partai: PPP

  • DPW Aceh Solid Dukung Muhammad Mardiono

    DPW Aceh Solid Dukung Muhammad Mardiono

    BANDA ACEH – Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, 27–29 September 2025, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh bersama 23 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyatakan dukungan bulat kepada Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.

    Deklarasi dukungan ini disampaikan dalam pertemuan konsolidasi dan koordinasi DPW dan DPC PPP se-Aceh di Oasis Hotel, Banda Aceh, Kamis (25/9/2025) malam.

    Pertemuan dihadiri pengurus dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

    Ketua DPW PPP Aceh, Dr Amiruddin Idris, menekankan pentingnya menjaga kebersamaan para delegasi dari Aceh, baik saat keberangkatan, selama Muktamar, maupun sepulangnya ke Aceh.

    Amiruddin menjelaskan keputusan mendukung Mardiono didasarkan pada rekam jejaknya selama dua tahun menjabat Plt Ketua Umum PPP.

    Menurut dia, Mardiono dinilai berhasil memimpin partai dengan dedikasi tinggi serta sering turun langsung ke Aceh memberikan dukungan moral kepada kader di daerah.

    “Alhamdulillah menghadapi Muktamar X, seluruh pengurus PPP di Aceh bersuara bulat mendukung Bapak Muhammad Mardiono. Kami yakin di bawah kepemimpinannya, PPP akan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera,” kata Amiruddin.

    Sekretaris DPW PPP Aceh, H Ilmiza Sa’aduddin, menyebutkan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi sekaligus memantapkan langkah menuju Muktamar X.

    “Malam ini kita kembali dapat bertemu, menyatukan visi yang sama, serta mempersiapkan diri menyukseskan Muktamar PPP di Jakarta,” ujar Ilmiza.

  • PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP? Nasional 27 September 2025

    PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muktamar X yang akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 27-29 September 2025.
    Agenda utama dalam Muktamar X ini adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum) PPP dan struktur partai periode 2025-2030.
    Selain pembentukan struktur partai baru, Muktamar X juga membahas rencana kinerja PPP selanjutnya dan laporan kinerja selama lima tahun ke belakang.
    Namun, tiga agenda ini akan bersifat internal. PPP baru mengundang tokoh-tokoh eksternal, termasuk Presiden Prabowo Subianto saat penutupan Muktamar X.
    “Baru (saat penutupan) nanti memang kami mengundang ya tokoh masyarakat, kemudian juga senior-senior. Kemudian, juga ada lagi mungkin pejabat negara dan mitra-mitra kerja partai politik lain,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di acara doa bersama menuju Muktamar X di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
    Beberapa hari menjelang Muktamar X, terdapat tiga bakal calon yang disebut akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Kabah itu.
    Juru bicara PPP, Usman M Tokan menyebut nama pertana yang merupakan calon kandidat kuat adalah Muhammad Mardiono.
    Menurut Usman, Mardiono didukung 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
    “Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,” ujar Usman saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).
    Nama kedua yang digadang sebagai calon ketua umum (caketum) PPP adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto yang didukung mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy
    “Gus Rommy ini kan kita dengar berita dari mana-mana, beliau sempat ke Amran, lalu terakhir ke Agus Suparmanto. Jadi boleh dibilang beliau hari ini yang memotori dukungan,” ujar Usman.
    Nama ketiga yang masuk bursa caketum PPP adalah Husnan Bey Fananie yang juga mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Azerbaijan.
    Usman bahkan menyebut, Husnan Bey Fananie sudah berkomunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan diri sebagai caketum PPP.
    “Dia lebih kepada deklarasi saja, deklarasi maju yang muncul ke permukaan. Malah katanya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengevaluasi muktamar. Sebagian besar menyatakan ya silakan saja,”ujar Usman.
    Dalam acara doa bersama menuju Muktamar X, Mardiono mengaku bahwa dirinya tidak berambisi untuk menjabat pimpinan partai lagi.
    Namun, Mardiono menyebut, siap kembali memimpin jika diamanahkan para kader.
    “Saya tidak begitu ambisi untuk harus menjadi ketua umum karena sesungguhnya ketua umum ini adalah bukan jabatan, tetapi adalah mengemban tugas untuk menjalankan amanah, amanah yaitu untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Mardiono.
    Meski tidak berambisi menjadi ketua umum lagi, Mardiono mengaku sudah mendapatkan amanah dari mayoritas DPW.
    “Memang, sudah banyak ya, lebih dari 68-70 persen ya itu memang sudah mendeklarasikan keinginan agar nanti Pak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya untuk periode tahun 2025-2030. Itu keinginan para kader,” katanya.
    Di sisi lain, Mardiono menyebut PPP adalah partai kader sehingga pihak eksternal boleh bergabung dengan syarat mengikuti mekanisme yang ada.
    Mardiono menganalogikan, PPP sebagai sebuah rumah yang punya aturan dan tidak semua orang bisa memasuki rumah itu.
    Jika ada orang lain atau tetangga yang mau masuk, tentu aturan atau perlakuan yang diberikan akan berbeda jika dibandingkan dengan penghuni rumah.
    “Saya enggak merasa melawan, saya juga enggak merasa tersaingi, tapi semua saya harus mengantarkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujar Mardiono.
    Di kesempatan terpisah, sejumlah kader PPP juga membuat acara deklarasi untuk memenangkan Agus Suparmanto menjadi Ketum PPP periode 2025-2030.
    Deklarasi ini dipimpin Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy selaku Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto (Pegasus) di salah satu hotel Kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, 26 September 2025, malam.
    Rommy mengatakan deklarasi Agus sebagai caketum PPP ini dihadiri 27 perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia.
    Dia juga mengeklaim bahwa sudah meminta restu para kiai dan ulama untuk memenangkan Agus Suparmanto.
    “Kita mohon bimbingan para ulama kiai tentang keputusan Agus Suparmanto dihasilkan di Ponpes Khas Kempek Cirebon karena itu bulatkan tekad kita kita ucapkan bismillah niat kita,” katanya.
    Menurut Rommy, PPP perlu pemimpin baru untuk membawa partai lolos ke Parlemen pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
    Sebab, dia mengatakan, kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 akibat ada masalah dalam kepemimpinan PPP yang saat ini.
    Dia menyebut, suara PPP di tingkat nasional hanya sekitar 5,8 juta. Sementara suara di kabupaten/kota bisa mencapai 8,3 juta suara.
    Oleh karenanya, dia menegaskan bahwa perlu ada pemimpin baru di PPP.
    “Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” ungkapnya.
    Selepas deklarasi, Agus Suparmanto berharap Muktamar X PPP bisa berjalan sesuai target.
    “Seperti yang di mayoritas provinsi ini, dukungan-dukungan penuh, saya berkeyakinan besok Muktamar berjalan dengan baik sesuai target,” kata Agus.
    Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati Raharjo menyebut, sosok yang cocok memimpin PPP harus sosok yang memiliki banyak dana dan dekat dengan ulama.
    “Sosok ideal yang dibutuhkan oleh PPP adalah figur yang mempunyai kapasitas sumber daya besar,” kata Jati saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat.
    Dia menerangkan, sosok itu harus banyak dana karena kebutuhan finansial untuk menggerakkan partai.
    Apalagi, menurut Jati, saat ini tidak ada satu pun kader PPP yang berada di DPR RI lantaran tidak lolos ambang batas parlemen.
    “Tentu berdampak pada akses ke sumber negara untuk operasionalisasi partai dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) hingga DPC (Dewan Pimpinan Cabang),” ujar Jati.
    Sementara itu, kedekatan dengan ulama juga diperlukan mengingat PPP sebagai partai berhaluan Islam.
    PPP membutuhkan ketua umum yang kuat di internal maupun eksternal dan memiliki jejaring yang bagus.
    “Juga yang punya jaringan luas dengan para tokoh masyarakat, misalnya alim ulama, untuk bisa menjembatani komunikasi dengan pemilih basis PPP maupun pemilih potensial,” kata Jati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mardiono Sebut Didukung 70 Persen Kader Jadi Ketum PPP

    Mardiono Sebut Didukung 70 Persen Kader Jadi Ketum PPP

    Jakarta

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar X pada 27 hingga 29 September mendatang. Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut dirinya telah mendapat dukungan sekitar 70 persen pemilik suara sebagai calon ketua umum partainya.

    “Memang sudah banyak ya, lebih dari 68, 70 persen, itu memang sudah mendeklarasikan keinginannya agar nanti Pak Mardiono melanjutkan kepemimpinanya untuk periode tahun 2025-2030. Itu keinginan para kader,” kata Mardiono usai acara Doa Bersama Muktamar X PPP di Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Mardiono mengaku masih akan melihat dulu dalam gelaran muktamar soal jumlah dukungan kepadanya. Meski begitu, Mardiono menyebut tidak berambisi untuk kembali maju.

    “Kalau itu memang belum pada mayoritas artinya belum memenuhi persyaratan, karena seorang pemimpin PPP itu memang harus dikehendaki oleh yang mayoritas. Saya juga tidak membentuk tim sukses, saya juga tidak deklarasi, karena menurut pandangan saya sekali lagi itu adalah amanah perjuangan yang harus kami jalankan. Jadi bukan jabatan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Mardiono juga merespons nama mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang disebut juga maju dalam pemilihan Ketum PPP. Mardiono menyebut PPP merupakan partai kader.

    “Pasti di Google itu akan muncul biodatanya ya sudah pasti lah kalau dari PKB sudah pasti. PPP ini partai kader, tidak menutup orang lain bergabung, tentu harus ada mekanismenya,” ucap dia.

    “Kalau anda punya rumah, di dalam rumah, ada aturan enggak di dalam rumah itu. Bagaimana kalau tetangga itu masuk, bagaimana kalau tamu itu masuk, tapi beda sama kalau keluarga itu masuk. Kalau keluarga keluar masuk ya enggak pake izin lah namanya juga keluarga,” tambahnya.

    Undang Prabowo-Gibran

    PPP berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke agenda muktamar.

    “Kita undang di penutupan, berharap bisa hadir. Tapi semua juga terpulang kepada kegiatan beliau kan. Tapi para pimpinan dan kader PPP berharap dalam penutupan itu Pak Presiden hadir,” kata Usman kepada wartawan, Jumat (26/9).

    Dia mengatakan PPP juga mengundang para pimpinan partai politik ke Muktamar itu. Seluruhnya diundang pada penutupan.

    “Parpol lain itu nanti semua kita undang di penutupan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ial/fca)

  • Tiga Agenda Muktamar X PPP, Laporan Kinerja hingga Pemilihan Ketum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Tiga Agenda Muktamar X PPP, Laporan Kinerja hingga Pemilihan Ketum Nasional 26 September 2025

    Tiga Agenda Muktamar X PPP, Laporan Kinerja hingga Pemilihan Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, ada tiga agenda yang akan dilaksanakan pada Muktamar X PPP.
    Agenda ini diketahui akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 27-29 September 2025.
    “Sesungguhnya (agenda) hanya (ada) tiga saja. Pertama adalah menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama lima tahun semasa periode,” ujar Mardiono saat ditemui di acara doa bersama menuju Muktamar X di Hotel Grand Boutique Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
    Lalu, agenda kedua adalah pembahasan rencana-rencana kerja PPP untuk lima tahun ke depan. Kemudian, agenda ketiga adalah pembentukan struktur partai untuk kepemimpinan baru.
    Pada agenda ini, kader akan memilih pemimpin baru mereka, mulai dari jabatan ketua umum, wakil ketua umum, dan seterusnya.
    “(Agenda) terakhir adalah membentuk struktur organisasi baru. Jadi, nanti di dalam struktur itu akan ada (pemimpin) baru dari mulai ketua umum, wakil ketua umum, bendahara umum, dan seterusnya,” kata Mardiono lagi.
    Ia mengatakan, untuk tiga agenda ini bersifat internal.
    PPP baru mengundang tokoh-tokoh publik, baik itu pejabat hingga mitra partai politik lainnya di saat penutupan Muktamar X.
    Agenda penutupan ini sekaligus menjadi pembuka acara bimbingan teknis (Bimtek) bagi para kader partai dari seluruh Indonesia.
    “Baru (saat penutupan) nanti memang kami mengundang ya tokoh masyarakat, kemudian juga senior-senior. Kemudian, juga ada lagi mungkin pejabat negara dan mitra-mitra kerja partai politik lain,” kata Mardiono lagi.
    PPP juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri penutupan Muktamar X pada 29 September 2025 nanti.
    Menjelang agenda Muktamar X, hari ini, sejumlah kader PPP yang telah berkumpul di Jakarta melakukan doa bersama.
    Para kader berharap, Muktamar X PPP akan dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT.
    Dalam agenda doa bersama ini, para kader yang merupakan pendukung Mardiono berharap agar pilihan mereka dapat kembali memimpin PPP untuk periode 2025-2030.
    Saat ini, nama calon ketua umum PPP mengerucut ke tiga nama, yaitu Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP Nasional 26 September 2025

    Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dideklarasikan sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menjadi calon ketua umum (caketum) periode 2025-2030 dalam Muktamar X PPP. 
    Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto (Pegasus), Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy, mengatakan deklarasi Agus sebagai caketum PPP ini dihadiri 27 perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia.
    “Saya juga perlu sampaikan, dewan pimpinan cabang yang hadir di tempat ini tanpa kecuali dari setiap provinsi yang ada dari Aceh sampai Papua,” kata Rommy dalam acara deklarasi di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) malam.
    “Jadi kita perlu mempertanyakan kembali jangan-jangan muktamarnya sudah dimulai malam ini,” sambungnya.
    Dalam kesempatan ini, Rommy mengklaim sudah meminta restu para kiai dan ulama untuk memenangkan Agus Suparmanto.
    “Kita mohon bimbingan para ulama kiai tentang keputusan Agus Suparmanto dihasilkan di Ponpes Khas Kempek Cirebon karena itu bulatkan tekad kita kita ucapkan bismillah niat kita,” tegasnya.
    Menurut Rommy, PPP perlu pemimpin baru untuk membawa partai lolos ke Parlemen pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
    Sebab, menurutnya, kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 akibat ada masalah dalam kepemimpinan PPP yang saat ini.
    Suara PPP di tingkat nasional hanya sekitar 5,8 juta. Sementara suara di kabupaten/kota bisa mencapai 8,3 juta suara.
    “Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” ungkapnya.
    Oleh karenanya, perlu ada pemimpin baru di PPP.
    “Ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri, ketika kita tidak mampu untuk lolos dari
    parliamentary threshold
    , mungkin kita harus membutuhkan tenaga-tenaga baru, kita membutuhkan figur-figur baru, pemimpin-pemimpin baru,” tuturnya.
    Sebagai informasi, PPP akan melaksanakan Muktamar X pada 27-29 September 2025, yang agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan ketua umum periode 2025-2030.
    Jelang Muktamar X, muncul tiga nama kuat yang digadang-gadang bakal menjadi ketum.
    Pertama, pelaksana tugas (plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Kedua, mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto, dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Kalsel Solid Menangkan Mardiono di Muktamar X

    PPP Kalsel Solid Menangkan Mardiono di Muktamar X

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), peta dukungan dari setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) masih sangat cair. Salah satunya dari Kalimantan Selatan. Dukungan yang sebelumnya diarahkan kepada Agus Suparmanto, kini disebut sudah berbalik ke Muhamad Mardiono.

    Menurut Ketua DPW PPP Kalsel Abdul Hadi, dukungan sebelumnya adalah keliru sehingga hanya menjadi klaim sepihak. Namun terhadap Mardiono, dia memastikan sudah konfirm 100 persen.

    “Kami kenapa mendukung Pak Agus kemarin sampai deklarasi, karena beliau mengklaim sesuatu hal. Namun setelah kita dalami dan konfirmasi ternyata bukan, hanya klaim. Karena saya sekarang di sini sudah jelas (ke Pak Mardiono),” kata Abdul dalam keterangan diterima, Jumat (26/9/2025).

    Abdul yang juga Bupati Balangan ini beralasan, dukungan final terhadap Mardiono karena rekam jejak yang jelas dan baik.

    “Pertama karena pemerintah kan bersama Pak Mardiono. Di samping memang Pak Mardiono kader internal, merangkak dari bawah hingga menjadi Plt Ketum seperti sekarang,” ungkapnya.

     

  • Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    Jelang Muktamar X, Dukungan terhadap Agus Suparmanto Semakin Menguat sebagai Caketum PPP

    FAJAR.CO.ID, SAMARINDA — Dukungan terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto sebagai caketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar X semakin menguat.

    Setelah beberapa DPW menyatakan dukungan, kini giliran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)PPP Kalimantan Timur menyatakan dukungan yang sama.

    Dukungan DPW PPP Kaltim itu juga diikuti seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Kaltim untuk mendukung Agus seabagai ketum partai.

    “Alhamdulillah, DPW PPP Kaltim bersama sepuluh DPC PPP se-Kaltim bulat sepakat mengusung bapak Agus Suparmanto untuk maju tampil memimpin PPP masa bakti 2025–2030,” ungkap Sekretaris DPW PPP Kaltim Leny Marlina kepada awak media dikutip Kamis (25/9).

    Leny menuturkan kesepakatan dukungan DPW dan DPC PPP se-Kaltim diungkapkan setelah mereka melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Hotel Grand Jamrud, Kota Samarinda, Rabu (24/9).

    Dia menyebut, Agus dianggap sebagai figur yang tepat dan mampu mengembalikan kejayaan PPP, sehingga didukung DPW Kaltim.

    “DPW PPP Kaltim menganggap bahwa Agus Suparmanto itu sosok figur yang cakap untuk memimpin PPP ke depan, dengan misi utama mengembalikan PPP ke Senayan,” ujar dia.
    Leny juga merasa Agus punya kedekatan dengan ulama hingga pondok pesantren, sehingga wajar didukung sebagai Caketum PPP.

    “Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa figur AS (Agus Suparmanto, red) itu sosok yang dekat dengan ulama, pondok pesantren, dan relasi politik nasional. Tentu ini sangat cocok dengan background PPP sebagai partai yang berasas dan berbasis masyarakat Islam,” ujar dia.

  • Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 September 2025

    Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja? Nasional 25 September 2025

    Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melaksanakan Muktamar X pada 27-29 September 2025, yang agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan ketua umum periode 2025-2030.
    Saat ini, sudah terdapat tiga bakal calon yang disebut akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Ka’bah itu.
    Siapa saja mereka?
    Juru bicara PPP, Usman M Tokan menyebut nama pertana yang merupakan calon kandidat kuat adalah Muhammad Mardiono.
    Saat ini, Mardiono merupakan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP sejak September 2022.
    Usman menyebut, Mardiono didukung 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
    “Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,” ujar Usman saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).
    Dok. Istimewa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat memimpin rapat koordinasi nasional (rakornas) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan anggota Fraksi PPP se-Indonesia dari Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
    Nama kedua yang digadang sebagai caketum PPP adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto.
    Agus Suparmanto, kata Usman, didukung oleh mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.
    “Pak Agus Suparmanto juga kandidat yang dianggap berpotensi jadi pesaing. Beliau didukung oleh Gus Rommy. Gus Rommy ini kan kita dengar berita dari mana-mana, beliau sempat ke Amran, lalu terakhir ke Agus Suparmanto. Jadi boleh dibilang beliau hari ini yang memotori dukungan,” ujar Usman.
    Nama terakhir cukup mengejutkan, karena tidak pernah dibicarakan masuk bursa caketum PPP, yakni Husnan Bey Fananie.
    Husnan Bey Fananie merupakan mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Azerbaijan.
    Usman bahkan menyebut, Husnan Bey Fananie sudah berkomunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan diri sebagai caketum PPP.
    “Dia lebih kepada deklarasi saja, deklarasi maju yang muncul ke permukaan. Malah katanya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengevaluasi muktamar. Sebagian besar menyatakan ya silakan saja,” ujar Usman.
    Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Romahurmuziy (kiri) dan jajaran pengurus partai menyanyikan mars partai pada pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Mukernas bertajuk Transformasi PPP untuk Indonesia yang akan berlangsung 13-15 Desember 2024 tersebut membahas agenda penyelenggaraan Muktamar PPP, evaluasi kinerja partai pada pemilu baik pileg maupun pilpres, serta revitalisasi partai. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PPP, KH Zarkasih Nur meminta agar Muktamar X PPP dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai berlambang Ka’bah itu.
    Harapannya, Muktamar X PP yang rencananya digelar pada September mendatang dapat berjalan dengan baik dan tidak ada perpecahan di dalamnya.
    “Mari kita laksanakan sebaik-baiknya, kita sambut Muktamar dengan gembira, optimis, dan penuh kekeluargaan/persaudaraan untuk menghindari perpecahan. Dan saya mewakili Majelis, menyerahkan kepada DPP yang akan melaksanakan apa yang digariskan AD/ART agar pelaksanaan Muktamar bisa berjalan sebaik-baiknya,” ujar Zarkasih lewat keterangan tertulisnya, Senin (9/6/2025).
    Ia menjelaskan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP memiliki kedaulatan dalam pengambilan keputusan dalam Muktamar.
    Sehingga Zarkasih mengingatkan, tidak perlu terjadi keributan soal ketua umum PPP yang justru dapat menimbulkan perpecahan di internal.
    “Siapakah yang akan terpilih (sebagai ketum) di Muktamar nanti, mari kita serahkan sepenuhnya kepada mereka yang punya hak untuk memilih yaitu DPW dan DPC,” ujar Zarkasih.
    “Karena kalau ramai (di publik) selalu yang negatif itu tidak baik dan saya tidak sependapat. Mari bersama-sama segala sesuatunya kita bicarakan di forum dengan sebaik-baiknya,” sambung Menteri Koperasi era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
    Zarkasih sebagai senior PPP mengaku sudah mengikuti seluruh forum Muktamar partai berlambang Ka’bah itu.
    Dari pengalamannya itu, ia melihat bahwa ketua umum yang akan terpilih adalah sosok yang yang memiliki jiwa dan semangat PPP.
    Di samping itu, ia mengingatkan agar seluruh kader PPP menjaga kehormatan partai. Ia tak ingin ada pihak yang mencederai partai atau membuat kegaduhan yang berpotensi memecah-belah kader jelang Muktamar X PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Parpol Non Parlemen Bentuk Sekber, Dukung Hapus Parliamentary Threshold – Page 3

    Parpol Non Parlemen Bentuk Sekber, Dukung Hapus Parliamentary Threshold – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua umum atau Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Sekber dibentuk bersama sejumlah partai politik (parpol) non parlemen.

    Diketahui, sejumlah petinggi parpol non parlemen berkumpul di kediaman Oso kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam 24 September 2025.

    Dalam pertemuan itu, sembilan parpol non parlemen sepakat membentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Kesembilan parpol itu yakni PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, Hanura, Partai Ummat.

    “Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai, 9 partai yang hadir. Yang lain nanti mau nyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang,” ujar Oso melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

    Dia memaparkan pembentukan Sekber itu bertujuan untuk mengawal dihapusnya parliamentary threshold (PT) atau ambang batas masuk DPR. Dalam aturan saat ini, kata Oso, parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas 4 persen untuk bisa masuk DPR.

    “Kenapa sekarang kita sudah siap dari awal, karena supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu dirubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang non-parlemen,” terang Oso.

    Dia menyinggung belasan juta suara hilang karena adanya aturan ambang batas tersebut. Menurutnya belasan juta suara rakyat yang hilang merupakan kejahatan representasi pelanggaran atas kedaulatan rakyat.

    “Sayangin suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI. Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi,” ucap Oso.

    “Tidak terwakilinya 17 juta tersebut suara rakyat di DPR RI bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern. Jika PT 4 persen masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman,?,” lanjutnya.

    Oesman Sapta Odang resmi kembali terpilih jadi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura periode 2024-2029. Pria yang kerab disapa OSO itu dipilih secara aklamasi melalui Musyawarah Nasional di Bali.

  • Habil Marati: Ada Skenario Hancurkan Partai Islam di Era Jokowi

    Habil Marati: Ada Skenario Hancurkan Partai Islam di Era Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Habil Marati angkat suara terkait kondisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinilainya semakin terpuruk dan kehilangan arah.

    Ia menyebut partai berlambang Kabah itu bisa semakin sulit bangkit jika terus berada dalam pusaran politik yang salah arah.

    Dikatakan Habil, aparat kepolisian seharusnya tidak ikut campur dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan internal partai.

    “Polisi tidak boleh terlibat dalam proses pemilihan ini, pertama untuk menghindari terjadinya intimidasi di bawah. Oleh karena itu Polisi, dia tidak punya hak lagi mendapat anggaran Pemilu dari APBN,” ujar Habil dikutip pada Rabu (24/9/2025).

    Habil menyinggung konteks yang lebih luas dengan merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

    “Prabowo mengatakan bahwa di Indonesia ini mayoritas Islam. Maka secara demokrasi harusnya yang berkuasa itu umat Islam,” sebutnya.

    Namun, ia mengkritik warisan pemerintahan sebelumnya yang dianggap melemahkan posisi umat Islam.

    “Dan pada era Jokowi sepuluh tahun ada gerakan memarginalkan umat Islam. Ini kan berbahaya,” kata Habil.

    Selain itu, ia menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya hilirisasi nikel, yang menurutnya belum transparan.

    “Konsolidasi sumber daya alam sampai hari ini belum ketahuan berapa pendapatan negara yang dihasilkan dari hilirisasi nikel,” Habil menuturkan.

    “Nggak jelas. Oleh karena itu, membangun kembali adalah suatu keharusan, karena ini adalah aset umat,” tambahnya.

    Habil juga tidak menampik adanya praktik-praktik politik yang menurutnya justru memperburuk keadaan PPP.