Xcloud.id

partai: PPP

  • PPP Jabar: Agus Suparmanto non partai dan akan segera jadi kader PPP

    PPP Jabar: Agus Suparmanto non partai dan akan segera jadi kader PPP

    “Beliau kini non partai. Tentu nanti kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),”

    Bandung (ANTARA) – DPW PPP Jawa Barat mengungkapkan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang sebelumnya diketahui merupakan kader PKB, kini berstatus non partai dan akan segera dimasukkan sebagai kader PPP untuk maju sebagai calon ketua umum partai ka’bah.

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saepul Hidayat, mengungkapkan hal ini dilakukan karena yang bersangkutan akan diusung termasuk oleh pihaknya menjadi Ketua Umum PPP selanjutnya (2025-2030).

    “Beliau kini non partai. Tentu nanti kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),” kata Pepep saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

    Pepep mengakui, selama ini bagaimanapun Agus yang merupakan mantan menteri itu, memang merepresentasikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

    Karena itu, Pepep mengatakan pihaknya memastikan dengan teliti bagaimana hubungan Agus dengan PKB saat ini.

    “Dan beliau menyampaikan bahwa ada beberapa peristiwa yang secara mungkin beliau akhirnya lebih meyakini untuk perjuangannya pindah di Partai Persatuan Pembangunan,” katanya.

    Akan tetapi, diakui oleh Pepep, untuk mengusung Agus, pihaknya akan terkendala oleh proses konstitusi partai dan perlu dilakukan perubahan akan hal tersebut.

    “Karena itu kami akan usulkan dilakukannya perubahan AD/ART, tentang syarat seseorang menjadi ketua umum, maju menjadi ketua umum. Tentu itu kan akan dirumuskan di forum tertinggi, itu di muktamar,” ucapnya.

    Pepep mengatakan pengusungan Agus ini karena pihaknya melakukan evaluasi pola kaderisasi dari DPP partai, dan selama ini dirasakan oleh jajaran partai daerah sangat kurang dan berdampak dalam proses pemilu.

    “Ketika menjelang pemilu, mayoritas kader itu telah maksimal dan all-out, tetapi tanpa kekuatan leader dari kaderisasi yang terbentuk, akhirnya dari 11 kali ikut pemilu, PPP hari ini gagal mencapai PT (Presidential Treshold) dan masuk ke Senayan. Tentu ini harus disikapi secara menyeluruh dan kita evaluasi secara total. termasuk orang di dalamnya,” kata Pepep.

    Kaderisasi, lanjut Pepep, menjadi poin utama kelemahan DPP PPP, mengingat partai ini menegaskan mereka adalah partai kader.

    “Nyatanya dari tahun 2020 sampai tahun 2025 hari ini, DPP PPP tidak pernah melakukan ruang-ruang kaderisasi yang terlembaga,” ujarnya.

    Muktamar X dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, akan digelar pada 27-29 September 2025 di Jakarta.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengakuan Gus Romi Soal Kebobrokan di Parpol, Warganet: yang Begini Bikin Orang Bodoh Duduk di DPR

    Pengakuan Gus Romi Soal Kebobrokan di Parpol, Warganet: yang Begini Bikin Orang Bodoh Duduk di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Ruhul Maani ikut menanggapi cerita lama Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romi, terkait mahalnya ongkos politik di Indonesia.

    Ia menyebut pengakuan tersebut sebagai kenyataan pahit yang terjadi dalam partai politik saat ini.

    “Ngeri! Tentang pengakuan Gus Romi akan kenyataan di partai politik saat ini,” ujar Ruhul dikutip pada Senin (22/9/2025).

    Ia menegaskan dirinya percaya dengan gambaran yang disampaikan Gus Romi.

    Dikatakan Ruhul, model partai politik seperti sekaranglah yang menyebabkan sejumlah figur publik bisa melenggang ke kursi DPR.

    “Gue sih percaya ya. Model parpol yang kayak gini yang bikin orang-orang bodoh model Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio bisa duduk di DPR,” tandasnya.

    Sebelumnya, praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu terus menjadi sorotan.

    Fenomena ini dinilai merusak demokrasi dan sering kali dianggap sebagai akar dari perilaku korupsi.

    Ironisnya, meski kerap dibicarakan publik, praktik semacam itu justru semakin marak hingga sebagian masyarakat maupun politisi menganggapnya sebagai hal biasa.

    Bentuk suap dukungan politik beragam, mulai dari pembangunan fasilitas publik hingga pemberian uang tunai.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, pernah mencontohkan kasus di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara.

    Menurutnya, di daerah dengan jumlah pemilih sekitar 16 ribu itu, praktik politik uang bahkan bisa mencapai Rp1 juta per orang.

    Jika dikalkulasi, nilainya bisa mencapai Rp16 miliar, sebuah angka yang diyakini juga diketahui oleh berbagai lembaga survei.

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Jawa Timur Solid Mendukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jawa Timur Solid Mendukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Dukungan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap calon ketua umum di Muktamar X PPP, mulai terbaca kepada salah satu sosok yang diyakini mampu membesarkan partai.

    Dari Jawa Timur misalnya, kader di daerah ini cukup solid untuk mendukung mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP pada muktamar mendatang.

    Dukungan DPW PPP Jawa Timur itu disampaikan saat menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Surabaya, Sabtu (20/9).

    Pada forum itu disepakati dukungan kepada Agus Suparmanto untuk menjadi ketua umum di Muktamar X PPP.

    “Kami unsur pengurus harian, Pimpinan Majelis, badan otonom PPP Jawa Timur, serta Dewan Pimpinan Cabang seluruh Jawa Timur mendeklarasikan dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada H. Agus Suparmanto sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2025 sampai 2030,” tegas Ketua DPW PPP, Mundjidah Wahab seraya diikuti peserta Mukerwil.

    Mundjidah menambahkan, pihaknya menyatakan kesiapan lahir dan batin untuk berjuang memenangkan Agus Suparmanto pada Muktamar X PPP.

    “Menyatakan sanggup mengkonsolidasi dan memimpin seluruh DPC di Bawah kepenguirusan kami untuk Bersatu dan sepakat memilih Agus uparmanto sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2025 2030,” katanya.

    Mantan Bupati Jombang ini menegaskan dukungan ke Agus Suparmanto merupakan sikap resmi PPP Jatim.

    “Ini sudah sikap resmi. Dan insyaallah nanti kita tanggal 25 September seluruh kader PPP Jatim berangkat ke Jakarta Muktamar,” tandasnya.

    Waketum PPP, Musyaffa’ Noer yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan PPP Jatim all out mendukung Agus.

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –
    Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar Muktamar PPP X di Jakarta 27-29 September 2025 mendatang.
    Dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan itu ditegaskan dalam deklarasi pada forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (21/9/2025).
    Deklarasi dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Musyafak Noer dihadiri ratusan kader PPP dari berbagai daerah di Jawa Timur.
    Menurut politisi PPP asal Jatim itu, dukungan kepada Agus Suparmanto adalah keputusan majelis kiai PPP Jawa Timur.
    “Majels kiai PPP sudah memutuskan, maka kami sebagai kader partai yang dilahirkan oleh kiai kita harus patuh. Kalau kiai bilang A ya harus diikuti,” jelasnya.
    Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab memastikan dukungan untuk Agus Suparmanto sudah bulat.
    “Intruksi akan diteruskan kepada seluruh DPC PPP se-Jawa Timur,” terangnya.
    Nama Agus Suparmanto menurutnya sudah disosialisasikan secara berjenjang dalam forum DPC PPP.
    Dia memastikan PPP Jatim satu suara untuk mendukung Agus Suparmanto.
    “Sesuai intruksi para kiai, Jatim harus satu suara memenangkan Agus Susparmanto menjadi ketua umum PPP,” tegasnya.
    Beberapa nama yang sempat beredar dalam bursa calon ketua umum PPP antara lain, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Anies Baswedan Andi Amran Sulaiman, dan Plt Ketua Umum PPP.
    Kamis (19/9/2025) lalu di Jakarta, kandidat lain Muhamad Mardiono mengklaim sudah mendapat dukungan 33 DPW PPP untuk maju sebagai calon ketua umum. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda Suara dengan DPW, 5 DPC Jatim Tetap Setia Dukung Mardiono jadi Caketum di Muktamar X PPP – Page 3

    Beda Suara dengan DPW, 5 DPC Jatim Tetap Setia Dukung Mardiono jadi Caketum di Muktamar X PPP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur diwarnai perbedaan suara.

    Alasannya, karena tidak semua dewan pimpinan cabang atau DPC PPP di Jawa Timur (Jatim) mendukung Agus Suparwanto sebagai calon ketua umum (caketum) PPP untuk Muktamar X.

    Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab menyebut, ada lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tidak ikut suara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

    Kelima DPC tersebut adalah Lamongan, Bangkalan, Pasuruan, Madiun, dan Pacitan tetap dukung Mardiono di Muktamar X PPP.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC PPP Bangkalan, Nurhasan menegaskan dukungan terhadap Mardiono sudah melalui pertimbangan matang dan tidak akan berubah meski berbeda suara dengan DPW.

    “Kami punya ijtihad sendiri. Keputusan ini lahir dari keyakinan kami masing-masing. Kami sudah cocok dengan Pak Mardiono dalam kondisi apa pun. Tidak bisa dirayu-rayu. Yang penting keputusan kami tetap,” ujar Nurhasan dalam keterangan tertulis diterima, Minggu (21/9/2025).

    Nurhasan dan para pengurus DPC yang mendukung Mardiono memastikan tidak ambil pusing dan menyatakan perbedaan suara adalah dinamika demokrasi jelang muktamar partai.

    “Biasa saja. Yang penting keputusan kami tidak berubah, tetap mendukung Pak Mardiono,” tegas Nurhasan.

    Sebagai informasi, Muktamar PPP rencananya akan digelar di Jakarta pada 27-29 September 2025.

     

    Kesal karena aksinya tak ditanggapi oleh Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, puluhan kader PPP asal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melakukan aksi pembakaran terhadap seragam partai berlambang Ka’bah di halaman kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP di Menteng, Jak…

  • Dicalonkan Jadi Caketum PPP, Mardiono Minta DPW PPP Sultra Jaga Kekompakan Jelang di Muktamar X – Page 3

    Dicalonkan Jadi Caketum PPP, Mardiono Minta DPW PPP Sultra Jaga Kekompakan Jelang di Muktamar X – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum jelang Muktamar PPP yang kesepuluh. Kali ini, dukungan disampaikan DPW PPP Sulawesi Tenggara lewat Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil).

    Mereka meminta Mardiono sebagai kader PPP tulen untuk maju dan memimpin kembali partai berlambang Kabah tersebut.

    “Insya Allah kami siap lahir dan batin, memastikan 17 kabupaten kota solid untuk mendukung Pak Mardiono melanjutkan perjuangannya,” kata Plt Ketua DPW PPP Sultra, Rachmawati Badallah seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (21/9/2025).

     

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Sultra Dukung Mardiono Jadi Ketum Nasional 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Sultra Dukung Mardiono Jadi Ketum Nasional 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Sultra Dukung Mardiono Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono jelang Muktamar X PPP yang bakal digelar di Jakarta mulai Sabtu (27/9/2025) hingga Senin (29/9/2025).
    Dukungan tersebut disampaikan Plt Ketua DPW PPP Sultra Rachmawati Badallah saat Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Sultra.
    “Persiapan muktamar kami, PPP Sultra insyaallah sudah siap. Ini bagian dari konsolidasi kami pada Mukerwil, insyaallah siap lahir batin. Kami pastikan 17 kabupaten kota Sultra solid. Ada 19 suara untuk di Muktamar,” ujar Rachmawati dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
    Ia menegaskan, seluruh pengurus PPP di Sultra telah sepakat mendukung Mardiono untuk menjabat Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
    “Sultra sepakat solid. Perjuangan ini adalah usaha dan ketentuan Allah. Kami optimis karena saya sebagai Plt Ketua sudah menghadiri pertemuan dengan 33 DPW. Faktanya, 33 DPW dari seluruh Indonesia sudah membuat komitmen melanjutkan perjuangan Pak Mardiono yang masih sangat layak,” kata Rachmawati.
    Adapun Plt Ketua Umum PPP Mardiono turut hadir dalam Mukerwil DPW PPP Sultra.
    Pihaknya pun mengapresiasi kekompakan kader PPP di daerah itu.
    Ia menyebut Mukerwil kali ini membahas rekomendasi program kerja untuk muktamar pada akhir bulan ini.
    Menurut Mardiono, pihak penyelenggara sudah mempersiapkan seluruh instrumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan muktamar.
    “Persiapan sudah baik, tinggal pelaksanaannya,” ujarnya.
    Untuk itu, Mardiono mengimbau para kader PPP di Sultra bergandeng tangan menjaga pelaksanaan muktamar agar berjalan sukses dan menjadi modal kerja politik PPP lima tahun mendatang.
    Ia berharap, muktamar yang digelar nanti dapat menghasilkan ide, gagasan, dan pemikiran untuk suksesnya agenda partai.
    “Pada prinsipnya, partai adalah untuk melayani umat, harus terus berjuang memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” kata Mardiono.
    Mardiono menambahkan, dalam politik tidak cukup hanya memberi janji, tetapi harus memberikan keteladanan.
    “Kami PPP berasaskan Islam menteladani Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikedepankan atau perjuangkan adalah
    akhlakul karimah
    , yaitu akhlak karimah dan menjaga akhlak yang mulia,” ujarnya.
    Mardiono juga berharap para kader dan tokoh PPP menunjukkan keteladanan di ruang publik.
    “Orang berbicara itu mudah, tapi menjalankan susah. Saya berharap kader dan tokoh PPP memberikan keteladanan di ruang publik di tengah-tengah masyarakat, jangan omongan dan perbuatan beda, karena rakyat sudah sensitif,” katanya.
    Ia berpesan kepada kader PPP di Sultra untuk tetap aktif menyikapi dan melayani penyampaian aspirasi masyarakat di tengah dinamika politik nasional.
    “Seiring dinamika di bangsa kita, baru-baru terjadi gejolak politik. Saya pesankan kepada kader khususnya di Sultra untuk berperan aktif menyikapi penyampaian aspirasi harus terus dilayani,” ujarnya.
    Saat ditanya soal peluang kembali memimpin PPP, Mardiono menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan kader.
    Ia menyebut, jika muktamar berhasil membentuk kepengurusan yang baik maka hal itu akan menjadi modal besar untuk sukses pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
    Mardiono menuturkan, dirinya sudah 28 tahun mengabdi di PPP mulai dari tingkat cabang hingga pusat.
    Perjalanan panjang itu, kata dia, terakhir berujung pada amanah 1,4 tahun menjelang pemilu yang menghasilkan sesuatu di luar harapan.
    “Itu merupakan perjuangan yang harus dijadikan catatan dalam sejarah,” ujarnya.
    Dalam situasi PPP yang tengah berada di bawah, Mardiono mengaku tidak elok jika meninggalkan tanggung jawab tersebut. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada para kader.
    “Kalau diberikan tanggung jawab insyaallah bismillah. Kalau tidak, mungkin ada yang lebih baik lagi alhamdulillah buat saya tidak masalah,” katanya.
    Menurut dia, jabatan ketua umum bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan. Jabatan itu merupakan amanah untuk memperjuangkan kader sekaligus memperjuangkan umat.
    Ia pun menyatakan optimistis menghadapi agenda partai ke depan.
    “
    Insyaallah, insyaallah
    optimistis (jadi ketum),” tutup Mardiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Jatim Kompak Deklarasi Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum

    PPP Jatim Kompak Deklarasi Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) pada Sabtu (20/9/2025).

    Dalam acara tersebut, seluruh kader PPP Jatim secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka untuk Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum partai berikutnya.

    ​Deklarasi dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PPP, Musyaffa’ Noer, yang turut hadir di lokasi. Dalam sambutannya, Musyaffa’ mengapresiasi soliditas kader Jatim. “Saya berterima kasih kepada DPW PPP Jawa Timur yang telah menjalankan tugasnya satu komando dalam menentukan calon ketua umum PPP lima tahun ke depan, yaitu Bapak Agus,” ujarnya.

    ​Menurut Musyaffa’, Agus Suparmanto memiliki komitmen kuat untuk membesarkan partai. “PPP Jatim ternyata kompak. Pak Agus memang siap mengembalikan PPP ke Senayan dan membesarkan partai,” jelasnya.

    ​Musyaffa’ menambahkan bahwa dukungan ini juga merupakan keputusan para kiai. “Mendukung Pak Agus adalah keputusan majelis kiai-kiai PPP. Sebagai kader yang dilahirkan oleh kiai, kita harus samina wa athona (kami dengar dan kami patuh). Ini titah kiai,” tegasnya.

    ​Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab, menegaskan bahwa dukungan ini adalah sikap resmi seluruh kader. “Hari ini, PPP Jatim menyelenggarakan Mukerwil menyongsong Muktamar. Kami sudah sepakat dan semua kader berikrar mendukung Pak Agus,” kata mantan Bupati Jombang ini.

    ​Mundjidah meminta seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan kader mentaati putusan tersebut. “Ini sudah sikap resmi. Insya Allah, seluruh kader PPP Jatim akan berangkat ke Jakarta untuk Muktamar pada 25 September,” imbuhnya.

    ​Sementara itu, Agus Suparmanto menyatakan kesiapannya untuk memimpin partai. “Saya merasa terpanggil untuk membangkitkan dan membesarkan PPP, khususnya mengembalikan partai legendaris ini ke Senayan,” kata Agus.

    ​Mantan Menteri Perdagangan ini juga menekankan perlunya revitalisasi di tubuh partai. “Sudah saatnya PPP bangkit dari ketertidurannya. Kami akan merevitalisasi kader-kader untuk membangkitkan semangat dan kembali ke Senayan,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Bupati Bondowoso Tegaskan Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi PBB dan Efisiensi Belanja

    Bupati Bondowoso Tegaskan Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi PBB dan Efisiensi Belanja

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah terus melakukan langkah terukur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan efisiensi belanja tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Abdul Hamid, proyeksi PAD pada Rancangan Perubahan APBD 2025 disusun secara realistis dengan tetap membuka ruang inovasi. Salah satu terobosan yang tengah dilakukan adalah inisiasi kerja sama dengan Universitas Jember (UNEJ) untuk penyediaan aplikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital.

    “Dengan aplikasi ini, capaian PBB bisa dipantau real-time per desa. Bahkan warga Bondowoso yang berada di luar daerah bisa langsung melihat tagihannya dan membayar secara online,” jelas Abdul Hamid.

    Selain itu, aset daerah yang tidak terpakai tengah diinventarisasi untuk segera ditaksir dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. Langkah ini, kata Bupati, menjadi bagian dari strategi optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.

    Menanggapi soal efisiensi belanja, Abdul Hamid menegaskan penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada target pembangunan daerah dan sejalan dengan kebijakan nasional yang fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Terkait sorotan Fraksi PPP mengenai kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT), ia menjelaskan hal itu juga mengakomodasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari sumber dana earmark yang secara regulasi belum bisa dimanfaatkan di pos lain. Adapun pengurangan alokasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp548 juta disebut Abdul Hamid sebagai bentuk penyesuaian rekening belanja.

    “Penyesuaian itu sudah diakomodasi dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Nomor 21 Tahun 2024,” terangnya.

    Soal lemahnya pengawasan Dana Desa (DD) yang disoroti Fraksi PPP, Pemkab Bondowoso disebut terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan. Upaya yang ditempuh meliputi peningkatan fungsi Inspektorat lewat audit reguler maupun khusus, penguatan peran camat dalam monitoring dan evaluasi sesuai Permendagri No. 73 Tahun 2020, serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) untuk mencegah fraud.

    “Langkah-langkah ini kami lakukan agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan, akuntabel, sekaligus tepat sasaran,” tegas Abdul Hamid.

    Sebelumnya, Fraksi PPP melalui juru bicara Ahmadi menyoroti penurunan pendapatan daerah, pemangkasan belanja infrastruktur, hingga tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 42,5 persen. Fraksi PPP meminta agar efisiensi anggaran diarahkan untuk kepentingan rakyat, memperkuat layanan publik, serta mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. [awi/beq]

  • Raih Dukungan 33 DPW, Mardiono Siap Maju Sebagai Caketum PPP di Muktamar – Page 3

    Raih Dukungan 33 DPW, Mardiono Siap Maju Sebagai Caketum PPP di Muktamar – Page 3

    Menanggapi dukungan tersebut, Mardiono yang turut hadir dalam deklarasi tersebut menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka yang mendukung dan percaya kepadanya untuk melanjutkan, kepemimpinan PPP untuk lima tahun ke depan, 2025-2030.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua wilayah dan para kader di seluruh Indonesia yang telah mempercavai pada saya. Ini tentang amanah yang berat memang bagi saya, tapi saya harus berjuang kembali apalagi karena PPP saat ini tidak lolos parlementary threshold, maka tujuan utama untuk perjuangan ke depan adalah bagaimana PPP nanti di pemilu 2029 itu bisa kembali di parlemen untuk memenuhi parlementary threshold,” tekad Mardiono.

    Dia menyadari, perjuangan menuju keinginan tersebut tidak mudah, sehingga perlu kebersamaan dan bergandeng tangan bagi seluruh lapisan kader PPP di Indonesia, untuk berjuang secara bersama-sama.

    “Insya Allah saya akan terus mengabdikan diri saya,” ikhtiarnya.

    Terhadap penolakan terhadap calon dari luar partai, Mardiono menyampaikan sesungguhnya PPP adalah partai yang terbuka. Hanya saja, semua ada ‘aturan main’ yang perlu diikuti oleh semua pihak.

    “Tentu akan ada aturan mainnya, tentu aturan main itu sebagai landasan, sebagai konstitusinya, yaitu patut untuk selalu harus dipatuhi. Jadi, kita tidak menutup, ya tapi semua harus ada mekanismenya itu, karena kita sudah punya konstitusi yang baku,” dia menandasi.