partai: PPP

  • Mardiono Kunjungi DPP Perti, Gelorakan Semangat Fusi Pendiri PPP Menyosong Pemilu 2029

    Mardiono Kunjungi DPP Perti, Gelorakan Semangat Fusi Pendiri PPP Menyosong Pemilu 2029

    Mardiono Kunjungi DPP Perti, Gelorakan Semangat Fusi Pendiri PPP Menyosong Pemilu 2029
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan bahwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) memiliki peran strategis dalam menggerakkan basis pendidikan, dakwah, dan sosial yang sejalan dengan misi perjuangan PPP.
    Hal tersebut dikatakan Mardiono usai bersama jajaran PPP bersilaturahmi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perti, organisasi Islam yang menjadi salah satu unsur fusi pendiri PPP pada 1973.
    Dalam pertemuan tersebut, Mardiono diterima langsung oleh Ketum DPP Perti, Zulkarnain Khamsa beserta Sekjen DPP Perti, Undrizon dan jajarannya. Silaturahmi kali ini menjadi momentum penting untuk mempererat kembali tali sejarah dan semangat perjuangan.
    “Kami membahas bagaimana Perti sebagai bagian dari fusi pendiri PPP terus bergandeng tangan dan berkesinambungan untuk membangkitkan kembali gelora semangat kader PPP dan kader Perti bersama-sama menyongsong Pemilu 2029,” ujar Mardiono usai kunjungan di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    Mardiono menambahkan bahwa sinergi antara Perti dan PPP tidak hanya berhenti di tingkat pusat, tetapi juga akan diperkuat hingga ke daerah-daerah.
    “Kami akan terus bersinergi dengan kader-kader Perti, baik di struktur maupun di luar struktur partai, untuk membangun kemenangan PPP di Pemilu 2029,” katanya.
    Ia mengatakan Perti adalah organisasi yang konsisten di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Nilai-nilainya harus terus diimplementasikan dalam perjuangan politik PPP.
    Lebih lanjut, Mardiono juga mengajak Perti untuk bersama-sama mendukung kepemimpinan dan program Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya berpihak kepada masyarakat kecil. Hal ini sejalan dengan semangat perjuangan PPP dan Perti.
    “PPP berkomitmen untuk menjadi bagian yang memperjuangkan kebijakan berpihak pada rakyat. Kami mengajak keluarga besar Perti untuk bersama-sama mendukung kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Nilai-nilai perjuangan beliau sejalan dengan pengabdian umat yang menjadi ruh perjuangan kita bersama,” tutur Mardiono.
    Sementara itu, Ketum  DPP Perti Zulkarnain Khamsa menyambut hangat kunjungan Mardiono. Ia mengibaratkan silaturahmi ini sebagai bagian dari membangkitkan sesuatu yang bernilai tinggi yang sempat terpendam.
    “Alhamdulillah, dengan kehadiran Pak Ketum PPP Mardiono kami sangat bergembira. Seperti pepatah di Sumatera Barat, ini ibarat membangkit batang terandam. Kami siap mendukung penuh kebangkitan PPP secara nasional di bawah kepemimpinan beliau,” ujar Zulkarnain.
    Ia menegaskan, Perti dan PPP memiliki akar sejarah dan ideologi yang sama, berasaskan Islam dan berpijak pada semangat pengabdian kepada umat dan bangsa. Oleh karena itu, sinergi ini diharapkan mampu membawa manfaat besar bagi kemaslahatan umat di Indonesia.
    “Kami dari Perti akan terus menyokong bagaimana PPP bisa bangkit. Silaturahmi ini bukan hanya simbolik, tetapi langkah nyata untuk membangkitkan bangsa dan negara agar menjadi yang terbaik,” tutupnya.
    Dengan semangat kebersamaan ini, PPP dan Perti bertekad melanjutkan perjuangan politik umat Islam melalui langkah-langkah strategis menuju Pemilu 2029, memperkuat nilai dakwah, pendidikan, dan sosial sebagai fondasi kebangkitan politik Islam di Indonesia.
    Tidak hanya itu, PPP dan Perti juga mendukung penuh arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langgar AD/ART, Rusak Marwah Partai di Malaysia

    Langgar AD/ART, Rusak Marwah Partai di Malaysia

    JAKARTA – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Malaysia memuncak. Sejumlah kader menuntut sanksi tegas terhadap Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Malaysia Zainul Arifin, yang dinilai telah bertindak di luar kewenangan.

    Kader senior PPP Malaysia, Aswal Ludin Bin Arwah menyatakan bahwa langkah sepihak Zainul bukan hanya pelanggaran terhadap AD/ART, tetapi juga mencederai proses islah yang telah ditegaskan oleh DPP PPP melalui SK Kemenkum Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025, tanggal 6 Oktober 2025.

    “Sudah jelas PPP dalam posisi islah dan satu komando. Tapi ada saja oknum yang masih berulah, bertindak di luar aturan, dan mempermalukan nama baik partai di hadapan kader serta simpatisan di Malaysia,” tegas Aswal kepada media, Selasa (11/11/2025).

    Aswal menilai Zainul turut menjadi bagian dari perusak PPP, khususnya di Malaysia. Pada saat itu, Zainul mengganti Ketua DPLN Malaysia periode 2018-2023 Dato Mail Saleh, saat Romy menjabat Ketua Umum PPP dan diperbaharui dengan surat tugas per tanggal 25 Maret 2021 hingga masa jabat sampai 2026.

    “Saat masa Suharso menjadi Ketum Zainul dengan jelas menabrak AD/ART PPP hanya untuk kepentingan sesaat. Bagaimana bisa seorang kader seenaknya mengganti Ketua yang masih memiliki surat tugas resmi? Ini bentuk pembangkangan terhadap struktur dan aturan partai,” ungkapnya.

    Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan sikap tidak loyal terhadap garis organisasi, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan kader dan simpatisan PPP di Malaysia.

    “PPP bukan milik perorangan. Jangan jadikan partai sebagai kendaraan pribadi untuk kepentingan politik jangka pendek. Itu perilaku yang menggerus kepercayaan kader dan mencoreng marwah partai,” ujarnya.

    Aswal menekankan agar DPP PPP tidak ragu menjatuhkan Surat Peringatan (SP), bahkan pemecatan, terhadap kader yang terbukti melanggar disiplin dan etika partai.

    “PPP harus bersih dari perilaku manipulatif dan ego sektoral. Jika dibiarkan, publik akan menilai PPP kehilangan wibawa. DPP harus bertindak tegas dan jangan sampai organisasi ini dikendalikan oleh orang-orang yang justru melemahkan semangat perjuangan partai,” tegasnya.

    Menurut sejumlah kader, situasi internal PPP Malaysia kini memerlukan pembenahan serius agar partai kembali solid dan fokus membangun basis di kalangan diaspora Indonesia.

    “Kami tidak ingin PPP di Malaysia hancur karena ulah segelintir orang yang haus posisi. DPP PPP harus hadir dan menegakkan disiplin partai,” pungkas Aswal.

  • Kadin Indonesia sebut peran pelayaran sebagai urat nadi perekonomian

    Kadin Indonesia sebut peran pelayaran sebagai urat nadi perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan sektor pelayaran memiliki peran vital sebagai urat nadi perekonomian nasional dan penggerak konektivitas antarwilayah.

    “Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan sektor transportasi, terutama pelayaran, merupakan salah satu nadi denyut perekonomian nasional,” kata Carmelita dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, pelayaran nasional kembali menunjukkan peran strategisnya bagi perekonomian nasional. Tidak hanya memperkuat jaringan konektivitas antar pulau di Indonesia, industri pelayaran juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga kelancaran pasokan logistik di seluruh tanah air.

    Kontribusi berlapis itu, lanjutnya, telah menjadikan sektor tersebut memiliki efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III 2025 mencapai 5,04 persen. Pencapaian itu tidak terlepas dari peran sektor transportasi nasional, katanya.

    “Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor transportasi berkontribusi 6,10 persen terhadap PDB nasional,” ujar Camerlita.

    Ia mengatakan pada kuartal III 2025, sektor transportasi tumbuh signifikan hingga 8,62 persen. Dari seluruh moda transportasi, sektor pelayaran mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 10,19 persen.

    Carmelita juga mengatakan, dari sisi serapan tenaga kerja, BPS mencatat sektor transportasi menyerap hingga 6,3 juta tenaga kerja per Agustus 2025.

    Angka itu menunjukkan sektor tersebut berkontribusi sebesar 4,28 persen terhadap total serapan tenaga kerja nasional.

    Menurut dia, serapan tenaga kerja di sektor transportasi yang cukup besar itu menandakan besarnya peran sektor tersebut dalam menopang kesejahteraan masyarakat.

    Lebih lanjut Carmelita mengatakan selain kontribusi langsung dari sektor transportasi, sektor pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting yang harus terus didorong, mengingat infrastruktur juga terbukti memberikan dampak berantai bagi perekonomian daerah dan nasional.

    “Salah satu contohnya, proyek jalan tol Trans Sumatera yang terbukti berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja industri menengah hingga kecil di sekitarnya,” katanya, menjelaskan.

    Meski demikian Carmelita memahami, APBN pemerintah untuk pembangunan infrastruktur cukup terbatas. Untuk itu, dibutuhkan skema lain dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

    Menurut dia, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dapat menjadi terobosan mengubah paradigma pembiayaan infrastruktur di tanah air. Dari yang semula berpusat pada pemerintah, menuju model kolaboratif berbasis investasi dan pembagian risiko.

    Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN, melainkan mengikutsertakan swasta nasional, baik dari segi kapasitas keuangan, teknologi, maupun inovasi.

    “Tapi memang masih ada beberapa tantangan yang mesti dicarikan solusi dari skema KPBU ini, salah satunya aspek proses dan tata kelola karena birokrasi yang masih cukup rumit,” kata Carmelita.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Pusat Riset Indonesia (PRI) mengungkapkan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra.

    “Tingkat kepuasan publik dirasakan sangat tinggi dan mendapat apresiasi publik tersebut berdampak langsung kepada elektabilitas partai di mata masyarakat,” kata Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Deni saat merilis survei nasional bertajuk “Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mata Masyarakat Indonesia dan Memotret Elektabilitas Partai Politik”.

    Deni menjabarkan sebanyak 82,44 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu, kata Deni, membuat Partai Gerindra mengalami tren kenaikan elektabilitas. Pada pelaksanaan pemilu 2024 Partai Gerindra mencatatkan elektabilitas sebesar 13,22 persen, kemudian saat survei dilaksanakan pada Oktober 2025, Gerindra mengalami kenaikan elektabilitas menjadi sekitar 22,13 persen.

    “Peningkatan signifikan ini dampak dari kerja kerja politik partai Gerindra dan juga program-program nyata dari Presiden RI Prabowo Subianto
    sekaligus Ketua Umum Gerindra,” ujarnya.

    Deni menilai infrastruktur mesin politik Partai Gerindra, pengaruh dari sosok Prabowo Subianto sebagai Presiden yang menakhodai jalannya pembangunan sekaligus ketua umum partai, berpotensi untuk terus unggul di aspek elektabiliras lima tahun ke depan.

    Deni mengungkapkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden juga turut mengangkat elektabilitas Partai Golkar dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen.

    “Partai Golkar, dari hasil survei PRI ini menunjukkan tren positif imbas dari partai Golkar bagian dalam Kabinet Prabowo Gibran, dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen mengalami kenaikan sekitar 1,92 persen. Hal ini tidak lain dampak dari menguatnya dua instrumen, yakni sosok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sekaligus Menteri ESDM dan solidnya infrastruktur Partai Golkar,” kata Deni.

    Survei PRI juga menunjukkan PDI Perjuangan mengalami penurunan elektabilitas menjadi 14,10 persen dari 16,72 persen pada saat Pemilu 2024.

    Persaingan elektabilitas di papan tengah berlangsung dengan sangat ketat, dengan rincian elektabillitas PKB 8,15 persen, Demokrat, 7,89 persen, PAN 7,89 persen. Nasdem 7,48 persen, PKS 6, 15 persen.

    Sementara masyarakat yang masih belum menentukan sikap (swing vooters) berjumlah sekitar 2,38 persen.

    Hasil survei menunjukkan Partai Demokrat juga mengalami kenaikan elektabilitas sebagai dampak dari masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Kabinet Merah Putih.

    PAN tidak ketinggalan mengalami kenaikan atau trend positif setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masuk dalam kabinet.

    Hal menariknya yang ditemukan dalam survei PRI, kata Deni, adalah hadirnya partai non parlemen yang mengalami kenaikan atau tren positif yakni PSI yang pada tahun 2024 bertengger di angka 2,81 persen menjadi 4,25 persen di Oktober 2025.

    Di sisi lain PPP mengalami penurunan elektabilitas dari 3,87 persen menjadi 1,85 persen.

    Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, responden terdistribusi secara acak di 38 provinsi di seluruh nusantara. Seluruh responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Data survey diambil secara proporsional pada tingkat Provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.

    Survei digelar pada 10-20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel responden yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mardiono: Parmusi Jadi Bagian Sejarah PPP, Harus Kita Rawat

    Mardiono: Parmusi Jadi Bagian Sejarah PPP, Harus Kita Rawat

    Mardiono: Parmusi Jadi Bagian Sejarah PPP, Harus Kita Rawat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono terus berupaya merangkul seluruh elemen umat untuk memperkuat perjuangan partai berbasis nilai Islam, persatuan, dan pembangunan nasional.
    Paling baru, Mardiono mengunjungi Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi) Husnan Bey Fananie di Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Mardiono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap Parmusi sebagai bagian dari sejarah berdirinya PPP. 
    “Parmusi adalah bagian dari sejarah PPP yang harus terus kita rawat. Pertemuan ini salah satunya untuk melaporkan hasil muktamar,” ungkapnya. 
    Mardiono menyebutkan, pihaknya juga berdiskusi soal isu kebangsaan dan langkah-langkah strategis untuk menghidupkan kembali kejayaan PPP sebagai partai Islam.
    Dia menegaskan, PPP berkomitmen melahirkan berbagai program dan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. 
    Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan itu juga membuka ruang untuk melanjutkan dialog dan kolaborasi dengan Parmusi dalam memperkuat gagasan dan ide pembangunan berbasis nilai keislaman.
    “Tentu tidak akan selesai sampai di sini saja diskusinya, insyaallah kami akan lanjutkan untuk berbagi gagasan dan ide ke depannya,” kata Mardiono.
    Sementara itu, Ketum Parmusi Husnan Bey Fananie mendukungan upaya PPP di bawah kepemimpinan Mardiono untuk kembali bangkit dan memperjuangkan aspirasi umat.
    “PPP adalah satu-satunya partai umat yang berasaskan Islam. Namanya saja persatuan pembangunan, mempersatukan umat dan membangun negeri. Apa pun yang terjadi kepada PPP, kami rasakan bersama,” tegas Husnan.
    Husnan yang sempat menjadi rival Mardiono pada Muktamar X menyatakan keyakinannya bahwa PPP akan kembali memperoleh dukungan besar dari rakyat dan mampu menembus parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. 
    Menurutnya, sinergi antara PPP dan Parmusi harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata, dakwah, serta turun langsung menyapa rakyat, ulama, dan santri di seluruh Indonesia.
    “Kami akan bersama Pak Mardiono turun ke bawah, menyentuh rakyat, ulama, pesantren, dan santri. Saya yakin PPP di 2029 akan kembali kuat dan memiliki suara besar di parlemen,” tutur Husnan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

    Hasil paripurna DPRD Pati pada Jumat lalu merekomendasikan perbaikan kinerja kepada Sudewo.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok inisial J yang tampaknya sengaja dirahasiakan PSI untuk diumumkan tampaknya mulai terkuak.

    Meski banyak masyarakat sudah bisa menebak siapa inisial J itu, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu belum mau mengumumkannya.

    Mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan terkait temuannya perihal kesengajaan PSI tersebut yang disebutnya info A-1000.

    “Info A-1000: Kenapa Dewan Pembina PSI yg berinisial J belum diumumkan?” tulis Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

    Dia mengaku mendapat info bahwa nama inisial J sengaja diulur agar bisa jadi pemberitaan heboh karena sosok tersebut akan jadi Dewan Pembina untuk enam partai dan dilantik bersamaan.

    “Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai sekaligus dilakukan bersamaan,” sambung Said Didu.

    Adapun keenam partai tersebut adalah 1) PSI, 2) Projo, 3) Golkar, 4) PAN, 5) PPP, dan 6) Nasdem (masih alot). “Parcok dan Termul dibalik layar aja,” tutup Said Didu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menerima dua buah topi dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

    Ada satu topi itu bertuliskan huruf “J”, memicu spekulasi bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud sebagai ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J”.

    Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram @rajaantoni pada Senin (27/10/2025). Dilihat dari video itu, Raja Juli dan Jokowi tampak duduk santai di sebuah meja sambil berbincang.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan, Ketua DPRD Tegaskan Tak Ada Rekayasa

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket pada Jumat.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna, Jumat (31/10) memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya seperti dilansir Antara.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

     

  • 1
                    
                        Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat
                        Regional

    1 Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat Regional

    Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Ketua DPRD: Mohon Maaf kepada Seluruh Masyarakat
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com –
    Bupati Pati, Sudewo, gagal dimakzulkan dalam akhir sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).
    Hasil ini sesuai dengan sidang paripurna kedua yang mengagendakan “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati”.
    Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa dari 7 fraksi yang ada di DPRD, hanya 1 fraksi yang menyatakan pendapat agar Bupati dimakzulkan. 
    Sedangkan 6 fraksi lainnya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
    “Fraksi PDIP Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi, yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali, usai paripurna, Jumat malam.
    Sesuai aturan yang berlaku, hasil voting menunjukkan bahwa Bupati Sudewo tidak dimakzulkan.
    “Untuk itu, yang menang adalah enam fraksi tadi,” ujar dia.
    Ali juga mengungkapkan alasan Fraksi PDI Perjuangan menghendaki Bupati Pati dimakzulkan karena dinilai melanggar sejumlah aturan berdasarkan paparan tim Pansus DPRD sebelumnya.
    “Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil laporan pansus,” jelas Ali.
    Setidaknya terdapat 12 poin tuntutan masyarakat kepada Bupati Pati Sudewo, beberapa di antaranya dianulir sebagai pelanggaran aturan oleh tim pansus DPRD.
    Dia juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas hasil akhir paripurna setelah dua bulan melakukan pembahasan terkait hasil kinerja bupati.
    “Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” kata Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.