Xcloud.id

partai: PPP

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara

    GELORA.CO  – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.

     

    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad

  • ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    ASN Batal Pindah ke Nusantara, Dampak Ekonomi IKN Tak Sebanding Biaya Dikeluarkan: Bebani Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah saat ini belum dapat memastikan waktu yang tepat untuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Hal ini menyusul dari batalnya pemindahan ASN yang awalnya dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2025.

    Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

    Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

    Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

    Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

    Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

    “Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?,” kata Achmad kepada Tribunnews.

    Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.
     
    Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

    Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

    Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

    “Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi,” tutur Achmad.

    Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

    “Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia,” katanya.

    Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

    Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

    Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

    “Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia,” ucapnya.

    Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

    “Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis. Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

    “Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” paparnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    “Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite,” ujarnya.

    “Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa,” sambung Achmad.

  • Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0, Ancaman Perang Dagang Meluas

    Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0, Ancaman Perang Dagang Meluas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mewaspadai dampak Trump 2.0 terhadap ekonomi Tanah Air. Seperti diketahui, saat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada periode pertamanya, sosok ini memulai perang dagang AS versus China. Selanjutnya, jelang pelantikan jilid dua, Trump kerap berkomentar keras tentang perlunya tarif tinggi bagi negara yang merugikan AS.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini dinamika global yang terjadi menjadi faktor yang akan turut mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia ke depan.

    “Sejumlah risiko tentu masih akan kita hadapi, seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat suku bunga yang relatif tinggi, dan tentunya kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika yang sering kita sebut sebagai Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim,” kata Airlangga di kantornya, Jumat (31/1/2025).

    Tak hanya ekonomi nasional, ketidakpastian global tersebut juga membuat proyeksi ekonomi global 2025 ini hanya diperkirakan tumbuh di kisaran 3,2%, yang, kata Airlangga, berada di bawah rata-rata historis.

    “Namun ada yang juga cukup membanggakan, kalau dari segi PPP, purchasing power parity, ekonomi Indonesia sudah masuk di nomor delapan. Itu lebih tinggi dari Italia, Prancis, dan ini suatu capaian yang baik,” pungkasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan ketidakpastian global yang disebabkan perang dagang AS versus China ini juga bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Kendati demikian, menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia.

    Faisal menjelaskan, dalam kebijakan dagang Trump jilid pertama dahulu, perang dagang telah mendorong perusahaan-perusahaan yang tadinya berinvestasi ke China hengkang keluar dan mencari tujuan baru di negara-negara ASEAN. Limpahan tersebut, menurutnya, bisa ditangkap oleh Indonesia.

    “Walaupun yang diperoleh Indonesia dari relokasi manufaktur yang keluar dari China itu relatif sedikit. Tapi untuk ke depan, peluang itu tetap terbuka, tergantung sejauh mana pemerintah memperbaiki, belajar dari kelemahan yang sebelumnya, dan lebih agresif untuk menggaet investasi potensial dari relokasi keluar dari China tersebut,” kata Faisal kepada Bisnis, Jumat (31/1/2025).

    Punya pandangan berbeda, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan keputusan Trump yang menarik mandatori sejumlah kebijakan pendahulunya, Joe Biden, terkait pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle) dapat membuat harga mineral seperti nikel, litium, dan kobalt turun.

    Penurunan harga komoditas tersebut, menurutnya, akan berimbas pada minat investor di sektor hilirisasi. Bagi Indonesia sendiri, realisasi investasi sepanjang 2024 sebesar Rp1.714,2 triliun, hampir seperempatnya atau 23,8%, merupakan investasi di sektor hilirisasi yang mana didominasi oleh hilirisasi mineral tambang.

    Realisasi investasi terkait hilirisasi itu tumbuh 8,63% year on year (yoy). Rinciannya, portofolio investasi terbanyak terkait dengan bidang mineral yang mencapai Rp245,2 triliun, dengan sektor terbesar yaitu nikel (Rp153,2 triliun), tembaga (Rp68,5 triliun), dan bauksit (Rp21,8 triliun).

    “Ketika harga nikel turun, ekspor dari hilirisasi tambang juga akan terganggu. Jadi, porsi investasi yang berasal dari sektor hilirisasi tambang mineral diperkirakan akan tumbuh rendah, porsinya menurun. Jadi kalau 23%, mungkin tahun 2025 cuma 15%,” kata Bhima.

  • PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Jawa Barat terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja partai pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan mengggelar Kolokium Transformasi PPP untuk Indonesia di Cafe Koteshu, Kota Bogor pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kegiatan bertemakan Mewujudkan Partai yang Adaptif, Inklusif, dan Responsif Menuju Indonesia Emas tersebut turut menghadirkan para narasumber sepert Endin A.J Soefihara, MM. (Akademisi & Tokoh PPP), ⁠Prof. Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia) dan ⁠Nadia Hasna Humaira (Penggiat Sosial Politik Muda).

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat menyatakan bahwa setelah selesainya Pileg tahun lalu, pihaknya tengah fokus untuk membenahi struktur organisasi, melakukan konsolidasi, dan segera merencanakan program kerja untuk 4 setengah tahun ke depan.

    “Kegiatan kolokium sebenarnya rutin dilakukan setiap bulan di kantor DPW PPP, namun kali ini dipilih untuk diselenggarakan di Kota Bogor karena ada keinginan untuk meluaskan jangkauan,” ungkapnya saat ditemui Jabar Ekspres usai kegiatan tersebut.

    Menurut Pepep, hal ini akan membantu anggota DPW dan jajaran DPC PPP untuk meningkatkan pemikiran, pengetahuan, dan konsolidasi terhadap gagasan-gagasan internal yang sedang berkembang.

    Terkait pilihan sosok pimpinan atau Ketua Umum PPP ke depan, ia menyebut bahwa DPW PPP Jawa Barat akan merespon semua masukan dan akan mempelajari kebutuhan partai untuk kedepan terhadap figur yang tepat.

    “Beberapa tokoh seperti Pak Mardiono, Pak Dudung, Tajiyasin, Sandiaga Uno, dan belakangan muncul sejumlah sosok lainnya sebagai calon potensial,” bebernya.

    Namun, sambung dia, dari Jawa Barat sendiri, masih perlu melihat perkembangan terbaru untuk membuat keputusan terbaik.

    “Nah itukan yang berkembang hari ini, belum kita rumuskan, tetapi kita tentu sebagai sesama Jawa Barat kita juga kemarin menghadiri undangan, dan kebetulan hadir juga Pak Dudung. Tetapi apakah keputusannya seperti apa tentu melihat perkembangan mekanisme dan situasi beberapa bulan kedepan,” tukas Pepep.

  • 10 Negara Termiskin di Dunia

    10 Negara Termiskin di Dunia

    Jakarta –

    Beberapa negara masih menderita kemiskinan hingga masuk ke dalam kategori negara termiskin di dunia. Negara-negara ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya alam (SDA) hingga ketidakstabilan politik.

    Indikator untuk mengukur negara-negara termiskin maupun terkaya biasanya mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. PDB per kapita sendiri kerap dijadikan indikator kemakmuran, dengan perhitungan total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk.

    Namun PDB per kapita tidak cukup untuk menentukan peringkat tersebut. Biaya hidup dan tingkat inflasi dapat sangat bervariasi di setiap negara sehingga perlu Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) yang berperan untuk membuat perbandingan lebih adil.

    Negara-negara berukuran kecil dan kurang kuat di kawasan yang penuh tantangan termasuk di antara 10 negara dengan ekonomi terbawah. Liberia dan Chad menghadapi kendala seperti sumber daya yang terbatas, sektor keuangan yang lemah, dan rezim pajak yang tidak menguntungkan, yang menghambat investasi dan pertumbuhan asing.

    Bahkan negara-negara yang lebih besar seperti Republik Demokratik Kongo dan Mozambik berjuang melawan kemiskinan karena konflik internal, ketidakstabilan politik, dan infrastruktur yang tidak memadai, yang menghambat kemajuan ekonomi mereka.

    Dikutip dari Forbes India, Rabu (29/1/2025), berikut adalah negara-negara termiskin di dunia berdasarkan PDB per kapita dan PPP, sebagaimana diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) per 16 Januari 2025.

    1. Sudan Selatan
    PDB per kapita:US$ 960,24

    Sudan Selatan, negara termuda di dunia, memperoleh kemerdekaan pada tahun 2011 tetapi menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Ketidakstabilan politik, konflik yang sedang berlangsung, dan infrastruktur yang terbatas menghambat kemajuannya. Dengan mayoritas mengandalkan pertanian tradisional, kekerasan dan peristiwa iklim ekstrem sering mengganggu pertanian.

    2. Burundi
    PDB per kapita: US$ 1.010

    Burundi, negara kecil yang terkurung daratan di Afrika Timur, menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk ketidakstabilan politik, konflik, dan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai.

    Perjuangan ekonomi negara dan kesulitan yang dihadapi warganya semakin diperburuk oleh pertumbuhan populasi yang cepat. Dengan sekitar 80% populasi bergantung pada pertanian subsisten, kerawanan pangan sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara Afrika sub-Sahara lainnya.

    3. Republik Afrika Tengah

    PDB per kapita: US$ 1.310

    Republik Afrika Tengah bergulat dengan tantangan ekonomi yang mendalam karena ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kekayaan negara dalam bentuk emas, minyak, uranium, dan berlian sangat kontras dengan kemiskinan yang dialami warganya. Kombinasi kenaikan harga barang-barang pokok setelah perang di Ukraina, siklus banjir, serta kekeringan parah semakin memperburuk ekonomi CAR.

    4. Malawi
    PDB per kapita: US$ 1.760

    Meskipun memiliki bentang alam yang indah, Malawi, yang terletak di Afrika tenggara, bergulat dengan tantangan ekonomi yang signifikan. Negara ini sangat bergantung pada pertanian tadah hujan, sehingga rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

    5. Mozambik

    PDB per kapita: US$ 1.790

    Mozambik, bekas koloni Portugis yang kaya sumber daya, menghadapi kemiskinan karena bencana alam, penyakit, pertumbuhan populasi yang cepat, produktivitas pertanian yang rendah, dan ketimpangan kekayaan. Negara ini termasuk salah satu yang termiskin di dunia, diperburuk oleh serangan kelompok pemberontak Islam di wilayah utara yang kaya gas.

    6. Somalia

    PDB per kapita: US$ 1.900

    Perang Saudara Somalia menghancurkan tulang punggung ekonomi negara tersebut. Perang ini menyebabkan keruntuhan negara secara total, dengan kerugian besar pada sumber daya manusia dan fisik. Negara paling timur di benua Afrika ini sebagian besar bergantung pada ekonomi informal yang berbasis pada peternakan, kiriman uang dari warga Somalia yang tinggal di luar negeri, dan telekomunikasi.

    7. Republik Demokratik Kongo

    PDB per kapita: US$ 1.910

    Republik Demokratik Kongo, atau DRC, negara terbesar di Afrika Sub-Sahara, menghadapi tantangan ekonomi yang besar meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam seperti kobalt dan tembaga. Sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan, dengan sekitar 62% hidup dengan kurang dari US$ 2,15 per hari. Malnutrisi, keterbatasan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan tingkat kelahiran yang tinggi semakin memperburuk kondisi.

    8. Liberia

    PDB per kapita: US$ 2.000

    Kemiskinan yang berkepanjangan di Liberia bermula dari konflik kekerasan, termasuk perang saudara dan wabah seperti Ebola, yang menyebabkan infrastruktur tidak stabil dan layanan terbatas. Migrasi paksa mengganggu pertanian, yang berkontribusi pada kerawanan pangan.

    9. Yaman

    PDB per kapita: US$ 2.020

    Perang saudara selama bertahun-tahun, ketidakstabilan politik, dan keruntuhan ekonomi telah menghancurkan Yaman. Konflik tersebut telah menyebabkan jutaan orang mengungsi di dalam perbatasan Yaman, melumpuhkan infrastruktur, dan mengganggu produksi pertanian. Kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan obat-obatan langka dan jutaan orang bergantung pada bantuan kemanusiaan seperti PBB untuk bertahan hidup.

    10. Madagaskar

    PDB per kapita: US$ 2.060

    Madagaskar adalah negara kepulauan di pantai tenggara Afrika. Sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960, negara ini telah mengalami banyak krisis politik dan kudeta militer. Stabilitas politik yang relatif baik dan konstitusi saat ini dibentuk pada tahun 2014.

    Meskipun negara ini kaya akan sumber daya politik, ketidakstabilan internal, campur tangan eksternal, dan pemanfaatan sumber daya ini secara terbatas tetap ada. Pertambangan dan pariwisata adalah dua faktor besar yang berkontribusi terhadap PDB negara tersebut.

    (shc/hns)

  • Daftar 10 Negara Terkaya di Dunia, Ada 2 Tetangga Dekat RI

    Daftar 10 Negara Terkaya di Dunia, Ada 2 Tetangga Dekat RI

    Jakarta –

    Sejumlah negara di dunia menduduki posisi sebagai negara terkaya dengan ekonomi yang besar dan makmur. Umumnya, negara-negara ini sudah cocok disebut sebagai negara maju.

    Indikator untuk mengukur negara-negara terkaya maupun termiskin biasanya dilihat dengan mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

    PDB per kapita kerap dijadikan indikator kemakmuran, dengan perhitungan total pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk.

    Dikutip dari Forbes India, Rabu (29/1/2025), ukuran kekayaan suatu negara yang lebih tepat mempertimbangkan tingkat inflasi dan biaya produk dan jasa lokal. Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, kita memperoleh Paritas Daya Beli (PPP).

    Forbes telah merangkum 10 negara terkaya berdasarkan PDB per kapita dan PPP. Menariknya, dalam jajaran negara-negara terkaya ini, banyak di antaranya yang berukuran cukup kecil dalam peta. Bahkan, negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) dan China sendiri tidak masuk ke dalam posisi teratasnya.

    Negara-negara yang lebih kecil seperti Luksemburg dan Singapura mendapatkan keuntungan dari sektor keuangan yang diatur dengan baik dan rezim pajak yang ideal untuk investasi asing ke dalam ekonomi mereka, ketimbang negara-negara yang lebih besar dan lebih kuat seperti AS dan China.

    Berikut daftar 10 negara terkaya di dunia:

    1. Luksemburg
    PDB per kapita: US$ 154.910

    Luksemburg, dengan PDB per kapita yang tinggi dan sektor keuangan yang kuat, adalah negara terkaya di dunia. Negara ini dikenal karena menggunakan kekayaannya untuk memastikan standar hidup, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi penduduknya.

    Selain itu, Luksemburg adalah salah satu tujuan wisata utama dunia, terkenal dengan kastil-kastilnya yang indah, pepohonan hijau yang lebat, dan kanal-kanal yang indah. Negara ini juga merupakan salah satu negara pertama yang menyediakan transportasi umum gratis dan memiliki upah minimum tertinggi di dunia.

    2. Singapura
    PDB per Kapita: US$ 153.610

    Singapura adalah salah satu pusat bisnis dan perdagangan terbesar di dunia. Negara ini memiliki banyak individu dengan kekayaan bersih tinggi di antara populasinya.

    Perekonomian telah mengalami beberapa pukulan berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir, dengan pandemi pada awalnya dan kemudian ekonomi China yang terpuruk menjadi mitra dagang penting bagi sektor manufaktur Singapura.

    3. Makau SAR

    PDB per Kapita: US$ 140.250

    Makau SAR adalah wilayah administratif khusus China, dan kekayaannya terutama berasal dari lebih dari 40 kasinonya, menjadikannya salah satu tujuan wisata teratas di dunia. Makau adalah koloni Eropa pertama dan terakhir di Asia.

    Meskipun mengalami pukulan hebat selama krisis COVID-19 karena pembatasan perjalanan dan seringnya karantina wilayah, ekonomi pulih dengan cepat berkat pendekatan kapitalisnya yang khas, yang berbeda dari hukum di daratan China.

    4. Irlandia

    PDB per Kapita: US$ 131.550

    Setelah krisis keuangan besar tahun 2008, Irlandia berupaya keras untuk mereformasi industri perbankannya. Negara ini memulai langkah-langkah seperti pemotongan upah sektor publik untuk mengembalikan ekonominya seperti sekarang.

    Lebih jauh, Irlandia adalah salah satu surga pajak perusahaan terbesar di dunia, dengan perusahaan multinasional (seperti Apple, Google, dan Microsoft) menyumbang lebih dari 50% bagi ekonomi Irlandia dalam beberapa tahun terakhir.

    5. Qatar

    PDB per Kapita: US$ 118.760

    Qatar (dan juga UEA) masuk dalam daftar 10 negara dengan perekonomian teratas, yang sebagian besar diuntungkan oleh cadangan sumber daya alamnya. Qatar memiliki cadangan gas terbesar ketiga di dunia. Qatar juga meningkatkan perekonomiannya di sektor lain, seperti menjadi tuan rumah FIFA 2022 yang memberikan dorongan besar bagi pariwisata dan perekonomian Qatar.

    6. Norwegia

    PDB per Kapita: US$ 106.540

    Norwegia kembali menjadi penyedia minyak bumi teratas di wilayah Eropa Barat. Negara ini telah membuat kemajuan finansial yang baik setelah ekonominya jatuh selama krisis Covid-19. Lebih jauh, Norwegia memiliki dana kekayaan negara sebesar US$ 1,3 triliun, yang juga merupakan yang terbesar di dunia.

    7. Swiss

    PDB per Kapita: US$ 98.140

    Salah satu tempat wisata terbesar di dunia, Swiss juga memiliki sektor keuangan yang ramai. Negara ini juga diuntungkan dari ekspor logam mulia, instrumen presisi, dan mesin seperti komputer dan perangkat medis.

    Sekitar 74% PDB Swiss berasal dari sektor jasa dan 25% dari industri, dengan kurang dari 1% dari sektor pertanian. Swiss juga memiliki tarif PPN terendah di Eropa.

    8. Brunei Darussalam

    PDB per Kapita: US$ 95.040

    Brunei Darussalam adalah negara kecil dan kaya di pulau Kalimantan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan. Dikenal karena cadangan minyak dan gas alamnya yang melimpah, Brunei memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua di antara negara-negara Asia Tenggara.

    9. Guyana

    PDB per Kapita: US$ 91.380

    Sebuah negara kecil di pesisir utara Amerika Selatan, Guyana dianggap sebagai bagian dari daratan utama Hindia Barat Inggris yang bersejarah, dan juga merupakan bagian dari Persemakmuran Karibia. Kebangkitan ekonomi Guyana dimulai setelah ditemukannya minyak mentah pada tahun 2015. Penemuan lebih dari 11 miliar barel cadangan minyak di lepas pantai Guyana sejak tahun 2017, merupakan penambahan terbesar pada cadangan minyak global sejak tahun 1970-an.

    10. Amerika Serikat (AS)

    PDB per Kapita: US$ 89.680

    AS tetap masuk dalam daftar 10 ekonomi teratas berdasarkan PDB per kapita PPP, meskipun berada di salah satu peringkat terbawah. Selain menjadi entitas ekonomi yang dominan, Amerika juga didukung oleh kemampuan militernya

    (shc/hns)

  • Wacana Kota Cimahi Perluas Wilayah, DPRD Soroti Kebutuhan Anggaran

    Wacana Kota Cimahi Perluas Wilayah, DPRD Soroti Kebutuhan Anggaran

    JABAR EKSPRES – Wacana perluasan wilayah Kota Cimahi kembali mencuat seiring dengan rencana memasukkan Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, ke dalam wilayah administrasi Kota Cimahi.

    Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menilai rencana ini sebagai langkah strategis yang membutuhkan kajian mendalam untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Perluasan wilayah Kota Cimahi memerlukan kajian mendalam, termasuk rencana memasukkan Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung,” ujar Wahyu, Selasa (28/1/25).

    BACA JUGA: Lima Kecamatan Dianggap Ideal untuk Perluasan Kota Cimahi

    Ia juga menyoroti bahwa rencana ini memerlukan anggaran besar yang perlu dibahas lebih lanjut.

    “Anggaran yang diperlukan belum bisa dipastikan karena harus dibahas lebih lanjut secara komprehensif dengan Pemkot Cimahi,” jelasnya.

    Wahyu menekankan bahwa kajian tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperluas wilayah, tetapi juga untuk mempermudah pelayanan publik.

    Namun, ia mengingatkan bahwa pembahasan intensif antara Pemerintah Kota Cimahi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, serta DPRD Kota Cimahi harus dilakukan setelah pelantikan kepala daerah.

    BACA JUGA: Dituduh Mabuk, Dua Politisi Kota Cimahi Ribut, Saling Ancam Lapor Polisi!

    Wahyu juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait wacana ini.

    “Pemkot Cimahi harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Saat ini, DPRD Cimahi belum dilibatkan sehingga kami belum mengetahui progresnya,” katanya.

    Menurut Wahyu, salah satu alasan yang mendasari rencana perluasan adalah fakta bahwa Kecamatan Margaasih secara hukum berada dalam wilayah Polres Cimahi.

    Namun, ia menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya pertimbangan.

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah, mendukung wacana tersebut dan menyatakan bahwa idealnya Kota Cimahi memiliki lima kecamatan dan 20 kelurahan.

    “Gagasan perluasan wilayah yang dicanangkan oleh Wali Kota Cimahi terpilih memang menjadi target kami, karena Kota Cimahi memang harus diperluas,” ujar Enang.

    Namun, ia menambahkan, upaya ini belum berlanjut karena rasio pemerintahan yang dianggap belum memadai antara jumlah penduduk dengan pengembangan kelurahan dan kecamatan.

  • Indonesia jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-8 Dunia, Cuma Kalah dari Negara-Negara Ini – Page 3

    Indonesia jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-8 Dunia, Cuma Kalah dari Negara-Negara Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan prestasi yang mengesankan dengan menjadi ekonomi terbesar kedelapan di dunia, berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP).

    Data ini diperoleh dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan menunjukkan posisi ekonomi negara tersebut yang cukup signifikan.

    Dalam peringkat tersebut, China menduduki posisi teratas dengan PDB mencapai USD37,07 Triliun, yang setara dengan Rp 600 Kuadriliun (1 USD = Rp 16.188,2). Ini menunjukkan dominasi ekonomi China yang sangat kuat di tingkat global.

    Di posisi kedua, Amerika Serikat berhasil mencapai PDB sebesar USD29,17 triliun atau setara dengan Rp472,2 Kuadriliun. Dalam hal ini, negeri Paman Sam harus mengakui bahwa mereka kalah dari Cina dalam hal capaian PDB.

    India menempati urutan ketiga dengan PDB yang mencapai USD16,02 triliun, setara dengan Rp259,3 kuadriliun. Sementara itu, Rusia berada di posisi keempat dengan PDB sebesar USD6,91 triliun atau setara Rp111,8 kuadriliun.

    Jepang berada di urutan kelima dengan PDB senilai USD6,57 triliun atau setara Rp106,3 kuadriliun. Di posisi keenam, Jerman mencatatkan PDB sebesar USD6,02 triliun, yang setara dengan Rp97,4 kuadriliun, menunjukkan kekuatan ekonomi Eropa.

    Brazil menempati posisi ketujuh dengan PDB mencapai USD4,7 triliun atau setara Rp76 kuadriliun. Sementara itu, Indonesia berada di urutan kedelapan dengan PDB senilai USD4,66 triliun, yang setara dengan Rp75,4 kuadriliun, sama dengan Brazil.

    Indonesia Kalahkan Prancis dan Inggris

    Di posisi kesembilan, Prancis mencatatkan PDB senilai USD4,36 triliun, yang setara dengan Rp70,5 kuadriliun. Sedangkan United Kingdom (UK) berada di posisi kesepuluh dengan PDB mencapai USD4,28 triliun atau setara Rp69,2 kuadriliun.

    Dengan pencapaian ini, Indonesia berhasil melampaui negara-negara maju seperti Prancis dan Inggris. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah berbagai tantangan global yang dihadapi saat ini.

     

  • Fraksi- Fraksi DPRD Ikut Tindak Lanjuti Imbauan Penahanan Ijazah di Jabar

    Fraksi- Fraksi DPRD Ikut Tindak Lanjuti Imbauan Penahanan Ijazah di Jabar

    JABAR EKSPRES – Imbauan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi terkait penahanan ijazah di sambut baik oleh sejumlah Fraksi di DPRD Jabar.

    Fraksi turut membuka aduan hingga siap mendesak dengan keras pihak sekolah yang masih menahan ijazah siswa di Jabar.

    Imbauan itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun media sosialnya beberapa hari lalu. Ia tegas mengimbau agar kepala sekolah segera menyerahkan ijazah para siswanya yang telah lulus dan jangan sampai ada praktik penahanan ijazah.

    BACA JUGA: DBMPR Jabar Pastikan Tak Bangun Ulang Jembatan Sumber Cirebon

    “Kami mohon segera serahkan ijazah kepada siswa. Karena ijazah diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karir siswa,” jelasnya.

    Hal itupun langsung direspon sejumlah fraksi yang duduk di DPRD Jabar. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya, pihaknya langsung membuka nomor aduan jika ada siswa atau alumni yang mengalami kesulitan atau ijazahnya ditahan sekolah.

    “Beberapa sekolah langsung buat pengumuman jadwal pengambilan, tapi juga masih ada juga warga mengeluh kesulitan,” kata ketua Fraksi PPP Jabar Zaini Shofari, Minggu (26/1).

    BACA JUGA: Fraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

    Zaini melanjutkan, jika mengalami penahanan itu, maka warga bisa mengadu ke nomor yang tersedia. Fraksi juga tidak akan segan menindaklanjuti. Fraksi akan menyambungkan ke pihak sekolah ataupun ke dinas terkait.

    “Kami langsung tindaklanjuti. Kami desak ke KCD atau dinas pendidikan,” sambungnya.

    Hal serupa juga dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, desakan dan koordinasi juga disampaikan ke sejumlah sekolah di dapil masing-masing wakil rakyat.

    Hal itu juga langsung direspon pihak sekolah, mereka langsung mengumumkan dengan jelas jadwal pengambilan ijazah bagi alumni.

    BACA JUGA: Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!

    “Sejumlah sekolah sudah buat pengumuman, pengambilan hingga 3 Februari. Kami harap sekolah lain juga melakukan, itu akan kami kawal,” terang Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono.

    Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jabar juga telah mengeluarkan sura edaran terkait ijazah itu. Yakni SE nomor 3597/PK/03.04.04/SEKRE tertanggal 23 Januari 2025.(son)

  • KPK Geledah Rumah Djan Faridz, Punya Kekayaan hampir Rp 1 Triliun – Page 3

    KPK Geledah Rumah Djan Faridz, Punya Kekayaan hampir Rp 1 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Ketua Umum PPP Djan Faridz pada Rabu malam 22 Januari 2025. KPK menyebutkan, penggeledahan terkait kasus buron Harun Masiku (HM).

    Dari hasil penggeledahan, penyidik KPK membawa tiga koper dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu .

    Adapun awal karir Djan mulai pada 2009. Ia dipercaya sebagai bendahara NU WIlayah DKI Jakarta, dan karirnya terus berkembang dan akhirnya ia dipilih menjadi ketua NU Wilayah DKI Jakarta.

    Seiring berjalannya waktu, kariernya terus menanjak dan menjadi anggota DPD RI. Merasa tidak cukup, bahkan Djan sempat mengajukan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

    Namun, langkahnya terhenti lantaran pada saat itu ia dilantik menjadi Menteri Perumahan Rakyat periode 2011-2014 masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Lalu pada 2014, Djan Faridz terpilih menjadi ketua Umum PPP 2014-2019 berdasarkan hasil munas PPP di Jakarta.

    Kekayaan Djan Faridz

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Minggu (26/1/2025). Kekayaan Djan Faridz terus mengalami peningkatan seiring dengan jabatan yang diembannya.

    Pada 31 Oktober 2009 Djan melaporkan pertama kali harta kekayannya ke KPK. Saat itu ia menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014. Total kekayannya Rp 87 miliar.

    Kemudian, pada 31 Oktober 2014, Djan kembali melaporkan kekayaannya yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014. Dalam laporan ini kekayaannya mengalami peningkatan menjadi Rp 90,8 miliar.

    Lalu kekayaannya terus meningkat saat Djan menjabat sebagai Menteri dalam sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014 di Kementerian Perumahan Rakyat kekayaannya tercatat Rp 101 miliar. Laporan kekayannya tersebut di laporkan pada 31 Oktober 2011.

    Puncak kekayaannya bertambah drastis saat Djan menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia melapork kekayaan ke KPK pada 23 Oktober 2023. Total kekayannya menjadi Rp 993,2 miliar.