu dengan pada para tokoh di Kabinet Indonesia Maju.
    Pasalnya, banyak menteri yang tidak lagi menjadi bagian dalam pemerintahan di Kabinet Merah Putih.
    “Saya juga kangen sebenarnya pada menteri yang sekarang tidak bergabung kembali misalnya. Juga ada tokoh-tokoh lain, senior-senior yang tidak bergabung kembali,” tuturnya.
    “Saya juga rindu untuk jumpa lagi. Saya juga rindu itu, apalagi dengan Presiden (Jokowi),” imbuh dia.
    Diketahui politisi PPP Sandiaga Uno sudah menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024).
    Ia mengaku meminta pandangan Jokowi soal PPP dan mendapatkan pesan agar PPP bisa berkontribusi positif untuk membangun ekonomi rakyat.
    Saat ini, Sandiaga disebut-sebut bakal mengajukan diri sebagai calon ketua umum PPP.
    Ruang itu terbuka karena PPP bakal mengadakan forum Muktamar X tahun depan untuk menentukan kepemimpinan baru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP

    Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP

    Beda Pandangan Mardiono dan Sekjen soal Kemungkinan Perubahan AD/ART Caketum PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) nampak berbeda pandangan soal potensi perubahan AD/ART untuk menentukan calon ketua umum partai berlambang kabah itu.
    Mulanya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebutkan, ketentuan untuk menjadi calon ketua umum tetap mengacu pada AD/ART yang ada saat ini.
    Pasalnya, perubahan AD/ART hanya bisa dilakukan dalam forum Muktamar X yang rencananya digelar akhir April atau awal Mei 2025.
    Artinya, jika terjadi perubahan, AD/ART itu berlaku untuk Muktamar XI yang berlangsung lima tahun kemudian.
    “Jadi dalam pelaksanaan muktamar besok, ya tentu mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang
    existing
    sekarang,” ujar Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2024).
    AD/ART saat ini tidak membuka ruang untuk kader baru maupun figur non kader mengajukan diri sebagai calon ketua umum.
    Selain itu, AD/ART PPP yang berlaku juga memberikan syarat bahwa hanya kader yang pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang bisa bertarung untuk memperebutkan kursi ketua umum PPP.
    “yang bisa disebut satu tingkat (di bawah ketua umum) adalah misalnya wakil ketua umum, ketua wilayah, pengurus DPP, boleh, pengurus harian,” sebut Mardiono.
    “Kenapa demkian? Karena memang PPP ini adalah berbasis partai kader. Para pendahulu, para pendiri itu memang sudah melakukan pemikiran-pemikiran yang komprehensif,” sambung dia.
    Sementara itu, ditemui terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, masih ada peluang untuk mengganti isi AD/ART terkait dengan syarat
    calon ketua umum PPP
    .
    Walaupun, proses itu memang hanya bisa dilakukan dalam forum muktamar.
    Namun, Arwani menggarisbawahi, syarat calon ketua umum di AD/ART PPP masih bisa diubah tergantung aspirasi para peserta muktamar.
    “Terkait dengan siapa yang akan dipilih, jika memang muktamirin menghendaki nama-nama, misalnya ingin ada perubahan persyaratan ketua umum, (supaya) tidak harus pernah menjadi ketua DPW, tidak harus selama sekian waktu sudah ber-SK sebagai pengurus DPP dan sebagainya, dan sebagainya kembali pada peserta, kembali pada muktamirin, jika memang itu dikehendaki,” papar dia.
    Ia juga memberikan sinyal bahwa pintu terbuka untuk figur non kader yang ingin mengikuti kontestasi tersebut.
    Arwani mengaku tak bisa memberikan batasan atas berbagai aspirasi para peserta muktamar, jika memang ada keinginan untuk mengubah AD/ART dan membuka ruang untuk figur eksternal.
    “Nah terhadap tokoh-tokoh di luar itu, sekali lagi tentu kembali pada teman-teman muktamirin, saya enggak bisa membatasi,” ungkapnya.
    Meski begitu, PPP sendiri sudah memiliki banyak kader mumpuni yang juga bisa ikut memperebutkan kursi ketua umum.
    “Sekali lagi, kita punya kader banyak, baik kader yang selama ini sudah aktif di DPP atau kader yang selama ini sudah ber-KTA PPP itu kita punya,” imbuh dia.
    Diketahui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyatakan ada empat kandidat calon ketua umum PPP.
    Keempatnya adalah Sandiaga Uno, Taj Yasin, Dudung Abdurachman, dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
    Sandiaga Uno dan Taj Yasin adalah kader PPP, sementara Dudung dan Gus Ipul belum pernah bergabung dengan partai berlambang Kabah itu.
    Di sisi lain, Mardiono sudah menyatakan siap maju untuk memperebutkan kursi ketua umum jika mendapatkan mandat dari kadernya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kursi Senayan Tak Didapat Bikin PPP Riuh soal Tobat

    Kursi Senayan Tak Didapat Bikin PPP Riuh soal Tobat

    Jakarta –

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) riuh terkait tobat nasuha atau tobat yang bersungguh-sungguh. Penyebabnya karena partai bergambar ka’bah itu gagal dapat kursi di Senayan pada Pemilu 2024.

    Kegagalan PPP masuk Senayan ini membuat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy atau Rommy menyerukan agar Plt Ketum PPP Mardiono dan jajaran pengurusnya untuk tobat nasuha. Hal itu diutarakan Rommy menjelang Mukernas PPP bertajuk ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’ yang digelar pada 13-15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara.

    “Pada Pemilu 2024 lalu, PPP tidak lolos ke Senayan untuk pertama kalinya. Padahal PPP adalah partai paling senior di antara partai di parlemen, yang sudah 11 kali ikut Pemilu sejak 1973. Seluruh kader tentu menginginkan PPP kembali duduk di DPR RI pada Pemilu 2029 nanti. Tapi untuk itu, ada banyak hal yang harus ditranformasikan,” kata Rommy kepada wartawan, Jumat (13/12).

    Berikut ini 3 transformasi yang hendak dicapai PPP:

    1. Kaderisasi. 5 tahun terakhir PPP stagnan tanpa kaderisasi, yang ada justru mengubah diri menjadi semata-mata partai elektoral. Padahal kekuatan PPP adalah grassroots kader yang terpelihara hingga ranting.
    2. Jati diri. PPP kehilangan identitas sebagai partai umat. Untuk itu, PPP harus merebut kembali hati umat.
    3. Kepemimpinan. Alih-alih memperluas basis, PPP justru sibuk dengan pergantian senyap Suharso ke Mardiono yang berujung pada tidak lolosnya PPP.

    Rommy juga menyebut mukernas akan mengevaluasi Plt Ketum PPP Mardiono atas kegagalan di Pemilu 2024. Dia mengungkit Pimpinan Majelis PP sebetulnya sudah menyuarakan untuk segera dilakukan muktamar.

    “Para Pimpinan Majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan. Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini. Karenanya mukernas ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025,” lanjutnya.

    Rommy lantas membeberkan kegagalan DPP PPP periode saat ini. Berikut ini 3 kegagalannya:

    2. Modal PPP pada Pemilu 2019 masih 19 kursi. Namun akibat tak lolos PT, PPP saat ini 0 kursi di Senayan, setelah 10 kali sebelumnya PPP selalu hadir di Senayan.

    3. Di tengah partai-partai pengusung capres selain Pak Prabowo kemarin masih ‘mendapat’ kursi menteri, PPP ‘hanya’ kebagian UKP. Sebuah posisi politik yang sangat jauh efektivitas kewenangannya dibanding kementerian.

    Atas ketiga hal itu, dia pun menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai bertobat. Dia juga mendesak mereka meminta maaf kepada kader PPP di seluruh Indonesia.

    “Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan. Karena sejak PPP gagal ke Senayan, belum pernah ada permintaan maaf. Yang viral beberapa waktu lalu, justru pernyataan Plt Ketua Umum yang menyatakan ‘saya tidak gagal, karena saya bukan caleg’,” tutur dia.

    “Semoga Mukernas kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi titik tolak kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029,” lanjutnya.

    Apa respons Mardiono usai diminta tobat nasuha? Simak di halaman selanjutnya:

  • Syaifullah Tamliha: Yang Paling Pertama Kali Bertobat Adalah Romy Sendiri

    Syaifullah Tamliha: Yang Paling Pertama Kali Bertobat Adalah Romy Sendiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Respons keras disampaikan Syaifullah Tamliha terkait seruan taubatan nasuhah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurut Tamliha, justru Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, yang harus terlebih dahulu bertobat.

    “Semua pengurus DPP PPP jika ingin bertobat, maka yang paling pertama kali bertobat adalah Romy sendiri,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (14/12/2024).

    Tamliha mengatakan, Romy dalam struktur kepengurusan saat ini menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan DPP PPP. Sekadar diketahui, DPP PPP terdiri atas pengurus harian, majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis syariah, dan majelis kehormatan.

    “Mereka semua patut dikategorikan sebagai pengkhianat partai dan wajib bertanggung jawab atas hilangnya PPP di parlemen,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk taubatan nasuhah itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya menjalankan salat taubat karena selalu ada kesalahan.

    “Saya selalu melaksanakan salat taubat. Jadi taubatan nasuhah itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam dilansir Antara.

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Semua orang berhak menjalankan tobat, termasuk dirinya yang sedang dipercaya sebagai plt ketua umum PPP.

    “Setiap hari pasti kita akan memperbarui dosa, karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertobat,” tuturnya terkait seruan taubatan nasuhah karena PPP tidak lolos ke Senayan.

  • Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025

    Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025

    Muktamar PPP Bakal Digelar Akhir April atau Awal Mei 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad
    Mardiono
    mengatakan, Muktamar X PPP bakal berlangsung setelah Idul Fitri 2025.
    Ia menyampaikan kemungkinan forum pergantian struktur kepemimpinan PPP itu bakal berlangsung April atau Mei 2025.
    “Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah Lebaran itu. Mungkin di akhir April maupun awal Mei,” ujar Mardiono di setelah Mukernas II PPP di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
    Ia mengungkapkan, ada usulan dari sejumlah kader PPP agar Muktamar X berlangsung di Bali.
    Namun, keputusan itu belum diambil karena peserta mukernas sepakat menyerahkan pada DPP PPP.
    “Itu tadi wacana yang diusulkan, tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan di DPP. Kemudian, nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” paparnya.
    Kader PPP juga sepakat untuk tetap solid sampai gelaran Muktamar X berlangsung. Semua kader tak ingin ada perpecahan yang terjadi dalam proses pergantian kepemimpinan PPP.
    “Semua kita komitmen mengharamkan untuk konflik. Kompak ya 100 persen. Semua kita sepakat, kita akan mengawali muktamar ini, mulai mukernas sekarang ini dengan persatuan dan kesatuan,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menyebutkan, para ketua majelis telah meminta agar muktamar dipercepat.
    Ia menuturkan, para ketua majelis ingin muktamar berlangsung di Januari atau Februari 2025.
    Namun, hingga saat ini surat yang dikirimkan ke DPP PPP itu tidak mendapatkan jawaban.
    “Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan,” ungkap Rommy.
    “Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mardiono Respons Jenderal Dudung & Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP: Kami Ada Mekanismenya – Halaman all

    Mardiono Respons Jenderal Dudung & Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP: Kami Ada Mekanismenya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Mardiono menegaskan jika ada pihak luar ingin maju sebagai calon ketua umum PPP pada Muktamar, maka harus menjadi kader terlebih dahulu.

    Hal itu, kata Mardiono, sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP yang berlaku. 

    “Tidak adalah partai politik yang kemudian menutup orang lain, kita terbuka. Tetapi memang ada mekanisme di dalam anggaran dasar, anggaran dan tradisi. Bukan hanya suatu mekanisme,” kata Mardiono usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

    “Bahwa kemudian ada wacana ya misalnya yang saat ini tidak menjadi kader, kemudian ingin masuk di partai. Itu boleh kita secara terbuka. Tapi memang ada prosesnya,” sambung dia.

    Diketahui, sejumalah nama non kader PPP muncul sebagai calon ketua umum PPP.

    Nama-nama itu diantaranya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

    Mardiono pun menyampaikan, tak rasional jika ada orang dari luar struktur organisasi partai ingin memimpin PPP.

    Apalagi, lanjutnya, orang tersebut tidak mengetahui soal internal partai secara menyeluruh. 

    “Kan juga tidak mungkin ya kalau orang yang belum tahu tentang PPP tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak? Orang yang belum tahu tentang dinamika, tentang tradisi politik, tentang karakteristik politik kemudian orang itu misalnya akan memimpin,” ujar Mardiono. 

    Menurut dia, tak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai. 

    “Dan saya belum pernah ada lihat partai-partai politik lama atau yang eksis saat ini kemudian tiba-tiba orang lain, misalnya yang saya sebut orang lain namanya kader baru, kemudian tiba-tiba memimpin. Itu menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami,” sambung Mardiono. 

    Dia juga nenyinggung bagaimana seorang kader yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di dalam partai, belum tentu memahami seluk beluk partai tersebut.

    “Tetapi sekali lagi tidak menutup. Bahwa di dalam mutamar itu kemudian atas hal kesepakatan, yes. Tapi kesepakatan itu tidak boleh keluar dari haluan-haluan konstitusi sebuah partai,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan sedikitnya ada 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025, mendatang.

    Bahkan, kata Rommy, keempat nama tokoh itu tengah jadi pembicaraan hangat di kalangan internal partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Dia pun menyebut, keempat nama itu, dua berasal dari internal dan dua dari eksternal PPP.

    Dari internal, Rommy mengatakan bahwa nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno.

    Sedangkan, dua nama dari eksternal adalam orang-orang di lingkarangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

  • Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (14/12/2024). Berita mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang diusulkan untuk diangkat jadi pahlawan nasional menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Pramono Anung dan Rano Karno yang segera membentuk tim transisi 100 hari kerja, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muktamar X PPP yang akan dipercepat, hingga PKS yang setuju untuk evaluasi sistem pilkada.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. PKB Usulkan Gus Dur Diangkat sebagai Pahlawan Nasional
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengusulkan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan Gus Dur telah berjasa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia.

    Ia menambahkan, meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti beliau untuk terus menjadi inspirasi dalam mengupayakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat.

    2. Menang Pilgub Jakarta, Pramono Segera Bentuk Tim Transisi 100 Hari Kerja
    Pramono Anung mengatakan akan segera membentuk tim transisi 100 hari kerja untuk mempercepat realisasi janji politiknya saat kampanyenya. Tim itu akan dibentuk sebelum ia dilantik sebagai gubernur Jakarta periode 2025-2030.

    Pramono menyampaikan itu karena dirinya bersama Rano Karno sudah dipastikan memenangi Pilgub Jakarta 2024 dan tidak ada gugatan dari lawannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pramono Anung mengaku senang tidak ada gugatan sengketa hasil Pilgub Jakarta 2024 yang diajukan pasangan nomor Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    3. Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar
    Selain berita Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menanggapi kabar dirinya masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Gus Ipul menyatakan jika namanya disebut hanya wacana setiap menjelang muktamar X PPP.

    Gus Ipul mengakui setiap menjelang muktamar, namanya selalu menjadi bahan obrolan sejumlah pihak yang diisukan menjadi calon ketua umum. Ia pun menegaskan jika isu calon ketua umum PPP itu hanya sebuah wacana saja.

    4. Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat
    Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    5. PKS Setuju Evaluasi Sistem Pilkada yang Diusulkan Presiden Prabowo
    Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Menurut Aboe Bakar, evaluasi tersebut sangat diperlukan, terutama untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk tingginya biaya politik.

    Aboe Bakar mengakui pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar. Ia menilai anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional.

  • Pengamat Sebut Ketua Umum Baru PPP Harus Branding Ulang Partai Kakbah – Halaman all

    Pengamat Sebut Ketua Umum Baru PPP Harus Branding Ulang Partai Kakbah – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai PPP harus membranding atau mentransfromasikan ulang partainya untuk kembali lagi ke kancah politik nasional dan lolos parlemen di Pemili 2029.

    Hal itu dikatakan Arifki di tengah dinamika PPP yang akan menentukan calon ketua umum mereka.

    Menurutnya, ketua umum PPP yang baru nanti harus berusaha selama 5 tahun ke depan membangun ulang PPP.

    “PPP ini kan dinilai partai orang tua bagi sebagian orang kan. Artinya masih ada usaha untuk membangun branding sebagai partai anak muda, tapi paling tidak dengan munculnya figur-figur yang lebih muda,” kata Arifki kepada Tribunnews, Sabtu (14/12/2024).

    Dia mengatakan branding ulang tersebut bisa dilakukan mulai 2025 dan mentransformasikannya sebagaimana Golkar yang berhasil melakukan itu, 

    “PPP belum secepat Golkar sebagai sesama partai senior kan. Artinya ini yang penting juga untuk PPP selama 5 tahun ke depan untuk langsung gaspol di Januari 2025,” lanjut dia.

    Pimpinan baru PPP, dikatakan Arifki, harus bisa memanfaatkan jaringan yang ada di daerah untuk melakukan itu, serta menerjemahkan ulang bagaimana segmentasi pemilih mereka yang kental dengan para pemilih dari segmen orangtua.

    “Ini juga  bagaimana PPP menerjemahkan pilihan-pilihan politik dia di level pemilih yang ada di milenial hingga gen Z, karena dari perspektif pemilih loyalis PPP itu kan lebih senior. Ya ada yang meninggal, ada yang juga lebih tua, ini kan juga makin berkurang terus. Sedangkan kebutuhan persaingan partai itu, apalagi sesama partai Islam itu saling menganibalisasi,” kata dia.

    Namun, dia mengatakan rebranding tersebut tidak perlu sampai ke tataran yang sudah mengakar.

    “Buman rebranding simbol, tapi rebranding bagaimana PPP melihat segmentasi pemilihnya, menjaga targeting pemilihnya, dan positioning politik dia di level pemilih,” kata dia.

    Jika ini dilakukan oleh pemimpin PPP yang baru nanti, Arifki menilai akan sangat positif hasilnya bagi PPP.

    Sebab, kecenderungan partai yang tidak lolos parlemen menurut Arifki, mereka kerap berama-lama untuk memanaskan mesin partai.

    “Terlalu lama menunggu, karena partai-partai yang lolos itu kan walaupun dia enggak bekerja total, tapi dia kan punya anggota DPR RI. Makanya pilihan partai PPP mungkin partai yang lain, dia harus gaspol dari awal,” kata Arifki.

    “Karena ke 2029 itu waktu yang pendek untuk lima tahun sebenarnya. Jadi jangan terlalu menyia-nyiakan waktu ya. Biasanya baru mulai 2028 ya itu terlalu pendek itu. Makanya harus mulai 2025 langsung,” tandasnya

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan sedikitnya ada 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025, mendatang.

    Bahkan, kata Rommy, keempat nama tokoh itu tengah jadi pembicaraan hangat di kalangan internal partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Hal itu disampaikan Rommy ketika ditanya soal nama-nama bursa calon Ketua Umum PPP usai menghadiri pembukaan Mukernas II PPP yang dihadiri para pimpinan DPW dari seluruh Indonesia di Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    “Saya mendapat suara dari berbagai whatsapp group yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan, sekurang-kurangnya sudah muncul 4 nama,” kata Rommy.

    Dia pun menyebut, keempat nama itu, dua berasal dari internal dan dua dari eksternal PPP. 

    Dari internal, Rommy mengatakan bahwa nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan  kader PPP Sandiaga Uno.

    Sedangkan, dua nama dari eksternal adalam orang-orang di lingkarangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

  • Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    ERA.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan bahwa hampir setiap hari menjalankan salat taubat karena memang setiap hari pasti akan ada kesalahan.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Mardiono menanggapi ucapan dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Dalam pernyataan itu, Romy sapaan akrabnya, menyerukan taubat nasuhah.

    “Saya selalu melaksanakan sholat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Ia melanjutkan bahwa semua orang berhak menjalankan taubat begitu pula ia yang sedang dipercaya sebagai Plt Ketua Umum PPP.

    “Setiap hari itu pasti kita akan memperbaharui dosa. Karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertaubat,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI. Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.