Xcloud.id

partai: PPP

  • PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum Nasional 31 Mei 2025

    PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Nama mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    dan Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mencuat dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) menjelang muktamar yang bakal terlaksana sekitar Agustus-September 2025.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, dua nama itu sering menjadi perbincangan positif dari kader partai berlambang Ka’bah itu.
    “Nama
    caketum PPP
    dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam dalam siaran pers, Sabtu (31/5/2025).
    Belly menuturkan, sosok ketua umum mendatang harus mampu menimbulkan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia.
    PPP membutuhkan sosok ketua umum paket komplit, yakni religius yang dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan termasuk kaum muda.
    Kemudian, kreatif merangkul dan membuka diri kepada seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
    “Dan tentu harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
    Ia berpendapat, membuka diri dan merangkul semua pihak sudah sewajarnya dilakukan jika ingin PPP kembali eksis.
    “Dan jadikan PPP menjadi partai yang lebih terbuka, namun tetap berpegang teguh kepada khittoh perjuangan dan jati diri partai,” ucapnya.
    Pengurus DPW PPP Jakarta, Dedy Kurnyawan juga menambahkan, partai seharusnya sudah tidak perlu lagi berdebat tentang kegagalan melampaui ambang batas parlemen yang membuat mereka tak meraih kursi di DPR pada 2024.
    Dia bilang, saat ini yang terpenting adalah kembali merebut suara rakyat.
    “Oleh karena itu, maka fokusnya adalah mencari pemimpin yang punya figur kuat, juga amunisi yang kuat untuk menyongsong Pemilu tahun 2029,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
    ketum PPP
    menjelang muktamar.
    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Bursa Balon Ketum PP hingga Suap Kemenaker

    Isu Politik-Hukum Terkini: Bursa Balon Ketum PP hingga Suap Kemenaker

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa bakal calon (balon) ketua umum PPP hingga kasus suap pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kemenaker menjadi dua di antaranya lima isu politik-hukum terkini.

    Tiga berita lainnya yang mendapat banyak perhatian adalah soal usulan KPK agar penyelidik dan penyidik minimal lulusan S-1 hukum,  jenis minuman yang dikonsumsi Presiden Prabowo Subianto saat bersulang dengan Presiden Emmanuel Macron, dan  mengenai gratifikasi nikahan anak pejabat di Kementerian PU.

    Berikut lima isu politik terkini 

    1. Anies hingga Gus Ipul Tak Berminat, Amran Berpeluang Jadi Ketum PPP?

    Satu per satu tokoh eksternal yang sempat muncul dalam bursa bakal calon ketua umum PPP menyatakan tidak berminat untuk mencalonkan diri pada Muktamar PPP 2025. Salah satunya mantan Kasad Dudung Abdurachman.

    “Saya tidak berminat, saya belum mau berpolitik,” kata Dudung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

    Nama Dudung muncul dalam bursa bakal calon ketua umum PPP bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga sempat dijagokan. Tetapi, ketiga tokoh itu tidak berminat.

    2. Revisi KUHAP, KPK Usul Penyelidik-Penyidik Minimal Lulusan S-1 Hukum

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat syarat ketentuan pendidikan bagi penyelidik dan penyidik minimal sarjana ilmu hukum. 

    “Penyelidik dan penyidik harus berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) ilmu hukum, sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S-1 ilmu hukum,” kata Wakil KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, saat ini penyelidik dan penyidik tidak disarankan berpendidikan S-1 ilmu hukum. Sedangkan advokat, jaksa, dan hakim sudah disyaratkan harus S-1 ilmu hukum.

  • DJKA Gaet Investor untuk Dorong Pembangunan Rel Kereta Terpadu

    DJKA Gaet Investor untuk Dorong Pembangunan Rel Kereta Terpadu

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Investor Gathering bertema “Potensi Investasi Sektor Perkeretaapian di Indonesia” sebagai upaya mendorong kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur kereta api di Tanah Air.

    Kegiatan ini sukses menarik perhatian puluhan investor potensial, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Acara juga dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku industri transportasi.

    “Kami membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Kami yakin sinergi antara pemerintah dan dunia usaha adalah kunci untuk mewujudkan ekosistem transportasi perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).

    Allan juga menegaskan komitmen DJKA dalam memberikan kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan berbagai dukungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

    Selain itu, DJKA terus mendorong integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) guna meningkatkan nilai ekonomi dari proyek-proyek perkeretaapian.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal menyampaikan, peluang investasi strategis di sektor perkeretaapian nasional, terutama melalui skema pembiayaan inovatif seperti Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, pembangunan infrastruktur transportasi saat ini diarahkan agar tidak membebani APBN maupun APBD. Oleh karena itu, skema KPBU dapat menjadi solusi strategis untuk merealisasikan rencana pembangunan perkeretaapian di masa depan,” jelas Risal.

  • PKS dan PPP Dukung Sikap Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    PKS dan PPP Dukung Sikap Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera mempertegas pernyataan Prabowo yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina jika ingin Israel diterima sebagai negara.

    “Peluang dan konsep yang ada saat ini [untuk Palestina] baru two state solution dan pernyataan beliau [Presiden Prabowo] jelas mendukung kemerdekaan Palestina dan memang seperti itu.” Ujar Mardani dalam keterangan resminya, Jumat (30/5/2025).

    Sementara itu, PPP mengapresiasi terobosan diplomasi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Arwani Thomafi mengatakan dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas sesuai mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    “Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan, termasuk Israel yang mencaplok tanah Palestina,” kata Arwani dilansir dari Antara, Jumat (30/5/2025).

    Arwani mengatakan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bisa terjadi asalkan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Israel harus bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

    “Sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik itu, Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional terlebih dahulu atas kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina bertahun-tahun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

    Presiden Prabowo menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel setelah Palestina merdeka. Penegasan tersebut memberi pesan kepada Prancis yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi dengan Arab Saudi untuk perdamaian Palestina-Israel.

    PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17–20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

  • Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak cocok jika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Jika Jokowi memang ingin berlabuh ke partai, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai lebih cocok masuk ke partai besar.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” ujar Adi saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
    Hal tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Adi, Jokowi punya nama dan elektabilitas yang tinggi.
    Rekam jejak Jokowi juga sangat luas karena pernah memenangkan pertarungan mulai dari Pemilihan Daerah (Pilkada) Solo, Pilkada Jakarta, serta dua periode menang pemilihan presiden (pilpres).
    “Jikapun ingin berpartai, memang cocoknya Jokowi itu masuk partai besar atau menjadi bagian dari partai-partai politik besar,” ujar Adi.
    Adi berpandangan, Jokowi tidak cocok jika masuk ke partai yang tidak lolos ke Parlemen.
    “Ya minimal partai politik besar itu masuk dalam tiga besar hasil pileg. Level Pak Jokowi di situ sebenarnya,” ucap dia.
    Meski begitu, dari antara PSI dan PPP, menurut Adi, Jokowi memang lebih cocok jika masuk ke partai yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep.
    Apalagi, lanjut Adi, sejak awal PSI sangat mendukung dan identik dengan Jokowi. Banyak basis konstituen dan elit-elit PSI juga mendukung Jokowi.
    “Kira-kira di antara PSI dan PPP mana lebih cocok? Ya tentu kalau mau jujur sebenarnya kalau harus memilih apakah PSI dan PPP, dalam banyak hal memang lebih cocok ke PSI,” ujar Adi.
    Selain itu, kata Adi, Jokowi adalah tokoh nasionalis sama seperti PSI. Hal ini berbeda dengan PPP yang adalah partai Islam.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok gitu ya. Banyak elit-elit PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” ujar dia.
    Diketahui, saat ini Jokowi dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni PSI dan PPP.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa partainya kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada Kompas.com.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
    Namun sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat ketum PPP, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
    “DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar" Nasional

    3 “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar" Nasional

    “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpandangan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), kurang cocok jika harus memimpin Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ).
    Diketahui, Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, mengungkapkan bahwa ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP.
    “Cuma problemnya PPP ini kurang cocok dengan Jokowi. Pertama, PPP ini partai Islam. Sementara Pak Jokowi ini kan dinilai sebagai sosok yang sangat nasionalis,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Jumat (30/5/2025).
    Kedua, menurut Adi, Jokowi memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, sedangkan PPP merupakan partai yang tidak lolos ke parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
    Oleh karena itu, Adi menyebutkan, figur Jokowi dengan kelebihannya lebih cocok jika bergabung dengan partai besar ketimbang PPP.
    “PPP ini enggak lolos ke parlemen. Untuk Jokowi yang punya nama besar, punya elektablitas dan popularitas yang tinggi, ya cocoknya Pak Jokowi itu adalah partai-partai besar, bukan partai yang enggak lolos ke parlemen,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk memimpin PPP. Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    “Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan
    Kompas.com
    pada Selasa, 27 Mei 2025.
    Irfan menyebut bahwa sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan. Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
    Namun, Ketua Mahkamah Partai ini mengatakan, nama Jokowi paling sempurna untuk memimpin PPP. Dia menilai, Presiden ke-7 RI itu punya pengalaman politik yang panjang.
    Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level, dari pengalaman sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode.
    “Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari wali kota dua periode, gubernur, lalu presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
    Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP. Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa dapat kursi pimpian DPR jika dipimpin oleh Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rusman PPP Klaim Romahurmuziy Ajak Tokoh Jadi Caketum demi Kebesaran Partai – Page 3

    Rusman PPP Klaim Romahurmuziy Ajak Tokoh Jadi Caketum demi Kebesaran Partai – Page 3

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy atau Rommy mengaku telah membujuk berbagai tokoh untuk maju sebagai calon Ketua Umum PPP. Diantaranya adalah Jenderal Dudung Abdurachman hingga Anies Baswedan. 

    Namun, Rommy mengaku saat ini nama Menteri Pertanian RI atau Mentan, Andi Amran Sulaiman yang paling mencuat untuk maju di Muktamar PPP yang akan digelar September mendatang.

     

    “Saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya, maupun ke-tauke-an nya. Karenanya, nama nama yg muncul berendeng mulai Pak Sandi Uno, Gus Ipul, Pak Dudung, Pak Marzuki Alie, Pak Agus Suparmanto, sampai Pak Amran. Bahkan Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” kata Rommy.

    Rommy menyebut, target kembali ke Senayan memerlukan logistik yang tak sedikit, maka ia mencari tokoh dan tauke seperti Amran yang merupakan pengusaha besar.

    “Untuk kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029 memang mencari tokoh yang sekaligus tauke. Pak Amran adalah seorang pengusaha yang sukses. Hanya kurang publikasi saja atas kesuksesan usahanya” kata dia.

  • Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum Nasional 29 Mei 2025

    Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum Nasional 29 Mei 2025

    Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) harus bersepakat dulu sebelum memutuskan terkait pencalonan ketua umum dari tokoh eksternal. 
     
    “Ada yang berpendapat siapa pun boleh jadi ketum asalkan bisa bawa PPP lolos ke Parlemen, dan ada pihak-pihak lain di PPP yang mengatakan bahwa siapa yang mau jadi ketum PPP harus sesuai AD/ART di mana
    calon ketum PPP
    minimal 1 tahun jadi pengurus di PPP,” kata Adi Prayitno saat dihubungi wartawan, Kamis (29/5/2025).
    “Itulah yang sampai hari ini tidak
    clear
    apakah PPP boleh mencalonkan non-kader sebagai ketua umum,” sambungnya.
    Jika perdebatan di internal selesai, PPP baru bisa mendiskusikan nama-nama eksternal yang selama ini digadang-gadang menjadi ketum. Salah satunya adalah mantan Presiden
    Jokowi
    . 
    Adi mengatakan, langkah PPP yang melirik Jokowi sebagai calon ketum cukup masuk akal. Nama besar Jokowi diyakini dapat memenuhi kebutuhan partai untuk kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.
    “Saya kira wajar kalau PPP juga merilik Jokowi untuk dinominasikan sebagai calon ketua umum PPP karena PPP itu berharap betul di 2029 lolos lagi ke Parlemen,” kata dia. 
    Adi mengatakan, PPP pasti tengah mencari figur yang bisa menjadi daya dorong elektoral partai, salah satunya melalui Jokowi yang bukan kader PPP.
    Namun, Adi mengingatkan keputusan tetap ada di tangan Presiden ke-7 tersebut. 
    “Kalau misalnya Jokowi masuk nominasi dan PPP mempersilakan Jokowi, mau atau tidak itu saja, karena kuncinya ada di Jokowi,” ucap dia.
    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai Joko Widodo (Jokowi) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
    Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
    “Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
    Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
    Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara.
    Angka tersebut tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP.
    Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
    Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
    “Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
    Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
    “Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Ketua PPP Jaktim Kritik Rommy Jelang Muktamar: Harusnya Taubat Nasuha Nasional

    2 Ketua PPP Jaktim Kritik Rommy Jelang Muktamar: Harusnya Taubat Nasuha Nasional

    Ketua PPP Jaktim Kritik Rommy Jelang Muktamar: Harusnya Taubat Nasuha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Jakarta Timur Ahmad Rifa’i mengkritik Ketua Majelis Pertimbangan PPP
    Romahurmuziy
    alias Rommy yang dinilai mengganggu partai warisan ulama. 
    “Mestinya Rommy taubat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk kembalikan kejayaan PPP,” tulis Rifa’i di siaran pers tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i menilai Rommy telah menjual partai berlambang Kabah itu agar
    Amran Sulaiman
    menjadi ketua umum partai.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral ke mana-mana,” ujar Rifa’i. 
    Rifa’i mengenang Pemilu 2019 di saat kader PPP Jakarta Timur sibuk berjuang mendulang suara, tiba-tiba muncul berita bahwa Rommy yang saat itu menjabat Ketua Umum PPP dicokok KPK karena terima suap untuk jual beli jabatan.
    “Bagai petir di siang bolong, dunia kontan terasa gelap. Perjuangan kami berbulan-bulan untuk mempertahankan 4 kursi DPRD dan 1 kursi DPR RI di Jakarta Timur langsung runtuh saat itu juga,” ungkap Rifa’i.
    “Apalagi Rommy tinggalnya di Jakarta Timur, habis sudah suara kami tahun 2019. Kursi DPRD hilang 3 kursi, DPR RI hancur lebur hilang kursi sama sekali,” sesal Rifa’i.
    Dia mengungkapkan, atas kejadian tersebut, hasil Pemilu PPP 2019 benar-benar hancur dan menjadi awal keterpurukan PPP. Di mana, dari 10 kursi di 2014 hanya tinggal 1 kursi. Dan DPR RI dari 3 kursi menjadi 0 kursi, hilang semuanya.
    Menurutnya, setelah bebas dari penjara, Rommy bukannya taubat malah kembali bikin ulah.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa, tetapi malah dagangin PPP,” ujar Rifa’i.

    Nama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman muncul ke permukaan ketika ia diisukan menjadi
    calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP).
    Isu yang mengemuka, nama Amran dijagokan oleh pengusaha kondang bernama Andi Syamsuddin Arsyad atau biasa dipanggil Haji Isam.
    Keterlibatan Haji Isam sendiri sudah dibantah Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    “Yang terjadi di PPP sama sekali bukan upaya Haji Isam untuk mengakuisisi melalui kerabatnya. Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai mana pun,” ujar Rommy dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Rommy menyebutkan, PPP melihat Amran karena kemampuan dan ketokohannya, bukan sekadar kedekatannya dengan Haji Isam.
    Nama Amran dalam
    bursa calon ketua umum PPP
    juga semakin menguat setelah dirinya berdiskusi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Manuver mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menjelang Muktamar PPP mendapat respons negatif dari kader PPP.

    Salah satunya Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Abdul Madjid Nampira. Dia menyindir berbagai manuver eks ketum partainya Romahurmuziy atau Rommy menyambut pelaksanaan muktamar parpol berlambang Kakbah.

    Sebab, kata Abdul Madjid, Rommy terkesan memperdagangkan partai demi kepentingan pribadi dalam setiap pernyataan menyambut Muktamar PPP.

    “PPP ini terlihat seolah tidak punya muruah dengan diobral sana sini oleh Rommy,” katanya kepada awak media, Kamis (29/5).

    Madjid meminta kepada Rommy tidak membuat narasi yang mempermalukan PPP, karena pernyataan itu membuat citra partai buruk di masyarakat.

    “Kalau dilihat di media sosial pun tanggapan netizen terhadap Rommy, ya, negatif,” ujar Madjid.

    Menurutnya, para kader di daerah telah berjuang sepenuh hati tanpa lelah dan pamrih mengembalikan nama partai.

    Dia merasa tidak rela dengan manuver Rommy yang terlalu banyak merugikan PPP menyambut Muktamar demi memilih ketum partai berkelir hijau. Toh, kata Madjid, Rommy selama memimpin PPP sudah gagal dan membuat gaduh yang menghadirkan perpecahan di internal PPP.

    “Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK, itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Rommy,” kata dia.

    Sebelumnya, Rommy mengaku sempat terbang ke Makassar untuk membujuk Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.