Xcloud.id

partai: PPP

  • Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    Miris! 6 dari 10 Warga RI Masih Miskin Menurut Standar Negara Maju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Laporan terbaru Bank Dunia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih tergolong miskin jika mengacu pada standar pengeluaran negara berpendapatan menengah ke atas.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, disebutkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa atau sekitar 171,91 juta orang masih masuk dalam kategori miskin.

    Penilaian tersebut didasarkan pada standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk negara kategori upper middle income, yaitu pengeluaran harian sebesar US$ 6,85 per kapita. Jika dikonversi dengan kurs Rp16.800 per dolar AS, angka ini setara dengan Rp115.080 per orang per hari.

    Meski angkanya masih tinggi, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan angka 61,8%, persentase kemiskinan pada 2024 turun 1,5 poin. Bank Dunia juga memproyeksikan angka ini akan terus menurun, menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

    “Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

    Bank Dunia juga menyajikan ukuran alternatif garis kemiskinan dengan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP), atau paritas daya beli. Dalam kategori international poverty line sebesar US$ 2,15 per kapita per hari (sekitar Rp36.120), hanya 1,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 3,7 juta jiwa yang tergolong miskin. Sementara itu, jika menggunakan ukuran lower middle income poverty line sebesar US$ 3,65 per kapita per hari (sekitar Rp61.320), maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 15,6% atau sekitar 44,47 juta orang.

  • Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    FAJAR.CO.ID, Solo– Politikus PPP, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan soal peluang non-kader partai menjadi calon ketua umum (caketum).

    Dalam penyampaian yang bertempat di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, pada Minggu 27 April 2025, Sandi mengatakan PPP harus menjadi organisasi yang semakin terbuka.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu juga memberikan tanggapan terkait kemungkinan ketua umum PPP dari luar partai.

    “Sekarang ini tentunya kita harus membuka diri karena setiap organisasi membutuhkan suntikan-suntikan talenta baru,” kata Sandi, dikutip Selasa, (29/4/2025).

    Dikesempatan yang sama, ia mencontohkan Wali Kota Solo, Respati Ardi. Penerus Gibran Rakabuming Raka di Solo itu sudah menjadi salah satu pengusaha di Solo sebelum terjun ke dunia politik.

    Sandi juga menyebut sudah mengenal Respati sejak masih menjadi pengurus BPC HIPMI Kota Solo.

    “Mas Wali ini kan adalah talenta dari dunia usaha bukan dari perpolitikan. Makanya saya kenal beliau karena dari HIPMI,” tuturnya.

    Selain itu, Sandi juga menyoroti Muktamar PPP yang rencananya digelar pada Agustus-September 2025. Namun karena ragam pertimbangan sehingga Muktamar ini mundur dan kembali ke jadwal semula, yaitu April 2025.

    “Jadi kami meyakini pimpinan PPP akan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Sandi, mundurnya Muktamar PPP tidak akan berdampak besar terhadap masyarakat.

    Pasalnya, saat ini banyak masalah perekonomian yang tengah dihadapi masyarakat.

    ‘”Memang masyarakat saat ini tidak berpikir tentang politik tapi berpikirnya tentang bagaimana membalikkan keadaan ekonomi,” kata dia.

  • Lee Jae-myung Jadi Kandidat Kuat Presiden Korsel usai Menang Pemilihan Pendahuluan Partai DPK – Halaman all

    Lee Jae-myung Jadi Kandidat Kuat Presiden Korsel usai Menang Pemilihan Pendahuluan Partai DPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Demokrat Korea (DPK), partai oposisi utama Korea Selatan, menetapkan mantan pemimpin partai mereka, Lee Jae-myung, sebagai calon presiden untuk pemilihan mendadak yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025 mendatang.

    Dikutip dari Associated Press, keputusan ini diambil setelah menempuh jajak pendapat dalam internal partai yang berlangsung selama berminggu-minggu.

    Di lain pihak Partai Kekuatan Rakyat (PPP) sebagai incumbent yang mengusung Presiden Yoon Suk Yeol yang beberapa waktu lalu dimakzulkan akan mengumumkan calonnya pada 3 Mei 2025 mendatang.

    “Dari titik ini, Lee Jae-myung bukan hanya calon Partai Demokrat, tetapi juga calon seluruh rakyat yang mendambakan berakhirnya krisis, kebangkitan persatuan, dan kebahagiaan,” ujar Lee pada hari Minggu (27/4/2025) dalam pidato penerimaan nominasinya usai memenangkan pencalonan partai.

    Lee berjanji memperkuat pertahanan Korea Selatan, menjadikan negara itu sebagai pemimpin industri berteknologi tinggi, kekuatan budaya, dan demokrasi teladan.

    Pada 2024, ia memimpin Partai Demokrat meraih kemenangan telak dalam pemilu legislatif dan diprediksi mudah memenangkan pemilihan internal partai setelah mengalahkan dua kandidat lain di wilayah pemilihan.

    Sosok pria berusia 61 tahun ini sebelumnya kalah tipis dalam pilpres Korea Selatan 2022 dari Yoon Suk Yeol dari partai PPP.

    Dalam pidato terpisah, Lee menyamakan tindakan Yoon mengumumkan hukum militer pada 3 Desember lalu dengan penyalahgunaan kekuasaan era otoriter, berjanji membawa negara keluar dari krisis politik dan ekonomi, termasuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara.

    Lee termasuk anggota parlemen yang bergerak cepat ke Gedung Majelis Nasional saat dekrit militer Yoon diumumkan, memastikan parlemen menolak perintah militer tersebut.

    Tahun lalu, ia selamat dari serangan pisau di Kota Busan saat mengunjungi lokasi bandara baru yang direncanakan.

    Meski karier politiknya penuh kontroversi, Lee tetap menjadi figur sentral partainya. 

    Awal 2025, pengadilan banding membatalkan vonis bersalahnya atas pelanggaran hukum pemilu, meski Mahkamah Agung masih mengadili kasus tersebut untuk putusan final.

    Ia juga menghadapi persidangan atas tuduhan suap dan skandal pengembangan properti senilai $1 miliar.

    Sebelum memimpin Partai Demokrat, Lee pernah menjabat Walikota Seongnam dan Gubernur Provinsi Gyeonggi, wilayah terpadat di Korea Selatan.

    Jadwal Pilpres Korsel 2025

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, Pilpres Korea Selatan resmi dijadwalkan pada 3 Juni 2025, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggulingkan Presiden Yoon Suk Yeol akibat kontroversi penerapan status darurat militer pada Desember 2024.

    Penetapan tanggal ini diumumkan pada 8 April 2025 lalu setelah pemerintah menggelar diskusi intensif selama empat hari dengan Komisi Pemilihan Umum Nasional dan lembaga terkait.

    Berbeda dengan pilpres biasa yang memberikan masa transisi dua bulan bagi presiden terpilih, kali ini pemenang pemilu akan dilantik langsung keesokan harinya.

    LEE JAE-MYUNG – Kandidat presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang berkuasa berpose untuk foto sebelum debat televisi di studio KBS di Seoul pada 2 Maret 2022. Pada hari Minggu (27/4/2025) Lee Jae-myung terpilih kembali menjadi calon presiden dari Partai Demokrat dalam pemilihan mendadak yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025 mendatang. Foto arsip Tribunnews.com, 8 Maret 2022

    Copy right: JUNG YEON-JE / POOL / AFP

    Dikutip dari Al Jazeera, “Presiden baru akan menjabat segera setelah pemilu selesai tanpa perlu membentuk pemerintahan transisi,” demikian pernyataan resmi yang menegaskan percepatan proses ini.

    Perdana Menteri7 Han Duck-soo menekankan pentingnya persiapan matang untuk memastikan pemilu berjalan adil, transparan, dan berintegritas.

    Ia memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk fokus menyelesaikan isu krusial seperti keselamatan publik dan dampak perang dagang AS dalam sisa waktu dua bulan sebelum pemungutan suara.

    Han juga menyoroti bahwa periode ini menjadi momentum kritis untuk memulihkan kepercayaan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang kredibel.

    “Dua bulan ke depan akan menentukan stabilitas politik dan ekonomi Korsel,” tegasnya.

    Pelaksanaan Pilpres 2025 ini menandai kali pertama dalam sejarah modern Korsel di mana presiden terpilih akan langsung dilantik tanpa jeda, menggantikan sistem transisi yang sebelumnya berlaku.

    Langkah ini diambil untuk mempercepat respons terhadap krisis politik pasca-pemakzulan Yoon Suk Yeol .

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Muktamar PPP Diundur, Sandiaga Uno: Keputusan Terbaik bagi Masyarakat Regional 27 April 2025

    Muktamar PPP Diundur, Sandiaga Uno: Keputusan Terbaik bagi Masyarakat Regional 27 April 2025

    Muktamar PPP Diundur, Sandiaga Uno: Keputusan Terbaik bagi Masyarakat
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
    Sandiaga Uno
    , menghormati keputusan pimpinan mengubah jadwal pelaksanaan muktamar yang beragendakan pemilihan ketua umum.
    Muktamar yang awalnya akan digelar pada bulan April ini mundur menjadi bulan Agustus atau September 2025.
    “Jadi kami meyakini pimpinan PPP akan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” kata Sandiaga Uno saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (27/4/2024).
    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berpandangan bahwa saat ini masyarakat tidak hanya berfokus pada situasi geopolitik saja, tetapi juga untuk mengembalikan
    situasi ekonomi
    .
    “Tapi berpikirnya tentang bagaimana membalikkan keadaan ekonomi. Itu yang harusnya menjadi prioritas dari setiap pimpinan lembaga, baik itu di politik maupun dunia usaha,” jelasnya.
    Kemudian, munculnya wacana calon ketua umum yang berasal dari sosok eksternal partai.
    Dia mengaku terbuka dengan pandangan tersebut.
    “Sekarang ini tentunya kita harus membuka diri karena setiap organisasi membutuhkan suntikan-suntikan talenta baru,” jelasnya.
    Dia mencontohkan kondisi serupa yang sedang terjadi di Pemerintahan Kota Solo, di mana talenta ditemukan di luar dunia perpolitikan, tetapi juga bisa berasal dari perkumpulan pengusaha.
    Kendati demikian, dia tetap menekankan agar kader internal terlebih dahulu diberikan ruang dan kesempatan untuk menjadi Ketua Umum Partai.
    “Tapi kita harus membuka setiap organisasi peluang kader terbaik atau talenta terbaik yang dimiliki bangsa ini untuk diberikan kesempatannya memimpin dan meningkatkan kontribusi bagi setiap organisasi bagi NKRI,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebih Baik Fokus Atasi Masalah Ekonomi

    Lebih Baik Fokus Atasi Masalah Ekonomi

    JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan partainya menghormati delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetapi saat ini Indonesia lebih baik fokus mengatasi masalah ekonomi.

    “Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi, bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu,” ujar Romy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 25 April, disitat Antara.

    Dia mencontohkan bahwa saat ini mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Sebagai seorang pengusaha, dia mengaku tengah berupaya mempertahankan ribuan karyawan agar tetap bekerja.

    Romy pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan mengakhiri pertikaian, serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi masalah kolektif yang juga dialami banyak negara di dunia.

    “Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Ini kan kita harus bersatu. Itu jangan dipikir ringan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

    Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 April.

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

  • Purnawirawan TNI desak ganti Gibran, ini kata Romahurmuziy

    Purnawirawan TNI desak ganti Gibran, ini kata Romahurmuziy

    Foto : IG Romahurmuziy

    Purnawirawan TNI desak ganti Gibran, ini kata Romahurmuziy
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 April 2025 – 20:50 WIB

    Elshinta.com – Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak untuk segera mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dituangkan pada dokumen resmi dan ditandatangani oleh ratusan purnawirawan Jenderal dan beberapa perwira pensiunan. Menanggapi pertanyaan media terkait isu ini, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Romi menyampaikan bahwa usulan merupakan hak semua orang. Menurutnya yang perlu diingat ada mekanisme ketatanegaraan yang tidak boleh diabaikan.

    “Saya kira kalau kita berbicara hak ya untuk menyampaikan pandangan siapapun boleh gitu ya. Tetapi tentu mekanisme ketatanegaraan juga memiliki prosedurnya sendiri,” katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan usai bertemu Staf Presiden, Jum’at (25/4/2025).

    Sementara isu lainnya terkait pergantian posisi Menteri Kabinet Merah Putih, ia juga menegaskan bahwa segala usulan juga perlu dihargai. Ia menambahkan bahwa Indonesia dan masyarakat dunia memang sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global sehingga mengakibatkan banyak orang depresi.

    “Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi mengalami perlambatan ekonomi ya resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu,” tegasnya.

    Kedatangan Romi di Istana untuk berdiskusi dengan Staf Presiden berkaitan dengan pendidikan. Dirnya berharap kedepannya Indonesia dapat melahirkan pelajar hebat dari sekolah-sekolah unggulan di Indonesia sehingga dapat menuntut ilmu atau kuliah di kampus-kampus unggulan dunia. 

    Penulis : Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta

  • PPP hormati keputusan PAN dukung Prabowo maju Pilpres 2029

    PPP hormati keputusan PAN dukung Prabowo maju Pilpres 2029

    ANTARA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati keputusan PAN yang mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju di Pilpres 2029. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (25/4). Lebih lanjut ia mengatakan PPP masih belum dapat menentukan sikap atau dukungan untuk Pilpres 2029 mendatang. (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

  • Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan partainya menghormati delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetapi saat ini Indonesia lebih baik fokus mengatasi masalah ekonomi.

    “Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi, bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu,” ujar Romy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Dia mencontohkan bahwa saat ini mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Sebagai seorang pengusaha, dia mengaku tengah berupaya mempertahankan ribuan karyawan agar tetap bekerja.

    Romy pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan mengakhiri pertikaian, serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi masalah kolektif yang juga dialami banyak negara di dunia.

    “Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Ini kan kita harus bersatu. Itu jangan dipikir ringan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

    Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4).

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Soal usulan purnawirawan, PPP: Lebih baik fokus atasi masalah ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan partainya menghormati delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tetapi saat ini Indonesia lebih baik fokus mengatasi masalah ekonomi.

    “Sebagai sebuah usulan kita hargai. Tetapi, bahwa negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang depresi, mengalami perlambatan ekonomi ya, resesi gitu ya. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu,” ujar Romy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Dia mencontohkan bahwa saat ini mulai terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Sebagai seorang pengusaha, dia mengaku tengah berupaya mempertahankan ribuan karyawan agar tetap bekerja.

    Romy pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan mengakhiri pertikaian, serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadapi masalah kolektif yang juga dialami banyak negara di dunia.

    “Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan perang tarif yang dikumandangkan oleh Trump. Ini kan kita harus bersatu. Itu jangan dipikir ringan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

    Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat, namun tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4).

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

    Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPP Belum Mau Ikuti Jejak PAN yang Sudah Bicara Dukungan untuk Pilpres 2029 – Halaman all

    PPP Belum Mau Ikuti Jejak PAN yang Sudah Bicara Dukungan untuk Pilpres 2029 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menyampaikan dukungan untuk Pilpres 2029.

    Menurut Romahurmuziy dukungan sejak dini merupakan hal yang sah-sah saja.

    “Banyak hal-hal yang menurut saya harus kita selesaikan cepat-cepat saat ini,” kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (25/4/2025).

    Menurutnya setiap partai memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan langkah politik. Setiap langkah yang diambil pasti telah melalui kalkulasi yang matang.

    “Masing-masing partai kan memiliki sikap yang independen. Mereka memutuskan berdasarkan pertimbangannya masing-masing,” tuturnya.

    Hanya saja kata dia langkah PAN tersebut belum bisa diikuti oleh partainya. PPP masih perlu melakukan konsolidasi nasional terlebih dahulu.

    “Yang terhitung relatif terlambat dibandingkan partai-partai yang lain, karena kita baru akan muktamar di bulan September nanti,” katanya

    Selain itu ia menegaskan bahwa PPP belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait arah dukungan politik untuk 2029 karena struktur kepengurusan partai yang akan berubah usai Muktamar.

    Ia mengatakan  bahwa keputusan soal arah dukungan akan menjadi kewenangan pengurus baru hasil muktamar mendatang.

    “Karena kalau saya hari ini sebagai Ketua Majelis Pertimbangan menjawab, toh 2025 ini bulan September, belum tentu saya menjadi pengurus lagi. Jadi ya kita tunggu lah pengurus yang baru nanti,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas mempersilakan siapa pun yang ingin maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024.

    Hal ini disampaikan Zulhas dalam acara halalbihalal di kawasan Pancoran, Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Namun, Zulhas mengatakan bahwa untuk calon wakil presiden atau cawapres harus didiskusikan.

    “Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara iya kan, kita bicara, gitu,” kata Zulhas dalam sambutannya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan ini menargetkan partainya akan masuk dalam empat besar di Pemilu 2024.

    “Saya meyakini 2029 Insya Allah sekurang-kurangnya akan 4 besar, Insya Allah,” ujar Zulhas.

    Zulhas meminta seluruh kader PAN satu komando di bawah kepemimpinannya dan tidak perlu bertengkar.

    “Saya hanya minta 1 syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politiking, jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar itu tujuan kita,” ucapnya.