partai: PPP

  • PPP Pekanbaru Dukung Program Prabowo–Gibran dan Mardiono Jadi Ketua PPP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 September 2025

    PPP Pekanbaru Dukung Program Prabowo–Gibran dan Mardiono Jadi Ketua PPP Nasional 3 September 2025

    PPP Pekanbaru Dukung Program Prabowo–Gibran dan Mardiono Jadi Ketua PPP
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pekanbaru mendukung Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin PPP sebagai Ketua Umum dalam Muktamar X yang dijadwalkan berlangsung akhir September 2025.
    Hal tersebut merupakan hasil Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) bertema “Transformasi untuk Indonesia” di Pekanbaru, Selasa (2/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus partai dari berbagai tingkatan, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Riau, Ikbal Sayuti.
    “Kepemimpinan bapak Muhamad Mardiono selama ini mampu menjaga soliditas internal dan mengarahkan partai tetap berada di jalur perjuangan politik umat,” ungkap Ketua DPC PPP Kota Pekanbaru Zulkarnain dalam siaran persnya.
    Tidak hanya itu, Muskercab PPP Pekanbaru juga menyepakati dukungan terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Program nasional itu terangkum dalam Astacita, seperti Pembangunan Infrastruktur, Penguatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Layanan Kesehatan, dan Transformasi Pendidikan dinilai selaras dengan visi perjuangan PPP.
    “PPP Pekanbaru akan mendukung penuh agenda pemerintah pusat. Kita harus menjadi bagian dari solusi, terutama dalam memastikan masyarakat merasakan manfaat dari program prioritas Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.
    Pada kesempatan itu, Zulkarnain mengatakan, Muskercab menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi dan menyatukan langkah menghadapi kontestasi politik ke depan.
    “Hari ini kita berbagi semangat perjuangan. Apa yang kita lakukan adalah kerja bersama seluruh kader. Perjuangan Bapak Ibu adalah perjuangan kita bersama,” ujarnya dalam siaran persnya.
    Sementara itu, Ketua DPW PPP Riau, Ikbal Sayuti, menegaskan bahwa kekompakan partai dari tingkat pusat hingga akar rumput menjadi kunci pencapaian target politik di masa depan.
    “Struktur harus berjalan maksimal. Insya Allah, dengan semangat kebersamaan, PPP bisa mencatat sejarah baru di Pekanbaru. Kami optimistis pada Pemilu 2029 bisa meraih hingga empat kursi di DPRD Kota Pekanbaru,” lanjutnya.
    Dengan hasil Muskercab ini, PPP Kota Pekanbaru berharap dapat memperkuat soliditas internal, mematangkan strategi politik, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan program pembangunan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tiga poin tuntutan disampaikan mahasiswa lintas organisasi dalam demonstrasi Aliansi Mahasiswa Pamekasan, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Massa gabungan dari organisasi mahasiswa di Pamekasan, meliputi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta elemen mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) yang tergabung dalam Kabinet Angkara.

    Aksi tersebut dimulai dengan formasi long march dari area monumen Arek Lancor, menuju Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, guna menyampaikan aspirasi kepada legislatif di gedung wakil rakyat.

    Aspirasi tersebut dituangkan dalam 3 poin tuntutan, meliputi poin dukungan pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) perampasan aset, menolak kenaikan tunjangan bagi DPR RI, serta proses hukum bagi driver ojol (Almarhum Affan Kurniawan) berlaku adil dan transparan.

    Dalam kesempatan tersebut, massa secara bergantian melakukan orasi di depan gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi yang dinilai sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, sekaligus meminta respon cepat dari para wakil rakyat.

    Ratusan massa langsung ditemui sejumlah legislator, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur bersama jajaran pimpinan, termasuk sejumlah anggota wakil rakyat di wilayah setempat.

    “Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa sekalian yang berisi tiga poin tuntutan, ketiganya kami sepakat dan akan kami sampaikan secara langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Ali Masykur.

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga mendukung secara langsung aspirasi yang disampaikan massa aksi. “Aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian, juga kami rasakan sebagai wakil rakyat, dan kami akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” ungkapnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam yang menegaskan komitmen untuk selalu bersama bersama mahasiswa dan masyarakat, terlepas dari adanya fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami bersama rakyat, dan kami bersama mahasiswa. Insya’ Allah niat dan visi misi kita semua sama mendukung kesejahteraan rakyat,” tegas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan.

    Pasca menerima aspirasi dalam bentuk tuntutan dari massa aksi yang dilakukan dengan cara duduk bersama di depan gedung DPRD Pamekasan, akhirnya massa membubarkan diri sekalipun dengan tertib. [pin/ian]

  • DPRD Pamekasan Dukung Aspirasi Aliansi Mahasiswa

    DPRD Pamekasan Dukung Aspirasi Aliansi Mahasiswa

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Pamekasan, secara langsung menemui ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi yang berunjuk rasa di Gedung Wakil Rakyat, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Pimpinan tersebut di antaranya Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur bersama jajaran wakil ketua, Ismail, Khairul Umam, serta sejumlah anggota legislatif. Di antaranya Nadi Mulyadi, Tabri, Mustafa Afif, Mohammad Saedy Romli, Moh Faridi, serta beberapa anggota legislatif lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menerima aspirasi dan tuntutan dari massa, meliputi dukungan aspirasi pengesahan RUU Perampasan Aset, tidak menaikkan tunjangan DPR RI, proses hukum bagi driver ojol berlaku adil dan transparan.

    “Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa sekalian yang berisi tiga poin tuntutan, ketiganya kami sepakat dan akan kami sampaikan secara langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur.

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga mendukung secara langsung aspirasi yang disampaikan massa aksi. “Aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian, juga kami rasakan sebagai wakil rakyat, dan kami akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” ungkapnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam yang menegaskan komitmen untuk selalu bersama bersama mahasiswa dan masyarakat, terlepas dari adanya fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami bersama rakyat, dan kami bersama mahasiswa. Insya’ Allah niat dan visi misi kita semua sama mendukung kesejahteraan rakyat,” tegas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan. [pin/ted]

  • Mardiono: Kalau Mayoritas Kader Menghendaki, Saya Siap Kembali Pimpin PPP – Page 3

    Mardiono: Kalau Mayoritas Kader Menghendaki, Saya Siap Kembali Pimpin PPP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersuara soal dirinya yang akan dicalonkan kembali sebagai ketua umum PPP secara definitif. Dia menegaskan, menegaskan dirinya tidak ada ambisi pribadi dan menyerahkan sepenuhnya kepada kader di forum Muktamar.

    “Saya dalam hal ini memimpin adalah amanah, saya tidak berambisi,” kata Mardiono seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (24/8/2025).

    Meski begitu, dia tak menampik jika dukungan menakhodai PPP secara definitif bermunculan dari berbagai daerah. Karenanya, jika memang para kader menghendaki, maka Mardiono siap kembali menahkodai PPP secara definitif.

    “Kalau kader mayoritas menghendaki saya untuk memimpin kembali, Insya Allah saya memenuhi panggilan itu,” tegas dia.

    Berbicara soal Pemilu 2029, Mardiono mengaku saat ini PPP mulai memanaskan mesin politik. Hal itu disampaikan Mardiono saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Kepulauan Seribu, Sabtu (23/8).

    “Mukerwil adalah pijakan penting dalam konsolidasi internal partai yang akan menghasilkan beberapa ide, gagasan, yang akan disampaikan lebih lanjut pada Muktamar mendatang,” sebut Mardiono.

    Dia memastikan, setiap agenda politik yang dijalankan partai akan diarahkan pada persiapan menghadapi kontestasi nasional mendatang.

    “Tentu adalah pijakan kita untuk konsolidasi, mempersiapkan, termasuk membuat rencana kerja menyongsong Pemilu 2029 yang akan datang,” Mardiono menandasi.

     

     

  • Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf memberikan responnya terkait kondisi politik di Tanah Air.

    Apalagi jelang berlangsungnya Pemilu 2029 terkait oposisi dan koalisi jadi pembincangan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf memberikan komentarnya.

    Ia menyebut dan memprediksi ada pertarungan yang akan mengalami eskalasi.

    Ini bisa terjadi jika situasi perpolitikan di Indonesia saat ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau dinamikanya tetap sama.

    “Jika situasi tidak berubah, dinamika dan peta pertarungan akan mengalami eskalasi,” tulisnya dikutip Senin (18/8/2025).

    “Jauh lebih suram dan akan terperangkap dalam agenda skenario global,” sebutnya.

    Lanjut, Faizal mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi.

    Karena kaum yang tertindas dan mereka yang bergerak dalam perjuangan dengan nilai spritual diprediksinya bakal kalah lagi.

    “Kondisi ketidakpastian itu. Jangan sampai kaum tertindas dan mereka yang berangkat dalam perjuangan nilai-nilai spiritual kalah dan kalah lagi,” terangnya.

    Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Bersama Indonesia Maju adalah gabungan partai politik yang terdiri atas 10 partai politik.

    Diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora, PRIMA

    Sedangkan KIM Plus seperti NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Partai Hanura. KIM Plus ini baru bergabung di pemerintahan setelah Prabowo-Gibran terpilih.

    Adapun PDI Perjuangan tidak berstatus sebagai oposisi maupun koalisi pemerintahan.

  • Dana Transfer ke Daerah Dipangkas di RAPBN 2026, Said Abdullah: Membebani Rakyat – Page 3

    Dana Transfer ke Daerah Dipangkas di RAPBN 2026, Said Abdullah: Membebani Rakyat – Page 3

    Selain itu, menurut Said, pemerintah juga perlu memperbaharui data kemiskinan seiring dengan perubahan angka Purchasing Power Parity (PPP), sebagaimana yang telah di lakukan oleh Bank Dunia.

    “Pemutakhiran data ini penting untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat sebagai pijakan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun tahun mendatang,” ucapnya.

    Di akhir pengantar sebelum memulai Raker Banggar, Said mengingatkan kembali kepada pemerintah mengenai berbagai program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lainnya harus menjadi Game Changer, program yang bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik.

    “Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumber daya sia sia. Kuncinya pada tata kelola yang akuntabel, transparan dan partisipatif,” tutup Said.

     

  • Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

    Banggar DPR Soroti RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan sejumlah catatan terkait risiko penerimaan pajak hingga efisiensi anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyoroti target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, naik Rp282,2 triliun dari target 2025, dengan kontribusi terbesar dari penerimaan pajak sebesar Rp2.692 triliun.

    Banggar mendukung kenaikan itu. Hanya saja, Said mengingatkan bahwa kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja sehingga target pendapatan yang ambisius itu tidak boleh ditempuh dengan menaikkan tarif pajak.

    “Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang, tetapi harus memperluas kebun binatang, dengan kata lain perlu memperbesar skala usaha para pelaku usaha, dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan,” kata Said dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Banggar turut mengkritisi pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun dalam RAPBN 2026. Menurut DPR, pemotongan drastis ini bisa menghambat pelayanan publik.

    Bahkan, sambungnya, kebijakan itu bisa memaksa pemerintah daerah membuat kebijakan kebijakan baru yang rentan menaikkan perpajakan daerah yang pada akhirnya membebani rakyat.

    “Selain itu, penguatan anggaran dan fiskal daerah merupakan bagian dari mandat otonomi daerah yang ada di konstitusi kita,” ujar Said mengingatkan.

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan agar program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ‘game changer’. Dengan anggaran besar, sambungnya, tata kelola program-program tersebut harus akuntabel, transparan, dan partisipatif 

    Di sektor pangan dan energi, Banggar mendesak strategi yang lebih agresif. Otoritas fiskal, katanya, tidak boleh terus bertahan dengan defisit anggaran.

    “India punya cadangan minyak strategis, kita apa?” ujarnya.

    Banggar turut meminta pemerintah memperbarui metode perhitungan standar kemiskinan, mengikuti standar Purchasing Power Parity (PPP) terbaru seperti yang dilakukan World Bank alias Bank Duni.

    Standar Kemiskinan 

    Sebagai informasi, Bank Dunia menaikkan standar garis kemiskinannya per Juni 2025, usai resmi mengadopsi perhitungan PPP 2021. Sebelumnya, Bank Dunia masih menggunakan perhitungan PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan internasional menjadi US$3.00 per orang per hari (dari sebelumnya US$2,15); garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah menjadi US$4,20 per orang per hari (dari US$3,65); garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas menjadi US$8,30 per orang per hari (dari US$6,85).

    “Pemutakhiran data ini penting untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat sebagai pijakan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang,” ucap Said.

    Lebih lanjut, dia melihat perekonomian nasional tetap memiliki peluang untuk tumbuh inklusif meski di tengah tekanan eksternal yang belum usai, asalkan pemerintah mampu menghadirkan kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif serta terintegrasi.

    Banggar menilai proyeksi IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 3% pada 2026, naik dari 2,8% pada 2025, seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia. Said mengajak pemerintah mengubah pola pikir krisis menjadi momentum lompatan ekonomi.

    Misalnya dari sisi ekspor yang tumbuh 6,6% pada kuartal I/2025, sehingga diharap terjaga di tengah kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump mengguncang perdagangan global. Diplomasi perdagangan, kata Said, harus lebih adaptif dan tidak hanya bertumpu pada AS dan China.

    Di sisi investasi, pertumbuhan yang hanya 2,12% pada kuartal I/2025 menjadi sinyal perlunya strategi komprehensif untuk meyakinkan investor agar menempatkan modal di sektor riil.

    “Kita perlu memberikan imbal hasil yang menarik agar investasi mampu mendorong permintaan dan menyerap tenaga kerja baru,” tegasnya.

    Banggar juga menyoroti depresiasi rupiah terhadap dolar AS, yang di satu sisi menguntungkan ekspor namun membebani biaya impor. Parlemeen mendesak strategi pembayaran internasional yang lebih luas menggunakan local currency bersama mitra strategis untuk mengurangi ketergantungan pada dolar.

    Selain itu, pemerintah diminta mengembangkan strategi pendanaan baru agar dana pihak ketiga perbankan tidak tersedot ke Surat Berharga Negara (SBN) semata. “Perlu ada terobosan agar DPK [Dana Pihak Ketiga] lebih mengalir ke sektor riil,” ujar Said.

  • Roda Berputar bagi Kim Keon Hee, Dulu Ibu Negara Korsel Kini di Sel

    Roda Berputar bagi Kim Keon Hee, Dulu Ibu Negara Korsel Kini di Sel

    Jakarta

    Nasib Ibu Negara Korea Selatan (Korsel), Kim Keon Hee, berputar 180 derajat. Dari menjabat sebagai Ibu Negara Korea Selatan (Korsel), kini Kim harus mendekam di balik jeruji besi tahanan.

    Kim ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi. Kim kini ditahan jaksa.

    “Surat perintah penangkapan terhadap Kim telah dikeluarkan,” kata jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan singkat sebagaimana laporan Yonhap yang dilansir AFP, Rabu (13/8/2025).

    Kim Keon Hee. Foto: via REUTERS/JUNG YEON-JE

    Penangkapan itu beberapa jam setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul meninjau permintaan surat perintah penangkapan dari jaksa. Surat perintah itu akhirnya dikabulkan dengan alasan risiko perusakan barang bukti.

    Dengan penangkapan tersebut, Korea Selatan kini memiliki mantan presiden dan Ibu Negara yang keduanya berada di balik jeruji besi — kasus pertama dalam sejarah negara tersebut.

    Tonton juga video “Susul Suaminya, Mantan Ibu Negara Korsel Ditahan” di sini:

    Dakwaan terhadap Kim mencakup pelanggaran hukum pasar modal dan investasi keuangan, serta hukum dana politik. Beredar juga kalau Kim memiliki peran dalam kasus manipulasi saham.

    Dalam kasusnya, Kim dituduh berkolusi dengan para trader untuk menaikkan harga saham sebuah perusahaan antara tahun 2009 dan tahun 2012 lalu.

    Kim Keon Hee. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

    Selain itu, sebuah video yang direkam pada tahun 2022 juga menunjukkan Kim menerima tas tangan Dior dari seorang penggemar yang mengaku dirinya sendiri kembali memicu kritik publik. Tas mewah tersebut ia terima saat suaminya masih menjabat sebagai Presiden Korsel. Hadiah tersebut diduga melanggar undang-undang antikorupsi Korsel.

    Dia juga dituduh mencampuri proses pencalonan anggota parlemen dari partai Yoon, yang melanggar hukum pemilu Korsel.

    Kim Minta Maaf

    Kim telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dia mengatakan bakal bersikap kooperatif.

    “Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan masalah meskipun saya bukan orang penting. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan ini,” ucap Kim.

    Kantor Partai Yoon Suk Yeol Digeledah

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) menggeledah kantor pusat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Penggeledahan dilakukan sehari setelah istri Yoon, Kim Keon Hee, resmi ditangkap.

    Penggeledahan kantor pusat PPP itu untuk mengumpulkan bukti campur tangan Kim, dalam pemilu parlemen. Kim diduga mencampuri proses pencalonan anggota parlemen PPP, yang melanggar undang-undang pemilu.

    Kim Keon Hee. Foto: Dok. People Power Party

    Yoon sendiri mundur dari PPP pada Mei lalu setelah diberhentikan dari jabatannya. Namun dia tetap mendukung capres dari partai tersebut saat pilpres dadakan yang dimenangkan oleh Lee Jae Myung dari Partai Demokrat.

    Penggeledahan itu menuai kecaman dari pemimpin oposisi Korsel, Song Eon Seog dari PPP, yang menyebutnya sebagai “perilaku gangster”.

    “Saya tidak dapat menahan kemarahan saya atas penindasan politik dan pembalasan kejam yang dilakukan pemerintahan Lee Jae Myung terhadap oposisi, yang dipelopori oleh jaksa penuntut khusus,” kata Song dalam konferensi pers.

    Dakwaan yang dijeratkan jaksa terhadap mantan Ibu Negara Korsel mencakup pelanggaran undang-undang pasar modal dan investasi keuangan, serta undang-undang pendanaan politik.

    Penangkapan Kim menandai kejatuhan dramatis bagi mantan pasangan nomor satu di Korsel tersebut, setelah deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon pada 3 Desember tahun lalu memicu kekacauan di negara tersebut.

    Yoon, yang mantan Jaksa Agung Korsel, dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April lalu karena deklarasi darurat militer tersebut. Dia ditahan sejak 10 Juli lalu, dengan penyelidikan terhadap kasus-kasusnya terus berlangsung.

    Para jaksa Korsel juga menggeledah sebuah perusahaan interior yang diduga terkait dengan Kim sehubungan dugaan favoritisme dalam perbaikan kantor kepresidenan semasa Yoon menjabat.

    Tonton juga video “Liontin-Tas Mewah yang Bawa Eks Ibu Negara Korsel ke Penjara” di sini:

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

  • Eks Ibu Negara Korsel Ditangkap, Jaksa Geledah Kantor Partai Yoon Suk Yeol

    Eks Ibu Negara Korsel Ditangkap, Jaksa Geledah Kantor Partai Yoon Suk Yeol

    Seoul

    Jaksa Korea Selatan (Korsel) menggeledah kantor pusat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kini dipenjara terkait kasus penetapan darurat militer. Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah istri Yoon atau mantan Ibu Negara Korsel, Kim Keon Hee, resmi ditangkap.

    Jaksa Korsel mengatakan seperti dilansir AFP, Rabu (13/8/2025), penggeledahan kantor pusat PPP itu bertujuan untuk mengumpulkan bukti campur tangan Kim, istri Yoon, dalam pemilu parlemen. Kim diduga mencampuri proses pencalonan anggota parlemen PPP, yang melanggar undang-undang pemilu.

    Yoon mundur dari PPP pada Mei lalu setelah diberhentikan dari jabatannya, namun dia tetap mendukung capres dari partai tersebut saat pilpres dadakan yang dimenangkan oleh Lee Jae Myung dari Partai Demokrat.

    Kim yang ditangkap pada Selasa (12/8) malam waktu setempat, terjerat berbagai tuduhan termasuk manipulasi saham, campur tangan pemilu, dan korupsi.

    Penangkapan itu terjadi beberapa jam setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul meninjau permintaan jaksa agar surat perintah penangkapan diterbitkan untuk mantan Ibu Negara yang berusia 52 tahun itu.

    Jaksa menyerahkan dokumen setebal 848 halaman yang memaparkan argumen mengenai dugaan “tindakan melawan hukum” yang dilakukan Kim. Pengadilan kemudian mengabulkan permintaan jaksa dan merilis surat perintah penangkapan terhadap Kim, dengan alasan dia berisiko memanipulasi bukti.

    Penggeledahan itu menuai kecaman dari pemimpin oposisi Korsel, Song Eon Seog dari PPP, yang menyebutnya sebagai “perilaku gangster”.

    “Saya tidak dapat menahan kemarahan saya atas penindasan politik dan pembalasan kejam yang dilakukan pemerintahan Lee Jae Myung terhadap oposisi, yang dipelopori oleh jaksa penuntut khusus,” kata Song dalam konferensi pers.

    Dakwaan yang dijeratkan jaksa terhadap mantan Ibu Negara Korsel mencakup pelanggaran undang-undang pasar modal dan investasi keuangan, serta undang-undang pendanaan politik.

    Penangkapan Kim menandai kejatuhan dramatis bagi mantan pasangan nomor satu di Korsel tersebut, setelah deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon pada 3 Desember tahun lalu memicu kekacauan di negara tersebut.

    Yoon, yang mantan Jaksa Agung Korsel, dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April lalu karena deklarasi darurat militer tersebut. Dia ditahan sejak 10 Juli lalu, dengan penyelidikan terhadap kasus-kasusnya terus berlangsung.

    Dengan penangkapan Kim, istri Yoon, maka kini Korsel memiliki mantan Presiden dan mantan Ibu Negara yang sama-sama berada di balik jeruji besi untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut.

    Para jaksa Korsel juga menggeledah sebuah perusahaan interior yang diduga terkait dengan Kim sehubungan dugaan favoritisme dalam perbaikan kantor kepresidenan semasa Yoon menjabat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

    Profil 5 Tokoh Militer Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyematkan anugerah jenderal kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan ke sejumlah purnawirawan dan perwira tinggi TNI.

    Penganugerahan itu diberikan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

    Dalam upacara yang diikuti oleh 27.384 prajurit dari tiga matra TNI itu, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, menyematkan tanda jabatan Wakil Panglima TNI, menyerahkan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi.

    Selain itu, Prabowo juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI di antaranya peningkatan kepangkatan perwira tinggi pasukan elite TNI dan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

    Berikut profil penerima penganugerahan itu:

    Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah

    Alumni AMN 1965, aktif dalam Kopassus dan operasi penting di Timor:

    Yunus memasuki satuan elite Kopassus (dahulu RPKAD), mulai dari Komandan Peleton Grup 2, Komandan Kompi Grup 2 dan Grup 4, hingga menjabat Komandan Batalyon Infanteri 744 yang dikenal atas keterlibatannya dalam operasi di Timor Timur, termasuk penembakan Nicolao Lobato pada tahun 1978

    Dia meneruskan karier sebagai Kepala Staf Kodam VI/Tanjungpura, Panglima Kodam II/Sriwijaya, dan kemudian menjabat Komandan Sesko ABRI serta Kepala Staf Sosial Politik ABRI

    Pada masa transisi reformasi, Yunus menjadi Ketua Fraksi ABRI di MPR pada tahun 1997, kemudian ditugaskan sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan di Sekretariat Negara. Dia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Penerangan oleh Presiden BJ Habibie (1998–1999), dan dikenal karena mencabut kewajiban SIUPP serta menghentikan pemutaran film kontroversial G30S/PKI—langkah yang menjadi tonggak awal kebebasan pers era reformasi

    Setelah pensiun sebagai Letjen TNI pada 1999, Yunus bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia juga menjabat sebagai Sekjen PPP (2003–2007) dan pernah menjadi anggota DPR RI (2004–2009) dari fraksi PPP. Sejak tahun 2015, dia aktif bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya sebagai anggota Dewan Pembina 

    Dihormati dengan pangkat kehormatan oleh Presiden Prabowo pada Agustus 2025:

    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal TNI bintang empat kepada Yunus Yosfiah, sebagai pengakuan atas dedikasi dan jasanya selama pengabdian di TNI dan pelayanan negara

    Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

    Alumni Akabri 1974, rekan seangkatan Prabowo di militer:

    Sjafrie Sjamsoeddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 30 Oktober 1952. Ia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), lulus pada 1974 bersama Presiden Prabowo Subianto

    Memulai karier sebagai perwira Kopassus, Sjafrie memegang jabatan sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi, hingga Wakil Asisten Operasi Kopassus. Dia kemudian dipercaya menjadi Komandan Grup A Paspampres dan bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto. Kariernya berkembang hingga menduduki posisi penting seperti Danrem 061, Kepala Staf Kodam Jaya, hingga Panglima Kodam Jaya pada era 1997–1998 

    Masuk pemerintahan sebagai pejabat Kementerian Pertahanan hingga kini menjadi Menteri Pertahanan (2024–sekarang).

    Setelah pensiun dari militer pada sekitar tahun 2010, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan kemudian Wakil Menteri Pertahanan antara 2010–2014. 

    Sejak 2019, dia menjadi Asisten Khusus Menteri Pertahanan di bidang manajemen pertahanan. Pada 2023, ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Pertahanan dengan hasil Summa Cum Laude  

    Pada 21 Oktober 2024, Prabowo Subianto melantik Sjafrie sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Merah Putih Hubungan mereka bersahabat erat sejak masa cadet di Akmil dan berlanjut ke kerja sama profesional hingga kini.

    Pada 13 Maret 2025, dia menerima empat tanda kehormatan tertinggi dari TNI, meliputi Bintang Yudha Dharma Utama, Kartika Eka Paksi Utama, Jalasena Utama, dan Swa Bhuana Paksa Utama. Selain itu, ia juga telah dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (Purn) Kehormatan pada 10 Agustus 2025 sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasinya di dunia militer dan pertahanan.

    Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra

    Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 30 November 1964, Herindra menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer tahun 1987 dan meraih predikat terbaik Angkatan (Adhi Makayasa)

    Bergabung dengan Kopassus sejak dini, dia memimpin Batalyon Infanteri 812 (unit kontra-teror) dan menjalani berbagai peran di intelijen serta teritorial—termasuk sebagai Kasum TNI, Inspektur Jenderal, hingga pimpinan umum Kopassus.

    Karier pemerintahan pasca-pensiun yaitu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024, lalu dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 21 Oktober 2024. Ia juga menjabat Komisaris Utama PT Len Industri

    Menerima berbagai tanda jasa—mulai dari Bintang Yudha Dharma, Kartika Eka Paksi, hingga penghargaan asing seperti Royal Order of Sahametrei dari Kamboja.

    Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo menganugerahi Herindra pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) atas dedikasi panjangnya terhadap TNI dan negara  

    Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo

    Lahir di Blitar, Jawa Timur (25 Agustus 1955), Agus menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1978.

    Menjabat sebagai Kepala Staf TNI AL sejak November 2009 dan kemudian diangkat menjadi Panglima TNI pada Desember 2010. Dalam tugasnya, ia memperkuat profesionalisme dan mendorong modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

    Pada 10 Agustus 2025, Agus mendapatkan pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi strategisnya di TNI dan pemerintahan.

    Letjen TNI (KKO) (Purn) Ali Sadikin

    Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 7 Juli 1926. Ia memulai kiprah kemiliterannya dalam era awal kemerdekaan, bergabung dengan angkatan laut (yang kemudian menjadi Korps Marinir), dan berani maju ke garis depan dalam pertempuran melawan Belanda—aksi heroiknya disebut “Hollywood style”.

    Selain kiprah militer, Ali juga aktif sebagai anggota kelompok “Petisi Lima Puluh”, yang vokal menolak dominasi kekuasaan otoriter di era Orde Baru.

    Meskipun telah wafat pada 20 Mei 2008, Ali Sadikin secara anumerta dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal (bintang empat) oleh Presiden Prabowo pada 10 Agustus 2025 sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya bagi bangsa.