Xcloud.id

partai: PPP

  • Masuk Kandidat Caketum, Jokowi Ngaku Ogah Gabung ke PPP: Saya di PSI saja

    Masuk Kandidat Caketum, Jokowi Ngaku Ogah Gabung ke PPP: Saya di PSI saja

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi kemunculan namanya dalam bursa calon ketua umum (Caketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Dengan nada santai dan senyum khasnya, Jokowi menyebut dirinya tidak tertarik bergabung dengan PPP. Jokowi justru memilih tetap bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Ndak lah. Di PPP itu banyak tokoh bagus yang lebih layak jadi ketua umum (ketum). Mereka punya kapasitas dan kompetensi,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo seperti dikutip inilahjateng, Sabtu (7/6/2025).

    Jokowi menyatakan dirinya lebih nyaman bersama PSI, walaupun secara resmi ia belum dicalonkan sebagai ketua umum partai tersebut.

    “Saya di PSI saja lah. Tapi ya, di PSI juga saya belum dicalonkan,” katanya sambil tertawa.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy atau Rommy, menyampaikan, nama Jokowi sempat masuk dalam pembahasan internal partai dalam rangka mencari figur pemimpin baru. Ia mengakui telah berdiskusi langsung dengan Jokowi terkait hal itu.

    Namun, Rommy menegaskan, saat ini perhatian utama tertuju pada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menurutnya, Amran adalah figur yang paling realistis dan potensial untuk memimpin PPP ke depan.

    “Kami fokus pada Pak Amran. Itu hasil dari beberapa kali diskusi, termasuk dengan Pak Jokowi,” ungkap Rommy kepada media.

    Sikap Jokowi yang merendah memperlihatkan dirinya enggan terlalu dalam terlibat dalam dinamika perebutan kursi ketua umum partai lain, meski wacana publik terus mengaitkan namanya.

    “PPP itu punya banyak kader hebat. Tidak harus saya,” tegasnya.

  • Mentan Amran Sulaiman Tanggapi Isu Calon Ketua Umum PPP: Kita Urus Pangan Saja Dulu

    Mentan Amran Sulaiman Tanggapi Isu Calon Ketua Umum PPP: Kita Urus Pangan Saja Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi santai isu yang menyebut namanya sebagai salah satu kandidat kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Saat dimintai komentar oleh awak media, Amran menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas sebagai menteri.

    “Kita urus pangan saja dahulu,” ujar Amran singkat usai menyaksikan pemotongan hewan kurban pada perayaan Iduladha 1446 H di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Amran menyatakan bahwa dirinya saat ini sedang berkonsentrasi penuh pada upaya memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan nasional, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama dalam kepemimpinannya di Kementerian Pertanian.

    Diketahui, Amran selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak terikat pada partai politik mana pun. Meski demikian, ia menjalin hubungan baik dengan banyak tokoh, termasuk para ketua umum partai dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Nama Amran mencuat sebagai kandidat Ketua Umum PPP setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy atau Rommy, menyebutnya sebagai salah satu figur yang dinilai layak memimpin partai. Rommy menyatakan bahwa usulan itu datang langsung dari mantan Presiden Jokowi.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan Pak Jokowi, termasuk di Solo, memang salah satu sebab kenapa semakin fokus pada nama Pak Amran karena beliau tahu kualitas dan totalitasnya jika diberi amanah,” ujar Rommy dalam pernyataan resminya.

  • Amran Sulaiman Soal Ketum PPP: Fokus Urus Pangan Dahulu

    Amran Sulaiman Soal Ketum PPP: Fokus Urus Pangan Dahulu

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi santai isu dirinya yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat ditanya wartawan, Amran memilih fokus pada tugas utamanya di pemerintahan.

    “Kita urus pangan saja dahulu,” ujar Amran singkat seusai menyaksikan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1446 H di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (6/6/2025) dilansir Antara.

    Amran menegaskan komitmennya menyukseskan program ketahanan dan swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut sektor pangan sebagai prioritas utama dalam tugasnya sebagai menteri.

    Selama menjabat, Amran dikenal tak berafiliasi dengan partai politik tertentu, meski memiliki hubungan baik dengan berbagai tokoh, termasuk sejumlah ketua umum parpol dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut Amran sebagai calon kuat ketua umum PPP. Ia mengatakan usulan itu datang langsung dari mantan Presiden Jokowi.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan Pak Jokowi, termasuk di Solo, memang salah satu sebab kenapa semakin fokus pada nama Pak Amran karena beliau tahu kualitas dan totalitasnya jika diberi amanah,” ujar Rommy dalam pernyataan resminya.

    Rommy menilai Amran memiliki etos kerja tinggi dan terbukti sukses memimpin Kementerian Pertanian di dua era pemerintahan berbeda, yaitu Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo.

    Latar belakang Amran sebagai pengusaha sukses pada sektor agribisnis juga dianggap menjadi nilai tambah. Selain kompetensi teknis, Amran dinilai mampu memperkuat logistik politik PPP untuk menghadapi tantangan ke depan.

    Meski demikian, hingga kini Amran belum memberikan sinyal serius untuk masuk ke ranah kepartaian, apalagi mencalonkan diri sebagai ketum partai berlambang Kabah tersebut.

  • 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:19 WIB

    Elshinta.com – Tepat hari ini, 7 Juni 1999 atau 26 tahun silam, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum atau Pemilu digelar di Era Reformasi. Hasil Pemilu 1997, yang dimenangkan Partai Golkar, dipandang tak memiliki legitimasi setelah Presiden Soeharto lengser. Oleh sebab itu, Pemilu berikutnya yang mestinya dilaksanakan pada 2002, kemudian dipercepat.

    Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 1999-2004. Selain tercacat sebagai Pemilu kali pertama setelah runtuhnya Orde Baru, Pemilu 7 Juni 1999 juga merupakan terakhir kalinya diikuti oleh Timor Timur.

    Adapun Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem yang dipakai didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di tiap-tiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82 kursi. Sementara yang terendah yaitu Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.

    Jumlah peserta Pemilu 7 Juni 1999 lumayan membeludak setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan adanya aturan baru ini, aturan Pemilu sebelumnya terkait pembatasan partai oleh Orde Baru dihapuskan.

    Akibatnya, muncullah partai-partai baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedikitnya ada 171 partai baru yang terbentuk dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, terdaftar sebanyak 141 partai. Sedangkan yang lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 total mencapai 48 partai.

    Berikut daftar 48 partai yang mengikuti Pemilu 7 Juni 1999:

    1. Partai Indonesia Baru

    2. Partai Kristen Nasional Indonesia

    3. Partai Nasional Indonesia

    4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

    5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

    6. Partai Ummat Islam

    7. Partai Kebangkitan Ummat

    8. Partai Masyumi Baru

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    10. Partai Syarikat Islam Indonesia

    11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    12. Partai Abul Yatama

    13. Partai Kebangsaan Merdeka

    14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

    15. Partai Amanat Nasional (PAN)

    16. Partai Rakyat Demokratik

    17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

    18. Partai Katolik Demokrat

    19. Partai Pilihan Rakyat

    20. Partai Rakyat Indonesia

    21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

    22. Partai Bulan Bintang

    23. Partai Solidaritas Pekerja

    24. Partai Keadilan

    25. Partai Nahdlatul Ummat

    26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

    27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

    28. Partai Republik

    29. Partai Islam Demokrat

    30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

    31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

    32. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    33. Partai Golongan Karya (Golkar)

    34. Partai Persatuan

    35. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

    37. Partai Buruh Nasional

    38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

    39. Partai Daulat Rakyat

    40. Partai Cinta Damai

    41. Partai Keadilan dan Persatuan

    42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

    43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

    44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

    45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

    46. Partai Nasional Demokrat

    47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

    48. Partai Pekerja Indonesia

    Untuk menghindari campur tangan pemerintah, kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan KPU juga diharapkan dapat menjaga objektivitas pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Lembaga anyar ini beranggotakan 52 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan empat wakil dari pemerintah.

    Pemilu 7 Juni 1999 yang menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dimenangkan oleh PDIP. Partainya Megawati Soekarnoputri itu mendapat total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi. Golkar menyusul di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

    Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara. Hal ini lantaran PKB kalah banyak mendapatkan kursi, yakni 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Amran Sulaiman Dijagokan Jadi Ketum PPP, Tapi Begini Responsnya…

    Amran Sulaiman Dijagokan Jadi Ketum PPP, Tapi Begini Responsnya…

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memilih tak ambil pusing soal namanya yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di tengah isu yang terus bergulir, Amran memberi respons singkat namun tegas.

    “Kita urus pangan aja dulu,” tutur Amran saat ditanya wartawan usai menghadiri pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Jumat (6/6), di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Amran memang dikenal sebagai sosok teknokrat yang lebih memilih fokus pada tugas utamanya. Di periode keduanya sebagai Menteri Pertanian, ia terus mengejar target ambisius dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Meski memiliki kedekatan dengan sejumlah elite politik nasional, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, hingga kini Amran belum menunjukkan sinyal kuat terkait afiliasi partai politik. Namun, peluangnya memimpin PPP terbuka lebar.

    Di beberapa kesempatan, Amran menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program-program strategis pemerintah di sektor pangan. Ia tak menunjukkan ambisi politik, meski sorotan terhadapnya makin menguat.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy atau Rommy secara terbuka menyebut Amran sebagai kandidat kuat Ketua Umum PPP, bahkan menyebut hal itu berasal dari usulan mantan Presiden Jokowi.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan Pak Jokowi, termasuk yang di Solo, memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah,” kata Rommy dalam keterangan pers yang diterima Antara.

  • Digadang masuk bursa Ketum PPP, Amran Sulaiman: Urus pangan dulu

    Digadang masuk bursa Ketum PPP, Amran Sulaiman: Urus pangan dulu

    Makassar (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman belum menanggapi serius terkait digadang-gadangkan masuk dalam bursa pencalonan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    “Kita urus pangan aja dulu,” tutur Amran singkat menjawab pertanyaan wartawan berkaitan isu tersebut disela menyaksikan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

    Selama ini Amran lebih fokus menyelesaikan tugasnya di periode kedua untuk mencapai target ketahanan serta swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Sejauh ini, sosok Amran diketahui tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, kendati kedekatannya dengan sejumlah ketua umum parpol hingga mantan Presiden Joko Widodo. Namun belum terlihat arah politiknya kemana, walaupun peluang menjadi ketum partai berlambang Kabah itu sangat besar.

    Dalam berbagai kesempatan Menteri Amran menyampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya mendukung penuh program pemerintah mencapai ketahanan serta swasembada pangan.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M.Romahurmuziy (Rommy) menjagokan Amran Sulaiman menjadi Calon Ketua Umum PPP berdasarkan usulan dari mantan Presiden RI Joko Widodo.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan pak Jokowi, termasuk yang di Solo, memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah,” kata Rommy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, beberapa waktu lalu

    Menurut Rommy, Amran memang memiliki segala kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin PPP. Dari segi ketokohan, Amran dinilai memiliki etos kerja yang baik karena dianggap berhasil menakhodai Kementerian Pertanian di era Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, latar belakang Amran Sulaiman yang juga sebagai pengusaha dianggap dapat mendukung PPP dari segi logistik untuk membawa PPP maju.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi namanya yang masuk bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar PPP 2025. 
    Jokowi mengatakan banyak calon ketua umum PPP yang memiliki kapabilitas dibanding dirinya. 

    “Endaklah yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (6/6/2025). 

    Terlebih banyak nama yang sudah muncul di bursa caketum PPP baik yang berasal dari internal maupun dari luar partai. Calon yang berasal dari internal partai seperti Muhamad Mardiono, Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Suharso Monoarfa. 

    Sementara nama-nama berasal dari eksternal partai yang masuk dalam daftar caketum di antaranya Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mantan Menteri Perdagangan dari Kabinet Indonesia Maju Agus Suparmanto, serta purnawirawan TNI Dudung Abdurachman. 

    “Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali,” ujarnya. 

  • Tokoh Eksternal Masuk Bursa Calon Ketum, PPP Blora Ingatkan Aturan Partai Regional 5 Juni 2025

    Tokoh Eksternal Masuk Bursa Calon Ketum, PPP Blora Ingatkan Aturan Partai Regional 5 Juni 2025

    Tokoh Eksternal Masuk Bursa Calon Ketum, PPP Blora Ingatkan Aturan Partai
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    tokoh nasional
    dikabarkan masuk dalam bursa
    calon ketua umum
    Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ).
    Pemilihan calon ketua umum ini akan menjadi salah satu agenda dalam muktamar yang direncanakan berlangsung pada Agustus atau September 2025 di Bali.
    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Blora, Muhammad Ahmad Faishol, menyebutkan beberapa tokoh nasional dari kalangan eksternal partai, di antaranya Amran Sulaiman, Dudung Abdurachman, dan Agus Suparmanto.
    “Yang saya tahu dari eksternal, ada Pak Dudung Abdurachman penasihat presiden, kemudian Pak Amran Sulaiman Menteri Pertanian dan Pak Agus mantan Menteri Perdagangan,” ucap Faishol saat ditemui di Karangjati, Blora, Jawa Tengah, Rabu (4/6/2025).
    Faishol menjelaskan bahwa calon ketua umum yang bukan merupakan kader partai harus mengikuti aturan yang berlaku.
    “Itu kalau ada calon yang belum menjadi pengurus DPP minimal satu periode atau pengurus partai satu tingkat di bawahnya yaitu DPW satu periode, maka tidak bisa menjadi bakal calon ketua umum. Sehingga dibutuhkan mengubah AD/ART itu,” terangnya.

    Perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) dapat dilakukan apabila forum muktamar atau muktamirin menghendaki hal tersebut.
    “Sebelum kemudian masuk di pemilihan, apakah tata tertib pemilihan, kemudian syarat pencalonan itu diubah atau tidak, itu tergantung muktamirin, tergantung DPC-DPC, sebagai pemilik suara di muktamar nanti,” kata Faishol.
    Menurut Faishol, skema untuk mengubah AD/ART telah disiapkan oleh kelompok barisan transformasi perubahan.
    “Jadi saya salah satu koordinator dari empat koordinator yang ada yang itu sudah sejak kemarin ketika ada banyak agenda-agenda menjelang muktamar mulai di Sarang, di Jakarta, kita sudah menyiapkan itu,” jelasnya.
    Dengan menyiapkan skema perubahan AD/ART, Faishol berharap tokoh-tokoh yang ingin memperjuangkan PPP mendapatkan peluang besar untuk memimpin partai tersebut.
    “Jadi mohon doanya nanti bisa membuat sebuah perubahan sehingga orang-orang baik, tokoh-tokoh besar di Indonesia yang ingin masuk dan memperjuangkan PPP ini mendapatkan peluang di
    Muktamar 2025
    nanti,” ujarnya.
    Selain dari kalangan eksternal, terdapat juga tokoh-tokoh dari kalangan internal partai yang layak masuk dalam bursa calon ketua umum, seperti Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Arwani Thomafi, Muhamad Mardiono, dan Sandiaga Salahuddin Uno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecewa Manuver Jelang Muktamar, Ratusan Kader Desak Pecat Rommy dari PPP

    Kecewa Manuver Jelang Muktamar, Ratusan Kader Desak Pecat Rommy dari PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Manuver Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy menjelang Muktamar terus menuai kecaman dari sejumlah kader partai berlambang Kakbah ini.

    Terbaru, ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendatangi kantor parpol mereka di Jalan Pengaran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/6) ini.

    Para kader datang untuk menuntut pengurus pusat parpol mereka bisa memecat Rommy. Para kader beranggapan Rommy sering membuat pernyataan blunder menyambut Muktamar PPP dan merendahkan kader.

    Seketeraris Cabang PPP Jakarta Barat, Siswanto mengatakan Rommy pada dasarnya tak bisa menguatkan partai dan belakangan kerap membuat pernyataan kontroversial.

    Dia mengatakan DPP PPP seharusnya bisa tegas ke Rommy. Misalnya, memecat eks legislator DPR RI itu dari partai.

    “Sudah beberapa kali kami pemilu kali kalah. Seharusnya dia dipecat karena memang tak berdampak baik bagi partai ini,” ucap Siswanto kepada awak media setelah melaksanakan aksi di kantor PPP, Rabu.

    Sementara itu, Ketua DPC PPP Jakarta Utara, Junaedi menuturkan Rommy sebaiknya tak berada di partai, sehingga kegaduhan internal berkurang. “Dia harus menghentikan segala kegaduhan dan provokasi antar kader PPP,” ujarnya.

    Menurut Junaedi, pernyataan Rommy menjelang Muktamar PPP cenderung tendensisus, karena menyinggung para kader di lapisan bawah.

    Hal ini dianggap memecah belah partai dan menggangu soliditas partai yang bersiap menggelar Muktamar pada September mendatang. “Dia harus meminta maaf secara terbuka atas segala pernyataanya,” ungkap Junaedi.

  • Lee Jae-myung Dilantik Jadi Presiden Baru Korea Selatan

    Lee Jae-myung Dilantik Jadi Presiden Baru Korea Selatan

    Jakarta –

    Lee Jae-myung dilantik sebagai presiden baru Korea Selatan dalam upacara pengambilan sumpah pada Rabu (04/06) pagi di Majelis Nasional, Seoul. Dalam pidatonya, dia berjanji akan membangkitkan kembali ekonomi yang sedang lesu dan membangun jembatan rekonsiliasi antarwarga.

    Lee dan pemerintah Partai Demokrat yang liberal mewarisi ekonomi yang diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 0,8%, angka pertumbuhan terendah sejak tahun 2020. Selain itu, ia juga harus menyatukan kembali negara yang terpolarisasi akibat upaya mantan presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, karena memberlakukan darurat militer pada Desember 2024.

    Dalam pidatonya, Lee menekankan bahwa inilah saatnya untuk memulihkan demokrasi setelah “krisis darurat militer”. Ia juga mengatakan akan mengupayakan dialog dengan Korea Utara demi menjaga perdamaian di Semenanjung Korea.

    “Betapapun mahalnya, perdamaian lebih baik daripada perang,” katanya.

    Komisi Pemilihan resmi kukuhkan Lee Jae-myung sebagai Presiden

    Komisi Pemilihan Korea Selatan secara resmi mengumumkan Lee Jae-myung sebagai presiden baru.

    “Masa jabatan presiden dimulai saat pemenang diumumkan, jadi sekarang saya akan mengonfirmasi waktunya. Waktu saat ini adalah pukul 6:21 pagi (21:21 WIB),” kata ketua Komisi Pemilihan Roh Tae-ak.

    “Komisi Pemilihan Nasional dengan ini menyatakan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat sebagai presiden terpilih.”

    Siapa sebenarnya Lee Jae-myung?

    Lee Jae-myung punya kisah hidup yang penuh perjuangan. Dari pekerja anak, dia berhasil jadi pemimpin negara. Keluarga Lee tidak mampu membiayai pendidikan menengahnya, sehingga setelah lulus SD, ia harus bekerja di berbagai pabrik di Seongnam, sebuah kota dekat Seoul.

    Di sebuah pabrik pembuat sarung tangan baseball, lengan kiri bawahnya terluka parah akibat mesin press, yang menyebabkan cacat permanen pada lengannya. Dalam keputusasaan, Lee dua kali mencoba bunuh diri.

    Namun, meski memulai hidup dengan sulit, Lee berhasil masuk Universitas Chung-Ang Seoul dengan beasiswa penuh dan menjadi pengacara hak asasi manusia.

    “Harapan dan ujian selalu datang bersama. Peran ujian bukan untuk membuat orang menyerah, tapi untuk menguji seberapa serius dan seberapa besar harapan mereka,” tulis Lee dalam memoar yang diterbitkan pada 2017.

    Lee mulai terjun ke politik sejak 2005 dan sempat kalah beberapa kali dalam pemilihan. Pada 2010, ia terpilih sebagai Wali Kota Seongnam dan terpilih kembali pada 2014. Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gyeonggi, wilayah terpadat di negara itu yang mengelilingi ibu kota, selama lebih dari tiga tahun.

    Pada 2022, Lee gagal menjadi presiden dengan selisih yang tipis dari Yoon Suk Yeol. Itu merupakan salah satu margin kemenangan terkecil dalam sejarah pemilihan Korea Selatan. Lee juga pernah menghadapi masalah hukum, termasuk tuduhan korupsi terkait proyek pengembangan properti dan pelanggaran undang-undang pemilu yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu. Ia membantah semua tuduhan dan menegaskan bahwa kasus-kasus itu bermotif politik.

    Menurut para ahli hukum, dengan kemenangan Lee, proses hukum akan ditangguhkan karena kekebalan presiden dan baru akan dilanjutkan setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2030.

    Kandidat konservatif Kim Moon Soo akui kekalahan

    Kim Moon Soo, kandidat konservatif utama, mengakui kekalahan dalam pemilihan presiden. Ia menyatakan dalam konferensi pers Rabu (04/06) pagi bahwa ia “dengan rendah hati menerima pilihan rakyat” dan mengucapkan selamat kepada rivalnya dari kubu liberal, Lee Jae-myung, atas kemenangan dalam pemilu. Lee berterima kasih kepada para pemilih dan berjanji akan bekerja “agar tidak mengecewakan harapan rakyat kita.”

    Sebelum Kim mengakui kekalahan, hasil perhitungan suara sementara dan exit poll dari stasiun televisi utama menunjukkan Lee memimpin dengan selisih yang nyaman. Dengan lebih dari 86% suara yang sudah dihitung, Lee memimpin lebih dari 48% suara, sementara Kim memperoleh 42,7% suara.

    Enam bulan lalu, mantan Presiden Yoon Suk Yeol — yang berasal dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) konservatif yang sama dengan Kim, memicu krisis politik dengan mendeklarasikan darurat militer. Ia dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya, sehingga memicu pemilihan yang baru ini. Lee mengatakan bahwa ia akan “maju dengan harapan dan memulai awal baru mulai saat ini.”

    Yang perlu kamu tahu soal Pemilu Korea Selatan

    Sekitar 44,4 juta warga Korea Selatan memberikan suara pada pemilihan presiden mendadak Selasa lalu. Pemilu ini digelar karena Yoon Suk Yeol dimakzulkan.

    Kandidat konservatif Kim Moon Soo gagal menarik dukungan pemilih karena partainya mengalami konflik internal. Pemungutan suara di 14.295 TPS di seluruh Korea Selatan dimulai pukul 6 pagi waktu setempat (21:30 GMT hari sebelumnya) dan berlangsung hingga pukul 8 malam.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini