partai: PPP

  • Sambut Dukungan Pengurus DPW-DPC, Mardiono Siap Maju Caketum PPP

    Sambut Dukungan Pengurus DPW-DPC, Mardiono Siap Maju Caketum PPP

    Jakarta

    Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono menyambut deklarasi dukungan pengurus DPW-DPC dari 33 provinsi untuk maju caketum partai periode 2025-2030. Mardiono menegaskan bahwa meloloskan partai ke DPR menjadi pekerjaan rumah (PR) besar partai di periode selanjutnya.

    “Ini tentu amanah yang berat memang bagi saya. Saya harus berjuang kembali. Apalagi tentu karena PPP saat ini tidak lolos parliamentary threshold maka tujuan utama untuk perjuangan ke depan adalah bagaimana PPP di pemilu tahun 2029 itu bisa kembali ke parlemen yaitu memenuhi parliamentary threshold,” kata Mardiono kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini mengapresiasi dukungan kepada dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan partai. Mardiono menegaskan siap jika mendapat amanah untuk terus memimpin partai.

    “Ketika rekan-rekan wilayah yang mayoritas di seluruh Indonesia itu meminta kembali saya maka Insyaallah bismillah, sebagaimana yang beberapa waktu saya sampaikan, saya sebagai seorang kader kalian masih dibutuhkan untuk melanjutkan perjuangan, saya bismillah,” ujarnya.

    Mardiono juga menanggapi munculnya figur eksternal partai yang didukung maju caketum PPP. Terkait ini, ia mengungkit adanya AD/ART partai yang telah mengatur syarat menjadi ketum PPP ialah harus menjadi pengurus setidaknya selama satu periode kepengurusan partai.

    “Setiap rumah orang, setiap rumah tangga itu tentu di situ akan ada aturan lainnya. Nah tentulah aturan lain itu sebagai landasan sebagai konstitusinya yaitu patut, untuk harus selalu dipatuhi. Jadi kita tidak menutup, tetapi semua harus ada mekanismenya. Itu karena kita sudah punya konstitusi yang baku,” kata Mardiono.

    Waketum PPP Amir Uskara turut menanggapi senada soal ini. Menurut dia, aturan mengenai syarat ketum dalam AD/ART itu pun tak akan diutak-atik saat pelaksanaan Muktamar mendatang.

    “Kita ini partai terbuka tapi memang ada aturan. Persoalan dia mau maju silakan tapi ikut aturan yang ada. Kan tidak mungkin kita mau buka aturan-aturan itu hanya karena ada kepentingan sesaat apalagi kalau itu kepentingan pragmatis. Tentu kita jaga itu. Ini partai Islam, partai yang didirikan oleh para ulama-ulama besar sehingga kami sebagai penerus harus menjaga itu,” ujar Amir.

    “Salah satu aturannya itu calonnya harus dari internal dan juga pengurus 5 tahun. Itu masuk dalam AD/ART kita sudah dikunci terkait dengan siapa yang mau jadi Ketua Umum, siapa yang mau jadi Sekjen, siapa yang mau jadi Ketua Wilayah, siapa yang mau jadi Sekretaris Wilayah sampai ke tingkat cabang itu dikunci di anggaran dasar dan saya kira itu tidak pernah diubah sejak tahun 2003,” lanjut dia.

    Pengurus DPW dan DPC PPP dari 33 provinsi menggelar deklarasi dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk maju sebagai calon Ketum PPP periode 2025-2030. Dukungan itu disampaikan menjelang Muktamar X PPP.

    Pembacaan deklarasi dukungan dilaksanakan di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (18/9). Hadir para pimpinan DPW dan DPC partai dari 33 provinsi.

    “Mendukung dan mengusung Bapak H Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030 dalam Muktamar X DPP PPP tanggal 27-29 September 2025 di Jakarta,” ujar salah satu pimpinan DPW membacakan poin deklarasi.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/rfs)

  • Jelang Muktamar X, PPP Kepri Dukung Mardiono Jadi Ketum Definitif

    Jelang Muktamar X, PPP Kepri Dukung Mardiono Jadi Ketum Definitif

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memastikan satu suara mendukung Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono sebagai ketua umum definitif periode 2025-2030 dalam Muktamar X mendatang.

    Hal itu disampaikan Plt Ketua DPW PPP Kepri Muhammad Fadli usai pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) yang digelar pada 17 September 2025 dan diikuti seluruh DPC kabupaten/kota se-Kepri.

    “Alhamdulillah, baru saja kami selesai melaksanakan Mukerwil. Semua DPC sepakat memberikan pandangan umum, yang akan kami bawa sebagai pandangan DPW Kepri pada Muktamar 27-29 September nanti,” kata Fadli dalam keterangan pers.

    Fadli menegaskan, Mukerwil menyepakati dua poin. Pertama, mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Kedua, menyukseskan Muktamar X PPP sekaligus mengantarkan Muhammad Mardiono menjadi ketua umum definitif.

    “Kenapa kami mendukung Pak Mardiono? Karena bagi kami, tidak ada calon yang lebih baik. Beliau kader tulen, loyal, dan sudah terbukti pengorbanannya untuk partai,” yakin Fadli.

    Fadil percaya, Mardiono sudah bertekad membesarkan PPP dan mengembalikan kejayaan PPP kembali masuk Senayan di Pemilu 2029.

    “Beliau sejak awal bersama PPP, siap lahir dan batin untuk membesarkan partai. Harapan kami, Muktamar 27 September nanti sukses dan Pak Mardiono terpilih sebagai ketua umum definitif,” tegas Fadli.

     

  • Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 September 2025

    Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP Nasional 17 September 2025

    Bukan Kader Murni dan Tersandera Isu Lama, Agus Suparmanto Dinilai Berat Jadi Ketum PPP
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Jelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta pada 27-29 September 2025, sejumlah nama kandidat ketua umum (ketum) mulai bermunculan, di antaranya Muhamad Mardiono, Amran Sulaiman, hingga Agus Suparmanto.
    Sejumlah kalangan menilai, konsolidasi internal akan menjadi kunci bagi PPP untuk kembali bangkit pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
    Dalam konsolidasi itu, sejumlah kader PPP mendeklarasikan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI (2019-2020), Agus Suparmanto, sebagai kandidat Ketua Umum PPP di Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Agus dinilai sebagai figur eksternal yang memiliki potensi memimpin PPP. Selain pengalamannya di kabinet, ia juga dianggap memiliki kekuatan finansial yang mapan.
    Namun, menurut pengamat politik Citra Institute, Efriza, Agus memiliki sejumlah hambatan untuk maju sebagai calon ketum.
    Salah satunya, Agus merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga tidak memiliki ikatan emosional dengan kader PPP yang akan menjadi pemilik hak suara pada Muktamar X.
    Efriza mengatakan, PPP secara kultural cukup kuat, sehingga agak janggal bila calon ketum berasal dari partai lain.
    “Risikonya, nilai perjuangan partai ini tidak akan terasa. Terlebih, belakangan mayoritas dukungan dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) PPP justru mengalir kepada Mardiono,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/9/2025).
    Tak hanya itu, menurut Efriza, sejumlah kasus yang diduga melibatkan Agus juga berpotensi menjadi beban dalam pencalonannya.
    “Tentu ini tidak mudah bagi Agus Suparmanto. Kasus-kasus impor, baik pakaian bekas, gula, maupun bawang putih, yang masih melekat dalam ingatan publik akan membuatnya semakin berat maju sebagai calon ketum PPP,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Pamekasan Rekomendasi SPPG Non Sertifikat Tidak Beroperasi

    DPRD Pamekasan Rekomendasi SPPG Non Sertifikat Tidak Beroperasi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Progam Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan, menjadi sorotan publik seiring dengan adanya peristiwa siswa keracunan pasca mengonsumsi menu MBG di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Peristiwa tersebut memancing animo banyak pihak, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, bahkan mereka melalui Komisi IV juga memanggil Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan, beserta pihak terkait persoalan di Tlanakan, Pamekasan.

    Selain Korwil BGN Pamekasan, juga terdapat Kepala Dapur Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Larangan Tokol, Tlanakan, termasuk perwakilan Yayasan Bergema Center, serta beberapa pihak terkait lainnya di Ruang Komisi IV DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (15/9/2025).

    Bahkan dalam rapat antara Komisi IV bersama pihak MBG, terkuak fakta jika terdapat sebanyak 33 dapur MBG di Pamekasan, dinyatakan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi alias SLHS. Padahal syarat tersebut sangat krusial guna menjamin keamanan menu MBG bagi para penerima.

    “Sekitar 33 SPPF program MBG di Pamekasan, belum mengantongi SLHS dan masih dalam proses pengurusan. Menang selama ini masih belum masuk juknis, tapi nanti kita wajibkan sambil lalu melapor ke pusat. Jadi semuanya on proses,” kata Korwil BGN Pamekasan, Hariyanto.

    Meski begitu, pihaknya juga berupaya maksimal untuk untuk memenuhi kebutuhan sesuai prosedur yang ditetapkan. “Selama ini kelayakan gizi di Pamekasan, kita masih mengandalkan ahli gizi dengan koordinasi bersama Dinas kesehatan (Dinkes) setempat,” ungkapnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin menilai ketiadaan SLHS justru sangat berpotensi besar sekaligus dapat menjadi pemicu kasus keracunan. “Kondisi ini tentu sangat riskan dan sangat berpotensi besar menjadi pemicu keracunan, karena pengelolaan makanan tidak terkontrol,” sesalnya.

    “Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada BGN RI agar SPPG yang belum lengkap persyaratannya sesuai SE (Surat Edaran) Kemendagri RI, untuk sementara tidak diberi rekomendasi beroperasi. Ini demi menjaga kualitas layanan dan keamanan makanan,” tegas Halili.

    Terlebih politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga menyatakan jika persoalan perizinan tidak ribet dan diterapkan sesuai dengan regulasi yang ditentukan. “Dinkes Pamekasan, juga sudah memberikan penjelasan proses penerbitan SLHS, di mana sertifikat itu dipastikan akan dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya. [pin/kun]

  • PPP Riau Solid Dukung Mardiono Sebagai Caketum di Mukatamar X

    PPP Riau Solid Dukung Mardiono Sebagai Caketum di Mukatamar X

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau, Ikbal Sayuti memastikan, jajaran pengurus wilayah dan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Riau telah bulat menyatakan dukungan penuh kepada Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP di periode mendatang. Menurut dia, hal itu adalah keputusan yang dihasilkan dalam forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Pekanbaru.

    “Kami di DPW dan seluruh DPC se-Riau sudah sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada Pak Muhammad Mardiono. Beliau adalah figur yang mampu menjaga marwah dan soliditas partai di tengah dinamika politik nasional,” kata Ikbal seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (16/9/2025).

    Pada kesempatan senada, turut hadir Wakil Ketua Umum DPP PPP Rusli Effendi. Dia mengapresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Pekanbaru. Dia menegaskan, pentingnya transformasi PPP, salah satunya melalui digitalisasi sebagai langkah awal modernisasi politik.

    “Mukerwil juga menjadi wadah untuk melahirkan ide, terobosan, serta gagasan yang akan dibawa pada Muktamar nanti, bertemakan transformasi. Transformasi digital adalah pintu masuk supaya PPP semakin dekat dengan generasi muda dan masyarakat luas,” ujar Rusli.

     

  • Nama Mardiono Kembali Muncul untuk Diusulkan Menjadi Caketum di Muktamar X PPP – Page 3

    Nama Mardiono Kembali Muncul untuk Diusulkan Menjadi Caketum di Muktamar X PPP – Page 3

    Mardiono berpesan, pada Muktamar PPP mendatang seluruh kader wajib menjaga marwah, tanpa konflik dan dualisme.

    “Yang paling utama yang saya tekankan kepada seluruh kader agar jangan terjadi konflik dan kita semua harus kompak. Seluruh kader siap menyukseskan muktamar tanpa konflik,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, Muktamar X PPP akan dilaksanakan pada 27-29 September 2025 di Jakarta.

    Hingga kini, DPP PPP telah membentuk membentuk steering committee (SC) dan organizing committee (OC) untuk menyiapkan segala keperluan teknis seperti persiapan venue, kamar hotel, transportasi, serta bimbingan teknis bagi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kader PPP di Indonesia.

  • Muskerwil PPP DIY Sepakat Dukung Muhammad Mardiono sebagai Ketum PPP Mendatang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Muskerwil PPP DIY Sepakat Dukung Muhammad Mardiono sebagai Ketum PPP Mendatang Nasional 14 September 2025

    Muskerwil PPP DIY Sepakat Dukung Muhammad Mardiono sebagai Ketum PPP Mendatang
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) jelang Muktamar X PPP di di Kantor DPW PPP DIY, Minggu (14/9/2025).
    Muswil tersebut menyepakati untuk mengusung nama Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP mendatang.
    Untuk diketahui, Muhammad Mardiono saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP.
    Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid mengatakan, Muskerwil tersebut membahas sejumlah hal, termasuk struktur kepengurusan dan pengesahan keputusan partai.
    Ia menambahkan, DPW PPP DIY juga meminta agar DPP PPP tetap solid, mengingat hampir semua kader mengusulkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum.
    “Calon Ketum (PPP) hampir semua mengusulkan supaya Muhammad Mardiono untuk melanjutkan kembali pada periode yang akan datang,” kata Yazid ditemui di Kantor DPW PPP DIY, Kota Yogyakarta, Minggu (14/9/2025).
    Yazid menambahkan, pengusungan nama Muhammad Mardiono merupakan hasil suara mayoritas DPW PPP DIY pada Muskerwil tersebut.
    “Pada saat Muskerwil ini, mayoritas (anggota) mengusulkan Muhammad Mardiono untuk kembali ke pusat,” kata dia.
    Ia mengakui pada Muskerwil tersebut, terdapat satu DPC yang tidak mengusulkan nama Muhammad Mardiono sebagai calon Ketua Umum PPP. Namun, dia memastikan satu DPC itu tetap akan tegak lurus dengan hasil Muktamar.
    “Ada satu DPC yang tidak mengusulkan, tetapi akan tetap loyal dan tegak lurus dengan apa pun keputusan Muktamar,” ujar dia.
    Sementara itu Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan dirinya mendapat sambutan hangat dalam gelaran Muskerwil DPW PPP DIY.
    Ia berpesan kepada DPW PPP agar menjaga Muktamar PPP X menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa membawa PPP berkancah di peta politik di Indonesia.
    “Paling utama saya tekankan seluruh kader untuk menghindari konflik. Kita semua kompak, siap untuk menyukseskan Muktamar tanpa konflik,” kata dia.
    “Yogyakarta jadi motor yang utama agar Muktamar tidak terjadi konflik,” tambah dia.
    Terkait persiapan Muktamar X PPP, Mardiono mengaku sudah membentuk tim untuk bekerja menyiapkan kebutuhan Muktamar, mulai dari menyiapkan kamar hotel, lokasi Muktamar, hingga alat transportasi.
    “Pada tanggal 27, 28, 29, kita lanjutkan lagi bimbingan teknis bagi anggota DPRD seluruh Indonesia,” ujarnya.
    Disinggung soal namanya yang diusulkan oleh sejumlah DPW, ia menegaskan bahwa posisi Ketum PPP bukanlah jabatan yang harus diperebutkan secara ambisius, melainkan sebuah amanah untuk pengabdian.
    “Ini saya tempatkan sebagai pengabdian dan perjuangan, jadi kalau saya masih diberi amanah dan dipanggil untuk menjalankan tugas insyaallah (siap),” jelas dia.
    “Tapi kalau andai kata tidak (menjadi Ketum PPP) juga saya alhamdulillah. Saya tidak akan ngoyo, merebut-merebut secara ambisi. Saya garis bawahi bahwa ketua adalah bukan jabatan, melainkan amanah untuk pengabdian dan perjuangan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Songsong Muktamar X, PPP Aceh Solid Bersama Mardiono

    Songsong Muktamar X, PPP Aceh Solid Bersama Mardiono

    Jakarta

    Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Aceh menegaskan mendukung Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP pada Muktamar X mendatang.

    Sekretaris DPW PPP Aceh, Ilmiza Saaduddin Djamal, menyatakan seluruh DPC se-Aceh sudah menyepakati sikap tersebut. Ia membantah adanya isu perbedaan dukungan di internal PPP Aceh.

    “Kami sangat menyayangkan, bila adanya upaya yang ingin menumbuhkan opini politik sesat, seolah-olah PPP di Aceh terpecah belah. Dimana selama ini kekompakan diantara tingkatan kepengurusan partai telah terbina dan terkonsolidasi dengan baik.” ujar Ilmiza dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).

    Ilmiza mengatakan bahwa PPP Aceh bersama dengan seluruh DPC PPP se-Aceh telah menegaskan sikap untuk tetap bersama Mardiono. Meskipun adanya pemberitaan yang mengatakan bahwa DPC PPP di Aceh masih terdapat perbedaan dalam dukungan calon ketua umum.

    Berita tersebut merupakan sikap tendensius yang tidak mendasar, sebab orang yang menyatakan pendapat itu sama sekali tidak pernah berkolaborasi bersama kader PPP di Aceh. Bahkan tidak pernah menjadi pimpinan PPP di Aceh.

    Pendapat yang mengatakan adanya perbedaan sikap DPC PPP dalam memberikan dukungan terhadap calon ketua umum PPP mendatang, merupakan asumsi pribadi yang sangat tidak dapat dibuktikan secara fakta di lapangan.

    Dukungan ini disebut tidak lepas dari perhatian yang diberikan Plt. Ketua Umum kepada PPP di Aceh. Ketua DPC PPP Aceh Besar, Darmansyah M. Daud, menyebut Mardiono berperan besar membantu partai di daerahnya kembali mendapatkan kursi DPRK setelah dua periode kosong.

    “Belum ada satu orangpun ketua umum PPP yang memberikan perhatian sebesar yang diberikan oleh Mardiono,” ujar Darmansyah.

    “Terlebih lagi disaat kami kekosongan kursi DPRK Aceh Besar selama dua periode. Dalam kondisi seperti ini, sangat berat untuk memimpin dan membina partai. Namun kehadiran Plt. Ketum dengan berbagai bentuk motivasi, baik moral maupun finansial menghadapi pemilu, PPP Aceh Besar telah memperoleh 2 kursi yang selama ini kosong. Oleh karena itu, kami berharap tidak adanya oportunis dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kekompakan dan keutuhan PPP di Aceh,” tambahnya.

    Hal senada disampaikan Ketua DPC PPP Nagan Raya, Rizki. Ia menyebut selama tiga periode PPP tidak memiliki kursi di DPRK, namun dengan dukungan moral dan finansial dari Mardiono, partainya kini berhasil merebut empat kursi sekaligus.

    “Perjuangan kami sangat berat untuk mengembalikan kursi PPP Nagan Raya. Alhamdulillah dengan dukungan moral, kehadiran dan finansial dari Plt. Ketum, akhirnya PPP Nagan Raya tampil sebagai pemenang dengan memperoleh 4 kursi di DPRK dan telah menghantarkan kadernya menjadi ketua DPRK di Nagan Raya,” tegas Rizki.

    Ketua DPC PPP Aceh Tengah, Fauzan Jalil, dan Ketua DPC PPP Pidie Jaya, Tgk. Abdul Hamid, juga menegaskan PPP di Aceh solid. Keduanya menilai isu perpecahan hanya digulirkan pihak-pihak yang tidak pernah terlibat membesarkan partai di Aceh.

    “Kami tidak mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Selama ini kami bersusah payah membangun dan berjuang untuk memperoleh suara PPP di daerah tanpa ada yang membantu, kecuali Plt. Ketua Umum. Oleh karena itu, kami hanya mengenal dekat dengan ketua umum bapak Mardiono. Selain itu kami tidak pernah mengenal dan merasa terbantu oleh mereka, termasuk yang menamakan dirinya sebagai tokoh PPP Aceh. Saat kami bekerja dan berjuang, tidak pernah melihat kiprahnya membantu kami bersama-sama membangun PPP. Sementara ketika dekat dengan Muktamar merasa diri sebagai tokoh yang sangat mengenal PPP Aceh,” ujar Fauzan.

    (anl/ega)

  • PPP Aceh Tegaskan Solid Bersama Mardiono Jelang Muktamar X

    PPP Aceh Tegaskan Solid Bersama Mardiono Jelang Muktamar X

    Senada dengan itu, Darmansyah M. Daud sebagai ketua DPC PPP Aceh Besar memastikan belum ada satu orangpun ketua umum PPP yang memberikan perhatian sebesar yang diberikan oleh Mardiono kepada PPP di Aceh. Terlebih lagi disaat kekosongan kursi DPRK Aceh Besar selama dua periode.

    “Kehadiran Plt. Ketum dengan berbagai bentuk motivasi, baik moral maupun finansial menghadapi pemilu, PPP Aceh Besar telah memperoleh 2 kursi yang selama ini kosong. Oleh karena itu, kami berharap tidak adanya oportunis dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kekompakan dan keutuhan PPP di Aceh, ” kata Darmansyah.

    Kemudian Rizki, ketua DPC PPP Nagan Raya juga menuturkan, selama 3 periode PPP Nagan Raya tidak memiliki kursi di DPRK alias kosong. Dia menyebut, perjuangannya berat untuk mengembalikan kursi PPP Nagan Raya. Namun dia bersyukur bantuan moral dan finansial dari Mardiono membuat PPP Nagan Raya tampil sebagai pemenang.

    “Kami memperoleh 4 kursi di DPRK dan telah menghantarkan kadernya menjadi ketua DPRK di Nagan Raya,” ungkap Rizki.

    Terakhir, Fauzan Jalil dan Tgk. Abdul Hamid, sebagai ketua DPC PPP Aceh Tengah dan Pidie Jaya, menegaskan bahwa PPP di Aceh bersepakat untuk memiliki sikap yang sama dalam mengusung calon ketua umum ke depan.

    “Kami tidak mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Selama ini kami bersusah payah membangun dan berjuang untuk memperoleh suara PPP di daerah tanpa ada yang membantu, kecuali Plt. Ketua Umum Mardiono. Oleh karena itu, kami hanya mengenal dekat dengan ketua umum bapak Mardiono. Selain itu kami tidak pernah mengenal dan merasa terbantu oleh mereka, termasuk yang menamakan dirinya sebagai tokoh PPP Aceh,” pungkas keduanya.

     

  • Agus Mashuri Serap Aspirasi Warga Pakal, Bahas Sekolah hingga Permakanan

    Agus Mashuri Serap Aspirasi Warga Pakal, Bahas Sekolah hingga Permakanan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Surabaya, Agus Mashuri, menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses tahun sidang II masa sidang I 2025 di Aula Serbaguna Rejosari, Benowo, Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini dihadiri warga dari RW 1 hingga RW 6 Kelurahan Pakal.

    Agus Mashuri, yang akrab disapa Cak Huri, mengaku bersyukur dapat menggelar reses di lingkungan tempat tinggalnya. Dia berharap kedekatan yang selama ini terjalin akan semakin erat dalam suasana kekeluargaan.

    “Ini rumah saya sendiri, dan kita sudah saling kenal dengan akrab sejak lama, jadi penyampaian uneg-uneg itu mengalir dengan lancar,” kata Cak Huri.

    Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai keluhan dan masukan. Mereka mengeluhkan permohonan pemindahan tiang listrik yang belum terealisasi dan sulitnya mendaftar sekolah negeri akibat sistem zonasi.

    Menanggapi hal itu, Cak Huri menjelaskan bahwa seluruh pengerjaan teknis berada di tangan pemerintah kota. Dia menambahkan, tugas DPRD adalah menyampaikan aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti eksekutif.

    “Lapangan sepak bola Pakal yang direnovasi juga berasal dari aspirasi warga yang dijadikan usulan oleh anggota dewan, ini salah satu contoh kerja dewan,” jelas politisi PPP ini.

    Mereka juga meminta Cak Huri lebih sering bertemu warga. Menurutnya, kehadiran langsung anggota dewan penting agar komunikasi dan penyerapan aspirasi lebih optimal.

    Cak Huri pun meminta maaf jika selama ini waktunya kurang maksimal untuk turun ke masyarakat. Dia berjanji akan lebih intens menyapa dan mendengar warga ke depan.

    “Saya mohon maaf jika memang terasa waktunya kurang maksimal dalam menyentuh warga, karena kesibukan di tahun pertama yang sangat tinggi, dan saya berjanji akan semakin intens,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, warga juga mengingatkan pentingnya program permakanan untuk lansia dijalankan kembali. Dia menyebut banyak janda tua yang masih membutuhkan bantuan tersebut.

    Cak Huri memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke rapat dewan dan disampaikan kepada pemerintah kota. Meski tidak semua dapat terealisasi, dia berkomitmen untuk memperjuangkannya.

    “Meskipun tidak semua terealisasi, namun usulan dari warga ini akan tersampaikan dan diagendakan,” pungkasnya. [asg/but]