partai: PPP

PDI-P Kritik PPN 12 Persen, Gerindra: Mereka Ketua Panjanya

PDI-P Kritik PPN 12 Persen, Gerindra: Mereka Ketua Panjanya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengaku heran dengan respons kritis PDI-P terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Rahayu mengungkit bahwa ketika rancangan beleid itu dibahas di DPR dalam Rancangan Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), PDI-P merupakan fraksi yang mendapatkan jatah kursi ketua panitia kerja (panja) melalui kadernya, Dolfie Othniel Frederic Palit.
“Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDI-P berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang
PPN 12 persen
,” kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (21/12/2024) malam.
Kemenakan Presiden RI Prabowo Subianto itu bilang, banyak dari anggota partainya yang saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons kritis PDIP itu.
“Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” lanjut dia.
“Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” tambah Saras.
Adapun sistematika UU HPP terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. UU ini telah mengubah beberapa ketentuan di UU lainnya, di antaranya UU KUP, UU Pajak Penghasilan, UU PPN, UU Cukai, dan UU Cipta Kerja.
Dolfie berujar ketika itu, pembahasan RUU HPP didasarkan pada surat presiden serta surat keputusan pimpinan DPR RI tanggal 22 Juni 2021 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU KUP dilakukan oleh komisi XI bersama pemerintah.
Fraksi yang menyetujui adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS.
Dalam paparan Dolfie, PKS menolak RUU HPP karena tidak sepakat rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Menurutnya, kenaikan tarif akan kontra produktif dengan proses pemulihan ekonomi nasional.
PKS juga menolak pengungkapan sukarela harta wajib pajak (WP) alias tax amnesty. Pada pelaksanaan tax amnesty tahun 2016, PKS juga menolak program tersebut.
“Sementara fraksi PDIP menyetujui karena RUU memperhatikan aspirasi pelaku UMKM dengan tetap berkomitmen bahwa bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi darat, keuangan, dibebaskan dari pengenaan PPN,” ucap Dolfie.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/12/2024 07:14
Romahurmuziy: Wajar Sandi dinilai bisa bawa PPP kembali ke parlemen

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa wajar mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dinilai bisa membawa partainya kembali ke parlemen.

Romahurmuziy menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons hasil jajak pendapat dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, @romahurmuziy, terkait kandidat ketua umum PPP.

“Sandi wajar mendapat polling (jajak pendapat, red.) tertinggi karena yang bersangkutan sudah menjadi Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu),” kata Romahurmuziy saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Sandi telah turun menyapa secara langsung kepada para kader selama satu tahun menjelang Pemilu 2024.

“Di samping itu, wajahnya sudah familiar karena pernah menjadi cawapres (calon wakil presiden) Pak Prabowo Subianto (pada Pemilu 2019, red.),” ujarnya.

Hingga Sabtu pukul 19:45 WIB, dalam unggahan Romahurmuziy, Sandiaga mendapatkan 56 persen suara dari total 354 responden, disusul oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih Taj Yasin Maimoen yang memperoleh 22 persen suara.

Kemudian diikuti oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman dengan 12 persen suara, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan 11 persen suara.

“Empat nama itu adalah nama-nama yang paling banyak disebut, dan dibicarakan kader-kader PPP. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bisa juga bertambah calon yang lain mengingat Muktamar PPP masih cukup lama, yaitu April 2025,” jelasnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

21/12/2024 20:00
Romahurmuziy Gelar Polling Sosok Calon Ketum PPP, Siapa Unggul? – Page 3

Postingan Romahurmuziy pun ramai ditanggapi masyarakat. Beragam pendapat pun bersusulan mengisi kolom komentar.

@addrienta.cim: Come on antum,,, raih kembali

@kamal_sungkarr: Asal bukan Mulyono

@swr_february: Pak Sandi aja Gus, logistik mumpuni, politik pinter manuver, merangkul semua kalangan

@yuli_astuti9: Sandi – yusuf

@shandy_millano: Ketum = Sandiaga, ketua DPP, GUS ipul, dudung,taj yasin.. dewan pembina pak romahurmuziy

@maulana_adeng: Bpk sandi

@tjepychrisna: No 3 dong

@mas_qunawi: Kok yg 2 bukan kader gus

@rifqibaihaqi_espede: Gus Yasin saja lah…

@salimkuwarasan: Kl saya tetep gus romi

@kandarnuris: Pak Sandi uno sekjen gusyasin

@donto_jb: Asal jgn ajak mulyono

@timothylenzun: Sandiaga Uno @sandiuno yang paling pantas pimpin PPP.

21/12/2024 17:58
Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik.

Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini. (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

“Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

“Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media.

Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media.

Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

“Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

Anies Dukung Pramono

Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Hasil Rekapitulasi KPU

Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

21/12/2024 06:05
Jelang Muktamar, PPP Kalimantan Barat Minta Tak Ada Pihak yang Berusaha Pertahankan Status Quo – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekreratis DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Barat, Miftah menyebut saat ini partai berlambang Ka’bah sedang tak baik-baik saja.

Sehingga perlu tranformasi partai secara menyeluruh dan meminta agar tidak ada pihak yang berusaha mempertahankan status quo.

Termasuk, kondisi seperti ini perlu berpikir ekstra.

Apalagi jika semua kader ingin kembali mempunyai wakil di DPR RI.

“PPP sedang tidak baik-baik saja, perlu cara kerja dan berpikir yang out of the box agar partai bisa kembali baik seperti sedia kala,” kata Miftah, kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Miftah menyayangkan jika ada pihak yang mencoba mempertahankan status quo dengan mencoba menghadang upaya perubahan AD/ART Partai.

Apalagi jika upaya itu dilaksanakan dengan cara pemaksaan dan inkonstitusional.

“Kita harus mengedepankan musyarawarah untuk mufakat dan semua harus terbuka pada perubahan tidak mempertahankan status quo. Dan perubahan AD/ART adalah awal dari perubahan tersebut,” ujar Miftah.

Dia juga menilai, bahwa banyak pasal dalam AD/ART yang perlu dicermati bersama.

Mulai dari tata kelola partai, hingga syarat calon ketua umum yang harus lebih terbuka.

Sehingga calon potensial dari semua tokoh nasional yang ingin ikut membangun PPP bisa berkesempatan memimpin partai tersebut.

“Kita tidak boleh menutup semua potensi yang ada. Dan tidak boleh ada yang mau membawa partai ini tetap dalam keterpurukannya,” kata Miftah.

Sebagai informasi, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk membahas Muktamar.

Dimana, Muktamar diagendakan bakal berlangsung pada April 2025, dengan agenda menentukan kepemimpinan baru Partai berlamgang Ka’bah ini.

18/12/2024 16:52
Skema KPBU di Proyek Infrastruktur Perlu Diperluas untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur baru dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yakni mekanisme pengadaan proyek infrastruktur yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

KPBU juga dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran di APBN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur baru dengan melibatkan langsung sektor swasta.

“Kalau pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pembangunan infrastruktur tidak bisa dikesampingkatn atau ditinggalkan.”

“Masalahnya, Pemerintah tidak bisa membiayai sendiri pembangunan infrastruktur dari dana APBN,” ungkap Pratomo Ismu Jatmiko, Deputi Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) di acara Talkshow Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

Dia mengatakan, skema pembiayaan campuran atau blended financing antara pemerintah dan swasta melalui skema KPBU merupakan pilihan tepat saat ini di tengah keterbatasan anggaran.

“Blended financing menjadi pilihan untuk mengatasi kendala ini dengan menarik swasta masuk. Apalagi pemerintahan baru saat ini lebih fokus pada ketahanan pangan (ketimbang membangun infrastruktur),” ujar Pratomo.

Dalam skema KPBU ini pemerintah sudah mendirikan PT PII, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk menjamin proyek infrastruktur pemerintah yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dalam KPBU, pemerintah dan badan usaha bekerja sama untuk menyediakan infrastruktur dan layanannya untuk kepentingan umum.

Pratomo memaparkan, dalam pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema KPBU biasanya investor mempertanyakan kelayanan proyek yang akan dibangun.

Misalnya terkait kelayakan pembiayaan oleh perbankan dengan tenor sampai 10 tahun atau di atasnya. Juga soal penerapan standar ESG pada proyek infrastruktur yang akan dibangun.

“Saat ini proyek infrastruktur baru yang dibangun, sebanyak 30 persen dari nilai proyek berasal dari ekuitas investor dan 70 persen sisanya dari perbankan,” beber Pratomo.

“Maka itu upaya meyakinkan perbankan akan kelayakan infrastruktur tersebut harus kuat karena pembangunan infrastruktur sangat berisiko mulai dari pembebasan lahan sampai biaya perawatannya,” imbuhnya.

Dia menegaskan, PT PII didirikan pemerintah dan dikelola di bawah kendali Kementerian Keuangan untuk menyerap risiko pembangunan proyek proyek infrastruktur.

“Selama masa pandemi, PII memberi penjaminan kepada korporasi swasta agar bisa mengakses pembiayaan perbankan untuk pembangunan proyek infrastruktur,” sebutnya.

Dia mengatakan, sejak berdiri pada 30 Desember 2009, PII mampu menarik masuk Rp 536 triliun investasi swasta dan sampai saat ini menangani 35 proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

Pemda juga Bisa Manfaatkan Skema KPBU

Pratomo menambahkan, creative financing melalui skema KPBU tak hanya bisa diterapkan di proyek berskala besar oleh Pemerintah Pusat, saja tapi juga bisa diterapkan di proyek infrastruktur berskala kecil di daerah.

Misalnya proyek penyediaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang dikerjasamakan dengan investor dan biaya pembangunannya dibayar sekala berkala.

Dalam skemap KPBU ini jika lampu penerangan jalan umum tidak menyala, maka pemerintah tak perlu bayar ke investor. Pemeliharaannya dilakukan oleh pihak investor.
Di sini PII turut menjamin pembayaran cicilan pembayaran Pemda ke investor,” ungkap Pratomo.

Dia juga mencontohkan skema KPBU di proyek revitalisasi Terminal Purabaya di Sidoarjo, Jawa Timur.

Di sana banyak lahan yang iddle dan dulu hanya menjadi area parkir bus.

“Sekarang ditawarkan ke swasta banyak yang tertarik misalnya dijadikan kawasan properti mixed use dijadikan hunian dan area komersial dengan tanggung jawab perawatan aset terminal oleh investor dengan lama konsesi 30 tahun dengan nilai proyek Rp1,7 triliun,” ungkapnya.

Lahan lahan terminal inimerupakan aset Kementerian Perhubungan dan lokasinya strategis di tengah kota.

18/12/2024 14:14
Ramai Dimunculkan Nama Caketum PPP, DPW se-Papua Raya Ikut Petunjuk Mardiono

loading…

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Barat Yasman Yasir mengatakan bahwa sampai saat ini semua DPW PPP se-Indonesia belum ada yang memunculkan satu pun nama calon ketua umum PPP. Foto/IST

JAKARTA – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Papua Barat Yasman Yasir mengatakan bahwa sampai saat ini semua DPW PPP se-Indonesia belum ada yang memunculkan satu pun nama calon ketua umum (caketum) PPP yang bakal dipilih dalam Muktamar X pada 2025. Pihaknya menunggu petunjuk Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

“Secara resmi, belum ada satu pun DPW yang memunculkan nama calon ketua umum. Di forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II pun tidak ada. Untuk itu, kami menunggu petunjuk dari Plt Ketua Umum Bapak Muhamad Mardiono,” kata Yasman, Rabu (18/12/2024).

Yasman menuturkan, sikap tersebut ditunjukkan pada saat pandangan umum seluruh DPW PPP dalam forum Mukernas II PPP yang digelar di Ancol, 13-15 Desember 2024. Yasman membacakan pandangan umum dari DPW PPP seluruh Papua Raya di forum Mukernas II, menyatakan bahwa untuk calon ketua umum sepakat menunggu arahan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono.

“Kami atas nama ketua dan sekretaris se-Papua Raya, Papua Induk, Papua Selatan, Papua Pengunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya juga menyampaikan tidak boleh ada perubahan AD/ART partai sampai Muktamar nanti. Untuk ketua umum selanjutnya, kami meminta petunjuk Bapak Plt Ketum Muhamad Mardiono sebagai bentuk loyalitas kami,” kata Yasman.

Dalam Mukernas II PPP, disepakati pelaksanaan Muktamar ke-10 PPP digelar 2025 setelah Idulfitri. Sedangkan tempat pelaksanaannya diusulkan di Bali.

(rca)

18/12/2024 13:58
Anies Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Jubir Akui Ada Komunikasi dengan Internal

loading…

Nama Anies Baswedan disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). FOTO/DOK.SINDOnews

JAKARTA – Nama Anies Baswedan disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ). Bahkan mantan Gubernur DKI Jakartta itu telah menjalin komunikasi dengan internal PPP.

Kabar adanya jalinan komunikasi itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan Sahrin Hamid. “Secara umum ada komunikasi (antara Anies dengan internal PPP),” kata Sahrin saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).

Ia menyebut sosok Anies Baswedan memiliki hubungan baik dengan tokoh PPP. Menurutnya, Anies mengapresiasi namanya masuk dalam bursa caketum PPP.

“Anies memiliki hubungan yang baik dengan hampir semua tokoh-tokoh PPP. ⁠Terkait wacana munculnya nama Anies. Tentunya Anies memberi apresiasi dan tentunya itu merupakan sebuah kehormatan bagi Anies,” ucapnya.

Sahrin menekankan, mantan Mendikbud era Presiden Jokowi itu tengah fokus menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, kata Sahrin, Anies mendukung setiap upaya kaderisasi atau regenerasi kepemimpinan dengan cara demokrasi di internal PPP.

“Namun saat ini, Anies lebih banyak memfokuskan perhatian dan agendanya pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga terkait Muktamar PPP, tentunya itu menjadi ranah dan dinamika di internal partai. Namun Anies tetap mendukung setiap proses kaderisasi ataupun regenerasi kepemimpinan yang dilaksanakan dengan cara demokratis dan bernilai,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun tokoh yang ingin memimpin partai berlogo Kakbah itu. Ia menegaskan, siapa pun tokoh bisa gabung PPP sepanjang memiliki irisan pemikiran yang sama.

“Siapa pun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP,” kata Rommahurmuziy saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).

Apalagi, kata dia, figur seperti Anies Baswedan . Pria yang akrab disapa Gus Rommy ini mengatakan, Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya. “Apalagi Pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP,” kata Gus Rommy, sapaan akrabnya.

(abd)

18/12/2024 13:48
Rommy Tegaskan Posisi Ketum PPP Terbuka bagi Siapa Pun, Termasuk Anies Baswedan

loading…

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun, termasuk Anies Baswedan. FOTO/DOK.SINDOnews

JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun tokoh yang ingin memimpin partai berlogo Kakbah itu. Ia menegaskan, siapa pun tokoh bisa gabung PPP sepanjang memiliki irisan pemikiran yang sama.

“Siapa pun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP,” kata Rommahurmuziy saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).

Apalagi, kata dia, figur seperti Anies Baswedan . Pria yang akrab disapa Gus Rommy ini mengatakan, Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya. “Apalagi Pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP,” kata Gus Rommy, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Gus Rommy mengungkapkan ada empat tokoh yang digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum PPP. Gus Rommy mengaku telah menerima aspirasi sosok yang dinilai mampu memimpin PPP.

Maka itu, dia mendesak Muktamar PPP segera digelar pada awal 2025. Muktamar itu sedianya juga akan memilih pemimpin baru untuk menakhodai partai.

“Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp Group yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan. Sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama (yang didukung maju menjadi Calon Ketua Umum),” kata Rommy di kawasan Ancol, Jumat (13/12/2024).

Mantan Ketua Umum PPP itu menyebut dua nama yang muncul merupakan sosok internal alias kader PPP. Sementara, dua orang lainnya lagi merupakan sosok dari eksternal.

Gus Rommy bahkan menyebutkan secara gamblang sosok-sosok itu di antaranya Taj Yasin Maimoen dan Sandiaga Uno yang merupakan kader PPP. Kemudian pihak eksternal yang juga didukung ialah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman.

“Dari dalam ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi Ketua Bappilu kita. Dari luar yang muncul di antara kader ini ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga nama Pak Dudung Abdurachman mantan KSAD,” ungkapnya.

(abd)

18/12/2024 06:53
PPP Jateng Usulkan Perubahan AD/ART untuk Transformasi Menyeluruh Partainya – Page 3

Adapun nama-nama itu adalah Mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, calon wakil gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau sering disapa Gus Ipul, dan eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Dari nama itu, tak ada nama Plt Ketum PPP Mardiono.

Terkait nama yang beredar, Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut bahwa tidak ada peserta Mukernas II baik dari unsur DPW maupun DPP menyodorkan nama-nama untuk menjadi ketua umum PPP selanjutnya.

“Mukernas memang bukan merupakan forum untuk itu. Jadi memang secara resmi juga nggak ada yang menyebutkan nama tokoh calon Ketum PPP. Bahwa ada yang rasan-rasan (pembicaraan) terkaits ejumlah nama itu di luar forum resmi Mukernas,” kata Sekjen PPP Arwani Thomafi di Jakarta, seperti dikutip Minggu (15/12/2024).

“Agenda Mukernas II ini agendanya yang pertama adalah membahas laporan evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024. Selanjutnya adalah membahas rencana pelaksanaan muktamar,” sambungnya.

Arwani menambahkan bahwa nanti pada Muktamar yang akan digelar setelah Idul Fitri 2025, para peserta berpeluang mengambil keputusan apapun, termasuk merubah AD/ART partai.

“Di forum itu (muktamar 2025) seluruh peserta atau muktamirin mempunyai ruang untuk memutuskan masa depan partai mulai dari menyusun memutuskan ADART, lalu memilih ketua umum dan keputusan-keputusan penting lainnya,” jelas dia.

17/12/2024 21:35