Xcloud.id

partai: PPP

  • Banyak Kritik, Kanwil Kemenham Dukung Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi

    Banyak Kritik, Kanwil Kemenham Dukung Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi

    JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Kebijakan pendidikan militer ala Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuai beragam kritik. Tapi di sisi lain juga ada pihak yang mendukung.

    Salah satunya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah. Ia menilai program tersebut masih belum ada indikasi pelanggaran HAM.

    Hasbullah menjelaskan, kebijakan yang sudah berjalan itu memang masih banyak perdebatan. Karena memang belum ada kajian mendalam.

    Potensi pelanggaran itu tergantung dari mana melihat. Misalnya masyarakat khawatir saat pendidikan berjalan lalu jika ada siswa yang berbuat salah maka pelajar akan mendapat pukulan. “Tapi apa yang dipublikasi oleh beliau (Dedi Mulyadi.red) saya lihat di Youtube-nya, itu tidak terjadi,” jelasnya.

    Apalagi, lanjut Hasbullah, peserta yang menjalani pendidikan militer itu juga atas persetujuan orang tua. Artinya ada kesanggupan dan keihlasan dari orang tua sebagai wali dari anak tersebut. “Orang tuanya kan ikhlas juga,” tuturnya.

    Hasbullah berpendapat, masalah kenakalan remaja itu memang sudah cukup akut. Peristiwa kekerasan, tawuran hingga aksi kriminal yang dilakukan anak – anak atau remaja adalah fenomena yang memprihatinkan. Namun di sisi lain, belum banyak solusi atau kebijakan jitu.

    “Beliau (Dedi Mulyadi.red) karakternya lebih ke orang yang pragmatis ya. Jadi mungkin sudah jenuh dengan penyelesaian diskusi atau seminar. Jadi ambil kebijakan,” jelasnya.

    Hasbullah malah berharap pihaknya bisa dilibatkan dalam berbagai program Pemprov. Karena tentu banyak juga program yang bersentuhan dengan HAM.

    Sebelumnya, kritik terkait program itu juga mengalir dari berbagai pihak. Misalnya, Guru Besar UPI, Prof. Cecep Darmawan, menyarankan agar kebijakan ini dikaji lebih matang, karena TNI bukan solusi tunggal untuk semua persoalan.

    Lalu Ketua Fraksi PPP Jabar, Zaini Shofari, juga menyarankan optimalisasi peran Guru BK serta opsi pendidikan berbasis pesantren. Termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), turut memberikan kritikan terhadap kebijakan orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang.(son)

  • Bank Dunia Laporkan Angka Kemiskinan RI 171 Juta Jiwa, Data BPS Hanya 24 Juta

    Bank Dunia Laporkan Angka Kemiskinan RI 171 Juta Jiwa, Data BPS Hanya 24 Juta

    Ada beda data jumlah kemiskinan masyarakat Indonesia versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook mencatat 171,8 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Dengan angka itu, berarti  lebih dari 60,3 persen penduduk RI hidup miskin.

    Di sisi lain, BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia hanya 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa per September 2024.

    Artinya, ada selisih angka kemiskinan sampai 147,74 juta antara versi Bank Dunia dengan hasil perhitungan BPS.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengakui ada selisih atau perbedaan angka kemiskinan versi BPS dengan Bank Dunia yang cukup besar 

    “Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan,” katanya dalam rilis resmi, Jumat (2/5).

    Ia mengatakan perbedaan besar terjadi imbas adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia dan BPS.

    “Dan untuk tujuan yang berbeda,” tegasnya.

    Amalia menjelaskan Bank Dunia punya 3 pendekatan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global. Pendekatan itu katanya, bukan standar untuk masing-masing negara, melainkan sebagai perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara.

    Pendekatan pertama, international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem sebesar US$2,15 per kapita per hari. Kedua, US$3,65 per kapita per hari untuk lower middle income country (LMIC).

    Sedangkan pendekatan ketiga milik Bank Dunia adalah US$6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas alias upper middle income country (UMIC). Nah, berkaitan dengan pendekatan ini, Indonesia masuk kelompok ketiga.

    “Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli,” tegasnya.

    Namun tambahnya, masyarakat awam kerap salah paham dalam membaca data Bank Dunia. Pasalnya, mereka langsung mengalikan dengan kurs dolar AS sekarang.

    Padahal, US$1 PPP yang dipakai pada 2024 setara Rp5.993,03.

    Indonesia baru masuk dalam golongan UMIC sehingga diperbandingkan dengan pendekatan ketiga, yakni US$6,85 PPP. Angka ini muncul dari median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik.

    Sedangkan gross national income (GNI) per kapita Indonesia baru US$4.870 pada 2023, capaian itu hanya sedikit di atas batas bawah kategori UMIC yang rentang nilainya US$4.516-US$14.005 alias cukup lebar. Otomatis, jumlah penduduk miskin Indonesia cukup tinggi jika menggunakan pendekatan Bank Dunia.

    “Bank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (national poverty line) masing-masing, disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara,” jelas Amalia.

    “BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan,” tambahnya.

    Garis Kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan, bukan pendapatan.

    Ini didapat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret data pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat selama dua kali setahun, yakni pada Maret dan September.

    Komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari dan disusun dari komoditas umum, seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, serta sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia.

    Sedangkan nonmakanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

    BPS mengklaim garis kemiskinan yang mereka hitung sudah mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan.

    “Pada September 2024, Garis Kemiskinan Nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan … Garis Kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab Garis Kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda … Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang,” tuturnya.

    “Sebagai contoh, di DKI Jakarta garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita. Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga,” sambung Amalia.

    Ia mencontohkan garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka tersebut diklaim lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin.

    Penduduk yang berada di atas garis kemiskinan juga belum tentu otomatis tergolong sejahtera atau bahkan kaya. Masih ada kelompok rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, baru masuk kelas atas.

    Per September 2024, persentase kelompok miskin adalah 8,57 persen alias 24,06 juta jiwa. Sedangkan kelompok rentan miskin 24,42 persen (68,51 juta jiwa); menuju kelas menengah 49,29 persen (138,31 juta jiwa), kelas menengah 17,25 persen (48,41 juta jiwa), dan kelas atas 0,46 persen (1,29 juta jiwa).

    “Dengan memahami konsep garis kemiskinan yang benar, maka kemiskinan tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan per orang, bahkan tidak bisa diartikan sebagai gaji Rp20 ribu/hari bukan orang miskin,” tutup BPS.

  • Simak! Ini Beda Hitungan Data Kemiskinan RI Versi BPS & Bank Dunia

    Simak! Ini Beda Hitungan Data Kemiskinan RI Versi BPS & Bank Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Terdapat perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Namun hitungan keduanya ternyata tidak salah.

    Dalam laporan tahun 2024, Bank Dunia menyebutkan 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta jiwa masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sementara jumlah lain disebutkan BPS yakni 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024.

    BPS menjelaskan angka keduanya muncul karena perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan tujuan yang berbeda. Bank Dunia, misalnya, menggunakan standar yang disesuaikan dengan daya beli (purchasing power parity atau PPP).

    Jadi data yang didapatkan menghitung standar negara upper-middle income, yakni US$6,85 per kapita per hari. “Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03,” ujar BPS dalam keterangan resminya.

    Sementara BPS menghitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.

    Garis Kemiskinan dihitung dengan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponennya minimal 2.100 kilo kalori per orang per hari, terdiri dari beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur.

    Untuk komponen non-makanan terkait kebutuhan minimum pada tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

    Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan,” ujar BPS

    Oleh karena itu, BPS mengatakan perlu kehati-hatian membaca angka Garis Kemiskinan. Karena hal itu tidak menghitung karakteristik seperti usia, jenis kelamin atau jenis pekerjaan, dan tidak bisa diartikan untuk batas pengeluaran per orangnya secara mikro.

    Misalnya, garis kemiskinan DKI Jakarta tercatat Rp 846.085 per bulan pada September tahun lalu. Namun menjadi tidak tepat jika satu rumah tangga memiliki pengeluaran yang sama pada ayah dan anak balitanya.

    “Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut,” kata BPS.

    (npb/haa)

  • Mantan PM Han Duck-soo Nyapres, Siap Pimpin Korsel Pasca Krisis Politik – Halaman all

    Mantan PM Han Duck-soo Nyapres, Siap Pimpin Korsel Pasca Krisis Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Perdana Menteri yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Han Duck Soo mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden, Jumat (2/5/2025).

    Pengumuman tersebut diungkap bersamaan mundurnya Han Duck Soo dari kursi jabatannya jelang Pemilu Korsel yang dijadwalkan pada 3 Juni mendatang.

    Dalam keterangan resminya, Han mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dengan fokus pada reformasi konstitusi dan pengurangan kekuasaan eksekutif

    “Demi masa depan Republik Korea, negara yang sangat saya cintai, dan demi kita semua, saya telah memutuskan untuk melakukan apa pun yang saya bisa,” kata Han dalam pidato yang disiarkan televisi.

    “Saya akhirnya memutuskan untuk meletakkan jabatan saya untuk melakukan apa yang saya bisa dan apa yang saya miliki untuk membantu mengatasi krisis yang kita hadapi,” imbuhnya

    Han, diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) untuk meluncurkan kampanye konservatif terpadu melawan calon terdepan liberal Lee Jae-myung.

    Han mengatakan bahwa jika terpilih, ia akan membentuk badan untuk mengubah konstitusi sehingga presiden dan DPR berbagi kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances.

    Secara khusus, Han berjanji akan mempersingkat masa jabatan presiden menjadi tiga tahun.

    Ia akan menyusun rancangan amendemen konstitusi pada tahun pertama masa jabatannya, menyelesaikan proses amendemen pada tahun kedua.

    Sementara pada tahun ketiga, pemilu legislatif serta pemilihan presiden akan digelar.

    Perubahannya juga akan mencegah kalangan politik dan lembaga peradilan ikut campur dalam sektor masing-masing.

    “Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dipilih oleh rakyat kita dalam pemilihan presiden ini,” ujar Han.

    Tak hanya itu, Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan “Kebersamaan dengan Rakyat”, yang mencakup penyelesaian isu perdagangan dengan pemerintahan Trump di Amerika Serikat serta mendorong persatuan nasional dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

    Sebelumnya, Han menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional pada Desember 2024 karena menolak untuk memberlakukan dua undang-undang yang membentuk penasihat khusus untuk menyelidiki Presiden Yoon dan istrinya, Kim Keon-hee.

    Namun, pada Maret 2025, Mahkamah Konstitusi membatalkan pemakzulan tersebut dan mengembalikan Han ke posisinya sebagai Presiden Sementara.

    Sebelum maju ke kursi Pilpres,di pemerintahan liberal dan konservatif, Han telah memegang berbagai peran senior.

    Termasuk menteri keuangan, menteri perdagangan, dan duta besar negara untuk AS.

    Berkat kepiawaiannya, Han telah dua kali menjabat sebagai perdana menteri, pertama di bawah mendiang mantan presiden Roh Moo-hyun dan baru-baru ini di bawah Yoon.

    “Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk melayani di garis depan pembangunan ekonomi sebagai pelayan publik yang bangga dari Republik Korea,” kata Han.

    Majunya Han dalam kusi pilpres diperkirakan akan menjadi pesaing utama dalam kontestasi tersebut.

    Terutama dengan menghadapi tantangan dari kandidat progresif Lee Jae-myung dan beberapa calon konservatif lainnya.

    Calon Kandidat Presiden Korsel

    Selain Han Duck-soo, sejumlah kandidat lainnya terpantau mulai bermunculan dan menunjukkan kemampuan menjelang Pilpres Korsel 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan Kim Moon Soo termasuk di antara segelintir calon yang telah mengisyaratkan niat mereka untuk mencalonkan diri.

    Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada awal April dan mengatakan meluncurkan kampanyenya.

    Selain itu, Ahn Cheol Soo, seorang anggota parlemen PPP yang merupakan orang pertama yang memberikan suara untuk pemakzulan Yoon, juga menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri.

    Ia mengatakan bahwa ia adalah “kandidat yang lebih bersih daripada siapa pun”.

    Ia juga berjanji untuk mengamankan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Termasuk kecerdasan buatan, untuk melawan kebijakan perdagangan Trump.

    Selain itu, Lee Jae Myung, pemimpin populis Partai Demokrat liberal yang kalah dari Yoon dengan selisih tipis pada tahun 2022, juga jadi calon terdepan. Tetapi menghadapi tantangan hukumnya sendiri.

    Sebuah jajak pendapat Gallup yang dipublikasikan April lalu menunjukkan 34 persen responden mendukung Lee sebagai pemimpin berikutnya.

    Sementara 9 persen mendukung Kim, 5 persen memilih mantan pemimpin PPP Han Dong Hoon.

    Kemudian 4 persen memilih wali kota Daegu Hong Joon Pyo, dan 2 persen memilih Wali Kota Seoul Oh Se Hoon.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Data Kemiskinan RI Versi Bank Dunia & BPS Berbeda, Ini Penjelasannya!

    Data Kemiskinan RI Versi Bank Dunia & BPS Berbeda, Ini Penjelasannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank dalam Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

    Kendati demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

    Dalam keterangan resminya, BPS menjelaskan kedua data dengan angka yang jauh berbeda tersebut tidak saling bertentangan. Namun, perbedaan muncul karena adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.

    Bank Dunia, menggunakan standar garis kemiskinan global yang disesuaikan dengan daya beli atau purchasing power parity (PPP) dan menilai kemiskinan di Indonesia berdasarkan standar negara upper-middle income. Yakni US$ 6,85 per kapita per hari.

    “Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03,” ujar BPS dalam keterangan resminya dikutip Jumat (2/5/2025).

    Sementara BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.

    Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

    “Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan,” ujar BPS dalam keterangan resminya dikutip Jumat (2/5/2025).

    BPS mengingatkan perlu kehati-hatian dalam membaca angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang.

    Sebagai contoh, di DKI Jakarta, garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat jika diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita.

    “Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut,” ujarnya.

    (mij/mij)

  • Usai Plt Presiden, Giliran Menteri Keuangan Korsel Mengundurkan Diri

    Usai Plt Presiden, Giliran Menteri Keuangan Korsel Mengundurkan Diri

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Korea Selatan (Korsel) Choi Sang Mok mengundurkan diri. Pengunduran diri itu dilakukan menjelang detik-detik Majelis Nasional melakukan pemungutan suara untuk memakzulkannya.

    “Saya minta maaf kepada masyarakat karena saya tidak dapat melanjutkan tugas saya di tengah kondisi ekonomi internal dan eksternal yang buruk,” kata Choi dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kementerian keuangan dilansir kantor berita Yonhap, Jumat (2/5/2025).

    Han Duck-soo yang juga baru-baru ini mengundurkan diri sebagai Plt Presiden segera menerima pengunduran diri Choi. Han Duck Soo diperkirakan akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang pada bulan Juni.

    Menyusul pengunduran diri Choi, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menghentikan proses pemungutan suara mosi pemakzulan. Woo Won mengatakan pemerintah telah diberitahu tentang pemecatan Choi.

    Sebelum pemungutan suara dimulai, anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meninggalkan gedung parlemen untuk memprotes usulan pemakzulan yang diajukan oleh Partai Demokrat (DP).

    Korea Selatan telah mengalami serangkaian perubahan kepemimpinan sementara dalam beberapa bulan terakhir, yang dipicu oleh penerapan darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada bulan Desember dan pemecatannya dari jabatan pada tanggal 4 April.

    Choi awalnya menjabat sebagai presiden sementara pada tanggal 27 Desember, setelah penjabat Presiden Han dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan DP. Mosi pemakzulan terbaru, yang dipimpin oleh DP, menuduh Choi –yang saat itu menjabat sebagai penjabat presiden– menunda pengangkatan hakim kesembilan di Mahkamah Konstitusi, di antara tuduhan lainnya.

    (whn/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bank Dunia: 60 Persen Penduduk Indonesia Miskin, Malaysia Hanya 1,3 Persen

    Bank Dunia: 60 Persen Penduduk Indonesia Miskin, Malaysia Hanya 1,3 Persen

    Bank Dunia juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan Indonesia bila mendasari acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP) kategori international poverty rate yang sebesar USD2,15 per kapita per hari, dan lower middle income poverty rate USD3,65 per kapita per hari.

    Jika mengacu pada international poverty rate yang sebesar USD2,15 per kapita per hari, maka persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 menjadi hanya 1,3% atau setara 3,7 juta orang saja. Sedangkan dengan ukuran garis kemiskinan untuk kategori lower middle income poverty rate sebesar USD3,65 per kapita per hari sebesar 44,47 juta orang atau setara 15,6 persen.

    Sementara itu, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto sebesar USD4.580 per kapita.

    Dengan demikian, ukuran garis kemiskinan yang pantas digunakan untuk Indonesia mengacu pada pengeluaran USD6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskinnya setara 60,3 persen dari total penduduk.

    Dibanding negara tetangga, jumlah kemiskinan di Indonesia pada 2024 itu peringkat kedua setelah Laos yang sebesar 68,5 persen. Negeri tetangga, Malaysia hanya memiliki penduduk miskin 1,3 persen, Thailand 7,1 perseb, Vietnam 18,2 persen dan Filipina 50,6 persen.

    Respons BPS

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai standar kemiskinan Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia hanya sebagai rujukan. Pemerintah tidak harus menerapkan standar tersebut.

  • BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

    BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) meminta pemaknaan yang bijak terhadap laporan Bank Dunia (World Bank) terbaru soal angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 60,3% dari populasi.

    Utamanya lantaran standar yang digunakan yakni ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country pada 2023 setelah mendapatkan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.850 per kapita.

    Standar itu lalu digunakan Bank Dunia dalam mengukur angka kemiskinan Indonesia dalam laporan terbarunya bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025. 

    Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa angka itu merupakan median. Sedangkan, GNI Indonesia masih berada di tingkatan bawah kisaran pendapatan nasional bruto negara-negara upper-middle income yakni US$4.466-US$13.845. 

    “Standarnya yang US$6,85 itu kan adalah median dari upper middle income. Indonesia sendiri di dalam status upper-middle income itu masih di bawah. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan angkanya dan levelnya, seberapa cepat kita bisa menurunkan kemiskinan,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

    Amalia juga menerangkan bahwa Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, memiliki national poverty line yang diukur dengan karakteristiknya sendiri. Hasilnya pun berbeda dengan yang dirilis oleh World Bank. 

    Dia mencontohkan China yang mendeklarasikan bahwa kemiskinan di negaranya sudah mencapai level 0%, sedangkan Bank Dunia menyebut masih 17%.

    Mantan Deputi di Kementerian PPN/Bappenas itu menerangkan, pengukuran angka kemiskinan di Indonesia dilakukan di masing-masing provinsi. Kemudian, angka itu diagregasi menjadi angka nasional. 

    Di sisi lain, Amalia turut menekankan bahwa garis kemiskinan tidak sama dengan pendapatan. Dia juga menerangkan bahwa cara mengukur garis kemiskinan oleh BPS dan Bank Dunia berbeda. 

    Meski demikian, dia menyebut BPS telah memedomani Bank Dunia dalam mengukur kemiskinan ekstrem yakni US$2,15. Standar itu digunakan oleh Bank Dunia berbasis pada negara paling miskin. 

    “Kita sudah ikut. Nah selain kemiskinan ekstrem, kami juga punya (kategori) kemiskinan. Nah kemiskinan itulah yang kita menghitung National Poverty Line tadi,” terang Amalia. 

    Di sisi lain, Amalia juga mengingatkan bahwa keluarga yang tingkat pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan bukan berarti dikategorikan keluarga kaya. Namun, mereka masih dikategorikan rentan miskin. 

    Lulusan ITB serta Amerika dan Australia itu menjelaskan, kelompok keluarga rentan miskin itu bisa sewaktu-waktu jatuh miskin. Oleh sebab itu, pemerintah menggelontorkan sederet program bantuan sosial.

    “Makanya itu bansos pemerintah, bantuan program itu selalu sampai empat kali di atas garis kemiskinan, atau dua sampai tiga kali di atas garis kemiskinan,” papar Amalia. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengungkap angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024. 

    Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Apabila dihitung dengan kurs Jisdor Rp16.829 per dolar AS, maka US$6,85 menjadi sekitar Rp115.278. 

    Namun, perlu dicatat, garis kemiskinan dalam PPP tidak bisa dikonversi dengan kurs biasa. Angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor, yang nominalnya berbeda untuk setiap negara. 

    Bank Dunia sendiri sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas atau upper-middle income country pada 2023, setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita. 

    Bank Dunia sendiri mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah-atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita. 

    Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang. 

    Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk miskin Indonesia tersebut akan menurun sedikit demi sedikit beberapa tahun mendatang, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

  • BPS Klarifikasi Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia

    BPS Klarifikasi Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memberikan penjelasan mengenai data terbaru mengenai angka penduduk miskin Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia atau World Bank.

    Laporan Bank Dunia berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin, dengan porsi sebesar 60,3% dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa.

    Dari persentase ini, artinya, jumlah penduduk miskin RI mencapai 171,91 juta jiwa. Perhitungan itu didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari (kurs Rp 16.800/US$).

    Amalia mengimbau semua pihak untuk menyikapi laporan itu secara bijak.

    “Mari kita lebih bijak memaknai dan memahami angka kemiskinan bank dunia karena itu bukanlah sesuatu keharusan kita menerapkan, itu hanya referensi saja,” kata Amalia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/4/2025).

    Amalia menjelaskan, sebabnya perhitungan 60,3% penduduk Indonesia miskin yang dilakukan Bank Dunia itu menggunakan standar perhitungan berdasarkan kelas menengah atas yang memiliki daya beli yang lebih tinggi. Dengan pengeluaran setara US$ 6,85 per kapita PPP (Purchasing Power Parity).

    Sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan standar paritas daya beli sebesar 2,15%. Artinya Bank Dunia memiliki standar perhitungan angka daya kemiskinan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh BPS.

    “Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan, yang 60,3% itu. Sebagai informasi, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah standar upper middle cass yang US$ 6,85 per kapita per hari PPP,” kata Amalia.

    PPP memiliki nilai yang berbeda tergantung dari negaranya. Dalam hal ini yang ditetapkan untuk Indonesia Rp 4.756 pada 2017, sehingga menurut Amalia, tidak bisa semerta-merta bisa dikonversi langsung nilai tukar yang ada saat ini.

    “Artinya kita tidak bisa langsung mengonversi dengan nilai tukar saat ini karena itu adalah nilai tukar PPP Base-nya 2017. Makanya angka konversinya akan berbeda,” sambungnya.

    Dalam laporan itu Bank Dunia juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity atau paritas daya beli masyarakat. Dimana Kategori international poverty rate yang ditetapkan sebesar US$ 2,15 per kapita per hari, dan lower middle income poverty rate US$ 3,65 per kapita per hari.

    Menurut Amalia, global poverty line yang ditetapkan Bank Dunia itu tidak bisa langsung diterapkan pada seluruh negara. Karena tiap negara memiliki national poverty rate berbeda, yang diukur berdasarkan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut.

    “Global poverty line yang ditetapkan Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung bisa diterapkan oleh masing-masing negara,” katanya.

    Lebih lanjut, Amalia juga menjelaskan BPS juga melakukan perhitungan garis kemiskinan yang berbeda dengan Bank Dunia. Menurutnya perhitungannya menggunakan basis bukan berhasal dari national poverty, melainkan angka kemiskinan di masing-masing provinsi.

    “Waktu kita menghitung angka kemiskinan basisnya bukan national povery line, tapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasi jadi angka nasional,” jelas Amalia.

    “Dengan demikian kita bisa menunjukan standar hidup di provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup misalnya di Papua Selatan. Provinsi DKI dan Papua Selatan juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda,” katanya.

    (hsy/hsy)

  • 60% Warga RI Orang Miskin

    60% Warga RI Orang Miskin

    Jakarta –

    World Bank alias Bank Dunia melaporkan sebanyak 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Jumlah ini tercatat mengalami penurunan dari 61,8% pada 2023, dan 62,6% pada 2022 lalu.

    Sementara itu, untuk 2025 World Bank memprediksi tingkat kemiskinan Indonesia kembali turun menjadi 58,7%. Kemudian angka ini diramal kembali turun jadi 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

    Untuk diketahui, pengelompokan penduduk miskin yang digunakan World Bank tersebut didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income dengan Purchasing Power Parity (PPP) sebesar US$ 6,85 atau Rp 113.730 per kapita per hari (kurs Rp 16.603/dolar AS).

    “Pertumbuhan konsumsi swasta akan tetap tangguh, dengan sedikit perlambatan karena kurangnya lapangan kerja berkualitas meningkatkan tabungan untuk berjaga-jaga. Dengan permintaan yang berkelanjutan, tingkat kemiskinan, yang diukur berdasarkan garis LMIC, diproyeksikan akan turun menjadi 11,5% pada tahun 2027,” tulis World Bank dalam laporannya.

    Selain menggunakan acuan kategori negara berpendapatan menengah ke atas, dalam laporan ‘Macro Poverty Outlook’ edisi April 2025, World Bank juga memberikan ukuran tingkat kemiskinan RI berdasarkan acuan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income.

    Berdasarkan acuan negara berpendapatan kelas menengah ke bawah dengan PPP sebesar US$ 3.65 atau Rp 60.600 per kapita per hari, tingkat kemiskinan RI berada di level 15,6% pada 2024 kemarin; 17,5% pada 2023; dan 19,1% pada 2022.

    Sementara untuk 2025, menggunakan acuan ini World Bank memprediksi tingkat kemiskinan Indonesia kembali turun jadi 14,2%. Kemudian angka ini diramal kembali turun jadi 12,8% pada 2026, dan 11,5% pada 2027.

    (igo/fdl)