partai: PPP

  • Adi Prayitno Sebut PSI Bakal Pasang Badan untuk Jokowi, Mirip Prediksi Rocky Gerung

    Adi Prayitno Sebut PSI Bakal Pasang Badan untuk Jokowi, Mirip Prediksi Rocky Gerung

    GELORA.CO  – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi kendaraan politik bagi mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, menurut Adi, PSI akan menjadi partai yang selalu pasang badan untuk Jokowi, apalagi saat ini banyak isu yang menerpa Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 tersebut.

    Seperti, polemik keabsahan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya, dan desakan pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.

    Apalagi, Jokowi sudah mengungkapkan keresahan; dirinya merasa ada agenda besar politik untuk menjatuhkan namanya di balik isu-isu tersebut.

    “Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan,” ujar Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).

    “Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade,” tambahnya.

    Adi Prayitno: Ada Mutual Interest

    Adi Prayitno pun menyoroti pernyataan Jokowi yang akan mendukung penuh partai yang baru saja berganti logo dari kembang mawar merah menjadi gajah tersebut.

    Jokowi sendiri sudah menyatakan dirinya juga akan bekerja keras untuk PSI.

    “Saya full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI,” kata Jokowi, saat menghadiri Kongres PSI di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, (19/7/2025) kemarin.

    Menurut Adi Prayitno, pernyataan terbuka dari Jokowi mengindikasikan adanya karpet merah yang sengaja dipersiapkan oleh PSI hanya untuk Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu.

    Baca juga: Jokowi Yakin PSI Jadi Partai Besar di 2034 Karena Tidak Ada Kepemilikan Keluarga

    Lebih lanjut, dengan pernyataan eksplisit Jokowi tersebut, kata Adi, PSI bakal pasang badan membela Jokowi dari berbagai isu.

    “Dengan adanya pernyataan eksplisit seperti ini, segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi ke depan, termasuk kalau ada kritikan atau serangan, saya kira kader PSI akan pasang badan,” kata Adi Prayitno, dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV yang diunggah Sabtu (19/7/2025).

    “Karena memang sejak ada konflik politik antara Jokowi dengan PDIP, kader-kader PSI, termasuk juga elite-elite PSI, selalu pasang badan, menjadi garda terdepan membela Jokowi dari segala bully dan kritikan-kritikan mana pun,” lanjut Adi.

    Adi menilai, ada kepentingan yang saling menguntungkan antara PSI dan Jokowi.

    “Pasca-Pilpres, setelah Jokowi tak lagi menjadi presiden, sangat kelihatan sekali di media sosial, di media mainstream, dan di debat-debat terbuka, bahwa PSI selalu memberikan dukungan secara total ke Pak Jokowi ya. Tidak ada partai lain, kecuali PSI,” ujarnya.

    “Inilah yang saya sebut: Jokowi dan PSI adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ini semacam mutual interest—saling menguntungkan dan juga saling membutuhkan satu sama lain,” tambahnya.

    Prediksi Rocky Gerung

    Pernyataan Adi Prayitno bahwa PSI akan pasang badan untuk Jokowi mengingatkan kembali dengan prediksi dari pengamat politik sekaligus pendiri SETARA Institute, Rocky Gerung.

    Sebelumnya, ketika Jokowi masih baru memberi isyarat akan merapat ke PSI, Rocky sudah memperkirakannya sebagai mekanisme pertahanan diri.

    Adapun isyarat Jokowi mencuat pada awal Juni 2025 lalu, ketika namanya sempat masuk radar pemilihan calon ketua umum PSI dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Saat itu, Jokowi memilih PSI lantaran menurutnya, banyak calon ketua umum PPP yang lebih kompeten.

    “Saya di PSI saja lah,” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/6/2025) lalu saat ditanya awak media soal isu dicalonkan sebagai Ketua Umum PPP.

    “Yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang dipilih, banyak sekali,” tambahnya,

    Terkait indikasi Jokowi akan berlabuh ke PSI, Rocky Gerung juga mengaitkannya dengan sejumlah isu yang menerpa Mantan Wali Kota Solo tersebut.

    Sehingga, kata Rocky, Jokowi memang sedang dalam kondisi terdesak baik secara politik maupun psikologis karena polemik keabsahan ijazahnya dan tuntutan pemakzulan Gibran.

    Menurut Rocky, bergabung dengan PSI bisa dipandang sebagai mekanisme pertahanan diri bagi Mantan Wali Kota Solo itu.

    Hal ini dia sampaikan dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Senin (9/6/2025).

    “Memang ada pertaruhan hari-hari ini. Apakah Jokowi ingin menghidupkan wacana PSI ini di tengah tuntutan publik pemakzulan anaknya, Gibran, di tengah kegaduhan politik karena kasus ijazah Jokowi,” kata Rocky.

    “Jadi sekali lagi, balancing informasi sekarang menunjukkan bahwa Jokowi seolah-olah terdesak secara politik, secara psikologis,” lanjutnya.

    “Dan itu mungkin yang membuat publik merasa bahwa Jokowi ingin bikin partai politik atau membesarkan PSI itu semacam reaksi defensif beliau atau semacam mekanisme pertahanan diri,” papar Rocky.

    “Dan kita mulai mengerti bahwa defense mechanism ini tentu akan akan dia temukan atau akan dia lakukan karena serangan pada Pak Jokowi terlalu banyak,” tambahnya

  • Kemkomdigi jajaki kerja sama untuk penguatan ekosistem digital

    Kemkomdigi jajaki kerja sama untuk penguatan ekosistem digital

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Singapore Telecommunications Limited (Singtel) membahas peluang kerja sama untuk memperkuat ekosistem digital dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat,Kamis (17/7/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital)

    Kemkomdigi jajaki kerja sama untuk penguatan ekosistem digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjajaki peluang kerja sama untuk memperkuat ekosistem digital di kawasan, terutama dalam bidang pusat data, kecerdasan artifisial (AI), dan konektivitas digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang kemitraan publik-swasta atau public-private partnership (PPP) untuk memperluas pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).

    “Kami mengubah pendekatan, sebelumnya PDN hanya dibangun oleh pemerintah, sekarang kita akan libatkan ekosistem, terbuka peluang public-private partnership (PPP) untuk digunakan sebagai ekosistem pusat data digital nasional,” kata Meutya.

    Diskusi peluang kerja sama tersebut dilakukan bersama operator telekomunikasi asal Singapura Singapore Telecommunications Limited (Singtel). Menurut Menkomdigi, pendekatan eksklusif yang hanya mengandalkan infrastruktur pemerintah perlu diubah menjadi model kolaboratif dan kompetitif.

    Kolaborasi antara pemerintah dan swasta juga mencakup pengembangan AI secara bertanggung jawab. Meutya menyebut Singapura sebagai salah satu rujukan kawasan dalam tata kelola AI, dan menyambut kesamaan pandangan strategis dengan operator seluler tersebut.

    “AI merupakan salah satu perhatian kami tentang bagaimana harus memitigasi dan merangkul teknologi baru ini. Tentu saja, Singapura dalam hal ini akan menjadi panutan bagi kami karena telah memulainya lebih awal,” ujar Meutya.

    Selain pusat data dan AI, Meutya menyoroti konektivitas digital sebagai prioritas cepat pemerintah dalam mengatasi titik yang belum terjangkau jaringan atau blank spot di wilayah 3T. Dia menekankan pentingnya kontribusi operator seluler Telkom, Telkomsel, dan Singtel dalam menjangkau wilayah yang belum terlayani.

    “Salah satu quick win kami adalah mewujudkan zero blank spot. Kami percaya kerja sama erat dengan Telkomsel dan Singtel akan mempercepat pencapaian ini,” kata dia menjelaskan

    Meutya Hafid juga menyatakan urgensi membangun ekosistem digital kawasan yang tangguh dan kolektif di tengah tantangan geopolitik global.

    Sumber : Antara

  • Singtel Kaji Kemitraan Regional, Sinergi PDN hingga Pemerataan Internet

    Singtel Kaji Kemitraan Regional, Sinergi PDN hingga Pemerataan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tengah mengkaji kolaborasi dengan swasta Singapore Telecommunications Limited (Singtel) dalam membangun infrastruktur internet hingga mengelola pusat data nasional (PDN).

    Saat menerima kunjungan Chairman Singapore Telecommunications Limited (Singtel) Lee Theng Kiat di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025), Meutya mengatakan sejumlah isu dibahas termasuk terkait aliansi strategis untuk memperkuat ekosistem digital kawasan Asia Tenggara, khususnya melalui kerjasama di bidang pusat data, kecerdasan artifisial (AI), dan optimalisasi konektivitas digital hingga ke pelosok negeri.

    Meutya menegaskan perubahan paradigma pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Jika sebelumnya PDN hanya dibangun menggunakan infrastruktur pemerintah, kini pemerintah Indonesia secara terbuka mengundang keterlibatan pihak swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership/PPP).

    “Kami mengubah pendekatan, sebelumnya PDN hanya dibangun oleh pemerintah, sekarang kita akan libatkan ekosistem, terbuka peluang PPP untuk digunakan sebagai ekosistem pusat data digital nasional,” kata Meutya.

    Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dasar yang kompetitif, aman, dan dapat diandalkan.

    Lebih lanjut, Meutya juga membahas mengenai urgensi pengembangan AI yang bertanggung jawab. 

    Dia mengakui Singapura sebagai rujukan utama di Asia Tenggara dalam tata kelola dan regulasi AI. Kesamaan visi antara Indonesia dan Singapura, khususnya Singtel, menjadi dasar kuat dalam membangun sinergi strategis di bidang teknologi mutakhir ini.

    “Singapura dalam hal ini akan menjadi panutan bagi kami karena telah memulainya lebih awal,” kata Meutya.

    Terakhir, Meutya dan Singtel membahas mengenai  cara mengatasi blank spot atau wilayah tanpa akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dia menegaskan pentingnya peran Telkom, Telkomsel, serta Singtel sebagai katalisator dalam mewujudkan misi zero blank spot di Indonesia.

    “Salah satu quick win kami adalah mewujudkan zero blank spot. Kami percaya kerja sama erat dengan Telkomsel dan Singtel akan mempercepat pencapaian ini,” kata Meutya.

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menjangkau 4.132 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan koneksi dengan internet pita lebar hingga Juli 2025. 

    Angka tersebut mencakup 41,32% dari yang telah ditargetkan yakni mencapai 10.000 desa digital. Dengan capaian tersebut, sudah lebih dari 3,8 juta warga yang dapat mengakses layanan digital untuk pertama kalinya.

    Pembangunan 7.500 menara BTS telah memperluas layanan 4G ke wilayah non-komersial. Sementara itu, jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring kini telah menjangkau seluruh provinsi.

    “Target kami, 90% populasi Indonesia terkoneksi dengan internet pita lebar pada 2030, dan 100 persen pada 2045. Ini bagian dari Visi Indonesia Digital 2045,” kata Meutya.

    Meutya pun menekankan  pembangunan digital harus menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali. Menurutnya konektivitas digital adalah hak semua orang, bukan hak istimewa segelintir kelompok. 

    “Internet harus hadir di pedesaan, perkotaan, hingga daerah terpencil,” katanya.

  • Komisi III DPR: Partisipasi publik bagian penting penyusunan UU

    Komisi III DPR: Partisipasi publik bagian penting penyusunan UU

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan bahwa partisipasi publik menjadi bagian penting dalam penyusunan undang-undang (UU), sehingga pemerintah perlu membuka lebar seluas-luasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan UU.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati menyebutkan selama ini pembuatan UU di DPR kerap mengabaikan kepentingan publik. Bahkan dalam proses pembuatan sejumlah UU, sering terdapat protes dan penolakan karena alasan mengabaikan hak masyarakat perihal keterlibatannya.

    “Hal ini tentu akan berdampak pada produk UU yang dihasilkan,” kata Sari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik alias good governance, di antaranya adanya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.

    Lebih jauh, Sari menambahkan bahwa partisipasi publik dipandang sebagai bagian integral dari demokrasi. Ditambahkan bahwa sebuah negara tidak dapat dikatakan demokrasi bila keterlibatan warga negara, termasuk dalam penyusunan perundang-undangannya rendah.

    Maka dari itu dalam skripsinya, ia meneliti partisipasi publik dalam menyusun UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penyusunan UU itu, dirinya menilai yang menjadi pegangan DPR, yakni UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (UU PPP).

    Digunakan teori legislasi dalam penelitian tersebut untuk melihat serangkaian proses dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, teori legislasi juga dilengkapi dengan teori partisipasi publik untuk melihat lebih dalam bagaimana keterlibatan publik pada pembentukan peraturan perundang-undangan.

    Wakil Ketua komisi DPR yang membidangi penegakan hukum tersebut pun menemukan bahwa meskipun serangkaian proses telah dilakukan dalam penyusunan UU KUHP, akan tetapi masih terdapat perdebatan di masyarakat yang tak luput dari kritik sebagaimana bentuk dari partisipasi publik.

    Untuk itu hasil penelitian skripsi yang bertajuk Implementasi Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang di DPR RI (Studi Kasus: UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) tersebut merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak membatasi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU.

    “Partisipasi publik (meaningful participation) sekurang-kurangnya dipenuhi dalam tahap pengajuan RUU, pembahasan, serta persetujuan bersama antara DPR dan presiden,” kata dia.

    Baginya, partisipasi publik terbuka dalam setiap tahap penyusunan UU menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi dan kelancaran munculnya regulasi.

    Dia menekankan bahwa perlu dipahami bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menjamin hak masyarakat dalam berpartisipasi.

    Karena itu, sambung Sari, pemerintah perlu membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan UU. Dalam hal tersebut, keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh UU PPP.

    Guna melahirkan UU yang sesuai dengan asas keterbukaan, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tersebut menegaskan proses pembentukannya harus memiliki partisipasi bermakna oleh publik, yang mampu menjangkau berbagai pihak.

    Selain itu, dikatakan bahwa pembentukan UU dinilai aspiratif apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat.

    Sari juga mengingat pentingnya aspek transparansi, sesuai Pasal 96 ayat 4 UU PPP, yang menekankan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    Dengan begitu, katanya, akan memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

    “Masyarakat yang aktif, terutama dalam memberikan masukan, tentunya berhak untuk mendapatkan informasi perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan,” ucap Sari menambahkan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapal Motor Timbul Barokah Terbakar di Pelabuhan Tegalsari Tegal
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Juli 2025

    Kapal Motor Timbul Barokah Terbakar di Pelabuhan Tegalsari Tegal Regional 6 Juli 2025

    Kapal Motor Timbul Barokah Terbakar di Pelabuhan Tegalsari Tegal
    Tim Redaksi
    TEGAL, KOMPAS.com
    – Sebuah Kapal Motor (KM) Timbul Barokah, berukuran 145 gross tonnage (GT), mengalami kebakaran di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (6/7/2025) sore.
    Dalam insiden tersebut, satu orang dilaporkan mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.
    Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB ini berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.35 WIB.
    “Kami mendapat laporan kebakaran terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Satu orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar,” kata Kepala Satreskrim Polres Tegal Kota AKP Eko Setiabudi kepada wartawan di lokasi kejadian.
    Eko menjelaskan bahwa petugas gabungan, bersama masyarakat, berupaya memadamkan api.
    Untuk mencegah api merembet ke kapal lain, dilakukan pergeseran terhadap kapal-kapal yang sedang bersandar di kolam pelabuhan.
    Proses pemadaman melibatkan tiga unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) serta satu unit truk tangki air milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk menyuplai air.
    “Tadi tiga unit pemadam dikerahkan. Petugas mencampurkan detergen bubuk untuk mempercepat proses pemadaman. Truk tangki dari DPUPR juga datang untuk menyuplai air,” sebut Eko.
    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kebakaran disebabkan oleh adanya pekerjaan perbaikan di ruang mesin kapal.
    “Kapal ini memang sedang dalam tahap perawatan ketika insiden terjadi,” ungkap Eko.
    Kebakaran ini merupakan insiden tunggal, dan kapal-kapal lain yang berada di kolam pelabuhan sebagian besar sudah dilokalisir sebelumnya.
    Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk acara tradisi
    sedekah laut
    yang akan berlangsung keesokan harinya.
    “Besok ada acara sedekah laut, jadi posisi kapal di kolam pelabuhan sudah diatur. Kapal yang terbakar ini tidak dalam posisi berdampingan dengan kapal lain,” pungkas Eko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Target Bangkit pada Pemilu 2029, Mardiono Ajak Kader Solid

    Target Bangkit pada Pemilu 2029, Mardiono Ajak Kader Solid

    FAJAR.Co.ID, TANGERANG — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat akan menggelar Muktamar X. Menjelang momentum penting tersebut, para kader diimbau meningkatkan soliditas.

    Soliditas semua elemen kader PPP itu penting diwujudkan agar partai berlambang Kakbah ini bisa kembali bangkit pada pemilu 2029 mendatang. Diketahui, PPP pada pemilu 2024 lalu gagal mempertahankan kursinya di DPR RI.

    Demi kebangkitan partai pada pemilu 2029 mendatang. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono mengajak semua elemen partai untuk solid menjelang Muktamar X mendatang.

    Hal ini disampaikan dan disetujui oleh para peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Gerakan Pemuda Kabah (GPK), di Hotel Le Semar, Karawaci, Tangerang, Banten.

    “Alhamdulillah saat ini memang GPK solid dan tadi sudah memberikan rekomendasi kepada DPP PPP, di dalamnya termasuk akan bertransformasi untuk mengangkat harkat martabat partai, serta akan menyukseskan Muktamar X PPP mendatang,” kata Mardiono, seusai menghadiri Rapimnas III GPK, Sabtu (5/7).

    Mardiono mengungkapkan jika semua elemen partai solid maka diyakini PPP akan kembali bangkit di Pemilu 2029 mendatang.

    “Insyaallah kalau GPK-nya solid, sayap partai solid, PPP-nya solid, maka kita bisa sukses melaksanakan Muktamar dengan ide dan gagasan untuk menentukan arah politik, program kerja, serta menyusun kepengurusan baru. Maka kita dapat take off lagi di 2029 yang akan datang,” sambungnya.

    Sementara, Ketua Umum GPK M Fauzan mengaku akan menyumbangkan ide, gagasan, dan berkontribusi positif untuk kebesaran partai.

  • Pemerintah Siapkan Rp43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah

    Pemerintah Siapkan Rp43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp43,6 triliun untuk mendorong program renovasi rumah tak layak huni (RTLH). 

    Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa alokasi anggaran jumbo untuk renovasi rumah itu bakal dijalankan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

    “Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa,” kata Fahri dalam keterangan resmi, Minggu (6/7/2025).

    Nantinya, tambah Fahri, masing-masing penghuni yang bakal mendapat fasilitas pembiayaan renovasi rumah itu akan mendapat anggaran sebesar Rp21,8 juta. Di mana, uang itu bakal digunakan untuk melakukan pembelian material hingga pembayaran tukang.

    Fahri menjelaskan, alokasi APBN untuk program BSPS pada tahun ini diklaim menjadi yang paling besar. Pasalnya, umumnya kapasitas renovasi rumah yang dikucurkan oleh pemerintah paling tinggi hanya mencapai 140.000 unit atau di kisaran Rp3,05 triliun. 

    “Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140.000 rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi,” ujarnya.

    Adapun, untuk mendukung laju pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Fahri menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah mendorong investasi untuk pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. 

    Dalam penjelasannya, pemerintah akan mendorong peran swasta dan menerapkan skema kemitraan publik-swasta (PPP), namun dengan intervensi negara melalui kebijakan pertanahan dan pembentukan lembaga off-taker.

    Sementara di kawasan pesisir, pemerintah tengah menyiapkan program revitalisasi permukiman terpadu. 

    “Kalau kita perbaiki pesisir, maka wajah Indonesia akan berubah, dan kawasan pesisir sangat strategis secara ekonomi dan wisata,” pungkasnya.

  • Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        2 Juli 2025

    Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP Surabaya 2 Juli 2025

    Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn)
    Dudung Abdurachman
    menepis isu yang mengaitkannya dengan bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ).
    Ia menegaskan, komitmennya saat ini untuk membantu Presiden dan belum tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.
    Penegasan ini disampaikan Dudung setelah memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (2/7/2025).
    Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy) belum lama ini.
    “Banyak yang menyampaikan itu, yang jelas saya tidak ingin berpolitik dululah. Saya ingin membantu Bapak Presiden dulu,” kata Dudung.
    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga membantah bahwa dirinya telah melakukan safari politik dengan berkeliling ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP.
    Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut, Dudung dengan lugas tidak membenarkan.
    “Saya? Oh belum, belum,” katanya.
    Sebelumnya, Dudung juga pernah menyatakan hal serupa terkait tidak ingin berpolitik terlebih dahulu.
    Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” kata Dudung seperti sebelumnya diberitakan
    Kompas.com.
    Dalam kuliah umumnya di UMM, Dudung menegaskan bahwa
    Indonesia Emas 2045
    hanya dapat tercapai jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan semangat
    nasionalisme
    yang kokoh.
    Tanpa kedua hal tersebut, bonus demografi yang akan datang justru berisiko menjadi bencana nasional.
    Menurut Dudung, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan generasi muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter.
    “Indonesia Emas 2045 harus diiringi dengan sumber daya manusia yang potensial, mumpuni, punya karakter, dan kredibilitas memadai. Kalau bonus demografi tidak diiringi dengan itu, maka ini justru akan menjadi malapetaka pengangguran di mana-mana,” ujarnya. 
    Ia mengingatkan para mahasiswa bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan, darah, dan air mata para pahlawan.
    Oleh karena itu, semangat nasionalisme dan idealisme adalah warisan yang wajib dijaga oleh generasi penerus.
    “Bangsa kita adalah bangsa yang saling menghargai, menghormati, dan mengedepankan kepentingan umum. Mahasiswa perlu kita ingatkan kembali bahwa nasionalisme ini sangat penting,” katanya.
    Dudung juga menyoroti contoh konflik destruktif di negara-negara Afrika dan Timur Tengah, seperti Irak, Libya, dan Yaman, yang porak-poranda akibat perpecahan internal, meskipun sering kali dipicu oleh sutradara dari luar.
    “Negara kita dengan 17.000 pulau, 6 agama, dan ribuan suku budaya, ini sangat rentan. Tapi kita punya Pancasila, ini yang menjadikan landasan kokoh bagi kita, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga,” katanya.
    Dudung mengajak seluruh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan tidak mudah terpecah belah oleh kepentingan kelompok maupun perorangan.
    “Mari kita mengisi kemerdekaan dengan jerih payah para leluhur. Jangan sampai kita tergoyah karena kepentingan kelompok, golongan, atau orang per orang yang saling menjatuhkan. Tingkatkan nasionalisme dan idealisme untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KKP perkuat tata kelola pembayaran PNBP subsektor perikanan tangkap

    KKP perkuat tata kelola pembayaran PNBP subsektor perikanan tangkap

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penguatan pada tata kelola pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di subsektor perikanan tangkap.

    Direktur Usaha Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Ukon Ahmad di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan, salah satu penguatan itu untuk mengakuratkan antara pendataan dan laporan jumlah tangkapan ikan dari pemilik kapal yang bisa berdampak terhadap nilai PNBP.

    “Ini yang sedang kami perbaiki supaya lebih akurat lagi (laporan) PNBP, penerapannya tidak hanya di sini (Kabupaten Malang), tapi di seluruh Indonesia,” kata Ukon.

    Ia menjelaskan bahwa PNBP ini sangat penting untuk menghadirkan kesejahteraan bagi para nelayan.

    Negara memiliki kewajiban memastikan semua sumber daya alam (SDA) yang ada dapat dikelola dan termanfaatkan dengan baik untuk kepentingan semua orang.

    “Ikan yang ada di laut kita esensinya adalah milik semua masyarakat, sehingga ada mekanisme PNBP,” ujarnya.

    Sepanjang periode 2024, nilai PNBP yang dihasilkan dari subsektor perikanan tangkap mencapai Rp1,053 triliun, terdiri dari Rp955,39 miliar dari PNBP SDA dan Rp101,193 PNBP non SDA dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT).

    Pengoptimalan tata kelola pembayaran PNBP yang dilakukan oleh KKP, yakni dengan menggandeng Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri.

    Selain itu, pihaknya juga melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam hal membantu mengurus dokumen kapal.

    “Karena dokumen kapal itu ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sedangkan perizinannnya ada di KKP,” ucapnya.

    KKP pun membuka gerai pelayanan dan sosialisasi mengenai tata kelola pembayaran PNBP serta pengurusan dokumen kapal dibuka di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, di Jalan Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring mengatakan PNBP sejatinya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “PNBP diterapkan sejak tahun lalu dimana tarifnya 5 persen dari (jumlah) ikan yang diambil (ditangkap) oleh nelayan,” kata Victor.

    Mekanisme penarikannya, yakni dengan acara nelayan menginput jumlah hasil tangkapan ikan melalui aplikasi Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (e-PIT).

    “Jadi, Nelayan harus membayar dulu karena ini adalah PNBP pascaproduksi, sehingga setelah mendaratkan ikan kemudian ditimbang dan dilaporkan baru PNBP keluar dan dibayar,” ucap dia.

    Pembayaran PNBP menjadi langkah penting karena bisa mempengaruhi terbitnya izin berlayar.

    “Kalau tidak dilakukan, tidak akan keluar surat layak operasi untuk melaut dan surat persetujuan berlayar (SPB). PNBP adalah konsekuensi dari aktivitas penangkapan ikan,” katanya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebanyak lima
    pasangan calon
    resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025.
    Pada hari pertama pendaftaran,
    KPU Bangka
    menerima pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyono yang didukung oleh 10 partai politik, antara lain PKB, Perindo, PBB, dan Hanura.
    Total suara gabungan partai politik pendukung sebanyak 28.179 suara.
    Selanjutnya, pasangan Fery Insani – Syahbudin didukung oleh koalisi Gerindra dan PDI Perjuangan dengan akumulasi suara pemilu sebanyak 70.835.
    Kemudian, pasangan Rato Rusdiyanto – Ramadian didukung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem dengan perolehan 42.660 suara.
    Pasangan selanjutnya adalah Aksan Visyawan – Rustam Jaseli yang didukung oleh PKS dan PPP dengan akumulasi suara pileg sebanyak 24.536.
    Berikutnya, pasangan calon Naziarto dan H Usnen didukung oleh koalisi Demokrat dan PAN dengan total perolehan suara 20.135 pada Pemilu 2024.
    Ketua KPU Kabupaten Bangka, Sinarto, mengatakan proses pendaftaran yang dilakukan di kantor KPU selama tiga hari berlangsung lancar sesuai prosedur.
    “Seluruh tahapan Pilkada Ulang 2025 akan terus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Sinarto dalam pers rilis, Minggu (29/6/2025).
    Selanjutnya, lima pasangan calon tersebut menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di RSPAD GS, Jakarta.
    Tercatat sebanyak 242.582 pemilih akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kabupaten Bangka yang harus diulang imbas kotak kosong menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.