partai: PPP

  • PPP belum putuskan dukungan pada Pilpres 2029, tunggu hasil muktamar

    PPP belum putuskan dukungan pada Pilpres 2029, tunggu hasil muktamar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan bahwa partainya belum memutuskan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.

    “Kita baru akan muktamar di bulan September nanti, sehingga memang kami belum bisa menjawab apapun soal itu, karena kepengurusan baru yang nantinya akan menjawab,” kata Romy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Dia mengakui bahwa konsolidasi nasional partainya terlambat dibandingkan partai lain. Oleh karena itu, keputusan terkait dukungan pilpres akan menjadi wewenang kepengurusan baru yang terbentuk setelah muktamar.

    Romy menegaskan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban pasti saat ini, mengingat posisinya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan belum tentu berlanjut setelah muktamar.

    Mengenai sikap partai lain yang sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo meski pemerintahan baru berjalan enam bulan, Romy menyatakan bahwa setiap partai memiliki independensi dalam mengambil keputusan.

    “Kita menghormati apa yang disampaikan oleh Partai Amanat Nasional, karena memang kan salah satu partai yang sudah selesai melakukan konsolidasi nasionalnya. Tapi bagi kami di PPP, kami fokus untuk menyelesaikan proses konsolidasi yang sekarang masih berjalan, dan dipuncaki dengan muktamar nanti bulan September,” pungkas dia.

    Diberitakan sebelumnya bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya siap memberikan dukungan kepada Prabowo pada pencalonan Pilpres 2029.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara,” kata Zulhas dalam acara Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN di Jakarta, Minggu (20/4).

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Partai Golkar akan mendukung kembali Presiden Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 jika Prabowo ingin menjadi Presiden selama dua periode.

    Adapun Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tak mau tergesa-gesa untuk melabuhkan arah politiknya untuk Pilpres Tahun 2029, karena waktunya masih lama.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 April 2025

    PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo Nasional 24 April 2025

    PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Plt Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono
    menilai, video monolog yang diunggah Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    dalam beberapa waktu ini bukan ancang-ancang menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2025.
    Adapun ada dua video yang telah diunggah Gibran pada kanal YouTube GibranTV, kanal resmi miliknya.
    Video pertama mengangkat isu bonus demografi, sedangkan yang kedua mengangkat keberhasilan Timnas U-17 yang lolos Piala Dunia.
    “Kalau soal politik sih menurut saya enggak lah ya,” kata Mardiono, di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
    Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menilai
    Kabinet Merah Putih
    sangat solid menjalankan visi Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Karena jujur saya sampaikan bahwa Kabinet Merah Putih saat ini sangat solid sekali ya. Tidak ada, semuanya dalam menjalankan visi-visinya Pak Presiden,” tegas dia.
    Menurut Mardiono,
    video monolog Gibran
    tersebut merupakan cara putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan pesan dan kerja pemerintah ke publik.
    Oleh karena Gibran merupakan anak muda, kata Mardiono, Wapres RI memilih cara lewat video monolog di media sosial.
    “Ya mungkin yang dimaksud oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, itu adalah menyampaikan ya kerja-kerjanya itu untuk disampaikan kepada rakyat. Nah, karena beliau adalah termasuk masih milenial ya, mungkin ya komunitas itulah cara untuk menyampaikannya,” ungkap dia.
    Dilihat dari akun YouTube @GibranTV, setidaknya Gibran sudah dua kali membuat video monolog.
    Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda, serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
    Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Dia juga menyinggung, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    Menurut Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibran mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U-17.
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
    “Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di
    spotlight
    yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi, saat dihubungi, Selasa (2/4/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Presiden Korsel Moon Jae-in Didakwa Lakukan Korupsi, Carikan Pekerjaan untuk Mantan Menantu – Halaman all

    Eks Presiden Korsel Moon Jae-in Didakwa Lakukan Korupsi, Carikan Pekerjaan untuk Mantan Menantu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Presiden Korea Selatan (Korsel) periode 2017-2022, Moon Jae-in didakwa telah melakukan korupsi terkait dengan mencarikan pekerjaan bagi mantan menantunya, Seo, di salah satu maskapai di Thailand, Thai Easter Jet.

    “Moon didakwa melakukan korupsi karena menerima 217 juta won sehubungan dengan memfasilitasi pekerjaan menantunya di sebuah maskapai penerbangan,” kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam sebuah pernyataan resmi, Kamis (24/4/2025), dikutip dari ABC News.

    Jaksa menilai Seo tetap diangkat menjadi Direktur Utama Thai Easter Jet meskipun secara pengalaman dan kualifikasinya tidak relevan dengan industri penerbangan.

    Jaksa juga memperoleh temuan bahwa Seo kerap tidak melaksanakan tugasnya sebagai direktur utama.

    “Maskapai tersebut, yang secara efektif dikendalikan oleh mantan anggota parlemen dari partai Moon, telah memberikan pekerjaan tersebut kepada eks menantu Moon untuk mendapatkan dukungan dari presiden saat itu,” ujar jaksa.

    Jaksa juga menemukan bahwa gaji dan tunjangan keuangan yang dibayarkan pihak maskapai kepada mantan menantu Moon ternyata digunakan untuk suap yang ditujukan untuk Moon.

    Putri Moon pun lantas diceraikan oleh menantunya tersebut.

    Kronologi Korupsi Moon

    Sebagai informasi, Moon sebenarnya telah ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus korupsi ini pada 30 Agustus 2024 lalu.

    Dikutip dari Reuters, penetapan tersangka terhadap Moon setelah dilakukan penggeledahan oleh Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju di kediaman anaknya, Moon Da Hye.

    Kasus ini bermula dari adanya pengaduan yang diajukan lima tahun lalu yang menyoroti proses perekrutan Seo di Thai Eastar Jet.

    Lantas, investigasi dilakukan yang berfokus pada hubungan Seo dengan penunjukkan Lee Sang-jik sebagai Kepala Badan Usaha Kecil dan Menengah Korea Selatan (KOSME).

    Adapun aduan tersebut diajukan oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) bersama dengan elemen sipil bernama Justice People pada medio September 2020-April 2021.

    Dalam aduan itu, Seo diduga memperoleh jabatan sebagai direktur utama sebagai imbalan atas dukungan politi yang diberikan Lee selaku pendiri Easter Jet.

    Temuan itu menguat setelah Lee diangkat menjadi Presiden KOSME pada tahun 2018 atau hanya beberapa bulan setelah Seo menjabat sebagai direktur utama Thai Eastar Jet.

    Tak sampai itu, tudingan tersebut menguat setelah jaksa menemukan keputusan tersebut diduga diambil dalam pertemuan informal antara sekretaris presiden pada tahun 2017.

    Terkait kasus ini, Seo telah diperiksa sebanyak tiga kali tetapi memilih bungkam.

    Lalu, beberapa mantan pejabat tinggi era kepemimpinan Moon juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan dalam penunjukkan Lee sebagai Presiden KOSME.

    Kasus yang menjerat Moon ini menambah drama politik di Korsel di mana di saat yang bersamaan Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatan presidennya karena memberlakukan darurat militer.

    Kini, Yoon pun tengah menghadapi persidangan terkait darurat militer yang dianggap wujud sebuah makar.

    Dua kasus hukum ini berlangsung menjelang pemilihan presiden yang bakal digelar pada 3 Juni 2025 mendatang.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • IMF sebut Indonesia salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, pakar paparkan sebabnya

    IMF sebut Indonesia salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, pakar paparkan sebabnya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IMF sebut Indonesia salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, pakar paparkan sebabnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 April 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Indonesia berhasil menduduki peringkat ke 7 dari 10 negara dengan perekonomian paling besar selama tahun 2025. Daftar ini dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP).

    Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya mempunyai potensi lebih besar lagi, dan ada peluang naik peringkat. Hal itu dikatakan oleh Dendi Ramdani sebagai Department Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri.

    “Alasannya, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh tinggi lagi, lebih dari 5 persen,” kata Dendi, Jumat (18/4).

    Ia pun memaparkan ada tiga faktor yang bisa mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi lagi. Pertama, Indonesia mempunyai penduduk usia produktif Indonesia berjumlah besar. Jumlahnya lebih banyak daripada usia tidak produktif. 

    “Penduduk usia produktif ini adalah kekuatan yang sangat potensial mendorong pertumbuhan ekonomi, dikombinasikan dengan kekuatan modal dan teknologi,” paparnya.

    Ia memandang, penduduk usia produktif merupakan kekuatan konsumtif yang harus dijaga daya beli dan belanjanya, sehingga permintaan barang dan jasa dapat meningkat, kemudian dapat menggerakkan sisi produksi.

    Faktor kedua, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dan belum optimal diberdayakan. Mulai dari sektor energi, tambang, perkebunan, pertanian hingga perikanan. Dendi menyampaikan, Sumber daya alam adalah kekuatan untuk menjadi sumber daya pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Faktor ketiga menurut Dendi ialah kualitas institusi dan governance pemerintahan yang masih memiliki peluang banyak untuk perbaikan.

    “Yang selanjutnya bisa berdampak pada penciptaan iklim investasi dan bisnis yang kondusif untuk mendorong aktivitas investasi dan bisnis,” tuturnya.

    Ia menyebut jika institusi dan governance lebih baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipastikan akan tumbuh lebih tinggi lagi. Bukan tidak mungkin jika harapan Presiden RI Prabowo Subianto tercapai, yaitu pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    “Dalam situasi kualitas institusi dan governance yang belum baik saja Indonesia bisa tumbuh 5 persenan,” kata Dendi.

    Dendi memaparkan, periode pemerintahan Prabowo dan kondisi 15-20 tahun ke depan, menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa tumbuh lebih tinggi dan masuk menjadi negara maju. 

    “Dalam periode 15-20 tahun ke depan, Indonesia perlu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan peningkatan kulitas SDM, kualitas adopsi dan pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas institusi,” tuturnya.

    Menurut Dendi, percepatan ini perlu dilakukan karena Indonesia berkejaran dengan ageing population. Alasannya karena setelah 20 tahun ke depan, penduduk Indonesia yang sekarang masuk usia produktif, sudah mulai menua. Kondisi ini jelas akan berisiko karena Indonesia bisa terjebak masuk ke dalam middle income trap.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Jelang Muktamar, Nama Arwani Thomafi Mencuat Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP – Halaman all

    Jelang Muktamar, Nama Arwani Thomafi Mencuat Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se- Banten melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi.

    Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan konsolidasi jelang Muktamar yang agendanya mencari Ketua Umum partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Adapun, Muktamar sendiri diagendakan antara bulan Agustus atau September mendatang. 

    Para kader partai di Banten ingin meminta masukan dari orang nomor dua di PPP pusat tersebut karena ingin ada perubahan untuk menyelamatkan partai. 

    Apalagi, di Pemilahan Umum (Pemilu) 2024 lalu, pesta demokrasi empat tahunan tak bersahabat untuk PPP.

    Puncaknya tak ada satu pun kader PPP yang duduk di Senayan karena mereka tidak lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Theshold (PT) sebesar empat persen.

    Sekretaris DPC Kabupaten Tangerang, Ahyani menyatakan, ingin ada perubahan di tubuh DPP PPP.

    “Dulu orang-orang tahunya Golkar, PDIP dan PPP. Tapi sekarang, PPP mulai meredup. Makanya, ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kami pum inisiatif meminta saran dan masukan dari pak Sekjen DPP PPP,” kata Ahyani kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Dia mengakui, bahwa banyak nama-nama besar yang ingin jadi Ketua Umum PPP saat Muktamar nanti digelar.

    Salah satunya, mantan KASAD Dudung Abdurachman dan Mentan RI Amran Sulaiman dari external. 

    Sedangkan, yang dari internal saat pertemuan tadi nama Arwani Thomafi yang mencuat.

    “Bagus bagus saya lihat. Dan patut diingat, selain sosoknya pas, didukung dengan kemampuan finansial yang mumpuni. Jadi saya yakin bisa mengembalikan kejayaan PPP,” tegasnya.

    Hal senada disampaikan Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin. Di mana ingin ada perubahan. 

    Sesuai dengan tagline yang digaungkan pusat, transformasi PPP untuk Indonesia. 

    “Pak Arwani sosok yang bagus kok, kyai pula dan memiliki ahlak yang baik. Lalu dekat dengan para kader baik DPC dan DPW di seluruh Indonesia. Bahkan mengetahui seluk beluk partai karena memang kader internal. Bila memang mumpuni kenapa tidak didukung,” ungkapnya.

    Sementara, Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi mengatakan, pertama senang bisa halal bihalal dengan DPW Banten dan DPC PPP se-Banten karena momentum halal bihalal penting untuk kader. 

    Pasalnya, bisa saling silaturahmi saling menguatkan.

    “Dan juga menjadikan kesempatan untuk bagaimana menyiapkan perubahan langkah kita untuk menata PPP mengembalikan kejayaan PPP untuk bisa ke Senayan 2029. Sekarang sedang konsolidasi permusyawaratan tingkat nasional, yakni Muktamar,” ucapnya.

    Maka dari itu, lanjutnya, penting untuk digalakkan seluruh kader menyiapkan konsep perubahan yang diusung ke depan. 

    “Tantangan semakin banyak, baik internal maupin external apalagi dinamika di 2029 semakin berat,” ujarnya.

    Disinggung namanya mencuat jadi calon Ketua Umum PPP, Arwani menyatakan, bila kader, tentu mulai dari awal sudah berkomitmen bagaimana membesarkan partai. 

    “Baik melalui kesempatan di mana pun jabatan jabatan ke partaian maupun di pemerintahan. Apa pun diamini yang penting untuk membesarkan partai,” tandasnya.

  • Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Menbud Fadli Zon Soroti Revitalisasi dan Tata Kelola Cagar Budaya

    Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Menbud Fadli Zon Soroti Revitalisasi dan Tata Kelola Cagar Budaya

    JAKARTA – Dalam rangka upaya pelestarian warisan budaya nusantara, Menbud Fadli Zon lakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Kunjungan ini menyoroti komitmen pemerintah dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya serta memastikan pengelolaan berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

    Menbud Fadli Zon mengawali agenda pertamanya di Yogyakarta dengan meninjau langsung bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu Yogyakarta bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X dan perwakilan keluarga pemilik.

    Dibangun pada tahun 1881, Hotel Tugu merupakan salah satu bangunan kolonial tertua di Yogyakarta yang memiliki nilai sejarah tinggi. “Hotel ini menjadi saksi berbagai peristiwa penting, mulai dari lokasi rapat antara Indonesia dengan Komisi Tiga Negara (Australia, Beligia, Amerika Serikat) pasca-Agresi Militer Belanda II serta Serangan Umum 1 Maret 1948,” jelas Menbud Fadli Zon dalam diskusinya.

    Menbud menambahkan, Hotel Tugu Yogyakarta berada pada posisi yang strategis sebagai wajah kota dan pintu gerbang budaya. “Bangunan Hotel Tugu ini juga merupakan bagian integral dari Sumbu Filosofis Yogyakarta, garis imajiner budaya yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan, serta telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO tahun 2023,” sambungnya.

    Saat ini kondisi bangunan Hotel Tugu terbengkalai. Oleh karena itu, pemerintah bersama keluarga pemilik sepakat untuk mendorong upaya revitalisasi yang berlandaskan pada prinsip amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Revitalisasi ini diharapkan tidak hanya menjaga keutuhan struktur fisik, tetapi menghidupkan kembali fungsinya sebagai ruang publik yang produktif.

    Selanjutnya, kunjungan dilanjutkan ke kantot Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X di Sleman, Yogyakarta. Menbud meninjau koleksi artefak hasil pelestarian dan ekskavasi dari berbagai situs penting di wilayah kerja BPK Wilayah X.

    “BPK Wilayah X mencatat lebih dari 2.000 koleksi budaya dari berbagai situs penting seperti Prambanan, Plaosan, Dieng, serta situs-situs lain, dan telah melaksanakan 372 kegiatan pelestarian sepanjang tahun 2024, termasuk konservasi artefak, registrasi koleksi, serta 316 kegiatan edukatif berbasis masyarakat,” tutur Menbud.

    Beberapa artefak menonjol antara lain Arca Narasimha dari abad ke-9 M, salah satu arca terbesar berasal dari Dinasti Sanjaya yang menggambarkan inkarnasi Dewa Wisnu dalam bentuk singa-manusia, serta Arca Wamana Triwikrama dari awal masa Kerajaan Mataram Hindu yang mempresentasikan kisah mitologis Vamana yang menguasai tiga dunia \ dengan tiga langkahnya.

    Dalam diskusi bersama jajaran BPK Wilayah X, dibahas sejumlah isu strategis mengenai arah kebijakan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dengan wilayah kerja yang mencakup lebih dari 120 situs cagar budaya dan 11 museum—termasuk kawasan strategis seperti Borobudur, Prambanan, Dieng, Plaosan, dan Ratu Boko.

    “Sejumlah isu penting seperti penguatan kelembagaan dan peran BPK dalam skema tata kelola cagar budaya baru; pengembangan kerja sama internasional, termasuk inisiatif Pemerintah India untuk mendukung revitalisasi Prambanan; serta langkah pemanfaatan berkelanjutan melalui skema Public–Private Partnership (PPP) berbasis ekosistem budaya.

    Kami juga membahas tantangan regenerasi SDM, khususnya juru pelihara dan juru pugar, serta perlunya skema afirmatif dan sertifikasi kompetensi,” jelas Menbud Fadli Zon.

    Menbud Fadli Zon mendorong pemanfaatan situs budaya yang tak hanya memperkuat aspek pelindungan dan edukasi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi budaya.

    Terakhir, ia berpesan agar penataan kelembagaan ke depan harus berorientasi pada efisiensi, kesinambungan, dan kepentingan nasional dalam merawat warisan peradaban dunia.

    Kunjungi Pondok Pesantren Ora Aji 

    Dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Menbud menyempatkan diri berkunjung ke Pondok Pesantren Ora Aji, yang diasuh oleh Mubaligh, Miftah Maulana Habiburrohman, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Miftah. Pada kunjungan ini Menbud beserta keluarga besar P.P Ora Aji merayakan budaya Indonesia dalam suasana Idulfitri.

    Menbud mengungkapkan pentingnya pagelaran wayang dengan 33 dalang sebagai bagian dari warisan budaya yang diakui UNESCO. Wayang, bersama dengan keris, batik, dan gamelan, menurutnya merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan.

    “Kita ini adalah negara yang banyak sekali keberagamannya, dan kita membutuhkan persatuan. Bagaimana perbedaan itu? Jangan menjadi sumber perpecahan, tapi perbedaan itu harus menjadi sumber kekuatan. Inilah saya kira tantangan kita yang bisa membuat perbedaan itu menjadi sumber kekuatan itu hanya budaya. Biasanya politik kadang kadang memecah belah, kadang kadang tapi budaya dan seni itu menyatukan,” jelas Menbud pada kesempatan tersebut.

    Pentingnya persatuan dalam keberagaman budaya menurut Menteri Fadli juga ditekankan, dengan harapan perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan. Dalam konteks modern, tantangan untuk menarik generasi muda melalui teknologi dan media baru juga diangkat.

    Menteri Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk memajukan budaya nasional dan melestarikan warisan budaya, termasuk situs-situs bersejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan.

  • Ini 3 Faktor buat Ekonomi RI Tumbuh Lampaui Proyeksi

    Ini 3 Faktor buat Ekonomi RI Tumbuh Lampaui Proyeksi

    JAKARTA – Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani memaparkan tiga faktor yang bisa membuat ekonomi Indonesia bertumbuh lebih tinggi dari proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF).

    Ekonom yang menjabat sebagai Kepala Departemen Riset Industri dan Regional (Department Head of Industry and Regional Research) Bank Mandiri itu mempunyai potensi lebih besar dan berpeluang naik peringkat dari proyeksi IMF.

    Hal itu karena, pertama, modal peningkatan konsumsi dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang besar dan lebih banyak dari pada usia tidak produktif.

    IMF sebelumnya menyebutkan Indonesia diproyeksikan menjadi peringkat ke-7 dunia untuk negara dengan PDB terbesar yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP).

    “Penduduk usia produktif ini adalah kekuatan yang sangat potensial mendorong pertumbuhan ekonomi, dikombinasikan dengan kekuatan modal dan teknologi,” kata dia mengutip Antara.

    Dendi menilai bahwa penduduk usia produktif merupakan kekuatan konsumsi yang harus dijaga dari sisi daya beli dan belanja, sehingga permintaan barang dan jasa dapat meningkat, kemudian dapat menggerakkan sisi produksi.

    Adapun, menurut IMF, Indonesia diproyeksikan memiliki PDB pada 2025 menurut PPP sebesar 4,98 triliun dolar AS atau peringkat tujuh dunia setelah China, Amerika Serikat, India, Rusia, Jepang, dan Jerman.

    Faktor kedua agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi, kata Dendi, adalah optimalisasi sumber daya alam di sektor energi, tambang, perkebunan, pertanian hingga perikanan.

    Ia menyampaikan bahwa sumber daya alam itu adalah kekuatan untuk menjadi sumber daya pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Faktor ketiga menurut Dendi, ialah kualitas institusi dan tata kelola (governance) pemerintahan yang masih memiliki banyak peluang untuk mengalami perbaikan.

    “Yang selanjutnya bisa berdampak pada penciptaan iklim investasi dan bisnis yang kondusif untuk mendorong aktivitas investasi dan bisnis,” katanya.

    Ia menyebut jika institusi dan governance pemerintahan lebih baik, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dipastikan akan tumbuh lebih tinggi lagi sesuai target Presiden RI Prabowo Subianto yakni hingga 8 persen.

    “Dalam situasi kualitas institusi dan governance yang belum baik saja Indonesia bisa tumbuh 5 persenan,” kata Dendi.

    Dendi memaparkan bahwa periode pemerintahan Prabowo dan kondisi 15-20 tahun ke depan, menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa tumbuh lebih tinggi dan masuk menjadi negara maju.

    “Dalam periode 15-20 tahun ke depan, Indonesia perlu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan peningkatan kualitas SDM, kualitas adopsi dan pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas institusi,” kata dia.

    Menurut Dendi, percepatan ini perlu dilakukan karena setelah 20 tahun ke depan, penduduk Indonesia yang sekarang masuk usia produktif, sudah mulai menua.

    “Kondisi ini jelas akan berisiko karena Indonesia bisa terjebak masuk ke dalam middle income trap,” kata dia.

  • IMF proyeksikan RI peringkat ke-7 PDB terbesar dunia berdasarkan PPP

    IMF proyeksikan RI peringkat ke-7 PDB terbesar dunia berdasarkan PPP

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IMF proyeksikan RI peringkat ke-7 PDB terbesar dunia berdasarkan PPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 April 2025 – 00:21 WIB

    Elshinta.com – Dalam proyeksi terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia berada di peringkat ke-7 dunia negara-negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia untuk 2025 berdasarkan metode Purchasing Power Parity (PPP).

    “PPP mencerminkan realitas ekonomi lokal,” tulis IMF dalam laporan World Economic Outlook (WEO) April 2025 dikutip di Jakarta, Kamis.

    Indonesia mengukuhkan posisinya di atas negara-negara maju seperti Prancis dan Inggris. Hal ini terdapat dalam data yang diolah dari website IMF tentang peringkat terbaru negara-negara dengan PDB terbesar di dunia untuk tahun 2025, berdasarkan metode PPP

    Dengan PDB PPP mencapai 4,98 triliun dolar AS, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di kawasan ASEAN dan salah satu motor pertumbuhan ekonomi global.

    Menurut IMF, penggunaan PPP penting untuk melihat potensi pasar domestik, khususnya dalam konteks investasi dan kebijakan pembangunan.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, reformasi struktural, dan percepatan transformasi digital, diyakini menjadi faktor utama pendorong peningkatan daya beli nasional.

    Metode PPP digunakan oleh IMF untuk membandingkan output ekonomi antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga. 

    Dengan kata lain, PPP mengukur seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli oleh satu unit mata uang di masing-masing negara, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang daya beli masyarakat dan ukuran ekonomi domestik.

    Adapun peringkat PDB Terbesar 2025 (PPP) sebagai berikut:

    1. Tiongkok – 39,44 triliun dolar AS

    2. Amerika Serikat – 30,34 triliun dolar AS

    3. India – 17,36 triliun dolar AS

    4. Rusia – 7,13 triliun dolar AS

    5. Jepang – 6,77 triliun dolar AS

    6. Jerman – 6,17 triliun dolar AS

    7. Indonesia – 4,98 triliun dolar AS

    8. Brasil – 4,89 triliun dolar AS

    9. Prancis – 4,49 triliun dolar AS

    10. Inggris – 4,42 triliun dolar AS

    Tidak seperti metode nominal PDB yang sering digunakan dalam pemberitaan umum, PDB versi PPP dianggap lebih akurat dalam menggambarkan kekuatan ekonomi riil sebuah negara, khususnya negara-negara berkembang. 

    Sebab, metode ini memperhitungkan selisih harga antarnegara. Sebagai contoh, harga makanan atau jasa di Jakarta tentu jauh lebih murah dibandingkan di New York, sehingga nilai mata uang rupiah secara domestik memiliki daya beli yang lebih tinggi.

    Yang menarik dari data ini adalah semakin dominannya negara-negara Asia dalam daftar 10 besar ekonomi dunia versi PPP. Selain Tiongkok, India, dan Indonesia, Jepang juga tetap bertahan di posisi lima besar. Hal ini mencerminkan pergeseran geopolitik dan ekonomi global ke arah Timur.

    Namun, dominasi ini juga menyoroti ketimpangan struktural. Negara-negara seperti Nigeria, Pakistan, atau Bangladesh yang memiliki populasi besar, masih belum masuk dalam daftar meskipun punya potensi PDB PPP yang besar di masa depan.

    Dengan mempertahankan posisi ke-7 dunia berdasarkan PPP, Indonesia menunjukkan resiliensi dan potensi jangka panjang sebagai kekuatan ekonomi baru.

    Namun, angka ini juga menjadi pengingat penting bagi pembuat kebijakan untuk terus memperkuat fondasi ekonomi domestik agar pertumbuhan ini tidak hanya besar secara statistik, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Kepergok Simpan Sabu, Anggota DPRD Sumenep Diberhentikan Sementara

    Kepergok Simpan Sabu, Anggota DPRD Sumenep Diberhentikan Sementara

    Sumenep (beritajatim.com) – Bambang Eko Iswanto (BEI), anggota DPRD Sumenep yang terlibat perkara peredaran sabu, resmi diberhentikan sementara sebagai wakil rakyat.

    Sekretaris DPRD Sumenep, Yanuar Yudha Bachtiar mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Gubernur Jawa Timur terkait pemberhentian sementara BEI.

    “Surat keputusan dari Gubernur sudah kami terima, tertanggal 14 Maret 2025. Pemberhentian sementara itu karena yang bersangkutan terlibat kasus penyalahgunaan narkoba,” katanya, Kamis (17/04/2025).

    BEI, anggota DPRD Sumenep dari PPP ditangkap Polres Sumenep pada Rabu (04/12/2024) karena kedapatan menyimpan sabu seberat 15,76 gram di rumahnya di Kecamatan Talango. Penangkapan BEI berawal dari pesta sabu yang dilakukan Edi Subaidi (ES) dan Khairil Anwar (KA). Keduanya juga warga Talango. Saat digerebek, ES dan KA mengaku membeli sabu dari BEI.

    Akibat perbuatannya, BEI dijerat pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimal Rp 10 milyar.

    Saat ini kasus yang menjerat BEI yang juga mantan kepala desa di Talango ini masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Sumenep.

    “Di surat Gubernur Jawa Timur itu disebutka bahwa BEI diberhentikan sementara sampai kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau sudah inkrah dan divonis bersalah, tentu saja nanti akan ada SK lanjutan dari Gubernur tentang pemberhentian tetap sebagai anggota DPRD,” papar Yanuar.

    Ia menambahkan, pasca SK Gubernur tentang pemberhentian sementara BEI, maka hak-haknya sebagai anggota dewan untuk sementara dibekukan.

    “Ternasuk gaji dan hak lainnya sementara kami bekukan, menunggu selesainya proses hukum yang dijalani BEI,” ujarnya. (tem/but)

  • Sosok Cecep Nurul, Wabup Tasikmalaya Dipolisikan karena Diduga Palsukan Surat, Hartanya Rp5 M – Halaman all

    Sosok Cecep Nurul, Wabup Tasikmalaya Dipolisikan karena Diduga Palsukan Surat, Hartanya Rp5 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Cecep Nurul Yakin, Wakil Bupati (Wabup) Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dilaporkan polisi atas kasus dugaan pemalsuan surat.

    Cecep Nurul dilaporkan ke polisi oleh Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, ke Polres Tasikmalaya, Jumat (11/4/2025).

    Kuasa Hukum Bupati Tasikmalaya, Bambang Lesmana, mengatakan, Cecep Nurul diduga telah memalsukan surat undangan kepada camat dan kepala desa yang dibuat pada 25 Maret 2025.

    Wabup Tasikmalaya tersebut dilaporkan terkait Pasal 263.

    “Terkait pemalsuan surat dan kop surat beserta isinya. Termasuk penggunaan stempel bupati yang tidak sah. Jika terbukti, ancaman hukumannya enam tahun penjara,” kata Bambang, Jumat, dikutip dari TribunJabar.id.

    Bambang melanjutkan, kliennya tidak tahu menahu soal surat undangan tersebut.

    Ade Sugianto juga tak pernah menyuruh Cecep Nurul untuk membuat surat itu.

    “Itu kan dalam suratnya atas nama Bupati, padahal Bupati tidak pernah tahu, atau tidak pernah merekomendasikan.”

    “Atau tidak pernah menyuruh, karena kalimatnya atas nama Bupati, bukan langsung Wakil Bupati,” jelasnya.

    Diduga, Cecep Nurul Yakin mendapatkan keuntungan sekitar Rp15-20 juta. 

    Total sebanyak 30 surat yang keluarkan yang diduga dipalsukan selama dua tahun terakhir.

    Menurut Bambang, kasus sudah berusaha diselesaikan lewat musyawarah, namun karena tidak ada titik temu, berakhir dengan laporan ke polisi.

    “Ini murni perkara tentang pidana pasal 263, tidak ada hubungannya dengan perkara politik atau lainnya,” tutup Bambang.

    Sementara itu, Cecep Nurul membantah dirinya telah memalsukan surat undangan tersebut.

    “Memang saya pernah buat surat? Yang buat surat itu adalah Setda. Kalau terkait surat pemberitahuan monitoring saya juga tidak tahu surat bentuknya seperti apa,” katanya, Jumat.

    Monitoring, lanjut Cecep Nurul, sudah sesuai tugasnya sebagai wakil bupati melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada camat dan kepala desa.

    Sementara terkait laporan, dirinya belum mengetahui isinya.

    “Belum, belum mengetahui, saya belum bisa tanggapi karena belum tahu apa isi laporannya,” tegasnya.

    Dikutip dari tasikmalayakab.go.id, Cecep Nurul lahir di Tasikmalaya pada 8 November 1977.

    Ia kini berusia sudah berusia 48 tahun.

    Cecep Nurul mengawali pendidikan dasarnya di SD Sindangjaya Pancatengah (1985).

    Dirinya kemudian melanjutkan di MTs Bahrul Ulum Cibeureum (1991) dan SMAN 1 Pasundan Tasikmalaya (1994).

    Cecep Nurul mendapatkan titel Sarjana Pendidikan (S.Pd) dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Ia lulus pada 2000.

    Cecep Nurul kemudian melanjutkan di jenjang S2.

    Ia berkuliah di Program Pascasarjana Administrasi Publik Fisip Unpad Bandung dan lulus pada 2012.

    Usai lulus kuliah, Cecep Nurul terjun ke dunia politik dengan menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Berikut riwayat kariernya:

    Ketua Karang Taruna Kabupaten Tasikmalaya (2012).
    Ketua DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya (2016).
    Ketua PC PS Nahdlatul Ulama Pagar Nusa Kabupaten Tasikmalaya.
    Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PPP 2004-2009.
    Ketua Banleg DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2009.
    Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2009-2012.
    Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PPP 2014-2019.
    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya (2019)
    Wakil Bupati Tasikmalaya (2020 – sekarang)

    Informasi tambahan, Cecep maju di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024.

    Ia berpasangan dengan Asep Sopari Al-Ayubi.

    Keduanya melawan dua pasangan lainnya, Iwan Saputra-Dede Muksit Aly (nomor 1) dan Ai Diantani Ade Sugianto-HP Miftahul Paoz (nomor 3).

    Pemungutan suara ulang Pilkada 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi akan digelar 19 April 2025 mendatang.

    Harta kekayaan

    Cece Nurul memiliki harta kekayaan sebanyak Rp.5.302.188.017 sesuai laporan di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 4.860.640.994

    Tanah Dan Bangunan Seluas 323 M2/300 M2 Di Kab / Kota Kota Tasikmalaya , Hasil Sendiri Rp. 1.836.450.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 751 M2/400 M2 Di Kab / Kota Ciamis, Hasil Sendiri Rp. 1.423.191.000
    Tanah Seluas 987 M2 Di Kab / Kota Tasikmalaya, Hasil Sendiri Rp. 111.037.500
    Tanah Seluas 934 M2 Di Kab / Kota Kota Tasikmalaya , Hasil Sendiri Rp. 105.074.995
    Tanah Seluas 838 M2 Di Kab / Kota Kota Tasikmalaya , Hasil Sendiri Rp. 94.275.000
    Tanah Seluas 284 M2 Di Kab / Kota Kota Tasikmalaya , Hasil Sendiri Rp. 31.950.000
    Tanah Seluas 196 M2 Di Kab / Kota Kota Tasikmalaya , Hasil Sendiri Rp. 22.050.000
    Tanah Seluas 966 M2 Di Kab / Kota Kota Tasikmalaya , Hasil Sendiri Rp. 108.675.000
    Tanah Seluas 267 M2 Di Kab / Kota Kota Tasikmalaya , Hasil Sendiri Rp. 27.937.499
    Bangunan Seluas 26 M2 Di Kab / Kota Bandung, Hasil Sendiri Rp. 100.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 162 M2/124 M2 Di Kab / Kota Kota Bandung , Hasil Sendiri Rp. 1.000.000.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 344.100.000

    Mobil, Toyota Fortuner Suv Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp. 204.600.000
    Mobil, Toyota Land Cruiser Jeep Tahun 2000, Hasil Sendiri Rp. 139.500.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 32.500.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 64.947.023

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. —-

    Total Harta Kekayaan Rp. 5.302.188.017

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dilaporkan Bupati Tasikmalaya ke Polisi, Wabup Cecep Buka Suara: yang Buat Surat Itu Adalah Setda

    (Tribunnews.com/Endra)(TribunJabar.id/Jaenal Abidin)