partai: PPP

Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbincangan mengenai Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Caketum PPP) menjelang muktamar semakin ramai. Apalagi munculnya nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Bahkan, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi calon paling kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan syarat pengusaha Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Kakbah itu.

Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang. “Perkara alih kuasa di PPP sudah selesai. Tinggal menunggu formalitasnya,” kata pengamat politik itu, Kamis (29/5).

Ray mengatakan dua nama bakal mencuat menjadi caketum PPP, apabila Haji Isam mengambil alih partai tersebut. Dia menyebut dua nama itu ialah Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga kerabat Haji Isam.

“Kedua nama ini potensial jadi Caketum PPP berikutnya,” kata Ray.

Menurutnya, nama Jokowi menjadi pilihan pertama sebagai Ketum PPP, karena eks Gubernur Jakarta itu punya kedekatan dengan Haji Isam serta membutuhkan kendaraan politik.

“Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya,” ujar aktivis prodemokrasi itu.

Ray mengatakan Jokowi memang masih memiliki PSI sebagai kendaraan politik, tetapi partai berkelir merah itu masih belum mengakar di rakyat. “Jika Haji Isam masuk (ke PPP), kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai ketum terbuka lebar,” ujarnya.

Di sisi lain, sosok Amran nantinya hanya menjadi ban serap andai Jokowi tidak bersedia menjadi Ketum PPP setelah didorong Haji Isam. “Beliau (Amran) akan menjadi pilihan kedua,” kata Ray.

29/05/2025 17:36
Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI Nasional 29 Mei 2025

Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Meski sudah lengser dari jabatan presiden, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo agaknya masih punya daya tarik untuk memimpin partai politik.
Tak tanggung-tanggung,
Jokowi
dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni Partai Solidaritas Indonesia (
PSI
) dan Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
Lantas, bagaimana bisa nama Jokowi masuk bursa ketua umum PSI dan PPP?
Wacana Jokowi menjadi ketua umum PPP muncul di tengah persiapan
Muktamar PPP
2025 yang beragendakan pemilihan ketua umum.
Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa PPP kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada
Kompas.com
.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat
ketum PPP
, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
Selain Jokowi, ada juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, dan politikus PSI Agus Herlambang yang masuk bursa.
“DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025).
“Kemudian di Bali, ada anggota kami yang mulai menyuarakan usulan untuk pemimpin perempuan, jadi nama yang maju atau diusulkan itu Isyana Bagoes Oka,” imbuh dia.
Ketua DPP PSI William Aditya Sarana menyebutkan, nama Jokowi masuk bursa karena Jokowi adalah sosok mentor bagi kader PSI sehingga wajar jika mendapatkan tempat istimewa hingga dicalonkan sebagai ketua umum.
Menurut William, gagasan Jokowi tentang partai politik yang inklusif dan terbuka menjadi inspirasi utama bagi PSI untuk menggelar Pemilihan Raya terbuka tahun ini.
“Pak Jokowi pernah menggagas ‘Partai Super Terbuka’ yang menginspirasi Pemira ini. Wajar jika kader PSI memberi tempat istimewa untuknya,” ujar dia.
Respons Jokowi
Jokowi sudah angkat bicara mengenai namanya yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum PSI dan PPP.
Terkait PSI, Jokowi mengaku masih berhitung soal kabar ia akan menjadi calon ketua umum PSI. “Masih dalam proses perhitungan, semuanya kan meski dihitung, tapi ya nanti lah,” ujar Jokowi di Karo, Jumat (16/5/2025).
Namun, pada Rabu (14/6/2025), di Solo, Jokowi sempat menyinggung metode pemilihan ketua umum PSI yang menggunakan sistem e-voting yang disebutnya sulit.
“Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misal saya ikut, saya kalah,” ungkap Jokowi.
Sementara itu, ketika ditanya soal peluangnya memimpin PPP, ia tidak mau banyak komentar.
“Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
Jokowi juga membantah ikut campur dalam Muktamar PPP dengan memberikan dukungan kepada Amran Sulaiman untuk memimpin PPP.
Ia menyebut seluruh kandidat layak dipertimbangkan demi kepentingan PPP ke depan.
“Semua baik. Semua calon baik,” kata Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 09:55
Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025

Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
tokoh eksternal
ke lingkar kepemimpinan.
Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
“Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).

Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
parliamentary threshold
) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
“Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
presidential threshold
dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
“Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
“Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
“Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
“Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
“Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 17:36
1 Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR Nasional

Mahkamah Partai: PPP Dipimpin Jokowi, Insya Allah Kembali ke DPR
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
)
Ade Irfan Pulungan
menilai Joko Widodo (
Jokowi
) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara. Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold
(PT) sebesar 4 persen.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP. Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Bahkan, Rommy menyebut pernah membujuk Anies untuk menjadi ketua umum PPP. Ia juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Jokowi terkait nama Amran Sulaiman.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ mahaberat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” ujar Rommy, Senin (26/5/2025).
“Karenanya, dibutuhkan
extraordinary power
dan
extra ordinary leader
untuk memimpin PPP. Karenanya, saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 16:13
Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PPP, Dianggap Punya Kedekatan Batin Nasional 28 Mei 2025

Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PPP, Dianggap Punya Kedekatan Batin
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok yang cocok untuk memimpin PPP.
Hal ini disampaikan Irfan merespons figur yang paling cocok memimpin partai berlambang Ka’bah dari sejumlah nama eksternal yang digadang-gadang bakal menjadi ketua umum.
“Saya pernah bertemu sama beliau (Jokowi), ya, saya pernah berdialog sama beliau dan saya merasakan ada suasana kebatinan dia terhadap partai PPP ini, atensinya ada itu,” kata Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (28/5/2025).
Irfan menilai Jokowi memahami sejarah dan perkembangan PPP sebagai partai yang sudah lama berdiri.
Oleh sebab itu, dia menyebut figur seperti Jokowi memiliki kapasitas memimpin partai karena latar belakang pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang.
“Karena bisa saja dia melihat partai PPP ini adalah partai yang tua, ya. Dulu di era Orde Baru, PPP adalah salah satu dari tiga partai, ya, di era Orde Baru. Tentu beliau juga sudah mencermati dan sudah juga mengetahui bagaimana perkembangan PPP,” kata Irfan.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup
capable
jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ucapnya.
Eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) ini berpandangan, cara Jokowi memimpin identik dengan nilai-nilai PPP.
Dia pun meyakini, figur Jokowilah yang cocok untuk membenahi kondisi PPP.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan
skill
-nya, dengan
style
-nya untuk bisa membesarkan PPP gitu walaupun tidak mengubah tradisi kultur yang ada,” kata Irfan.
Ketua Mahkamah PPP ini juga menyoroti kemampuan komunikasi Jokowi dengan kalangan ulama dan tokoh umat.
Ia menilai, keberpihakan Jokowi terhadap isu-isu keumatan sudah terlihat sejak periode pemerintahannya.
“Saya pikir komunikasi yang dibangun Pak Jokowi dengan para ulama, tokoh-tokoh umat itu luar biasa dan kita mengakui itu, ya. Di mana beliau kemarin misalnya menjadikan wakil presiden itu sosok ulama, Kyai Ma’ruf Amin, itu tokoh PPP, loh, dan kita ketahui Pak Jokowi sampai hari ini masih selalu melakukan komunikasi-komunikasi ke para ulama dan membuka diri untuk berdiskusi tentang pengembangan-pengembangan masalah keumatan,” kata Irfan.
“Terbukti misalnya, Undang-Undang untuk Pesantren di masa dia lah disahkannya, iya kan. Jadi keberpihakan dan atensi dia tetap keumatan, saya pikir dia responsif. Nah, kenapa PPP tidak memberikan peluang agar dipimpin oleh Pak Jokowi begitu,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 09:47
Ketua Mahkamah PPP: Kenapa Tidak Pak Jokowi Saja yang Jadi Ketum? Nasional 28 Mei 2025

Ketua Mahkamah PPP: Kenapa Tidak Pak Jokowi Saja yang Jadi Ketum?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade
Irfan Pulungan
, mengungkapkan bahwa ada usulan dari internal PPP untuk menjadikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai figur yang layak ditawarkan untuk memimpin PPP.
Hal ini disampaikan Irfan menanggapi bursa calon
ketua umum PPP
yang memunculkan sejumlah nama eksternal.
“Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
Irfan menyebut bahwa sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan menjelang
Muktamar PPP 2025
.
Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
Namun, Irfan menilai, nama Jokowi adalah yang paling sempurna untuk memimpin PPP karena punya pengalaman politik yang panjang.
Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level.
Jokowi punya pengalaman sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.
“Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari Wali Kota dua periode, Gubernur, lalu Presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP.
Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR RI jika dipimpin oleh Jokowi.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi
Ketua Umum PPP
, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP. Insya Allah, kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 08:15
Ketua Mahkamah PPP: Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum Nasional 28 Mei 2025

Ketua Mahkamah PPP: Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) Ade
Irfan Pulungan
menyatakan, PPP tidak memiliki sejarah atau tradisi dipimpin oleh figur eksternal.
Hal ini disampaikan Irfan merespons munculnya sejumlah nama dari luar partai yang belakangan ramai disebut-sebut bakal diusung menjadi
ketua Umum PPP
.
“PPP itu belum punya sejarah atau tradisi ya, yang memimpin PPP itu langsung dari luar, eksternal, atau sosok dari eksternal yang langsung menjadi
ketua umum PPP
. Pasti selalu berproses di internal PPP,” kata Irfan kepada
Kompas.com
, Selasa (27/5/2025).
Menurut Irfan, munculnya wacana figur eksternal mencuat akibat kondisi partai pasca-Pemilu 2024.
Saat ini, PPP tidak lagi memiliki wakil di DPR RI dan juga tidak mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Berangkat dari kondisi PPP hari ini pasca Pemilu 2024, publik tahu PPP tidak lagi berada di parlemen. PPP tidak lagi kadernya masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ini membuat banyak aspirasi muncul dari bawah, dari kader, DPC, wilayah, bahkan dari para senior,” katanya.
Irfan mengakui adanya dorongan untuk menghadirkan tokoh-tokoh kuat dari luar partai demi mengangkat kembali elektabilitas PPP.
Namun, ia menekankan bahwa menjadi ketua umum PPP harus melalui proses dan mekanisme sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Berproses itu maksudnya dia masuk dulu ke struktur partai, masuk dulu ke kepengurusan partai, baik di tingkat wilayah maupun di DPP. Salah satu syarat menjadi ketua umum itu harus pernah menjabat sebagai pengurus minimal satu periode, dan itu umumnya lima tahun,” kata Irfan.
Menurut Irfan, proses internal ini penting agar calon pemimpin benar-benar memahami kultur, sistem, dan tradisi PPP sebagai partai tua berbasis Islam yang merupakan hasil fusi dari empat partai Islam.
“PPP ini partai tua, berbasis tradisi-tradisi yang digariskan sejak awal berdirinya. Maka kita percaya, seperti juga partai-partai lain, tidak serta-merta merekrut pihak luar untuk langsung memimpin partai,” imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad
Romahurmuziy
atau Rommy menyebut ada banyak sosok di luar partai yang dinilai mampu memimpin PPP.
Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta
Anies Baswedan
, Menteri Pertanian
Amran Sulaiman
, hingga eks Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
Menurut Rommy, perlu kehadiran sosok pemimpin luar biasa untuk membawa PPP kembali mendapatkan kursi di DPR pada 2029 mendatang.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy.
“Karenanya dibutuhkan
extraordinary power
dan
extraordinary leader
untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujar dia.
Nama-nama tersebut pun ia konsultasikan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Hasilnya, nama Amran yang dinilai mampu memimpin PPP.
“Memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran. Karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah,” ujar mantan ketua umum PPP itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/05/2025 06:51
Romahurmuziy Bantah Isu Haji Isam Akuisisi PPP, Sebut Munculnya Amran Sulaiman Diskusi Internal

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, membantah kabar tak sedap yang menerpa Haji Isam terkait rencana mengakuisisi (ambil alih) PPP.

Ia menegaskan, nama Mentan Amran sebagai kandidat Ketum PPP, murni hasil diskusi di internal pengurus partai.

“Tidak ada sama sekali upaya Haji Isam untuk mengakuisisi PPP, Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai mana pun,” pungkas Rommy.

Sementara itu, pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad yang akrab disapa Haji Isam, mengaku tidak tahu soal masuknya nama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menegaskan, langkah Amran Sulaiman untuk maju sebagai calon Ketua Umum PPP merupakan hak politiknya.

Ia menampik cawe-cawe dalam memuluskan langkah Mentan Andi Amran Sulaiman untuk menjadi Ketua Umum PPP dalam muktamar yang direncanakan pada September 2025 nanti.

“Itu haknya Pak Amran, saya tidak tahu menahu soal itu,” kata Haji Isam kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

Haji Isam menekankan, tudingan dirinya menggendong Mentan Amran untuk menguasai PPP, tidak benar. Ia menampik tudingan dirinya dan Mentan Amran sedang menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PPP juga tidak mendasar.

“Saya tidak tahu,” ujar Haji Isam.

Haji Isam juga membantah dirinya bertemu dengan Plt Ketum PPP Mardiono di Jakarta, usai Pemilu 2024. “Tidak pernah dan saya tidak tahu menahu soal itu,” tegasnya.

Haji Isam juga menyanyangkan, dirinya dikaitkan dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Padahal, Presiden Prabowo Subianto memilih para menteri tentunya dengan banyak pertimbangan.

27/05/2025 22:05
Waketum: Semoga Tak Ada Pihak Luar Buat Gaduh Muktamar PPP – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi berharap, agar tidak ada pihak manapun yang ikut campur dalam urusan internal dan membuat gaduh situasi partainya. Hal itu dia sampaikan, terkait pemilihan calon ketua umum PPP.

Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy alias Romy mengaku telah berdiskusi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait tokoh-tokoh yang layak menjadi ketua umum PPP.

“Semoga tidak ada pihak manapun yang ikut urusan Internal PPP. Yang bisa Buat Gaduh,” kata Rusli, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (27/5/2025).

Dia menilai, banyak kader PPP yang mempuni untuk memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut.

“PPP sebagai partai kader, pnya banyak kader yang mumpuni,” ujar dia.

Senyum merekah tergambar dari wajah keduanya. Momen yang telah lama direncanakan itu akhirnya terjadi: Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Di tengah nuansa Lebaran, silaturahmi Presiden ke-8 dan ke-5 Republik Indonesia itu dilangs…

27/05/2025 20:42
Haji Isam Dorong Andi Amran Sulaiman Calon Ketum PPP, Jubir PPP Bilang Harus Kader Internal

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Muktamar, mulai menjadi perbincangan hangat terutama di kalangan internal partai berlambang Kakbah itu.

Bahkan, kini juga mulai ramai soal pengajuan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum PPP, meski diketahui dia bukan kader PPP.

Merespons dinamika yang berkembang di masyarakat itu, Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman Muhammad Tokan menyebut kandidat yang ingin berkontesasi menjadi ketum partainya harus mengikuti proses sesuai AD/ART.

Dia berkata demikian demi menjawab desas-desus pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang mendorong Mentan Amran Sulaiman untuk menjadi caketum PPP.

“Buat kami, nanti siapa pun itu harus mengikuti proses atau mekanisme sesuai AD/ART PPP. Semua pengurus dan kader ingin solid, kesamaan visi dalam membangun partai ke depan agar bangkit kembali dan lolos ke Senayan,” kata Tokan melalui layanan pesan, Selasa (27/5).

Dia mengatakan AD/ART partai sebagaimana hasil musyawarah menyatakan caketum parpol berlambang Ka’bah harus berasal dari kalangan internal.

“AD/ART hasil Muktamar yang lalu masih mensyaratkan calon ketua umum DPP PPP dari internal,” ujar Tokan.

Oleh karena itu, dia berharap para kandidat dari kalangan internal bisa menyosialisasikan program kerja untuk membangun PPP lima tahun ke depan.

Tokan mengatakan saat ini baru Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono yang diusulkan beberapa pengurus daerah untuk bisa maju kontestasi. “Baru Plt Ketua Umum H. Muhamad Mardiono yang namanya muncul,” ujar dia.

27/05/2025 20:40