Xcloud.id

partai: PPP

  • Pimpinan DPRD Sumenep Proses PAW Anggota Dewan Terjerat Narkoba

    Pimpinan DPRD Sumenep Proses PAW Anggota Dewan Terjerat Narkoba

    Sumenep (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD segera memproses penggantian antar waktu (PAW) Bambang Eko Iswanto, pasca hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba.

    “Kami tinggal menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Sumenep terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, kami akan sampaikan salinan putusan itu sebagai lampiran surat ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan SK pemberhentian sebagai anggota dewan,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, Jumat (23/05/2025).

    Ia menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan seluruh mekanisme PAW sesuai aturan yang berlaku, tahapan demi tahapan. “Jangan khawatir, pimpinan DPRD tetap melaksanakan tahapan-tahapan PAW sesuai regulasi,” ujarnya.

    Proses PAW Anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah Pimpinan DPRD menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD kab/kota atas dasar surat dari partai politik. Kemudian KPU kabupaten/kota mencatat surat permintaan nama calon pengganti. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi  dokumen calon PAW.

    Bambang Eko Iswanto merupakan anggota DPRD Sumenep dari PPP. Bambang terjerat kasus narkoba, dan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap yang bersangkutan.

    Sesuai aturan, apabila anggota DPR/DPRD tersandung kasus hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, maka akan diberhentikan. Pemberhentian itu diajukan dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (tem/ian)

  • Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta agar Wali Kota Syauqul Muhibbin turun tangan menyelamatkan keuangan RSUD Mardi Waluyo yang sedang mengalami kolaps. Pasalnya, saat ini RSUD Mardi Waluyo masih memiliki utang sebesar Rp12 miliar.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin lebih konsen untuk mengurus RSUD Mardi Waluyo yang kondisinya kini tengah kritis secara keuangan.

    “Saran saya, Wali Kota turun kepada tingkat bawah mulai dari tukang parkir karena hak-haknya pegawai itu masih terutang Rp12 miliar,” ungkap Agus Junaidi, Jumat (23/5/2025).

    Utang sebesar Rp12 miliar itu merupakan tunggakan terhadap hak-hak pegawai selama ini. Semakin berkurangnya pendapatan RSUD Mardi Waluyo membuat tunggakan tersebut terus membengkak setiap tahunnya.

    “Hak-haknya pegawai itu terutang Rp12 miliar, Wali Kota kami minta untuk turun dan konsen ke ini, karena ini satu-satunya pendapatan tertinggi itu dari sini,” imbuhnya.

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini dalam kondisi kolaps dari segi keuangan. Hal itu terjadi lantaran pengeluaran serta utang RSUD Mardi Waluyo Blitar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima.

    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengungkapkan pengeluaran RSUD untuk pelayanan terus meningkat. Sementara, kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar itu, setiap tahun pendapatan yang diterima oleh RSUD Mardi Waluyo Blitar terus berkurang sehingga terjadi defisit anggaran.

    “Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran, akhirnya kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Jumat (23/5/2025).

    Berkurangnya pendapatan ini disebabkan oleh turunnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD Mardi Waluyo Blitar. Sehingga pendapatan RSUD Mardi Waluyo Blitar terus mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya bangkrut.

    “Kalah bisnis, sehingga lama-lama utangnya semakin banyak ya namanya hidup rumah tangga kalau hutangnya semakin banyak dan pendapatannya tetap atau semakin sedikit ya lama-lama tekor dan kolaps,” bebernya.

    Rata-rata pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sendiri hanya mencapai Rp90-98 miliar per tahun. Angkat itu jauh lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Imbasnya RSUD Mardi Waluyo Blitar pun mengalami kolaps.

    “Salah satu penyebabnya adalah, pendapatannya itu kan dari pasien yang datang kemudian klaim BPJS, BPJS bayar. Kalau yang datang sedikit berarti pembayaran nya sedikit,” ungkapnya. [owi/beq]

  • Puluhan Honorer di-PHK, DPRD Blitar Singgung Kepentingan Politik hingga Wali Kota

    Puluhan Honorer di-PHK, DPRD Blitar Singgung Kepentingan Politik hingga Wali Kota

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi 2 DPRD Kota Blitar geram atas adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan tenaga honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi bahkan sempat menyinggung soal kepentingan politik hingga Wali Kota Blitar.

    Nuhan dengan tegas menolak adanya PHK terhadap 26 tenaga honorer di 2 dinas tersebut. Politikus PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menyebut jika ada janji politik, maka dirinya mempersilahkan Wali Kota Blitar untuk menambah jumlah tenaga honorer namun jangan ada PHK.

    “Intinya dari DPRD meminta tidak ada PHK. Bahkan jika perlu perpanjangan tetap dipertahankan orang-orang yang lama, kalau misalkan ada kepentingan politik ya, mungkin kepala daerah punya janji kepada yang mereka ini maka silahkan tambah tenaga tidak apa-apa, tapi jangan diberhentikan yang sudah bekerja kasihan,” ucap Nuhan, Selasa (20/5/2025).

    Secara garis besar, DPRD Kota Blitar meminta agar PHK yang sudah terjadi dibatalkan. DPRD Kota Blitar pun telah memanggil kedua dinas tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi pembatalan PHK.

    DPRD Kota Blitar pun berjanji tidak akan tinggal diam jika PHK ini tetap dilangsungkan dan tidak dibatalkan. Panitia Khusus (Pansus) pun akan dibentuk DPRD Kota Blitar jika PHK terhadap 26 honorer tersebut tetap berjalan.

    “Kita tidak akan tinggal diam. Ini seburuk-buruk kemungkinan ya tapi mudah-mudahan tidak, kalau itu nanti tetap dilakukan PHK kita akan buat Pansus,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar, Edy Wasono mengakui bahwa di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memang ada PHK terhadap tenaga harian lepas. Total ada 16 tenaga harian lepas yang di-PHK di Disbudpar Kota Blitar.

    “Hasil rekomendasi Komisi 2 DPRD bahwa yang pertama itu perlu ada tanggapan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas pemberhentian tenaga kebersihan dan keamanan, dan kami akan memanggil pihak ketiga untuk menindak lanjuti rekomendasi dari Komisi 2 DPRD,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, sebanyak 10 orang tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bukan hanya di Dispora, sebanyak 16 tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar juga mengalami hal yang sama. [owi/aje]

  • Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ini Jawaban Tegas Khofifah!

    Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ini Jawaban Tegas Khofifah!

    Surabaya (beritajatim.com) – Nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa diusulkan oleh salah seorang tokoh gaek di DPW PPP Jatim untuk menjadi calon Ketua Umum PPP. Senior PPP Jatim, Mujahid Ansori mengatakan bahwa Khofifah sangat layak dipertimbangkan menjadi Ketum PPP ke depan.

    “Pertimbangannya, beliau adalah tokoh nasional, Ketua PBNU, dan Ketum Dewan Pembina Muslimat NU. Selain itu, Bu Khofifah pernah menjadi kader dan pengurus PPP. Nama yang beredar ada dari internal dan eksternal. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan dari Jatim adalah Bu Khofifah. Ini pendapat saya pribadi, belum jadi keputusan resmi DPW PPP Jatim,” kata tokoh gaek PPP Jatim ini kepada beritajatim.com, Jumat (16/5/2025).

    Keputusan resmi PPP Jatim, lanjut Mujahid, diperkirakan akan dikeluarkan pada akhir Mei 2025. DPW akan mengumpulkan seluruh DPC se-Jatim. Muktamar PPP sendiri akan digelar sekitar Agustus dan September 2025.

    Apa jawaban Khofifah terkait namanya diwacanakan bakal diusulkan jadi Caketum PPP?

    “Dengan segala hormat, masih banyak kader-kader yang punya kesempatan untuk bisa memimpin PPP ke depan. Jadi, mereka bagus kalau diberikan kesempatan memimpin PPP ke depan. Saya ini Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU nggak boleh memimpin partai,” kata Khofifah kepada beritajatim.com di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (16/5/2025).

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) membeberkan sejumlah nama calon Ketua Umum (Ketum) PPP yang muncul dari tingkat pusat dan daerah. Rommy mengatakan, beberapa di antaranya adalah eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, eks Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Mentan Andi Amran Sulaiman.

    “Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah 8 nama yang muncul: 3 internal, 5 eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

    “Internal adalah Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” pungkasnya. (tok/but)

  • DPRD Sidoarjo Sentil Dana BOSDA Rp160 Miliar: Banyak Sisa, Tapi Sekolah Masih Bingung Bangun Fasilitas

    DPRD Sidoarjo Sentil Dana BOSDA Rp160 Miliar: Banyak Sisa, Tapi Sekolah Masih Bingung Bangun Fasilitas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo terkait pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Hearing ini dipimpin Ketua Komisi D H. Moch. Dhamroni Chudlori dan Wakil Ketua H. Bangun Winarso, serta dihadiri mayoritas anggota komisi.

    Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso, menyampaikan harapan agar penggunaan dana BOSDA sebesar hampir Rp160 miliar pada 2025 dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan.

    “Kalau bisa, Komisi D berharap BOSDA tepat sasaran, bahkan bisa dialihkan bantuan lain,” terang Bangun Winarso, Rabu (14/5/2025) kemarin.

    Anggota Komisi D dari PKB, H. Usman, menyoroti keterbatasan penggunaan BOSDA yang tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan.

    “Seperti SMP 2 Sedati sepuluh hari lalu, mendapat surat dari Desa Buncitan untuk membongkar jembatannya demi normalisasi sungai. Namun karena tidak ada dana untuk pembongkaran itu, otomatis sekolah menjadi kebingungan. Maka itu, saya berharap ada terobosan baru dari penggunaan dana BOSDA ini,” ujar Abah Usman.

    Sementara itu, Hj. Fitrotin Hasanah dari PPP menekankan pentingnya distribusi dana yang proposional, termasuk untuk sekolah swasta yang sudah mapan. “BOSDA harus tersalurkan dengan proposional dan harus bisa menciptakan sekolah yang benar-benar layak,” harapnya.

    Dalam hearing juga terungkap adanya sisa dana BOSDA setiap tahun yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Tahun 2023, dana BOSDA sebesar Rp161 miliar dan tersalur Rp154 miliar, sisa Rp7 miliar.

    Kemudian pada 2024, dari Rp157 miliar hanya tersalur Rp152 miliar, sisa Rp5 miliar. Untuk 2025, dana Rp157 miliar dan terserap Rp153 miliar, meninggalkan sisa Rp2 miliar.

    Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni Chudlori, menilai sisa anggaran yang cukup besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan.

    “Jika ada kelebihan milyaran yang tidak terserap hampir tiap tahun untuk dana BOSDA, kelebihannya ini bisa disisipkan untuk pembangunan sekolah dan pemberian insentif guru,” tegasnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Tirto Adi, menyatakan setuju dengan perlunya perbaikan sistem dan konsep keadilan dalam distribusi BOSDA.

    “Keadilan itu ada dua yakni distributif dan keadilan komulatif. Selama ini penyaluran BOSDA diterapkan dengan keadilan distributif. Namun jika digeser distributif ke komulatif maka ini perbaruan, sepakat dirubah,” tandasnya. (isa/ian)

  • PPP instruksikan anggota DPRD PPP sukseskan program pemerintah

    PPP instruksikan anggota DPRD PPP sukseskan program pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Arwani Thomafi meminta jajaran pengurus wilayah dan anggota DPRD dari partai itu untuk fokus bekerja menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami minta seluruh jajaran pengurus di daerah dan juga 53 anggota DPRD se-Sumatera Barat untuk terus bekerja maksimal meringankan beban rakyat. Kita dukung dan sukseskan Program Astacita Pemerintah,” kata Arwani Thomafi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan Arwani di hadapan 58 anggota DPRD dari PPP dan 19 Pengurus DPC PPP Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang digelar di Kota Padang, Minggu (11/5).

    Arwani mengatakan program tersebut antara lain Kemandirian Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Program ketahanan dan kemandirian pangan pemerintah harus didukung oleh semua pihak lantaran sangat bagus bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan.

    Menurut Gus Arwani, pemerintahan Prabowo Subianto saat ini berhasil dalam mengamankan stok pangan sehingga harga-harga stabil.

    “Banyak negara memuji langkah Indonesia yang berhasil gelar program MBG dan Ketahanan Pangan,” ujar anggota DPR RI tiga periode tersebut.

    Arwani mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi dan pangan global yang menyebabkan kekurangan stok pangan, justru stok pangan Indonesia melimpah. Kondisi tersebut berdampak pada stabilitas harga bahan pokok dan juga inflasi di Indonesia.

    “Bandingkan dengan negara-negara lain yang kesulitan mengurus kebutuhan pangan dalam negerinya, bahkan ada yang terancam kelaparan dan inflasi sangat tinggi,” ujar dia.

    Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumatera Barat Hariadi mengungkapkan bahwa kehadiran Sekjen PPP ke Padang tidak hanya dalam rangka sosialisasi muktamar, tetapi juga untuk menghadiri kegiatan Bimtek dan Rapat Pimpinan Wilayah PPP

    “Kegiatan bimtek ini diikuti oleh 53 anggota DPRD dari PPP se-Sumatera Barat, yang berlangsung selama tiga hari. Selain itu, Pak Sekjen juga menghadiri rapat bersama Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten/Kota se-Sumbar,” ujar Hariadi.

    Rangkaian kegiatan ini menjadi langkah awal bagi PPP untuk konsolidasi internal menyukseskan program pemerintah. Selain itu kegiatan tersebut juga untuk menata langkah menuju pembaruan dan kesiapan menghadapi Pemilu 2029.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengapa Masjid Kami Jadi Sasaran?

    Mengapa Masjid Kami Jadi Sasaran?

    Jakarta –

    India menyatakan telah meluncurkan serangan rudal ke sembilan lokasi di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Pakistan menyatakan telah menembak jatuh lima pesawat India.

    Warga di Muzaffarabad, Kashmir, yang dikuasai Pakistan, terbangun oleh ledakan besar pada Rabu (07/05) pagi.

    Pakistan melaporkan tiga lokasi menjadi sasaran serangan dan delapan orang tewas.

    Sementara India mengeklaim tiga warga sipil tewas akibat penembakan oleh Pakistan di sisi perbatasan Kashmir yang dikuasai India.

    Pakistan menyatakan telah menembak jatuh lima pesawat India, termasuk tiga Rafale, satu SU-30, satu MiG-29, dan satu drone Heron.

    Juru bicara militer Pakistan, Letnan Jenderal Ahmed Sharif Chaudhary, dalam sebuah video yang dibagikan oleh kantor berita Reuters, mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak jatuh lima pesawat India, yaitu tiga Rafale, satu SU-30, satu MiG-29, dan satu drone Heron.

    Ketegangan antara kedua negara yang memiliki nuklir ini meningkat tajam setelah serangan mematikan terhadap wisatawan India oleh kelompok milisi di Pahalgam bulan lalu.

    India berkukuh memiliki “bukti yang mengarah pada keterlibatan teroris yang berbasis di Pakistan ” dalam serangan tersebut. Namun Pakistan membantah keterkaitan apa pun.

    ‘Saya tidak mengerti mengapa masjid kami menjadi sasaran’

    Beberapa saksi mata memberikan kesaksian mengenai serangan India terhadap sasaran-sasaran di wilayah Pakistan.

    Muhammad Waheed, yang tinggal dekat Masjid Bilal di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, menceritakan kepada BBC, “Saya sedang tertidur lelap ketika ledakan pertama mengguncang rumah saya.”

    “Saya langsung lari ke jalan, orang-orang sudah berkumpul. Belum sempat kami menyadari apa yang terjadi, tiga rudal lagi ditembakkan, menyebabkan kepanikan dan kekacauan yang meluas.”

    Waheed mengatakan puluhan orang, termasuk perempuan, terluka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

    “Saya tidak mengerti mengapa masjid kami menjadi sasaran,” kata Waheed.

    “Ini adalah masjid lingkungan biasa tempat kami beribadah lima kali sehari. Kami tidak pernah melihat aktivitas mencurigakan di sekitarnya.

    “Orang-orang sekarang mengungsi dari rumah mereka dan rasa ketidakpastian sangat tinggi.”

    Pemandangan Masjid Bilal di Kashmir yang dikuasai Pakistan yang hancur setelah serangan India. (Getty Images)

    Buava Singh, seorang warga distrik Poonch, menceritakan sebuah peluru mortir menghantam rumah keponakannya, Ruby Kaur, larut malam.

    “Dia baru saja bangun untuk membuatkan teh bagi suaminya yang sedang sakit. Pecahan peluru mengenai kepalanya, menyebabkan pendarahan hebat.

    Kami segera membawanya ke rumah sakit terdekat, tetapi dia dinyatakan meninggal dunia,” kata Singh. Putri Ruby Kaur juga mengalami luka parah.

    Singh mengatakan bahwa tidak ada bunker komunal di daerah tersebut, memaksa warga untuk berlindung di rumah mereka.

    “Sejauh ini, kami belum pernah melihat penembakan sehebat ini,” tambahnya.

    Setelah serangan, tentara paramiliter Pakistan terlihat memeriksa bangunan yang roboh di sebuah kompleks di Muridke. (Getty Images)

    Muhammad Younis Shah, warga Muridke di Provinsi Punjab, Pakistan, menceritakan kepada BBC bahwa empat rudal yang ditembakkan India jatuh di sebuah kompleks pendidikan di sana.

    Menurutnya, tiga rudal pertama mendarat berurutan dengan cepat, sementara rudal keempat datang selang lima hingga tujuh menit kemudian.

    Kompleks tersebut, yang terdiri dari sekolah dan perguruan tinggi, asrama, kompleks medis, serta masjid, mengalami kerusakan sebagian.

    Shah mengatakan kompleks itu juga memiliki area perumahan yang ditempati sejumlah keluarga.

    Ia menambahkan bahwa tim SAR, pemadam kebakaran, dan polisi hadir di area yang dilanda ketakutan dan kepanikan.

    “Semua orang sudah pindah dari sini ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

    Asap mengepul setelah sebuah peluru artileri mendarat di kota utama distrik Poonch di wilayah Jammu, India, pada 7 Mei 2025. (Getty Images)

    Pakistan kecam ‘agresi terang-terangan India’

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, menyatakan bahwa delapan warga sipil tewas dan 35 lainnya luka-luka akibat serangan India.

    Beliau menambahkan bahwa jumlah korban tertinggi dilaporkan terjadi di kota Ahmedpur Timur.

    Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa Islamabad telah memberitahu Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai “agresi terang-terangan oleh India dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan keamanan internasional”.

    Dalam pernyataannya, kementerian tersebut menambahkan bahwa “DK PBB telah diberitahu bahwa Pakistan memiliki hak untuk merespons agresi ini secara tepat pada waktu dan tempat yang dipilihnya, sesuai dengan hak membela diri yang diabadikan dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

    Getty ImagesPerempuan Kashmir di Wuyan, dekat kota utama Srinagar di Kashmir yang dikuasai India, setelah suara ledakan keras terdengar pada 7 Mei 2025.

    Partai Rakyat Pakistan (PPP) mengecam “agresi India terhadap Pakistan dengan menargetkan penduduk sipil di seberang perbatasan.”

    PPP, salah satu dari tiga partai politik utama di Pakistan, yang dipimpin oleh Bilawal Bhutto Zardari, putra presiden negara itu, Asif Ali Zardari, menyatakan melalui unggahan di X bahwa serangan “tanpa provokasi” India melanggar “hukum internasional, Piagam PBB, dan kedaulatan Pakistan.”

    “Provokasi India akan dilawan dengan kekuatan penuh dan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Pakistan,” tambahnya.

    India menyatakan bahwa mereka meluncurkan “serangan terarah pada sembilan lokasi infrastruktur teroris” di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, dan tidak ada fasilitas militer, sipil, atau ekonomi yang menjadi sasaran.

    Mereka juga menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap serangan kelompok milisi pada April di Pahalgam yang mengakibatkan 26 orang tewas.

    ‘Seluruh dunia tidak boleh menoleransi terorisme’

    Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar, melalui unggahan di X, menyatakan bahwa dunia “harus menunjukkan sikap tanpa toleransi terhadap terorisme.”

    Ia juga menyertakan sebuah gambar dengan tulisan ‘Operasi Sindoor’nama yang digunakan India untuk menggambarkan serangan pada Rabu (07/05) terhadap Pakistan.

    Gambar tersebut memiliki latar belakang hitam dengan tulisan ‘Operasi Sindoor’ berwarna putih.

    Salah satu huruf O dalam Sindoor digambarkan sebagai pot bundar berisi bubuk vermilion yang dikenakan oleh perempuan Hindu yang sudah menikah di belahan rambut mereka.

    Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar (Getty Images)

    Penggambaran ini dibaca sebagai referensi terhadap para perempuan yang menjadi janda setelah suami mereka ditembak mati oleh milisi di Pahalgam bulan lalu.

    Sebanyak 26 orang yang tewas dalam serangan itu adalah laki-laki.

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, memuji angkatan bersenjata negara itu dalam sebuah unggahan di X, menyatakan bahwa ia bangga terhadap mereka.

    Operasi Sindoor, nama yang digunakan India untuk serangan-serangannya terhadap Pakistan adalah respons negara itu terhadap “pembunuhan brutal saudara-saudara tak bersalah kita di Pahalgam,” tulisnya.

    “Pemerintahan Modi bertekad untuk memberikan respons yang setimpal terhadap setiap serangan terhadap India dan rakyatnya. Bharat [nama India dalam bahasa Hindi] tetap berkomitmen kuat untuk memberantas terorisme dari akarnya,” tambahnya.

    ‘Ini adalah momen yang tepat untuk mediasi’

    Pengamat Asia Selatan di Washington, Michael Kugelman, berpendapat bahwa inilah saat yang tepat untuk melakukan mediasi antara India dan Pakistan.

    Menurutnya, dengan India yang telah menyerang dan Pakistan yang memperingatkan serangan balasan, risiko peningkatan konflik saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir.

    Mengingat ketegangan mereka kian memanas, kata Kugelman, kemungkinan terjadinya permusuhan lebih lanjut sangat besar.

    “Komunitas internasional tampaknya sepakat bahwa serangan di Pahalgam bulan lalu harus dikutuk keras, tetapi de-eskalasi sangat penting.”

    “Tidak ada yang menginginkan perang di tengah kondisi dunia yang sudah tegang, terutama perang antara dua negara rival bersenjata nuklir,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kugelman bilang ini adalah saatnya bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan India dan Pakistan, seperti AS dan negara-negara Teluk Arab, untuk melakukan diplomasi dan mendesak kedua negara untuk mencari jalan keluar sebelum risiko eskalasi nuklir terjadi.

    Berita ini akan terus diperbaiki secara berkala

    Lihat juga Video: Masjid dan Sekolah di Pakistan Dirudal India, 3 Orang Tewas

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

    Standar ini ditentukan berdasarkan pengeluaran minimum sebesar USD 6,85 per hari atau sekitar Rp38.411 per orang per hari. Jika dihitung per bulan, itu setara dengan Rp1,15 juta per kapita.

    Dengan populasi Indonesia yang kini mencapai 285,1 juta jiwa (data Susenas 2024 dari BPS), angka tersebut berarti ada lebih dari 172 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan global.

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia masuk dalam posisi tertinggi kedua. Di peringkat pertama adalah Laos, yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi, yaitu 68,9% dari total populasi 7,8 juta jiwa.

    Filipina menyusul dengan 50,6% dari total populasi 115,8 juta orang atau setara 58,59 juta penduduk, lalu Vietnam dengan 18,2% dari total populasi 101 juta orang atau setara 18,38 juta penduduk, Thailand 7,1% dari total populasi 71,9 juta orang atau setara 5,1 juta orang, dan Malaysia hanya 1,3% dari total populasi 35,6 juta orang atau setara 462.800 orang.

    Bahkan, dibandingkan dengan negara raksasa seperti China bahkan mencatatkan angka kemiskinan lebih rendah, yakni 11,9% dari total penduduk 1,4 miliar jiwa, atau sekitar 166,6 juta orang.

    Perlu dipahami bahwa perhitungan garis kemiskinan ini menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP), bukan kurs biasa. PPP memperhitungkan daya beli masyarakat di masing-masing negara.

    Untuk Indonesia, menurut data Bank Dunia, nilai tukar daya beli atau PPP conversion factor Indonesia pada 2017 ada di angka 5.607,5. Itu artinya, standar garis kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah-atas sebesar USD 6,85 per hari kalau dikonversi ke rupiah jadi sekitar Rp 38.411 per orang per hari, atau kira-kira Rp 1,15 juta sebulan.

     

  • Kemiskinan Masih jadi PR Besar Pemerintah

    Kemiskinan Masih jadi PR Besar Pemerintah

    GELORA.CO – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menilai kajian Bank Dunia terkait kemiskinan yang disesuaikan menggunakan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) dan mengkategorikan Indonesia berdasar standar negara upper-middle income bisa menjadi bahan evaluasi bagi BPS. 

    “Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

     

    Ia menyatakan bahwa BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian berbagai lembaga riset termasuk dari Bank Dunia. 

    “Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target, sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkapnya.

     

    Kendati demikian, politikus PKS itu mengingatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlahnya lebih dari 17 ribu pulau, dengan karakteristik yang berbeda tiap wilayah dan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota. 

    “Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ungkapnya.

     

    Ia menyebutkan kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks, akan tetap menjadi PR besar yang membutuhkan penanganan yang sangat serius. 

    “Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meminimalisir ketimpangan,” pungkasnya. 

  • Jelang Muktamar PPP, Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum PPP

    Jelang Muktamar PPP, Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum PPP

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat akan menggelar Muktamar. Menjelang acara penting tersebut, suara kader untuk mendukung calon Ketua Umum PPP mulai bermunculan.

    Salah satunya disuarakan Tokoh muda partai sekaligus putra ulama kharismatik KH Maimun Zubair, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin. Dia menyampaikan harapan agar forum konsolidasi kali ini menjadi momentum pembaruan bagi masa depan PPP.

    Gus Yasin menegaskan pentingnya menjaga proses pemilihan Ketua Umum dari praktik transaksional. “Muktamar tidak boleh ada yang namanya ‘nyuwun sewu’ transaksional. Kami ingin semuanya dilakukan dengan baik,” ujarnya di hadapan peserta halaqah, Forum Halaqah Ulama dan Kaderisasi PPP di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Semarang, Sabtu, 3 Mei 2025.

    Secara terbuka, Gus Yasin juga menyatakan dukungannya kepada Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum PPP. Dia menilai Agus sebagai figur yang mampu membawa semangat perubahan dan menjaga marwah partai. “Ada salah satu kandidat yang saya dukung ialah Mas Agus,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
    “Bagaimana mensejahterakan masyarakat, amar ma’ruf nahi munkar, dan tentu nilai-nilai agama itu harus dikedepankan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut.

    Gus Yasin juga menyoroti pentingnya transformasi internal PPP agar mampu kembali tampil signifikan di kancah politik nasional. “Masuk di parlemen dan bukan hanya masuk, tetapi juga signifikan,” ujarnya.